p-Index From 2021 - 2026
8.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal Cita Hukum As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Musamus Law Review Cepalo Progressive Law Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of International Law Pancasila and Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Law, Education and Business Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah Lex Scientia Law Review JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai Nemui Nyimah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Claim Missing Document
Check
Articles

Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu) Arsyah Ferdinand Tampati; Ahmad Irzal Fardiansyah; Malicia Evendia
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.946

Abstract

Violations of campaign regulations in Indonesian elections, such as using places of worship for legislative candidate campaigns, remain common and are strictly prohibited under Article 521 in conjunction with Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 on Elections. A notable case is the decision of the Kotabumi District Court Number 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu, which sentenced a legislative candidate to one month of imprisonment and a fine of IDR 5 million. This study analyzes the judge’s considerations in this case using normative and empirical juridical approaches through literature reviews and interviews. The findings show that the judge considered juridical, philosophical, and sociological aspects, not only relying on formal legality but also on social and moral values within the community. Factors influencing the judge’s considerations include personal integrity, institutional pressure, and understanding of law and justice. The sentence was imposed as a form of guidance and deterrence, not merely punishment. The study recommends enhancing judges’ understanding of philosophical and sociological values through continuous training, active legal education by the Election Supervisory Board (Bawaslu) to political parties and the public, and regulatory evaluation to ensure laws adapt to social changes. Judges are expected to maintain independence and act firmly without interference to establish a clean and integrity-based judicial system.
Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebakan Kerugian Materil : Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Muhammad Fadel Izha Leondra; Heni Siswanto; Rini Fathonah; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1783

Abstract

Disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan persoalan serius yang mencerminkan lemahnya konsistensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disparitas vonis dalam putusan hakim atas perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kasus pada empat putusan berbeda yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pemidanaan terhadap terdakwa meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang hampir sama. Perbedaan vonis ini berdampak pada ketidakpastian hukum, mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pedoman pemidanaan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan
Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang Sitorus, Jono Parulian; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Siswanto, Heni; Dewi, Erna; Sumarja, FX
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4326

Abstract

The banking sector poses a serious threat to the integrity of the financial system and national development. Corruption cases at Bank Negara Indonesia (BNI) Tanjungkarang Branch showed abuse of authority, document manipulation, fictitious credit granting, and collusion between bank officials and debtors which caused state financial losses. This research aims to analyse criminal law enforcement against corruption in the provision of credit facilities with a case study at BNI Tanjungkarang. The method used is normative legal research with statutory and theoretical approaches, and qualitative prescriptive analysis. The results showed that law enforcement officials have carried out the law enforcement process through the stages of investigation, investigation, prosecution, and examination in court. The handling of this case reflects the seriousness of law enforcement in eradicating corruption in the state financial sector. This study concludes that the effectiveness of law enforcement requires clarity of legislation, solid inter-agency coordination, increased capacity of law enforcement officials, and strengthening the internal control system in the banking environment to prevent the recurrence of similar corrupt practices
Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel) Muhammad Ilham; Maroni, Maroni; Ahmad Irzal Fardiansyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10301

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan penegasan yurisprudensial yang signifikan mengenai aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, yakni imperatifnya pengawasan ketat (terhadap kepatuhan prosedural. Secara khusus, putusan ini menggarisbawahi urgensi akurasi dan konsistensi dalam pendokumentasian waktu pada dua tahap kritis yaitu saat kejadian tindak pidana (tempus delicti) dan saat pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas berwenang (locus reportiae). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa penerapan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP menjadi mekanisme penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang berkepanjangan. Implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan atau pelaksanaan pidana pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa putusan terkait daluwarsa penuntutan dalam Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Implikasinya adalah perlunya aparat penegak hukum memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak hanya menciptakan keadilan bagi para pihak tetapi juga menjaga legitimasi penegakan hukum di mata publik. Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebaiknya memperkuat alasan hukum dalam banding atau kasasi dengan mengajukan bukti bahwa penundaan penyidikan atau penuntutan terjadi karena kendala administratif yang tidak disengaja, serta memastikan tidak ada kelalaian yang disengaja dari pihak penegak hukum.
Legalitas Dan Validitas Visum Et Repertum Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik: Perspektif Medikolegal Dalam Pembuktian Tindak Pidana Yanita, Leli; Fakih, M; Fardiansyah, Ahmad Irzal
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4389

