Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan Musamus Law Review Cepalo Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Pancasila and Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum J-CEKI
Fardiansyah, Ahmad Irzal
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
STRATEGI PENCEGAHAN EMOSI NEGATIF ANAK BINAAN DALAM UPAYA MENEKAN TINGKAT KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Nanda Salsabila; Dona Raisa Monica; Diah Gustiniati Maulani; Ahmad Irzal Fardiansyah; Mamanda Syahputra Ginting
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i4.11891

Abstract

Anak binaan di lembaga pemasyarakatan sering kali kesulitan mengendalikan perasaan mereka, yang dapat mengakibatkan meningkatnya kemungkinan tindakan agresif dan aktivitas kriminal di lingkungan tersebut. Ketidakstabilan emosi mereka, bersama dengan tantangan sosial dan psikologis yang mereka hadapi, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pendekatan yang kuat sangat penting untuk membantu mengelola dan mencegah emosi negatif pada anak-anak ini, memastikan bahwa proses rehabilitasi seefektif mungkin. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai teknik untuk mengekang emosi negatif pada anak binaan dengan memeriksa faktor-faktor psikologis, sosial, dan kebijakan yang terkait dengan pemasyarakatan. Bagian tinjauan pustaka dari penelitian ini menganalisis teori-teori mengenai psikologi perkembangan anak, metode rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan, dan elemen-elemen yang memengaruhi kesejahteraan emosional anak di bawah umur dalam tahanan. Metodologi kualitatif digunakan, dengan memanfaatkan metode pengumpulan data termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang difokuskan pada praktik pemasyarakatan untuk remaja. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan berbagai metode efektif untuk mencegah emosi negatif pada anak binaan. Ini termasuk mengkategorikan anak-anak berdasarkan tingkat risikonya, menerapkan gaya pengasuhan yang berpusat pada rehabilitasi, dan meningkatkan interaksi keluarga melalui program kunjungan dan kegiatan reflektif seperti acara di mana anak-anak meminta maaf kepada orang tua mereka. Selain itu, inisiatif yang mempromosikan keterampilan positif dan kegiatan yang menarik juga mendukung pertumbuhan anak-anak ini dalam tahanan.
Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Kepemilikan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Indonesia Angelica Angelica; Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Berdian Tamza
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 3 No. 1 (2025): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v3i1.1813

Abstract

This study aims to analyze the legal review of illegal firearms and ammunition ownership in Indonesia. The research method used in this study is the normative legal research method. The main data source in this study is secondary legal sources, consisting of Emergency Law No. 12 of 1951 and Law No. 8 of 1948 concerning the registration and granting of firearms ownership permits. The results of the study concluded that law enforcement against illegal firearms and ammunition ownership in Indonesia has been carried out in accordance with existing laws and regulations related to illegal firearms ownership, conducting investigations and law enforcement according to the facts in court and factors inhibiting law enforcement against illegal firearms and ammunition ownership in Indonesia in the form of legal factors, law enforcement, society, facilities and infrastructure, culture. The suggestion in this study is that there should be no difference in decision making and witnesses in law enforcement because of considering status, position, and economy so that law enforcement can be more optimal, and so that there are no obstacles to law enforcement, law enforcement officers need to increase supervision of the circulation of illegal firearms and ammunition through cooperation with community leaders, traditional leaders, law enforcement officers, and the media.
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Affiliator Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk) Putri, Sarah Adinda; Maroni; Fardiansyah, Ahmad Irzal
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4390

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait dengan pertanggungjawaban affiliator judi online yang salah satu tugas affiliator adalah memasarkan atau mempromosikan layanan perjudian yang disediakan melalui platform online, melalui iklan di internet, media sosial, situs website dan lainnya. Affiliator dijadikan alat oleh Bandar judi online dengan strategi pemasarannya yang cerdik dapat menarik perhatian dengan menunjukkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, mengakibatkan banyak masyarakat tergoda untuk mencoba keberuntungan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris atau jenis penelitian doktrinal-non doktrinal, di mana adanya unsur penggabungan dua jenis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap affiliator dalam Putusan ini menegaskan bahwa tindakan memfasilitasi atau mempromosikan konten perjudian online dapat dijerat secara pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP berupa pidana penjara dan denda. Arah putusan hakim dalam perkara Nomor 871 Pid.Sus/2022/PN.Tjk terhadap tujuan Pemidanaan secara prinsip sudah mengarahkan kepada tujuan pemidanaan yaitu pembalasan berupa pemberian hukuman pidana penjara dan denda. Akan tetapi hukuman yang diberikan belum sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE.
Kajian Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Kampanye Oleh Calon Legislatif di Lampung Utara (Studi Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/Pn Kbu) Arsyah Ferdinand Tampati; Ahmad Irzal Fardiansyah; Malicia Evendia
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.946

