Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.669
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Abdi Seni PROSIDING: SENI, TEKNOLOGI, DAN MASYARAKAT Media Informatika Journal of Education Informatic Technology and Science Paulus Law Journal Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Manajemen Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Jurnal Masyarakat Indonesia Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi Abdi Jurnal Publikasi Jurnal Panah Hukum Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesian Journal Economic Review (IJER) Jurnal Fakta Hukum (JFH) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Surabaya Biomedical Journal Rampai Jurnal Hukum Indonesian Journal of Law Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) VISA: Journal of Vision and Ideas Jurnal Pengabdian Widya Dharma Jurnal Dedikasi Masyarakat Schola Journal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Mathematics Education Journal PHINISI Jurnal Serina Abdimas Journal of Renewable Energy and Smart Device
Hartanto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 68 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 68 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan Iza Agna Batian; Hartanto
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i2.48

Abstract

Kejahatan secara umum dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan moral manusia. Realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Data menunjukkan tingginya jumlah kasus, walaupun banyak kejadian yang tidak dilaporkan. Contohnya, kasus di Way Serdang Kabupaten Mesuji, di mana seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya yang hamil, menggambarkan kompleksitas masalah ini. Penelitian  masuk dalam kategori yuridis normatif, yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekerasan sesksual terhadap anak; dampak dan upaya perlindungan. Dampak kekerasan seksual terhadap anak mencakup konsekuensi psikologis, sosial, dan fisik yang mendalam, seperti PTSD, gangguan perilaku, dan stigma sosial. Upaya perlindungan dan pencegahan harus melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Pendidikan, regulasi yang kuat, dan perubahan norma sosial menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. Deteksi dini, peran institusi perlindungan anak, dan upaya kolaboratif lintas sektor menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan kompleks pencegahan kekerasan seksual. Diperlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat, serta investasi dalam sumber daya dan penelitian untuk mendukung upaya pencegahan yang efektif.
Sexual Exploitation in Child Trafficking (Case Study Decision Number 29/Pid.Sus/2019/PN.Tim and 311/Pid.Sus/2021/PN.Pol) Kurnianingsih, Marisa; Saputri, Irwinda Mutiara; Hartanto; Iksan, Muchamad
Jurnal Multidisiplin Madani Vol. 4 No. 4 (2024): April 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/mudima.v4i4.8912

Abstract

The purpose of writing this article is to explain the judge's considerations in deciding the practice of sexual exploitation in the crime of child trafficking based on court decision number 29/Pid.sus/2019/PN.Tim and Decision Number 311/Pid.sus/ 2021/PN.Pol. This decision provides a clear picture of the continued practice of trafficking children for sexual exploitation in Indonesia. The practice of trafficking children for sexual exploitation occurs because the victims are still minors so their minds are not yet perfect in making decisions and following up on what they have experienced. This is what exploiters take advantage of. The facts revealed at trial are of course the basis for judges in examining and deciding exploitation cases. Writing this article uses a normative juridical approach with a descriptive type where the author will explain the legal basis relating to sexual exploitation and the judge's considerations in Decision Number 29/Pid.Sus/2019/PN. Team and Decision Number 311/Pid.Sus/2021/PN. Pol. In the results and discussion, it is known that the government has issued several regulations that can be used to provide repressive legal protection for children, including Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Decision Number 29/Pid.Sus/2019/PN. Team and Decision Number 311/Pid.Sus/2021/PN. The police also use the Child Protection Law to examine and decide cases of sexual exploitation in child trafficking
PENDAMPINGAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI Kurnianingsih, Marisa; Hartanto; Kuswardani; Surbakti, Natangsa; Iksan, Muchamad; Pambudi, Rizal
PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) Vol. 1 No. 2 (2023): JULI 2023
Publisher : MEDIA INOVASI PENDIDIKAN DAN PUBLIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mengetahui tahap persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh penasehat hukum dari BKBH Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum pendampingan persidangan, terdapat tahap persiapan yang didalamnya terdapat tahapan wawancara dengan klien, kemudian mempelajari aturan hukum yang berlaku, dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung. Selain daripada itu terdapat tahap pelaksanaan pendampingan hukum dengan menganalisis strategi pembelaan dan terhadap klien yang ketergantungan mengupayakan putusan rehabilitasi dan meminimalisir terdakwa dari tuduhan sebagai pengedar narkotika. Proses dan tahapan pendampingan persidangan perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali melalui beberapa tahap yang dimulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan. Tahap persidangan menjadi penting dalam proses peradilan pidana, di mana semua bukti akan diperiksa secara terbuka untuk umum. Pengabdian masyarakat ini memberikan gambaran mengenai pendampingan hukum dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri Boyolali dan pentingnya peran penasehat hukum dalam memastikan hak-hak terdakwa terpenuhi selama proses persidangan.
PENCEGAHAN SINDROMA METABOLIK PADATENAGA PENDIDIK MELALUI EDUKASI Novendy; Hartanto; Naibaho, Elsa Mathica; Anggraini, Jerica
Jurnal Serina Abdimas Vol 2 No 1 (2024): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v2i1.29188

