Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal Cita Hukum Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Musamus Law Review Cepalo Progressive Law Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Business, Law, and Education Indonesian Journal of International Law Pancasila and Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah Lex Scientia Law Review JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai Nemui Nyimah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Fardiansyah, Ahmad Irzal
Fakultas Hukum Universitas Lampung
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 75 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 75 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Oleh Kepolisian Yang Dipengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Enggar Sukmawardahni; Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4464

Abstract

Banyak kejahatan berdampak buruk pada masyarakat, termasuk kerugian finansial serta kecemasan, ketidakpastian, dan gangguan kenyamanan sehari-hari. Pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor adalah salah satu jenis aktivitas kriminal yang paling umum dan sangat terkait dengan kepemilikan dan nilai ekonomi barang. Meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor juga dikaitkan dengan perkembangan masyarakat moderen dan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Cara paling umum bagi pencuri untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual motor curian kepada penadah. Pada kenyataannya, pelaku yang kecanduan narkoba sering menggunakan uang dari penjualan ini untuk memuaskan keinginan mereka akan narkoba, khususnya sabu -sabu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pustaka, yang berfokus pada pemeriksaan hukum dan sumber daya hukum yang menguntungkan terkait upaya polisi untuk memerangi pencurian sepeda motor kekerasan disebabkan penyalahgunaan narkoba serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pencurian sepeda motor antara lain kelalaian masyarakat dalam menjaga kendaraan, tidak digunakannya pengaman tambahan, faktor ekonomi, serta ketergantungan narkoba yang menyebabkan pelaku bertindak tidak rasional. Upaya penanggulangan dilakukan melalui langkah preemtif, preventif, dan represif oleh kepolisian. Namun, pelaksanaannya masih dihambat oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, masyarakat, dan pemerintah dalam menanggulangi pencurian sepeda motor dengan kekerasan.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak di Sektor Hiburan Malam dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Met Putri Wulandari; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dona Raisa Monica; Erna Dewi; Refi Meidiantama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4732

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di sektor hiburan malam, yang menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan instrumen HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi anak serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, akademisi, serta pihak terkait, kemudian dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu yuridis (pembuktian dan ketentuan hukum), filosofis (nilai keadilan dan perlindungan anak), dan sosiologis (dampak sosial dan kondisi pelaku), serta putusan yang dijatuhkan dinilai telah mencerminkan keadilan substantif melalui objektivitas, kejujuran, imparsialitas, dan rasionalitas dalam mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Kesimpulannya, putusan hakim dalam perkara eksploitasi anak di sektor hiburan malam tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan korban, kepentingan masyarakat, serta tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan preventif.
Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Diversi bagi Pelaku Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Diana Nurtika; Erna Dewi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Nikmah Rosidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5025

Abstract

Kekerasan seksual anak terhadap anak (child-on-child sexual abuse) merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga memerlukan pendekatan khusus terhadap pelaku anak yang masih memiliki potensi untuk direhabilitasi. Kebijakan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menghadapi keterbatasan dalam implementasinya, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji data dari berbagai sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan laporan investigasi. Temuan utama menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan diversi melalui: (1) amandemen undang-undang yang memperluas cakupan diversi pada kasus kekerasan seksual anak, (2) pengembangan pedoman praktis untuk penerapan diversi dalam konteks child-on-child crime, dan (3) peningkatan kapasitas tenaga profesional dalam menjalankan fungsi diversi. Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak, kepentingan terbaik anak, dan nilai-nilai rehabilitatif yang sejalan dengan standar internasional.
Dampak Pornografi Sebagai Pemicu Terjadinya Kejahatan Pemerkosaan Menurut Kajian Kriminologi Siti Nikmah Al Azizah; Heni Siswanto; Firganefi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Budi Rizki Husin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5107

Abstract

Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah konsumsi pornografi yang berpotensi memicu perilaku agresif seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pornografi sebagai faktor pemicu terjadinya kejahatan pemerkosaan dari perspektif kriminologi serta mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pornografi dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya kejahatan pemerkosaan karena berpotensi memengaruhi fungsi Prefrontal Cortex (PFC) yang berperan dalam pengendalian diri, pengambilan keputusan, serta penilaian moral. Gangguan pada fungsi tersebut dapat menurunkan kemampuan individu dalam membedakan perilaku yang benar dan salah serta meningkatkan kecenderungan perilaku menyimpang. Selain itu, pornografi juga dapat memperkuat fantasi seksual agresif dan menormalisasi kekerasan seksual dalam persepsi pelaku. Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual dan penyebaran pornografi, serta langkah preventif melalui edukasi, pengawasan, dan pembinaan sosial. Dengan demikian, pencegahan kejahatan pemerkosaan memerlukan peran aktif keluarga, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan bermoral
Reframing Illicit Enrichment within Indonesia’s Constitutional Order: A New Direction for Anti-Corruption Policy Emilia Susanti; Maroni; Ahmad Irzal Fardiansyah
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v61.31279