Abstract

Violations of campaign regulations in Indonesian elections, such as using places of worship for legislative candidate campaigns, remain common and are strictly prohibited under Article 521 in conjunction with Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 on Elections. A notable case is the decision of the Kotabumi District Court Number 43/Pid.Sus/2024/PN Kbu, which sentenced a legislative candidate to one month of imprisonment and a fine of IDR 5 million. This study analyzes the judge’s considerations in this case using normative and empirical juridical approaches through literature reviews and interviews. The findings show that the judge considered juridical, philosophical, and sociological aspects, not only relying on formal legality but also on social and moral values within the community. Factors influencing the judge’s considerations include personal integrity, institutional pressure, and understanding of law and justice. The sentence was imposed as a form of guidance and deterrence, not merely punishment. The study recommends enhancing judges’ understanding of philosophical and sociological values through continuous training, active legal education by the Election Supervisory Board (Bawaslu) to political parties and the public, and regulatory evaluation to ensure laws adapt to social changes. Judges are expected to maintain independence and act firmly without interference to establish a clean and integrity-based judicial system.
Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebakan Kerugian Materil : Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Muhammad Fadel Izha Leondra; Heni Siswanto; Rini Fathonah; Erna Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1783

Abstract

Disparitas pemidanaan dalam kasus pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan persoalan serius yang mencerminkan lemahnya konsistensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk disparitas vonis dalam putusan hakim atas perkara pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang serta mengevaluasi implikasinya terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kasus pada empat putusan berbeda yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pemidanaan terhadap terdakwa meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang hampir sama. Perbedaan vonis ini berdampak pada ketidakpastian hukum, mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan pedoman pemidanaan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan
Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Negara Indonesia Cabang Tanjungkarang Sitorus, Jono Parulian; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Siswanto, Heni; Dewi, Erna; Sumarja, FX
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4326

Abstract

The banking sector poses a serious threat to the integrity of the financial system and national development. Corruption cases at Bank Negara Indonesia (BNI) Tanjungkarang Branch showed abuse of authority, document manipulation, fictitious credit granting, and collusion between bank officials and debtors which caused state financial losses. This research aims to analyse criminal law enforcement against corruption in the provision of credit facilities with a case study at BNI Tanjungkarang. The method used is normative legal research with statutory and theoretical approaches, and qualitative prescriptive analysis. The results showed that law enforcement officials have carried out the law enforcement process through the stages of investigation, investigation, prosecution, and examination in court. The handling of this case reflects the seriousness of law enforcement in eradicating corruption in the state financial sector. This study concludes that the effectiveness of law enforcement requires clarity of legislation, solid inter-agency coordination, increased capacity of law enforcement officials, and strengthening the internal control system in the banking environment to prevent the recurrence of similar corrupt practices
Upaya Hukum Terhadap Putusan Daluwarsa Penuntutan Pada Perkara Penipuan dan/atau Penggelapan (Studi Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel) Muhammad Ilham; Maroni, Maroni; Ahmad Irzal Fardiansyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 5: Agustus 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i5.10301

Abstract

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel memberikan penegasan yurisprudensial yang signifikan mengenai aspek krusial dalam penegakan hukum pidana, yakni imperatifnya pengawasan ketat (terhadap kepatuhan prosedural. Secara khusus, putusan ini menggarisbawahi urgensi akurasi dan konsistensi dalam pendokumentasian waktu pada dua tahap kritis yaitu saat kejadian tindak pidana (tempus delicti) dan saat pelaporan kejadian tersebut kepada otoritas berwenang (locus reportiae). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum terhadap putusan daluwarsa penuntutan pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa penerapan daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP menjadi mekanisme penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak terdakwa dari proses hukum yang berkepanjangan. Implikasi terhadap putusan daluwarsa penuntutan atau pelaksanaan pidana pada perkara penipuan dan/atau penggelapan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel adalah bahwa putusan terkait daluwarsa penuntutan dalam Perkara Nomor: 869/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel menegaskan pentingnya kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Implikasinya adalah perlunya aparat penegak hukum memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak hanya menciptakan keadilan bagi para pihak tetapi juga menjaga legitimasi penegakan hukum di mata publik. Penelitian ini merekomendasikan agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebaiknya memperkuat alasan hukum dalam banding atau kasasi dengan mengajukan bukti bahwa penundaan penyidikan atau penuntutan terjadi karena kendala administratif yang tidak disengaja, serta memastikan tidak ada kelalaian yang disengaja dari pihak penegak hukum.
Implementasi Pendekatan Restorative Justice pada Kasus Penganiayaan di Kepolisian: Analisis Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Anggun Rahma Dewi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Bardian Tamza
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober: Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i4.1137