Abstract

Visum et repertum is an important piece of evidence in the criminal justice process that serves to bridge the gap between the medical and legal worlds. In practice, the limited number of forensic expert doctors causes the visum et repertum to be issued by general practitioners or doctors who are not forensic experts. This raises a debate regarding the legality and validity of the visum in the process of proving a criminal offense. This paper aims to analyze the legal basis and validity of a visum et repertum made by a doctor who is not a forensic expert from a medicolegal perspective. The method used is the approach of legislation, scientific literature, and case studies. The results of the study show that in order to guarantee fair legal protection for doctors in the practice of national health services. The legality of general practitioners has the authority to make a visum et repertum in accordance with the Criminal Procedure Code and Permenkes, as long as it is carried out based on their professional competence. However, in terms of medicolegal validity, a medical report made by a doctor who is not a forensic expert has the potential to cause weaknesses in evidence if it is not prepared with adequate forensic standards. The novelty of this paper lies in emphasizing the importance of standardizing medical-legal training for non-forensic doctors as a medium-term solution to the limited number of forensic experts in the criminal justice system in Indonesia.]
Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan yang Menyebabkan Kematian Pasien Pratama, Aldi Yoga; Ahmad Irzal Fardiansyah; Sri Riski
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i5.6602

Abstract

Medical negligence resulting in patient death is a critical issue in health law, as it concerns both the protection of patient rights and the responsibilities of the medical profession. This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on healthcare providers who are negligent in carrying out their duties, leading to a patient’s death. The research employs a normative juridical method supported by an empirical approach through literature review and expert interviews. The findings indicate that gross negligence in medical practice can give rise to criminal liability even in the absence of intent, as long as there is evidence of deviation from professional standards and medical procedures. This study emphasizes the importance of applying criminal law cautiously, by prioritizing the principles of ultimum remedium and restorative justice, while also highlighting the role of ethical bodies such as the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) in distinguishing ethical violations from criminal acts, in order to maintain a balance between patient protection and respect for the medical profession.
Penerapan Sanksi Tindakan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Putri, Citra Mutiara; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Muhtadi, Muhtadi
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 5 No. 3 (2025): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v5i3.1513

Abstract

Children who commit criminal offenses require a justice approach that prioritizes their rights and welfare. This study examines the legal basis and judicial considerations in imposing sanctions on children convicted of committing criminal acts of threats of violence forcing other children to commit obscene acts, based on Decision Number: 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Gdt in the Pesawaran District Court. The objective is to analyze how judges apply legal, philosophical, and sociological considerations in sentencing child offenders while aligning with the principles of child protection law in Indonesia. This research uses a normative juridical approach with conceptual, statutory, and case study methods. Data were collected through literature review and analyzed using legal interpretation techniques, including grammatical, teleological, and restrictive interpretations. The findings indicate that judges apply sanctions in the form of rehabilitation measures rather than imprisonment, considering the child's young age (13 years) and the best interest of the child. Judicial considerations include ensuring the protection of children's rights under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection. The sanction imposed a one-year placement in a Child Special Guidance Institution (LPKS) reflects a restorative justice approach, aiming for rehabilitation and reintegration of the child into society while balancing the interests of victims and maintaining public legal order.
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Fardiansyah, Ahmad Irzal; Maroni, Maroni; Gustiniati, Diah; Susanti, Emilia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 3 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 3, Juni 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.16 KB)

Abstract

Kerusakan hutan mengalami peningkatan luas kerusakan setiap tahun di Indonesia. Setidaknya, sekitar 857.756 hektare. Terdiri dari 630.451 hektar lahan mineral dan 227.304 hektar lahan gambut. Angka ini meningkat 160% dibandingkan sebelumnya yang luasnya sekitar 328.724 hektar. Situasi ini akan berdampak pada lingkungan secara keseluruhan, termasuk perubahan iklim pada kenaikan suhu udara. Pemerintah sudah banyak mengkampanyekan larangan kebakaran hutan dan illegal logging, namun kebakaran hutan dan illegal logging masih saja terjadi, sehingga perlu mengintensifkan instrumen lain. Yakni dengan memanfaatkan peran masyarakat adat, mereka memiliki banyak kebijakan lokal yang dapat dimunculkan dan dijadikan salah satu kebijakan nasional dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan illegal logging. Metode penulisan makalah ini adalah penelitian non doktrinal, dengan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat adat, kemudian hasil wawancara mendalam dianalisis untuk dijadikan rekomendasi temuan penelitian. Hasilnya adalah model penegakan hukum di masyarakat adat, dalam praktiknya sejalan dengan konsep hukum pidana administrasi. Konsep hukum ini menekankan pada prinsip penegakan hukum yang tidak berorientasi pidana sebagai pilihan utama. Masyarakat adat mengutamakan upaya pencegahan berupa larangan perusakan hutan, kemudian pembatasan mengambil kayu hutan, dan kewajiban menanam kembali pohon.
Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan terhadap Pelaku tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah: (Studi Putusan Nomor: 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk dan 23/Pid/2018/PT.TJK) Akbar, Muhammad; Dewi, Erna; Fardiansyah, Ahmad Irzal
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 10 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Oktober 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i10.4692

