Garuda - Garba Rujukan Digital

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELAPORAN PALSU DEMI KEUNTUNGAN KLAIM ASURANSI Timbul, Hari; Hartanto; Sinaga, Parbuntian
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19156

Tindak pidana pelaporan palsu merupakan suatu bentuk berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang disampaikan secara tidak benar mengenai suatu kejadian. Secara umum, dalam peraturan perundang-undangan, pengertian laporan palsu tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, ancaman pidana terhadap laporan palsu dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 220. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana dasar pertimbangan Hakim mengenai karakteristik tindak pidana pelaporan palsu demi keuntungan klaim asuransi? Bagaimana akibat hukum pertanggungjawaban tindak pidana pelaporan palsu demi keuntungan klaim asuransi? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Ratio Decidenci Hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa vonis pidana terhadap terdakwa tindak pidana pelaporan palsu berdasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan dan pemeriksaan dipersidangan, yang kemudian akan dibuktikan sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam proses pembuktian dipersidangan, dan juga berdasarkan keterangan para saksi. Serta dalam hal ini Majelis hakim juga memperhatikan berupa hal yang menjadi peringan dan pemberat hukuman bagi terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi Terdakwa tindak pidana penipuan tersebut. Pertanggungjawaban Pidana dalam hal tindak pidana pelaporan palsu sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns menurut penulis sudah tepat. Oleh karenanya Terdakwa dapat diberi hukuman sesuai dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

TINDAK PIDANA BIDANG TANAH SECARA TERORGANISIR YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DALAM MEMALSUKAN AKTA OTENTIK Rahmat, Ahadiyat; Hartanto; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19178

Tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik merupakan bagian dari pemalsuan surat yang dikualifikasi. Dewasa ini, salah satu contoh kasus pemalsuan surat di dalam akta otentik dilakukan oleh oknum mafia tanah yang akhir-akhir ini semakin gencar menjalankan aksinya di beberapa daerah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindaj Pidana Pemalsuan Akta Otentik Di Bidang Tanah? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa akta jual beli adalah faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum dari masyarakat itu sendiri. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah oknum-oknum yang membuat surat palsu yaitu AJB dengan tujuan merawut keuntungan ekonomi dalam pengurusan peralihan tanah. Kemudian faktor pengetahuan hukum masyarakat adalah kurang selektifnya masyarakat dalam memilih orang yang membuat akta jual beli. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Adapun kasus yang menjadi pembahasan berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN. Bks dan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN. Bks, si pembuat dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 263 dan 264 KUHP.

Pelatihan media pembelajaran digital berbasis audio visual bagi guru PJOK di Kabupaten Probolinggo Wahyu Nofiyan Hadi; Hartanto; Amrinatul Husna; Fiqih Fendi
Jurnal Dedikasi Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Dedikasi Masyarakat
Publisher : P3HKI - Universitas Muhammadiyah Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/jdm.v7i2.3711

This community service initiative aims to enhance the understanding and skills of Physical Education, Sports, and Health (PJOK) teachers in Probolinggo Regency in developing and utilizing digital audio-visual learning media. The training was designed to address challenges related to low digital literacy among PJOK teachers and limited integration of technology in the learning process. The program was implemented in three phases: socialization, training, and evaluation, using lectures, interactive discussions, and hands-on simulations. A total of 50 PJOK teachers actively participated in both online and offline sessions. The results showed a significant increase in participants’ enthusiasm, conceptual understanding, and technical competence in creating engaging and relevant digital learning materials. This activity successfully encouraged teachers to become more adaptive to technological advancements in education, thereby improving the quality of PJOK instruction in a more innovative and effective manner.

Diversi Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Rudy Imanuel; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1128

Kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika melalui mekanisme wajib lapor belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian putusan hakim terhadap pengguna narkotika golongan I dengan prinsip keadilan dan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif berbasis studi putusan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 423/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel dan No. 273/Pid.Sus/2021/PN.Skt, terdakwa dijatuhi pidana penjara dua tahun meskipun perbuatannya terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Tindakan tersebut dinilai melanggar semangat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Kapolri No. 08 Tahun 2021. Disparitas hukum muncul karena belum adanya keseragaman tafsir dan penerapan prinsip rehabilitasi. Inkonsistensi ini berdampak pada perlindungan hak penyalahguna sebagai korban ketergantungan narkotika. Implikasinya, sistem peradilan pidana perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif secara menyeluruh dan berkeadilan.