Abstract

The application of restorative justice by the police in cases of assault is based on Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. This regulation provides a basis for investigators in resolving criminal cases by exploring the values ​​of justice that exist in society. This study aims to analyze the application of restorative justice by the police in cases of assault and the inhibiting factors. The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach, with secondary data through library research and primary data through field studies. The results indicate that the resolution of cases of assault complies with the provisions of the regulation, as both formal and material requirements are met, and a peace agreement exists between the perpetrator and victim. This process adopts local wisdom values ​​by involving the perpetrator, victim, their respective families, and community leaders. However, obstacles to its implementation exist, including third-party intervention from the victim's family, the perpetrator's limited financial capacity, external interests, lack of community understanding, and communication barriers between the perpetrator and victim. Therefore, specific regulations regarding restorative justice are needed, incorporated into criminal procedural law provisions, for example through the Criminal Procedure Code (RKUHAP), to provide a strong legal basis and ensure legal certainty.
Legalitas Dan Validitas Visum Et Repertum Yang Dikeluarkan Oleh Dokter Non-Forensik: Perspektif Medikolegal Dalam Pembuktian Tindak Pidana Yanita, Leli; Fakih, M; Fardiansyah, Ahmad Irzal
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4389

Abstract

Visum et repertum is an important piece of evidence in the criminal justice process that serves to bridge the gap between the medical and legal worlds. In practice, the limited number of forensic expert doctors causes the visum et repertum to be issued by general practitioners or doctors who are not forensic experts. This raises a debate regarding the legality and validity of the visum in the process of proving a criminal offense. This paper aims to analyze the legal basis and validity of a visum et repertum made by a doctor who is not a forensic expert from a medicolegal perspective. The method used is the approach of legislation, scientific literature, and case studies. The results of the study show that in order to guarantee fair legal protection for doctors in the practice of national health services. The legality of general practitioners has the authority to make a visum et repertum in accordance with the Criminal Procedure Code and Permenkes, as long as it is carried out based on their professional competence. However, in terms of medicolegal validity, a medical report made by a doctor who is not a forensic expert has the potential to cause weaknesses in evidence if it is not prepared with adequate forensic standards. The novelty of this paper lies in emphasizing the importance of standardizing medical-legal training for non-forensic doctors as a medium-term solution to the limited number of forensic experts in the criminal justice system in Indonesia.]
Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Tenaga Kesehatan yang Menyebabkan Kematian Pasien Pratama, Aldi Yoga; Ahmad Irzal Fardiansyah; Sri Riski
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i5.6602

Abstract

Medical negligence resulting in patient death is a critical issue in health law, as it concerns both the protection of patient rights and the responsibilities of the medical profession. This study aims to analyze the form of criminal liability imposed on healthcare providers who are negligent in carrying out their duties, leading to a patient’s death. The research employs a normative juridical method supported by an empirical approach through literature review and expert interviews. The findings indicate that gross negligence in medical practice can give rise to criminal liability even in the absence of intent, as long as there is evidence of deviation from professional standards and medical procedures. This study emphasizes the importance of applying criminal law cautiously, by prioritizing the principles of ultimum remedium and restorative justice, while also highlighting the role of ethical bodies such as the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI) in distinguishing ethical violations from criminal acts, in order to maintain a balance between patient protection and respect for the medical profession.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Agnesia Mutiara Sani Angelica Angelica Anggun Rahma Dewi Arsyah Ferdinand Tampati Azelia Nusa Dewiarti Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diansyah P, Ramadani Fitra Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Emilia Susanti Emilia Susanti Erna Dewi Erna Dewi Erna Dewi . Fakih, M Firganefi Firganefi Fristia Bardian Tamza Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Heni Siswanto Lies Sulistiani Malicia Evendia Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Maya Shafira Maya Shafira Mien Rukmini Mien Rukmini, Mien Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin MUHAMMAD ILHAM Muhtadi Muhtadi Nanda Salsabila Nur Jihaan Fauziyyah Nurul Mutiara Aisyah Pratama, Aldi Yoga Putri Augustine Putri, Citra Mutiara Putri, Sarah Adinda Rini Fathonah Rukmini, Mien Sahril Fadillah Saketi, Dwi Sani, Agnesia Mutiara Setiawan, Refly Sigid Suseno Sitorus, Jono Parulian Sri Riski TA Larasati Vita Hestiningrum Yanita, Leli Zainudin Hasan