Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Abdi Seni PROSIDING: SENI, TEKNOLOGI, DAN MASYARAKAT Media Informatika Journal of Education Informatic Technology and Science Paulus Law Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Manajemen Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Masyarakat Indonesia Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi Abdi Jurnal Publikasi Jurnal Panah Hukum Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesian Journal Economic Review (IJER) Jurnal Fakta Hukum (JFH) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Surabaya Biomedical Journal Rampai Jurnal Hukum Indonesian Journal of Law Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Pengabdian Widya Dharma Jurnal Dedikasi Masyarakat Schola Journal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Mathematics Education Journal PHINISI Jurnal Serina Abdimas Journal of Renewable Energy and Smart Device
Hartanto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Implementasi Restorative Justice Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suheri; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1965

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi. Kondisi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna narkotika, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkotika dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ di Indonesia masih bersifat parsial, bergantung pada kebijakan lembaga penegak hukum, dan lebih banyak difokuskan pada pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pengedar berskala kecil belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan RJ, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif guna mendukung efektivitas RJ, mendorong pemulihan sosial, dan memperkuat upaya rehabilitasi bagi pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika
Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE Albert Daniel Hamonangan Tampubolon; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2022

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong peningkatan sistem transaksi digital, namun juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya kejahatan siber, khususnya pencurian data elektronik melalui metode skimming. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian tindak pidana pencurian data elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan kerangka hukum Indonesia, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana skimming dilakukan dengan menggunakan kombinasi Pasal 184 KUHAP dan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, sementara pertanggungjawaban pidana pelaku diatur melalui Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE serta unsur “turut serta” pada Pasal 55 KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi lintas lembaga guna memperkuat perlindungan data pribadi dan mencegah maraknya kejahatan skimming di era transformasi digital
VALIDITY AND RELIABILITY TEST OF ANDROID-BASED INTERACTIVE LEARNING MEDIA DEVELOPMENT INSTRUMENTS Hartanto
Schola Vol. 1 No. 1 (2023): May
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/schola.v1i1.122

Abstract

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian. Untuk mendapatkan data yang benar demi kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka diperlukan suatu instrumen yang valid dan konsisten serta tepat dalam memberikan data hasil penelitian (reliabel). Uji reliabilitas instrumen meliputi test-retest, ekuivalen, dan internal consistency. Uji internal consistency memiliki beberapa teknik pengujian tergantung jenis instrumennya. Teknik pengujian tersebut meliputi uji split half, KR 20, KR 21, dan Alfa Cronbach. Nilai validitas dan reliabilitas suatu instrumen dipengaruhi oleh subjek yang diukur, pengguna instrumen, dan instrumen itu sendiri. Sehinggga, validitas dan reliabilitas harus selalu diuji sebelum instrumen digunakan. Dibutuhkan alat ukur validasi produk media pembelajaran yaitu berupa angket validasi media pembelajaran interaktif yang telah melalui tahap uji validitas dan tahap uji reliabilitas. Dari hasil uji validitas dari 22 pernyataan terdapat 22 soal yang dinyatakan valid serta uji validitas mendapatkan nilai sebesar 0,899 yang berarti termasuk dalam kategori excellent agreement. Dengan begitu instrumen validasi produk media pembelajaran interaktif dapat dipergunakan sebagai alat mengukur layak atau tidaknya produk media pembelajaran interaktif digunakan.
Pelatihan Metode Riset Konsep Layanan Rumah Sakit Syariah Bagi Pegawai RSUI Klaten Winarno Heru Murjito; Hartanto; Hersulastuti; Syska Lady Sulistyowatie; Tasari
Jurnal Masyarakat Indonesia (Jumas) Vol. 4 No. 02 (2025): Jurnal Masyarakat Indonesia (Jumas)
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/jumas.v4i02.245

Abstract

This Community Service Activity is an investigation of scientific activities related to problems in the field of science based on sharia-based health services. The purpose of the research training activity for education and training for employees at three Islamic General Hospitals (RSUI) is to train, answer and practice learning comprehensive sharia concepts based on scientific methods. This community service develops science by conducting observations, identifying problems, formulating problems, proposing frameworks, formulating hypotheses, collecting data, analyzing data, interpreting data and drawing conclusions. A good mindset is needed to carry out research, namely a logical and empirical mindset. The results of the activity obtained positive changes in the emergence of changes in thinking before and after training, increasing the education and training employees’ ability in practicing research activities, data processing, and increasing the ability to interpret research outputs
Criminal Responsibility of Criminal Acts of Hate Speech Through Social Media Marbun, Tua Napitulu Warasman; Hartanto
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.230

