p-Index From 2021 - 2026
8.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal Cita Hukum As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan Jurnal Bina Mulia Hukum Bina Hukum Lingkungan JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Musamus Law Review Cepalo Progressive Law Review ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Corruptio Jurnal Hukum Lex Generalis Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of International Law Pancasila and Law Review AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Muhammadiyah Law Review AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum dan Peradilan SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Journal of Law, Education and Business Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Media Hukum Indonesia (MHI) Journal of Accounting Law Communication and Technology Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Cendekia Ilmiah Lex Scientia Law Review JPM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) Ruwa Jurai Nemui Nyimah Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia Sheshilia Regina Salim; Ahmad Irzal Fardiansyah
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8657

Abstract

Tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan menghambat terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 158, Pasal 160, Pasal 163, dan Pasal 164, yang memberikan dasar hukum untuk menjerat badan usaha yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal. Penerapan ketentuan tersebut tercermin dalam kasus yang melibatkan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sektor pertambangan.
ANALISIS PENANGGULANGAN NON-PENAL TERHADAP KEKERASAN ANAK OLEH PENDIDIK PANTI ASUHAN Aura Rifanya Maharani; Firganefi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Aisyah Muda Cemerlang
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2105

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi. Pada kenyataannya korban mengalami penganiayaan fisik yang dilakukan secara berkelompok oleh sesama penghuni panti dan melibatkan pendidik. Cara beroperasinya kejahatan itu memperlihatkan adanya pola sistematis yang memungkinkan terjadinya tindakan kekerasan secara berulang tanpa ada mekanisme perlindungan yang efektif bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanggulangan non-penal terhadap kekerasan anak oleh pendidik panti asuhan. Menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu, dalam penelitian ini memadukan unsur hukum normative yang selanjutnya didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pencegahan yang cocok kekerasan berbasis sekolah pada upaya penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung dengan menangani berbagai faktor risiko dan menerapkan strategi yang komprehensif. Mulai dari upaya identifikası dan intervensi dini dalam mengenali tanda-tanda awal indikasi kekerasan di antara pengurus serta anak asuh, pelibatan seluruh anak asuh, komunitas, dan Keluarga dalam upaya meningkatkan kesadaran mengenai isu kekerasan di sekolah, hingga pelaksanaan pelatihan kognitif-perilaku dan aktivitas pemantauan serta adaptasi berkelanjutan. Mengenai model pencegahan kekerasan berbasis sekolah dalam studi/kajian kriminologi, kurang lebih sudah banyak juga diadopsi oleh lembaga/Kementerian. Upaya penanggulangan dengan melalui sarana non penal yakni dengan cara melakukan sosialısası sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bandar Lampung terkait upaya pemberdayaan anak sesuai dengan keahliannya. Perlunya menciptakan lingkungan pendidikan dan pergaulan yang aman dan mendidik bagi anak-anak, serta memberikan pemahaman yang benar mengenal bahaya kekerasan dan dampak negatifnya.
IMPLEMENTASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MENTAL ANAK BINAAN: Indonesia Rasika Alivia; Diah Gustiniati Maulani; Emilia Susanti; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dita Trijayanti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5437

Abstract

One of the problems arising from the increasing involvement of children in criminal activity is the fulfillment of mental health rights during the criminal justice process. The success of rehabilitation and social reintegration can be affected by the psychological stress that children in conflict with the law may experience as a result of social stigma, separation from family, and developmental processes. Therefore, Correctional Institutions (BAPAS) play a crucial role in guaranteeing the mental health rights of inmates. This study used a descriptive-analytical approach, an empirical-legal approach, and a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with Community Guidance Officers, inmates, and academics, as well as through a literature review. Furthermore, a qualitative analysis was conducted. The findings indicate that BAPAS has successfully fulfilled its role in fulfilling mental health rights through the implementation of normative, ideal, and factual aspects. These aspects include mentoring, community research, counseling, religious guidance, recreational activities, facilitation of psychological services, and social reintegration programs. Legal factors, law enforcement, and facilities and infrastructure serve as supporting factors, while societal and cultural factors remain major obstacles due to social stigma, low acceptance of children in conflict with the law, and limited understanding of mental health. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, increase the capacity of Community Guidance Officers, and develop mental health service standards to optimize the protection of the rights of foster children.
Curbing Elitist Populism in Indonesia's Lawmaking: A Constitutional Law Perspective Zulkarnain Ridlwan; Budiyono Budiyono; Muhammad Akib; F.X. Sumarja; Ahmad Irzal Fardiansyah
Lex Scientia Law Review Vol. 9 No. 2 (2025): November, 2025: Law, Policy, and Governance in Contemporary Socio-Economic Tran
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v9i2.27909