Abstract

This article examines the constitutional justification and normative construction of illicit enrichment within Indonesia’s anti-corruption framework based on the follow-the-money-follow-the-asset paradigm. Corruption is not merely a criminal offense or an abuse of public office; it also undermines constitutional governance and infringes citizens’ constitutional rights by diverting public resources intended for welfare, development, and public services. At the same time, efforts to address unexplained wealth among public officials raise constitutional concerns regarding property rights under Article 28H of the 1945 Constitution, the presumption of innocence, equality before the law, and due process of law. Although Indonesia has ratified the United Nations Convention against Corruption and adopted anti-corruption, anti-money laundering, asset declaration, and asset confiscation mechanisms, these instruments have not yet formed an integrated framework for ensuring constitutional accountability and recovering assets derived from corruption. This study employs qualitative legal research using statutory, constitutional, and comparative approaches. It analyzes UNCAC Article 20, Indonesia’s anti-corruption and anti-money laundering regimes, the 2023 Criminal Code, the 2025 Criminal Procedure Code, and constitutional safeguard models in the Philippines, Australia, and Peru. The study finds that illicit enrichment should not be formulated as a general criminalization of wealth, but as a limited and proportionate accountability mechanism applicable only after the state establishes objective preliminary indicators and under effective judicial supervision. This article proposes an integrative-proportionate model linking asset declaration, financial investigation, illicit enrichment, asset confiscation, constitutional safeguards, and institutional oversight. Properly designed, this model can strengthen asset recovery while preserving legality, constitutional rights, checks and balances, judicial control, and due process within a democratic rule-of-law state.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia Sheshilia Regina Salim; Ahmad Irzal Fardiansyah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8657

Abstract

Tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan menghambat terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, Pasal 160, Pasal 163, dan Pasal 164, yang memberikan dasar hukum untuk menjerat badan usaha yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam kasus yang melibatkan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor pertambangan.
ANALISIS PENANGGULANGAN NON-PENAL TERHADAP KEKERASAN ANAK OLEH PENDIDIK PANTI ASUHAN Aura Rifanya Maharani; Firganefi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2105

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Pada kenyataannya korban mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan secara berkelompok oleh sesama penghuni panti dan melibatkan pendidik. Cara beroperasinya kejahatan itu memperlihatkan adanya pola sistematis yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan secara berulang tanpa ada mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan non-penal terhadap kekerasan anak oleh pendidik panti asuhan. Menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu, dalam penelitian ini memadukan unsur hukum normative yang selanjutnya didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pencegahan yang cocok kekerasan berbasis sekolah pada upaya penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung dengan menangani berbagai faktor risiko dan menerapkan strategi yang komprehensif. Mulai dari upaya identifikası dan intervensi dini dalam mengenali tanda-tanda awal indikasi kekerasan di antara pengurus serta anak asuh, pelibatan seluruh anak asuh, komunitas, dan Keluarga dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai isu kekerasan di sekolah, hingga pelaksanaan pelatihan kognitif-perilaku dan aktivitas pemantauan serta adaptasi berkelanjutan. Mengenai model pencegahan kekerasan berbasis sekolah dalam studi/kajian kriminologi, kurang lebih sudah banyak juga diadopsi oleh lembaga/Kementerian. Upaya penanggulangan dengan melalui sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialısası sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bandar Lampung terkait upaya pemberdayaan anak sesuai dengan keahliannya. Perlunya menciptakan lingkungan pendidikan dan pergaulan yang aman dan mendidik bagi anak-anak, serta memberikan pemahaman yang benar mengenal bahaya kekerasan dan dampak negatifnya.
IMPLEMENTASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MENTAL ANAK BINAAN: Indonesia Rasika Alivia; Diah Gustiniati Maulani; Emilia Susanti; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dita Trijayanti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5437

Abstract

One of the problems arising from the increasing involvement of children in criminal activity is the fulfillment of mental health rights during the criminal justice process. The success of rehabilitation and social reintegration can be affected by the psychological stress that children in conflict with the law may experience as a result of social stigma, separation from family, and developmental processes. Therefore, Correctional Institutions (BAPAS) play a crucial role in guaranteeing the mental health rights of inmates. This study used a descriptive-analytical approach, an empirical-legal approach, and a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with Community Guidance Officers, inmates, and academics, as well as through a literature review. Furthermore, a qualitative analysis was conducted. The findings indicate that BAPAS has successfully fulfilled its role in fulfilling mental health rights through the implementation of normative, ideal, and factual aspects. These aspects include mentoring, community research, counseling, religious guidance, recreational activities, facilitation of psychological services, and social reintegration programs. Legal factors, law enforcement, and facilities and infrastructure serve as supporting factors, while societal and cultural factors remain major obstacles due to social stigma, low acceptance of children in conflict with the law, and limited understanding of mental health. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, increase the capacity of Community Guidance Officers, and develop mental health service standards to optimize the protection of the rights of foster children.
Curbing Elitist Populism in Indonesia's Lawmaking: A Constitutional Law Perspective Zulkarnain Ridlwan; Budiyono Budiyono; Muhammad Akib; F.X. Sumarja; Ahmad Irzal Fardiansyah
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.27909