Abstract

More than one-third of adults have metabolic syndrome risk factors. The prevalence of metabolic syndrome rises with age, and it is associated with a significant risk of morbidity and mortality due cardiovascular disease. People frequently are unaware of the symptoms of metabolic syndrome and are unconcerned about leading a healthy lifestyle, eating an unbalanced diet, and being physically active in daily life. For the purpose of preventing metabolic syndrome, preventive interventions connected to metabolic syndrome should be proposed. Educators are rarely informed about metabolic syndrome. They are rarely educated on how to manage risk factors for metabolic syndrome. As a result, health education are carried out to promote understanding of metabolic syndrome prevention through adjustments in risk factors and lifestyle. The method applied is metabolic syndrome education. Pretest and posttest findings indicate increased knowledge. This activity had a total of 22 participants. The average pretest score was 81.2, and the average posttest score was 87.7. There was an increase of 8% in pretest to posttest scores. Although there was no significant improvement in knowledge, this activity yielded fairly acceptable results. This could be because the participants in this activity are educators with prior understanding of metabolic syndrome. It is believed that the activities would raise awareness of metabolic syndrome and help to prevent the formation of heart disease in the future.
Peranan Alat Bukti Elektronik Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Ahmad Mubarok; Hartanto; Abdul Chair Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3110

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan efektivitas alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin kompleksnya modus operandi kejahatan korupsi di era digital yang tidak lagi dapat diungkap hanya dengan alat bukti konvensional. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya telah memperluas ruang lingkup pembuktian dalam hukum acara pidana, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan dua orang penyidik dan satu orang Jaksa Penuntut Umum (JPU). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat memperkuat efektivitas pembuktian tindak pidana korupsi, khususnya dalam menelusuri aliran dana, komunikasi, serta hubungan antar pelaku. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, belum seragamnya standar forensik digital, dan masih adanya keraguan hakim terhadap keaslian serta integritas data elektronik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik, pembentukan standar nasional mengenai tata cara penyitaan dan pemeriksaan barang bukti elektronik, serta penguatan regulasi mengenai validitas dan otentikasi bukti digital agar sistem pembuktian dalam perkara korupsi menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Implementasi Diversi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Polres Pasangkayu Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra; Hartanto; Ali Johardi Wirogioto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3234

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan diversi (pengalihan proses peradilan formal ke proses di luar peradilan) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai UU No. 11 Tahun 2012, terutama untuk kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak. Diversi bertujuan untuk menghindari dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang mental anak, dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif dan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di tingkat penyidikan Polres Pasangkayu dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi diversi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, dengan pendekatan studi kasus di Polres Pasangkayu. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum (penyidik), observasi, dan studi dokumen terkait penanganan kasus anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara normatif, diversi telah dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana narkotika seringkali karena rasa penasaran, pengaruh lingkungan pertemanan, kurangnya kontrol sosial dan keluarga. Tantangan dalam pelaksanaan diversi seringkali terkait dengan paradigma aparat penegak hukum (misalnya, menganggap pengguna narkotika pasti juga pengedar), ancaman pidana yang tinggi (di atas 7 tahun penjara), atau kesulitan mencapai kesepakatan diversi dengan korban/keluarga. Solusi yang diutamakan adalah mengedepankan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak daripada hukuman penjara, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga secara intensif
Pelaku Tindak Pidana Penyedia Payment Gateway Dalam Mengakuisisi Merchant Judi Online Sovian Andi Putra; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4077