NEGLIGENCE CRIMINAL ACT THAT CAUSES TRAFFIC ACCIDENTS AND RESULTS IN SERIOUS INJURY AND DEATH OF OTHER PEOPLE Yadi, Dika Ruslaninur; Hartanto; Wiryadi, Uyan
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 3 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i3.385

Criminal acts due to the negligence of the perpetrator resulting in traffic accidents and serious injuries and/or deaths according to Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation are regulated in Article 229 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, although Article 229 paragraph (1) letter c of the Law on Traffic and Road Transportation has regulated the rights of victims regarding compensation for losses from victims, however, the compensation for losses is only limited to medical expenses and/or funeral expenses and compensation for losses the amount of which is determined by a court decision, which means that the compensation for losses may not necessarily be able to restore the losses suffered by the victim's family. By remembering and paying attention to Article 310 paragraph 3 of Law Number 22 of 2009 and Article 193 of the Criminal Procedure Code, it is correct. Implementation of the Panel of Judges' Decision on Criminal Acts of Negligence Causing Traffic Accidents and Resulting in Serious Injuries and Death of Others in Decision Number 212 / Pid.Sus / 2023 / PN Idm. and Decision Number 238 / Pid.Sus / 2024 / PN. In fact, the defendant's negligence has caused the loss of 2 lives, in addition, the defendant's negligence has caused 2 victims to suffer minor injuries and one person to suffer serious injuries. The Panel of Judges considered that the defendant had been responsible by replacing all losses suffered by the victim and assisting in the evacuation process of the victim. In fact, Article 235 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation explains that in the case of a driver who has caused death and has provided assistance to the victim's heirs in the form of medical expenses and / or funeral expenses, it will not dismiss the criminal case charges.

CRIMINAL PUNISHMENT AS AN EFFORT TO OVERCOME THE CRIMINAL ACT OF RECEIVING GOODS FROM THE PROCEEDS OF THE CRIME OF THEFT OF MOTOR VEHICLES Santoso, Muhammad Iqbal; Hartanto; Wiryadi, Uyan
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 6 No. 3 (2025): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2025
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v6i3.386

The most common criminal law in society is criminal acts against property (material crimes), such as theft, extortion, embezzlement, fraud, vandalism, and receiving. The existence of a receiver as a receiver for theft crimes makes it easy for the perpetrator to gain profit, so that the perpetrator of theft does not have to sell the stolen goods to consumers himself but can channel them through a receiver who pretends to be a trader. The problems that arise are both violations of social norms and legal regulations to create a phenomenon that is contrary to moral and ethical rules and legal regulations. In Article 480 of the Criminal Code concerning receiving goods, if understood from its elements, namely "required to know or should suspect that the goods received are the proceeds of crime" it is very confusing and difficult to distinguish if the goods received from the proceeds of crime were obtained in good ways and did not arouse any suspicion, such as buying and selling at a price that is generally appropriate, carried out in crowded and bright places and other ways that should not be suspected as crimes. (2) Recipients of goods resulting from crime who truly do not know and do not suspect that the goods they receive are the proceeds of crime for acceptable reasons as stated above can be considered consumers who must receive legal protection as regulated in Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PELAPORAN PALSU DEMI KEUNTUNGAN KLAIM ASURANSI Timbul, Hari; Hartanto; Sinaga, Parbuntian
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19156

Tindak pidana pelaporan palsu merupakan suatu bentuk berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang disampaikan secara tidak benar mengenai suatu kejadian. Secara umum, dalam peraturan perundang-undangan, pengertian laporan palsu tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, ancaman pidana terhadap laporan palsu dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 220. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana dasar pertimbangan Hakim mengenai karakteristik tindak pidana pelaporan palsu demi keuntungan klaim asuransi? Bagaimana akibat hukum pertanggungjawaban tindak pidana pelaporan palsu demi keuntungan klaim asuransi? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Ratio Decidenci Hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa vonis pidana terhadap terdakwa tindak pidana pelaporan palsu berdasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pertimbangan dan pemeriksaan dipersidangan, yang kemudian akan dibuktikan sesuai dengan barang bukti yang diajukan dalam proses pembuktian dipersidangan, dan juga berdasarkan keterangan para saksi. Serta dalam hal ini Majelis hakim juga memperhatikan berupa hal yang menjadi peringan dan pemberat hukuman bagi terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi Terdakwa tindak pidana penipuan tersebut. Pertanggungjawaban Pidana dalam hal tindak pidana pelaporan palsu sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN.Plj dan Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN. Gns menurut penulis sudah tepat. Oleh karenanya Terdakwa dapat diberi hukuman sesuai dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