Abstract

This research addresses the deficiencies in the scholarly exploration of constitutional law in relation to elitist populism within the legislative framework of Indonesia. The article examines the tendency of elitist populism in Indonesian legislative practice and advocates the idea of curbing it by constitutional law. Elitist populism, in the context of this article, refers to a political approach in which leaders claim to represent the common people, while simultaneously engaging in elitist practices. This study uses a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches, and analyzes controversial cases with significant legislation impact. The research findings show that elitist populism in legislative practice is manifested in rapid legislation, and the consolidation of power that minimizes participation fails to reflect public aspirations. To limit these tendencies, constitutional law arrangements in institutional design, supervisory mechanisms, as well as spaces for public participation and awareness, need to be stronger. Therefore, it is recommended to strengthen the institutional rules of the constitutional court, revitalize the supervisory function of the house of representatives, encourage lawmaker’s consistency in the application of meaningful participation, and build public awareness.
Penerapan Scientific Crime Investigation dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan Ulia Tirafike Arbalen; Maya Shafira; Muhammad Farid; Ahmad Irzal Fardiansyah; Nikmah Rosidah
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18367164

Abstract

This study analyzes the application of the Scientific Crime Investigation (SCI) method in the investigation of murder cases at the investigation level as per Decision Number 425/Pid.B/2024/PN Mgl. This case faced obstacles due to the lack of witnesses and evidence, making conventional investigations difficult. The research method used a normative juridical approach supported by an empirical approach. Data was obtained through literature studies and interviews with investigators and lecturers, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of SCI is carried out through three main areas, namely identification, forensic medicine, and forensic laboratories. Forensic medicine through visum et repertum and forensic laboratories through DNA testing have significant revelatory power in connecting the perpetrator with the victim. However, the application of SCI still faces obstacles in the form of limited forensic facilities, a lack of human resources, weak coordination between agencies, and low public awareness in preserving crime scenes.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Agnesia Mutiara Sani Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Andrisman, Tri Angelica Angelica Anggun Rahma Dewi Arsyah Ferdinand Tampati Aura Rifanya Maharani Azelia Nusa Dewiarti Br Meliala, Chetrine Budi Rizki Husin Budiyono Budiyono Dela Septiana Deni Achmad Dermawan, Rian Rizky Dewi, Erna Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Nurtika Diansyah P, Ramadani Fitra Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Emilia Susanti Enggar Sukmawardahni Erika Henidar Utami Erna Dewi Erna Dewi . F.X. Sumarja Fakih, M Fariza Raisa Rafania Fauzan Yudha Hadi Putra Febri Anggraini Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Fristia Bardian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gustiniati, Diah Heni Siswanto Khaoeirun Nissa Larasati, T.A Lies Sulistiani M. Fadel Alfarabi Maharanny, Fegita Malicia Evendia Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Marpaung, Indra Joseph Maya Shafira Maya Shafira Meidiantama, Refi Mien Rukmini Mien Rukmini, Mien Miftahuddin, Muhammad Alfi Moh. Farhan Aditya Putra Muhammad Akbar Muhammad Akib Muhammad Akib Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin MUHAMMAD ILHAM MUHAMMAD RENDI Muhtadi Muhtadi Muhtadi Nanda Salsabila Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nur Jihaan Fauziyyah Nurul Mutiara Aisyah Nusadewiarti, Azelia Pratama, Aldi Yoga Putri Augustine PUTRI WULANDARI Putri, Citra Mutiara Putri, Sarah Adinda Ramayani, Azizah Rasika Alivia Refi Meidiantama Refly Setiawan Regita Surya Prameswari Ria Wierma Putri Rifanya Maharani, Aura Rika Lisiswanti Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Risti Graharti Rizki Maulana Yudi Ronaldo Rukmini, Mien Sahril Fadillah Saketi, Dwi Sani, Agnesia Mutiara Santosa, Dewa Gede Giri Sari, Linda Sari, Sintia Aprilia Sheshilia Regina Salim Sigid Suseno Siti Nikmah Al Azizah Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Syuryadi, Paksi Aan TA Larasati Tamza, Fristia Berdian Tiara Utami Tri Andrisman Trijayanti, Dita Ulia Tirafike Arbalen Vannya Quinta Husin Vita Hestiningrum Yanita, Leli Yolanda Fitria Salma Yusdiyanto Zainudin Hasan Zulkarnain Ridlwan