Abstract

Maraknya penyedia barang dan/atau jasa (“merchant”) yang menjalankan aktivitas ilegal seperti judi online yang di fasilitasi oleh Payment Gateway menjadi persoalan yang mestinya perlu diselesaikan karena buruknya proses akuisisi merchant oleh penyedia Payment Gateway tersebut. Penyedia Payment Gateway harus memahami tanggung jawab mereka dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menangani adanya transaksi ilegal. Tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway dalam melakukan akuisisi transaksi ilegal haruslah dilihat objektifnya secara kasus per kasus (case by case). Setiap kasus harus dikaji secara terpisah untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas transaksi ilegal yang terjadi serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah transaksi ilegal seperti identifikasi dan verifikasi merchant, menerapkan sistem keamanan atau anti fraud yang kuat termasuk melakukan monitoring transaksi dengan cermat. Karena dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis maupun yuridis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh penyedia Payment Gateway agar tidak adanya merchant judi online yang terhubung dengan layanan Payment Gateway? Dan bagaimana pertimbangan hukum bagi penyedia Payment Gateway yang memfasilitasi merchant judi online dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL.  Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Kesimpulannya bahwa tanggung jawab hukum penyedia Payment Gateway tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga pidana, yang berdampak serius bagi penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari dampak negatif aktivitas perjudian online. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan regulasi menjadi langkah tak terelakkan agar Payment Gateway dapat berperan sebagai elemen pengaman dan pemicu pertumbuhan ekonomi digital yang sehat di Indonesia.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Fenomena Pinjaman Online Ilegal Perspektif Perlindungan Konsumen Dan Pencegahan Kejahatan Ekonomi Andy Perdana Putera; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4211

Abstract

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi, tekanan psikologis, dan pelanggaran hak-hak dasar konsumen, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech yang legal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia dalam perspektif perlindungan konsumen; dan (2) bagaimana kebijakan hukum pidana dapat dirumuskan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ekonomi yang lahir dari praktik pinjaman online ilegal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang diperkaya data sekunder berupa peraturan perundang-undangan (KUHP, UUPK, UU ITE, UU PDP, POJK, Permenkominfo), putusan pengadilan (antara lain Putusan PN Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020, No. 525/Pid.Sus/2020, PN Jakarta Pusat No. 597/Pid.Sus/2021, dan Putusan MA No. 1206 K/Pdt/2024), serta doktrin para ahli dan laporan lembaga terkait OJK, Kominfo, dan Satgas PASTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerangka pengaturan telah tersedia, tetapi penerapannya masih bersifat fragmentaris, reaktif, dan belum sepenuhnya berpijak pada paradigma perlindungan konsumen dan pelindungan data pribadi, baik dalam konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, maupun mekanisme pemulihan korban. Penelitian ini merekomendasikan perumusan kebijakan hukum pidana yang integratif dan selektif, yang menempatkan pinjaman online ilegal sebagai kejahatan ekonomi digital, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya, serta mengharmoniskan instrumen penal dengan kebijakan non-penal berupa pengawasan administratif, pemblokiran sistem elektronik, literasi keuangan dan digital, serta penguatan skema restitusi dan kompensasi korban. Kebijakan yang demikian diharapkan mampu menekan prevalensi pinjol ilegal, mengurangi jumlah korban, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital yang aman dan berkeadilan.
Strengthening Pancasila-Based Digital Ethics Among Gen Z: A Community Service Program in SMA Negeri 34 Jakarta Hartanto; Suprayitno, Dede; Wardani, Ayu; Hayati, Kumala
Warta Pengabdian Andalas Vol 33 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jwa.33.1.56-66.2026

Abstract

As Indonesia’s foundational ideology, Pancasila faces considerable challenges in the digital age, particularly among Generation Z, who, as digital natives, often struggle to embody its values in online interactions. This study examines both the comprehension and application of Pancasila values among students at SMA Negeri 34 Jakarta, while evaluating the effectiveness of a community service program aimed at reinforcing digital ethics through a Pancasila-based framework. Namely by using the quasi-experimental one group pre-post design method. The program adopted an interactive pedagogical approach, integrating real-world case analyses and digital challenges to reconceptualize Pancasila from an abstract normative ideal into a practical moral compass. Empirical findings reveal that prior to the intervention, students demonstrated a limited grasp of Pancasila’s principles, reflected in an average pre-test score of 5.1 out of 10. Following participation in the program, the average post-test score rose significantly to 8.9 out of 10, representing a 74.5% improvement. This substantial increase highlights the efficacy of contextual and practice-oriented methodologies in bridging the gap between ideological principles and behavioral practices. The findings affirm the enduring relevance of Pancasila as a moral framework for Generation Z within digital environments, while offering a replicable model for the integration of Pancasila-based character education in secondary schools across Indonesia. However, this study has causal limitations, as it only measured student outcomes in urban areas and public schools. Different outcomes may be found in rural or religious schools.
Comparative Analysis of GRU and MLP Models for Extreme Rainfall Nowcasting Using AWS Hartanto; Sajarwo Sanggai; Taswanda Taryo; Ananda, Naufal
Journal of Renewable Energy and Smart Device Vol. 3 No. 2 April 2026
Publisher : PT. Global Research Collaboration