Abstract

This research addresses the deficiencies in the scholarly exploration of constitutional law in relation to elitist populism within the legislative framework of Indonesia. The article examines the tendency of elitist populism in Indonesian legislative practice and advocates the idea of curbing it by constitutional law. Elitist populism, in the context of this article, refers to a political approach in which leaders claim to represent the common people, while simultaneously engaging in elitist practices. This study uses a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches, and analyzes controversial cases with significant legislation impact. The research findings show that elitist populism in legislative practice is manifested in rapid legislation, and the consolidation of power that minimizes participation fails to reflect public aspirations. To limit these tendencies, constitutional law arrangements in institutional design, supervisory mechanisms, as well as spaces for public participation and awareness, need to be stronger. Therefore, it is recommended to strengthen the institutional rules of the constitutional court, revitalize the supervisory function of the house of representatives, encourage lawmaker’s consistency in the application of meaningful participation, and build public awareness.
Penerapan Scientific Crime Investigation dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan Ulia Tirafike Arbalen; Maya Shafira; Muhammad Farid; Ahmad Irzal Fardiansyah; Nikmah Rosidah
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18367164

Abstract

This study analyzes the application of the Scientific Crime Investigation (SCI) method in the investigation of murder cases at the investigation level as per Decision Number 425/Pid.B/2024/PN Mgl. This case faced obstacles due to the lack of witnesses and evidence, making conventional investigations difficult. The research method used a normative juridical approach supported by an empirical approach. Data was obtained through literature studies and interviews with investigators and lecturers, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the application of SCI is carried out through three main areas, namely identification, forensic medicine, and forensic laboratories. Forensic medicine through visum et repertum and forensic laboratories through DNA testing have significant revelatory power in connecting the perpetrator with the victim. However, the application of SCI still faces obstacles in the form of limited forensic facilities, a lack of human resources, weak coordination between agencies, and low public awareness in preserving crime scenes.
Analisis Putusan Pengadilan yang Merampas untuk Negara Barang Bukti Kendaraan Bermotor dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2024/PN.Liw.) Febri Anggraini; Ahmad Irzal Fardiansyah; Rinaldy Amrullah
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1714

Abstract

This study analyzes a court decision that confiscated a motor vehicle used in a narcotics crime for the state, as regulated in Article 101 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The main problem lies in determining the criminal liability of the perpetrator and assessing whether the confiscation of the vehicle meets the principle of legal certainty, especially when the ownership of the vehicle is unclear and may belong to a third party. This research employs a normative juridical approach, combining statutory and conceptual analyses based on secondary legal materials. The findings show that the perpetrator’s criminal liability was established through the fulfillment of legal capacity, intent (mens rea), and absence of justifying or excusing reasons. However, the court’s decision to confiscate the vehicle failed to ensure legal certainty because ownership was not clearly verified in the trial process. This study contributes to the discourse on the protection of third-party property rights and emphasizes the need for judicial consistency in applying the principle of legal certainty in narcotics-related confiscation cases.
Penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyerang Nama Baik melalui Informasi Elektronik Erika Henidar Utami; Rinaldy Amrullah; Ahmad Irzal Fardiansyah
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1715

Abstract

The crime of defamation committed through electronic information has become an increasing legal concern following the enactment of Law No. 1 of 2024 concerning amendments to the Electronic Information and Transactions Law. In practice, however, judges often impose conditional sentences instead of imprisonment, as seen in Decision No. 160/Pid.Sus/2024/PN.Kbu. This study aims to analyze the legal, philosophical, and sociological considerations underlying the imposition of a conditional sentence on perpetrators of defamation through electronic means and to examine whether such a decision aligns with the objectives of law justice, legal certainty, and expediency. This research employs a normative juridical approach using secondary legal materials, including statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The data were analyzed descriptively through legal interpretation methods. The results show that the judge’s decision was based on juridical considerations that the defendant was proven to have violated Article 45 paragraph (4) in conjunction with Article 27A of the ITE Law; philosophical considerations emphasizing rehabilitation rather than mere punishment; and sociological considerations reflecting mitigating and aggravating factors. The imposition of a conditional sentence was found to be consistent with the principles of justice, legal certainty, and expediency, serving both corrective and preventive purposes.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Melebihi Tuntutan Jaksa (Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns) Fauzan Yudha Hadi Putra; Eko Raharjo; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Muhammad Farid
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i2.8042

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Permasalahan penelitian berfokus pada dasar hukum dan rasionalitas hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa serta kesesuaiannya dengan asas kebebasan hakim, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa sepanjang berada dalam batas ancaman pidana undang-undang dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang sah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.
Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online Rizki Maulana Yudi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Fristia Berdian Tamza
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9608