Abstract

The development of information technology has changed the lifestyle of Indonesian people, including expressing their opinions through various social networking sites such as Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp and various other types of social media. The research method used isNormative legal research is a legal research method that examines applicable legal provisions.Freedom to express written and oral opinions has become the right of every Indonesian citizen which is regulated in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this era, people can easily access social media and express their opinions. Every opinion must be accountable and must not conflict with existing norms. Unlimited freedom of opinion can result in criminal acts of hate speech. Case Study of Decision Number 914/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst and Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Sdw, where in both cases the decision involved criminal acts of hate speech. The crime of hate speech in Indonesia has not been specifically regulated in any statutory regulations. Criminal liability for perpetrators of criminal acts of hate speech on social media is generally regulated in the Criminal Code (KUHP) and in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Law Enforcement Against Criminal Acts of Corruption in The Form of Abuse of Authority in Office Based on The Law on Eradication of Corruption Crimes OP.Sunggu, Eben Patar; Marbun, Warasman; Hartanto
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.231

Abstract

The concept of abuse of authority in the Government Administration law is seen by several legal experts as the same as the concept of abuse of authority because it is the absolute competence of the Administrative Court in the Corruption Eradication law. The research method used is Case Study Decision Number Case Study Decision Number 218 PK/PID.SUS/2019 and Decision Number 143 PK/PID.SUS/2019, where both decision cases involve criminal acts of corruption in the form of abuse of authority in office. Based on Law no. 31 of 1999 Jo Law no. 20 of 2021 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The conclusion is that the application of sanctions against criminal acts of corruption in Decision Number 218 PK/Pid.Sus/2019 and Decision Number 143PK/Pid.Sus/2019, the panel of judges imposed imprisonment/imprisonment and fines, the imposition of fines as an implementation of the balance value can be applied as long as In certain circumstances, the perpetrator of a criminal act of corruption is not a recidivist, then as a balanced punishment, apart from imposing a fine, assets can also be confiscated, this is so that the imposition of the fine can be used as a lesson or legal perspective for the wider community, rather than just being sentenced to imprisonment/ prisons are indeed less effective, because in the implementation of confinement/imprisonment sentences there are still leniencies which do not actually have a deterrent effect on perpetrators of criminal acts.
PELATIHAN TARI DI DESA MANYAREJO SEBAGAI SALAH SATU LANGKAH MENUJU DESA WISATA Hartanto
Abdi Seni Vol. 15 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33153/abdiseni.v15i1.5101

Abstract

Abstract This report is the result of Community Service entitled “Dance Training in Manyarejo Village as One Step Towards a Tourism Village Tour”. The target of the activity is the people of Krajan Grogolan, Manyarejo Village. The output of the activity is to direct and make participants to be able to develop creativity in the creation of folk dances. The result of this creativity is the creation of the Rempeg Balung Buto dance. The training activities are carried out using the Dialogical method, the Lecture method, the Demonstration method, and the Drill method. The method was developed and integrated with the mental development of the participants. This training is expected to become a routine village activity, especially dance. The participants were able to demonstrate the dance work created by the creativity they had learned, mastering the material by rote and correctly. The output of the dance work “Rempeg Balung Buto” has been performed at the Environmental Day commemoration event at the 2022 Krajan Cultural Market, Gebyar Krajan Kengker 2022 and the fossil Handing Carnival event at the Bukuran Ancient Human Museum 2022. This training provides an understanding of basic creativity, doing works creative, and to document audio-visual so that it can be used as a reference in dance learning for the next generation in society.   Keywords: training, creativity, dance, society.
POTENSI KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 Kelik Endro Suryono; Hartanto
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwujudan demokrasi rakyat yaitu pemilihan Kepala Daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 telah menampakkan berbagai permasalah yang dapat dianggap menurunkan kualitas perhelatan politik tersebut. Perdebatan terus terjadi mengenai calon kepala daerah, bahkan calon anggota DPR/DPRD yang pernah melakukan korupsi, dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Tampak terjadi korelasi korupsi dikarenakan kebutuhan dana kampanye terkait pilihan kepala daerah. Ruang lingkup korupsi calon kepala daerah perlu menjadi perhatian dari semua pihak agar maraknya korupsi dalam pelaksanaan Pilkada justru meningkat, dan merusak tujuan demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain partai politik sebagai pintu pertama yang menjaring calon kepala daerah memiliki peran deteksi dini dalam menelusuri track record calon kepala daerah yang akan diusungnya. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana fenomena/ bayang-bayang korupsi dalam Pilkada Serentak 2024 bercermin dari Pilkada sebelumnya, perilaku politik ini sejenis pula dengan saat adanya pilihan legislatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian mengkaji data sekunder Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan, sebagai pandangan terhadap potensi yang terjadi di Pilkada serentak 2024. Calon kepala daerah yang melakukan korupsi atau terkait tindak pidana korupsi tidak memiliki legitimasi untuk mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah.
THE NEED FOR RESTRICTIONS ON THE TERM OF OFFICE OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES FOR EFFORTS TO PREVENT ABUSE OF AUTHORITY Hartanto; Vicki Dwi Purnomo
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 3 (2023): May
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i3.771

