Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.867
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nexus Kedokteran Komunitas DE'RECHTSSTAAT YUSTISI Abdi Seni PROSIDING: SENI, TEKNOLOGI, DAN MASYARAKAT Media Informatika Journal of Education Informatic Technology and Science Paulus Law Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Journal Presumption of Law International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Manajemen Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Masyarakat Indonesia Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi Abdi Jurnal Publikasi Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesian Journal Economic Review (IJER) Jurnal Fakta Hukum (JFH) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Surabaya Biomedical Journal Indonesian Journal of Law Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Journal of Humanities and Social Studies VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Pengabdian Widya Dharma Jurnal Dedikasi Masyarakat Schola Journal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Mathematics Education Journal PHINISI Jurnal Serina Abdimas
Hartanto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 65 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 65 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
The environmental pollution by corporate criminal action phenomenon Hartanto
PHINISI Vol.1, No.1 (2023)
Publisher : Indonesia Research and Study Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem of environmental pollution is increasingly in the spotlight and globalized. The systemadopted in the criminal law of environmental pollution is a system of criminal responsibility basedon mistakes. Corporate crime can emerge as economic development advances. Corporate crime isnot new, but something that has happened frequently and has changed from time to time. Currently,corporations are included in the category of legal subjects so that they can be subject to criminaland civil sanctions. The doctrinal legal research used has the purpose of analyzing environmentalregulations related to corporations that pollute. UU no. 32/2009 Environmental Protection andManagement as a legal umbrella mentions the unitary environment of space with all objects, styles,circumstances, and organisms, including humans and their behavior that affect nature itself,survival, livelihood and welfare of humans and other living creatures. Loss of environmentalpollution is not only in one area but can spread to the surrounding area with a fantastic total lossvalue, this requires government firmness, especially in Indonesia which on the one hand tries topromote the economy and investment, but on the other hand requires legal instruments to maintainenvironment for sustainable development.
Netizens' opinions on law enforcement and social responsibility Hartanto
PHINISI Vol.1, No.1 (2023)
Publisher : Indonesia Research and Study Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is to capture what the Indonesian Netizen considered and hoped (“Opinion”) regarding the law enforcement proceeding on the criminal case of kakao theft accused to Nenek Minah (Case Number 247/Pid.B/2009/PN.PWT). The Case of Nenek Minah is regarded as a case which harass the society’s sense of justice. The Indonesian Netizen considered that it is an irony and againts conscience to bring Nenek Minah to a legal proceeding just for stealing 3 pieces of kakao. The Indonesian Netizen compared the inequality between the level assertiveness of legal enforcement on the Case of Nenek Minah with corruption cases or cases concerning the sovereigns and the haves. The Indonesian Netizen hoped that the law would be more fair, humane and full of conscience instead. Keyword: law enforcement, criminal, netizen, Nenek Minah
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya Mutiara Harahap; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1947

Abstract

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya aparat, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, dan budaya malu yang menyebabkan kasus tidak dilaporkan. Studi internasional seperti Finkelhor et al. (2021) dan Stoltenborgh et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan sistem peradilan ramah anak, pendampingan psikososial, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan perluasan jejaring perlindungan agar hak anak dapat terjamin secara optimal
Implementasi Restorative Justice Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suheri; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1965

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi. Kondisi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna narkotika, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkotika dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ di Indonesia masih bersifat parsial, bergantung pada kebijakan lembaga penegak hukum, dan lebih banyak difokuskan pada pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pengedar berskala kecil belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan RJ, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif guna mendukung efektivitas RJ, mendorong pemulihan sosial, dan memperkuat upaya rehabilitasi bagi pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika
Tindak Pidana Pencurian Data Elektronik Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang ITE Albert Daniel Hamonangan Tampubolon; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2022

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong peningkatan sistem transaksi digital, namun juga memunculkan tantangan serius berupa meningkatnya kejahatan siber, khususnya pencurian data elektronik melalui metode skimming. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian tindak pidana pencurian data elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan kerangka hukum Indonesia, khususnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana skimming dilakukan dengan menggunakan kombinasi Pasal 184 KUHAP dan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE, sementara pertanggungjawaban pidana pelaku diatur melalui Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) UU ITE serta unsur “turut serta” pada Pasal 55 KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi lintas lembaga guna memperkuat perlindungan data pribadi dan mencegah maraknya kejahatan skimming di era transformasi digital
VALIDITY AND RELIABILITY TEST OF ANDROID-BASED INTERACTIVE LEARNING MEDIA DEVELOPMENT INSTRUMENTS Hartanto
Schola Vol. 1 No. 1 (2023): May
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/schola.v1i1.122