Abstract

Abstracts: This study aims to analyze the form of criminal responsibility and from the Islamic Law perspective carried out by the perpetrators of online arisan organizers, as well as to examine the legal efforts that can be taken in handling the case. By using qualitative research methods, the following results were obtained: 1. Criminal Responsibility, namely if the online arisan organizer commits an act of embezzlement of participant funds, then criminal sanctions can be imposed in accordance with the provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement and fraud. 2. Efforts to resolve disputes due to default can be carried out between the organizer and Lottery participants through communication on social media as regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 3. Islamic Law's View of  Lottery Online.Keywords: Criminal Responsibility, Online Arisan, Islamic Law.Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana maupun dari Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara arisan online, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Pidana, yaitu apabila penyelenggara arisan online melakukan tindakan penggelapan terhadap dana peserta, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. 2. Upaya Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan antara penyelenggara dan peserta arisan melalui komunikasi di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Online.Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Arisan Online, Hukum Islam.
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Digital di Era Artificial Intelligence M. Fadel Alfarabi; Ahmad Irzal Fardiansyah; Ria Wierma Putri; Rinaldy Amrullah; Yusdiyanto Yusdiyanto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3867

Abstract

The development of digital technology and Artificial Intelligence (AI) has increased the risk of digital exploitation of children, such as misuse of personal data, online sexual exploitation, digital identity manipulation, and the distribution of content harmful to children. This study aims to analyze legal protection for children as victims of digital exploitation and efforts to strengthen regulations in the AI era. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results show that legal protection for child victims of digital exploitation has been regulated in at least five main legal instruments, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. However, these regulations do not specifically accommodate forms of AI-based digital exploitation, particularly related to the use of children's data for the creation of synthetic content, deepfakes and the misuse of digital identity. Therefore, it is necessary to harmonize regulations, establish technical rules regarding child protection in AI-based digital spaces, strengthen supervision of digital platforms, and improve coordination between the government, electronic system providers and child protection agencies to ensure effective legal protection for children as victims of digital exploitation.
Co-Authors Abdurahman Abdurrahman Agnesia Mutiara Sani Aisyah Muda Cemerlang Aisyah Muda Cemerlang Al Akayleh, Shaker Suleiman Ali Angelica Angelica Anggun Rahma Dewi Armanda Armanda Arsyah Ferdinand Tampati Aura Rifanya Maharani Azelia Nusa Dewiarti Azizah Ramayani Bhanu Prakash Nunna Br Meliala, Chetrine Budi Rizki Husin Budiyono Dela Septiana Deni Achmad Dermawan, Rian Rizky Dewi, Erna Diah Gustiniati Diah Gustiniati Diah Gustiniati Maulani Diah Gustiniati Maulani Diana Nurtika Diansyah P, Ramadani Fitra Dita Trijayanti Dona Raisa Monica Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Emilia Susanti Enggar Sukmawardahni Erika Henidar Utami Erna Dewi Erna Dewi . F.X. Sumarja Fabiola Rezulina Fabiani Putri Fariza Raisa Rafania Fauzan Yudha Hadi Putra Febri Anggraini Firganefi Firganefi Firganefi Firganefi Firmansyah, Ade Arif Fristia Bardian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza Fristia Berdian Tamza FX Sumarja, FX Ginting, Mamanda Syahputra Gustiniati, Diah Heni Siswanto Khaoeirun Nissa Larasati, T.A Lies Sulistiani M. Fadel Alfarabi Maharanny, Fegita Malicia Evendia Mamanda Syahputra Ginting Maroni Maroni Marpaung, Indra Joseph Maudina Hutagalung Maya Safira Maya Shafira Maya Shafira Meidiantama, Refi Mien Rukmini Miftahuddin, Muhammad Alfi Moh. Farhan Aditya Putra Muhamad Amin Tohari Muhammad Akbar Muhammad Akib Muhammad Akib Muhammad Fadel Izha Leondra Muhammad Fakih Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Farid Muhammad Fhariedz Alfarizi Piin MUHAMMAD ILHAM MUHAMMAD RENDI Muhtadi Muhtadi Muhtadi Nanda Salsabila Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nikmah Rosidah Nur Jihaan Fauziyyah Nurul Mutiara Aisyah Nusadewiarti, Azelia Pratama, Aldi Yoga Putri Augustine PUTRI WULANDARI Putri, Citra Mutiara Putri, Sarah Adinda Rasika Alivia Razes Ronal Pasaribu Refi Meidiantama Refi Meidiantama Refly Setiawan Regita Surya Prameswari Ria Wierma Putri Rifanya Maharani, Aura Rika Lisiswanti Rinaldy Amrullah Rini Fathonah Rini Fathonah Rini Fathonah, Rini Risti Graharti Rizki Maulana Yudi Ronaldo Rukmini, Mien Sahril Fadillah Saketi, Dwi Sani, Agnesia Mutiara Sari, Linda Sari, Sintia Aprilia Sheshilia Regina Salim Sigid Suseno Siti Nikmah Al Azizah Sitorus, Jono Parulian Sri Riski Syuryadi, Paksi Aan TA Larasati Ta Larasati Tamza, Fristia Berdian Tiara Utami Tri Andrisman Tri Andrisman Trijayanti, Dita Ulia Tirafike Arbalen Vannya Quinta Husin Vita Hestiningrum Yanita, Leli Yolanda Fitria Salma Yusdiyanto Zahara Nurfatihah Z Zainudin Hasan Zulkarnain Ridlwan