Abstract

In Indonesia, the limitation of power has been implemented in the constitution which regulates the term of office of the President and Vice President. The limitation of the President's term of office is an attempt to prevent the incumbent from continuing in power which is the reason for absolute power. There are no regulations that apply to DPR members. There is no provision which states that a candidate for members of the Legislative Body who has served as a member of the Legislative Body for 2 (two) terms cannot return to serve as President. The large number of board members who are caught in corruption cases has created a negative public perception. Indonesia adheres to the principle of democracy or people's sovereignty which guarantees citizen participation in the decision-making process within the state so that many laws and regulations that are implemented and enforced represent the realization of justice and legal certainty.
Analisis Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menggunakan Merek Orang Lain Ezer, Alaagapedo Eben; Hartanto; Mardani
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.4635

Abstract

With the development of trade in goods and services, trademarks play a crucial role in identifying products. Trademarks are graphical signs, including logos, names, words, letters, symbols, numbers, arrangements, and colors, used in the trade of goods or services. Given the increasing number of human needs, it is unsurprising that counterfeiting of trademarks by irresponsible individuals has become a concern, affecting both the utility and quality of the goods they sell. The purpose of this study is to analyze criminal acts related to the unauthorized use of other people's brands, focusing on case number 84/PID. B/2023.PN.Smg and case number 892/Pid. B/2020.PN. The benefit of this research is to contribute to the development of criminal law, particularly in the juridical analysis of trademark crime cases. The research method used in this study is qualitative descriptive, utilizing a theoretical approach to trademark studies, judges' considerations, and rulings in trademark abuse cases. The study revealed that in both rulings, the defendants were proven to have violated trademark rights by producing counterfeit trademarks, leading consumers to purchase these goods at the same price as genuine ones, but with inferior quality. The perpetrators gained personal benefits from the misuse of the trademarks.
Co-Authors Ababil, Muhammad Afghan Abdul Chair Ramadhan Abdul Haris Abdurakhman, R. Nur Agung Nugroho Jati Ahmad Mubarok Albert Daniel Hamonangan Tampubolon Ali Johardi Alifah Herawati Amrinatul Husna Ananda, Naufal Anata Rendra Wijaya Andy Perdana Putera Anggraini, Jerica Anis Marjukah Anwar Budiman Arif Julianto Sri Nugroho, Arif Julianto Sri Arvita Hastarini AYU WARDANI, AYU Bainamus , Putri Milanda Binsar B.S. Lumbantobing Christania, Yohana Dandang Setyawanti DBP Setiyadi Devi Sumardiyono Dista Amelia Sontana Edward, Yusuf Ronny Ekasari, Silvia Endang Sutisna Sulaeman Ezer, Alaagapedo Eben Fiqih Fendi Ginting, Dahlia Gunawan Budi Santoso Hasan, Arf Maulana Hersulastuti Hesti Rahayuningsih Ismail Jalili Iza Agna Batian John Kenedi Juandy, Yenita Kelik Endro Suryono Kumala Hayati Kuswardani Lie, Anas Tasya M. Ilham Abdullah, M. Ilham Makhsun Marbun, Tua Napitulu Warasman Mardani Marisa Kurnianingsih Mintardjono, Wahyu Prasasti Mutiadesi Muchamad Iksan Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra Murni Handayani Mutiara Harahap Naibaho, Elsa Mathica Natangsa Surbakti Ningrum, Tuti Novendy Oesman, Rusdi OP.Sunggu, Eben Patar Pambudi, Rizal Parbuntian Sinaga Peppy Nawangsasi Pratono, Sigit Adhi Purwo Haryono Rachim, Annisa Fajrina Rahmat, Ahadiyat Rini Astuti Rudy Imanuel Saefullah Sajarwo Sanggai Salma Athiyyah Fajri Santoso, Muhammad Iqbal Saputri, Irwinda Mutiara Setiyadi, D. B. P. Shanti Probosiwi Sigit Adhi Pratomo Simanungkalit, Sarah W. Sinung Karto Siswantari Pratiwi Sovian Andi Putra Sri Haryanti sri sudiarti Stefani, Kezia Sudirman Suheri Sukasih Ratna Widayanti Sundarsih, Dedeh Suprayitno, Dede SURYANI Sutrisno, Ferry Syska Lady Sulistyowatie Tamba Tua, Marthin Dongan Tasari, Tasari Taswanda Taryo The Tauw Meng Timbul, Hari Titik Purwanti Tombi, Johan Tri Noval Hendrian Tukiyat Uli Wildan Nuryanto Ummu Hany Almasitoh Uyan Wiryadi Vicki Dwi Purnomo Wahyu Nofiyan Hadi Warasman Marbun Wardiansah Wasito Waty Suwarty Haryono Winarno Heru Murjito WULANDARI Yadi, Dika Ruslaninur Yudhistyra, Ekabrata Zaenal Abidin Zeta, Vania Miranda