Abstract

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian. Untuk mendapatkan data yang benar demi kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka diperlukan suatu instrumen yang valid dan konsisten serta tepat dalam memberikan data hasil penelitian (reliabel). Uji reliabilitas instrumen meliputi test-retest, ekuivalen, dan internal consistency. Uji internal consistency memiliki beberapa teknik pengujian tergantung jenis instrumennya. Teknik pengujian tersebut meliputi uji split half, KR 20, KR 21, dan Alfa Cronbach. Nilai validitas dan reliabilitas suatu instrumen dipengaruhi oleh subjek yang diukur, pengguna instrumen, dan instrumen itu sendiri. Sehinggga, validitas dan reliabilitas harus selalu diuji sebelum instrumen digunakan. Dibutuhkan alat ukur validasi produk media pembelajaran yaitu berupa angket validasi media pembelajaran interaktif yang telah melalui tahap uji validitas dan tahap uji reliabilitas. Dari hasil uji validitas dari 22 pernyataan terdapat 22 soal yang dinyatakan valid serta uji validitas mendapatkan nilai sebesar 0,899 yang berarti termasuk dalam kategori excellent agreement. Dengan begitu instrumen validasi produk media pembelajaran interaktif dapat dipergunakan sebagai alat mengukur layak atau tidaknya produk media pembelajaran interaktif digunakan.
Pelatihan Metode Riset Konsep Layanan Rumah Sakit Syariah Bagi Pegawai RSUI Klaten Winarno Heru Murjito; Hartanto; Hersulastuti; Syska Lady Sulistyowatie; Tasari
Jurnal Masyarakat Indonesia (Jumas) Vol. 4 No. 02 (2025): Jurnal Masyarakat Indonesia (Jumas)
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/jumas.v4i02.245

Abstract

This Community Service Activity is an investigation of scientific activities related to problems in the field of science based on sharia-based health services. The purpose of the research training activity for education and training for employees at three Islamic General Hospitals (RSUI) is to train, answer and practice learning comprehensive sharia concepts based on scientific methods. This community service develops science by conducting observations, identifying problems, formulating problems, proposing frameworks, formulating hypotheses, collecting data, analyzing data, interpreting data and drawing conclusions. A good mindset is needed to carry out research, namely a logical and empirical mindset. The results of the activity obtained positive changes in the emergence of changes in thinking before and after training, increasing the education and training employees’ ability in practicing research activities, data processing, and increasing the ability to interpret research outputs
Criminal Responsibility of Criminal Acts of Hate Speech Through Social Media Marbun, Tua Napitulu Warasman; Hartanto
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.230

Abstract

The development of information technology has changed the lifestyle of Indonesian people, including expressing their opinions through various social networking sites such as Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp and various other types of social media. The research method used isNormative legal research is a legal research method that examines applicable legal provisions.Freedom to express written and oral opinions has become the right of every Indonesian citizen which is regulated in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In this era, people can easily access social media and express their opinions. Every opinion must be accountable and must not conflict with existing norms. Unlimited freedom of opinion can result in criminal acts of hate speech. Case Study of Decision Number 914/Pid.Sus/PN.Jkt.Pst and Decision Number 63/Pid.Sus/2019/PN.Sdw, where in both cases the decision involved criminal acts of hate speech. The crime of hate speech in Indonesia has not been specifically regulated in any statutory regulations. Criminal liability for perpetrators of criminal acts of hate speech on social media is generally regulated in the Criminal Code (KUHP) and in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Law Enforcement Against Criminal Acts of Corruption in The Form of Abuse of Authority in Office Based on The Law on Eradication of Corruption Crimes OP.Sunggu, Eben Patar; Marbun, Warasman; Hartanto
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.231

Abstract

The concept of abuse of authority in the Government Administration law is seen by several legal experts as the same as the concept of abuse of authority because it is the absolute competence of the Administrative Court in the Corruption Eradication law. The research method used is Case Study Decision Number Case Study Decision Number 218 PK/PID.SUS/2019 and Decision Number 143 PK/PID.SUS/2019, where both decision cases involve criminal acts of corruption in the form of abuse of authority in office. Based on Law no. 31 of 1999 Jo Law no. 20 of 2021 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The conclusion is that the application of sanctions against criminal acts of corruption in Decision Number 218 PK/Pid.Sus/2019 and Decision Number 143PK/Pid.Sus/2019, the panel of judges imposed imprisonment/imprisonment and fines, the imposition of fines as an implementation of the balance value can be applied as long as In certain circumstances, the perpetrator of a criminal act of corruption is not a recidivist, then as a balanced punishment, apart from imposing a fine, assets can also be confiscated, this is so that the imposition of the fine can be used as a lesson or legal perspective for the wider community, rather than just being sentenced to imprisonment/ prisons are indeed less effective, because in the implementation of confinement/imprisonment sentences there are still leniencies which do not actually have a deterrent effect on perpetrators of criminal acts.
PELATIHAN TARI DI DESA MANYAREJO SEBAGAI SALAH SATU LANGKAH MENUJU DESA WISATA Hartanto
Abdi Seni Vol. 15 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Seni Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33153/abdiseni.v15i1.5101