TINDAK PIDANA BIDANG TANAH SECARA TERORGANISIR YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DALAM MEMALSUKAN AKTA OTENTIK Rahmat, Ahadiyat; Hartanto; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19178

Tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik merupakan bagian dari pemalsuan surat yang dikualifikasi. Dewasa ini, salah satu contoh kasus pemalsuan surat di dalam akta otentik dilakukan oleh oknum mafia tanah yang akhir-akhir ini semakin gencar menjalankan aksinya di beberapa daerah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindaj Pidana Pemalsuan Akta Otentik Di Bidang Tanah? Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa akta jual beli adalah faktor ekonomi dan faktor pengetahuan hukum dari masyarakat itu sendiri. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah oknum-oknum yang membuat surat palsu yaitu AJB dengan tujuan merawut keuntungan ekonomi dalam pengurusan peralihan tanah. Kemudian faktor pengetahuan hukum masyarakat adalah kurang selektifnya masyarakat dalam memilih orang yang membuat akta jual beli. Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila telah memenuhi tiga unsur yaitu kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pemaaf. Adapun kasus yang menjadi pembahasan berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 150/Pid.B/2020/PN. Bks dan Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN. Bks, si pembuat dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 263 dan 264 KUHP.

Perlindungan Hukum atas Peran Justice Collaborator dan Whistleblower Hartanto
Jurnal Fakta Hukum Vol 2 No 2 (2024): Volume 3, No 1, Maret 2024
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jfh.v2i2.112

Kualitas maupun kuantitas tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini semakin canggih dan kompleks, sehingga sulit untuk dibuktikan. Maka peran whistleblower serta justice collaborator diharapkan dapat membantu mengungkap modus/ rangkaian tindak pidana korupsi dengan lebih mudah dan menyeluruh. Sayangnya, para pelapor dan justice collaborator dalam kasus korupsi di Indonesia masih khawatir terhadap perlindungan hukum yang maksimal; orang yang akan melaporkan acapkali khawatir nasibnya dikemudian hari atas potensi serang balik dari para koruptor (corruptors fight back). Perlindungan hukum yang ideal adalah dengan memberikan reward, dan perlindungan dari segala tuntutan sebagai imbalan atas apa yang diungkapkan oleh seorang whistleblower, baik dirinya merupakan salah satu pelaku maupun bukan, ini merupakan stimulus yang baik sebagai pembinaan, dan pengejaran terhadap asset hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan yang disajikan peneliti adalah peran justice collaborator dan whistleblower dalam upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya meskipun sebagai pelaku utama namun tersangka/terdakwa yang berperan sebagai justice collaborator tetap saja menunjukkan berkontribusi dalam mengungkap kasus tersebut, maka penegak hukum harus menghargai atau mengapresiasi dalam perwujudan yang layak dalam perspektif hukum pidana sebagai sarana pembinaan. Kemudian whistleblower penghargaan dan perlindungan yang lebih maksimal.

The Effect Of Career Development And Work Culture On Job Satisfaction Sudiarti, Sri; Edward, Yusuf Ronny; Suryani; Sundarsih, Dedeh; Hartanto
Indonesian Journal Economic Review (IJER) Vol. 5 No. 2 (2025): October
Publisher : Divisi Riset, Lembaga Mitra Solusi Teknologi Informasi (L-MSTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59431/ijer.v5i2.596

This study aims to determine the influence of career development and work culture on job satisfaction at PT. Surya Dharma Utama (SDU) Semarang. The research method used is quantitative. The sample size was 58 employees at PT. Surya Dharma Utama (SDU) Semarang. The sample size was determined using a saturated/census sample. The research instruments used were a questionnaire and an interview schedule. The results of the quantitative study were analyzed using SPSS 26. The results showed that career development and work culture have a positive and significant effect on job satisfaction at PT. Surya Dharma Utama (SDU) Semarang.

Title

Found 68 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 68 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 68 Documents
Search