Abstract

One of the criminal acts that frequently occurs in society is giving false testimony under oath, which is punishable by imprisonment; however, in practice, judges may impose a suspended sentence. This study aims to analyze the judge’s considerations in imposing a suspended sentence on perpetrators of giving false testimony under oath and its conformity with the objectives of punishment. The research employed normative legal research with statutory and conceptual approaches. The data used were secondary data obtained through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that in Decision Number 1353/Pid.B/2017/PN.Tjk and 23/Pid/2018/PT.Tjk, the juridical consideration of the judges was based on the fact that the defendant was proven to have violated Article 242 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code. The philosophical consideration was directed at efforts to rehabilitate the defendant so that he would not repeat the offense, while the sociological consideration involved taking into account both mitigating and aggravating factors. The imposition of the suspended sentence was deemed consistent with the objectives of punishment, particularly given the defendant’s advanced age (68 years) and in line with the relative theory, which emphasizes punishment as a means of learning rather than mere retribution.
Settlement of Criminal Cases through Integration Customary Law Values Angkon Muakhi in Lampung Province Hasan, Zainudin; Dewi, Erna; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Setiawan, Refly; Abdurrahman, Abdurrahman
Jurnal Cita Hukum Vol. 12 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v12i1.38837

Abstract

The current Indonesian criminal law, although it has used the restorative justice method, has not been able to resolve the core of the problem and has not restored balance in society, so the settlement of criminal acts is not complete to the community, the victim and the victim's family. The importance of criminal law policies for the settlement of criminal cases through the integration of Angkon Muakhi law is to realise justice, benefit, balance, and kinship in criminal law enforcement. This research method uses the combined theory paradigm and mixed legal system to generate new ideas in settling criminal cases. This research is normative juridical and empirical juridical research with a socio-legal approach. In-depth interviews were carried out in primary data collection; sources were determined by the snowball method, while secondary data collection was carried out using a literature study. The findings of this study indicate that the enforcement of criminal law at this time still does not involve the community. There are still the rights of victims' families and communities that have not been restored; even though restorative justice has been resolved, it still leaves disputes, seeds of conflict and grudges both from the victim, the victim's family and the surrounding community. Prison sentences are still prioritised in light cases and negligence, both in the investigation process, prosecutors' demands, and the judge's decision. The importance of resolving criminal cases through integrating the customary law values of Angkon Muakhi, which can resolve cases, conflicts, hostilities and disputes between perpetrators, victims and the community.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Agnesia Mutiara Sani Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Angelica Angelica Anggun Rahma Dewi Armanda Armanda Arsyah Ferdinand Tampati Aura Rifanya Maharani Azelia Nusa Dewiarti Azizah Ramayani Bhanu Prakash Nunna Br Meliala, Chetrine Budi Rizki Husin Budiyono Dela Septiana Deni Achmad Dermawan, Rian Rizky Dewi, Erna Diah Gustiniati Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Nurtika Diansyah P, Ramadani Fitra Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Emilia Susanti Enggar Sukmawardahni Erika Henidar Utami Erna Dewi Erna Dewi . F.X. Sumarja Fabiola Rezulina Fabiani Putri Fariza Raisa Rafania Fauzan Yudha Hadi Putra Febri Anggraini Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Fristia Bardian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gustiniati, Diah Heni Siswanto Khaoeirun Nissa Larasati, T.A Lies Sulistiani M. Fadel Alfarabi Maharanny, Fegita Malicia Evendia Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Marpaung, Indra Joseph Maudina Hutagalung Maya Safira Maya Shafira Maya Shafira Meidiantama, Refi Mien Rukmini Miftahuddin, Muhammad Alfi Moh. Farhan Aditya Putra Muhamad Amin Tohari Muhammad Akbar Muhammad Akib Muhammad Akib Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Fakih Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin MUHAMMAD ILHAM MUHAMMAD RENDI Muhtadi Muhtadi Muhtadi Nanda Salsabila Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nur Jihaan Fauziyyah Nurul Mutiara Aisyah Nusadewiarti, Azelia Pratama, Aldi Yoga Putri Augustine PUTRI WULANDARI Putri, Citra Mutiara Putri, Sarah Adinda Rasika Alivia Razes Ronal Pasaribu Refi Meidiantama Refi Meidiantama Refly Setiawan Regita Surya Prameswari Ria Wierma Putri Rifanya Maharani, Aura Rika Lisiswanti Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Risti Graharti Rizki Maulana Yudi Ronaldo Rukmini, Mien Sahril Fadillah Saketi, Dwi Sani, Agnesia Mutiara Sari, Linda Sari, Sintia Aprilia Sheshilia Regina Salim Sigid Suseno Siti Nikmah Al Azizah Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Syuryadi, Paksi Aan Ta Larasati TA Larasati Tamza, Fristia Berdian Tiara Utami Tri Andrisman Tri Andrisman Trijayanti, Dita Ulia Tirafike Arbalen Vannya Quinta Husin Vita Hestiningrum Yanita, Leli Yolanda Fitria Salma Yusdiyanto Zahara Nurfatihah Z Zainudin Hasan Zulkarnain Ridlwan