Abstract

Abstract This report is the result of Community Service entitled “Dance Training in Manyarejo Village as One Step Towards a Tourism Village Tour”. The target of the activity is the people of Krajan Grogolan, Manyarejo Village. The output of the activity is to direct and make participants to be able to develop creativity in the creation of folk dances. The result of this creativity is the creation of the Rempeg Balung Buto dance. The training activities are carried out using the Dialogical method, the Lecture method, the Demonstration method, and the Drill method. The method was developed and integrated with the mental development of the participants. This training is expected to become a routine village activity, especially dance. The participants were able to demonstrate the dance work created by the creativity they had learned, mastering the material by rote and correctly. The output of the dance work “Rempeg Balung Buto” has been performed at the Environmental Day commemoration event at the 2022 Krajan Cultural Market, Gebyar Krajan Kengker 2022 and the fossil Handing Carnival event at the Bukuran Ancient Human Museum 2022. This training provides an understanding of basic creativity, doing works creative, and to document audio-visual so that it can be used as a reference in dance learning for the next generation in society.   Keywords: training, creativity, dance, society.
Co-Authors Aang Ghunaifi Dardiri Ababil, Muhammad Afghan Abdul Chair Ramadhan Abdul Haris Abdurakhman, R. Nur Achmad Furqon Bildhonny Agung Nugroho Jati Ahmad Mubarok Aidilla, Latifatul Albert Daniel Hamonangan Tampubolon Ali Johardi Alia Cahya Hakimi Amrinatul Husna Andy Perdana Putera Anggraini, Jerica Anis Marjukah Arif Julianto Sri Nugroho, Arif Julianto Sri Arrafi, Muhammad Richo Bagus Anwar Hidayatulloh Bainamus , Putri Milanda Christania, Yohana Dandang Setyawanti Daryoko, Daryoko DBP Setiyadi Devi Sumardiyono Edward, Yusuf Ronny Ekasari, Silvia Endang Sutisna Sulaeman Ezer, Alaagapedo Eben Fiqih Fendi Ginting, Dahlia Gunawan Budi Santoso Hasan, Arf Maulana Hersulastuti Hesti Rahayuningsih Ismail Jalili Iza Agna Batian John Kenedi Juandy, Yenita Kelik Endro Suryono Kuswardani Lie, Anas Tasya M. Ilham Abdullah, M. Ilham Makhsun Marbun, Tua Napitulu Warasman Mardani Marisa Kurnianingsih Mintardjono, Wahyu Prasasti Mutiadesi Muchamad Iksan Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra Muhammad Rusdi Murni Handayani Mutiara Harahap Naibaho, Elsa Mathica Natangsa Surbakti Ningrum, Tuti Novendy Oesman, Rusdi OP.Sunggu, Eben Patar Pambudi, Rizal Parbuntian Sinaga Peppy Nawangsasi Pratono, Sigit Adhi Purwo Haryono Rachim, Annisa Fajrina Rahmat, Ahadiyat Rini Astuti Rudy Imanuel Saefullah Said Munawar Salma Athiyyah Fajri Santoso, Muhammad Iqbal Saputri, Irwinda Mutiara Setiyadi, D. B. P. Shanti Probosiwi Sigit Adhi Pratomo Simanungkalit, Sarah W. Siswantari Pratiwi Sovian Andi Putra Sri Haryanti sri sudiarti Stefani, Kezia Suheri Sukasih Ratna Widayanti Sulistya, Mikael Inzaghi Sundarsih, Dedeh SURYANI Sutrisno, Ferry Syska Lady Sulistyowatie Tamba Tua, Marthin Dongan Tasari Timbul, Hari Titik Purwanti Tombi, Johan Tri Noval Hendrian Tukiyat Uli Wildan Nuryanto Ummu Hany Almasitoh Uyan Wiryadi Vicki Dwi Purnomo Wahyu Nofiyan Hadi Warasman Marbun Wardiansah Waty Suwarty Haryono Winarno Heru Murjito WULANDARI Yadi, Dika Ruslaninur Yudhistyra, Ekabrata Zaenal Abidin Zeta, Vania Miranda