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66314/joresd.v3i2.421

Abstract

Accurate forecasting of rainfall intensity is critical for hydrometeorological disaster mitigation in tropical regions like Indonesia. While high-resolution AWS data provides an opportunity to improve forecasting over conventional manual gauges, processing this volatile time-series data requires advanced computational models. This study comparatively evaluates predictive performance of static feed-forward MLP and sequential memory GRU deep learning architecture. Utilizing a three-year dataset (2022–2024) from three stations representing coastal, lowland, and mountainous topographies, the study reconstructed minute-aggregated AWS data using a sliding window algorithm. This successfully validated the digital sensors against manual Hellmann-type rain gauges, achieving a strong correlation (R > 0.80) for hourly accumulations. Both deep learning models were then trained using historical rainfall, temperature differences, and humidity differences. The empirical results demonstrate that the GRU model quantitatively outperforms the MLP, achieving a higher average classification accuracy of 96.49% (compared to 95.49%) and a lower RMSE of 1.51 mm (compared to 1.59 mm). The GRU’s gating mechanism proved significantly more robust in handling sharp data fluctuations across diverse terrains. However, the analysis revealed a shared structural limitation: both architectures severely underestimated extreme peak rainfall amplitudes. This anomaly stems from the inherent sparsity of extreme weather data and the mathematical conservatism induced by MSE loss function. Ultimately, while the GRU is highly recommended as a reliable frontline trigger for early warning systems, estimating absolute extreme rainfall magnitudes necessitates future exploration of non-standard loss functions and spatial data integration.
Co-Authors Ababil, Muhammad Afghan Abdul Chair Ramadhan Abdul Haris Abdurakhman, R. Nur Agung Nugroho Jati Ahmad Mubarok Albert Daniel Hamonangan Tampubolon Ali Johardi Alifah Herawati Amrinatul Husna Ananda, Naufal Anata Rendra Wijaya Andy Perdana Putera Anggraini, Jerica Anis Marjukah Anwar Budiman Arif Julianto Sri Nugroho, Arif Julianto Sri Arvita Hastarini AYU WARDANI, AYU Bainamus , Putri Milanda Binsar B.S. Lumbantobing Christania, Yohana Dandang Setyawanti DBP Setiyadi Devi Sumardiyono Dista Amelia Sontana Edward, Yusuf Ronny Ekasari, Silvia Endang Sutisna Sulaeman Ezer, Alaagapedo Eben Fiqih Fendi Ginting, Dahlia Gunawan Budi Santoso Hasan, Arf Maulana Hersulastuti Hesti Rahayuningsih Ismail Jalili Iza Agna Batian John Kenedi Juandy, Yenita Kelik Endro Suryono Kumala Hayati Kuswardani Lie, Anas Tasya M. Ilham Abdullah, M. Ilham Makhsun Marbun, Tua Napitulu Warasman Mardani Marisa Kurnianingsih Mintardjono, Wahyu Prasasti Mutiadesi Muchamad Iksan Muchammad Mahendra Ghani Adhitya Putra Murni Handayani Mutiara Harahap Naibaho, Elsa Mathica Natangsa Surbakti Ningrum, Tuti Novendy Oesman, Rusdi OP.Sunggu, Eben Patar Pambudi, Rizal Parbuntian Sinaga Peppy Nawangsasi Pratono, Sigit Adhi Purwo Haryono Rachim, Annisa Fajrina Rahmat, Ahadiyat Rini Astuti Rudy Imanuel Saefullah Sajarwo Sanggai Salma Athiyyah Fajri Santoso, Muhammad Iqbal Saputri, Irwinda Mutiara Setiyadi, D. B. P. Shanti Probosiwi Sigit Adhi Pratomo Simanungkalit, Sarah W. Sinung Karto Siswantari Pratiwi Sovian Andi Putra Sri Haryanti sri sudiarti Stefani, Kezia Sudirman Suheri Sukasih Ratna Widayanti Sundarsih, Dedeh Suprayitno, Dede SURYANI Sutrisno, Ferry Syska Lady Sulistyowatie Tamba Tua, Marthin Dongan Tasari, Tasari Taswanda Taryo The Tauw Meng Timbul, Hari Titik Purwanti Tombi, Johan Tri Noval Hendrian Tukiyat Uli Wildan Nuryanto Ummu Hany Almasitoh Uyan Wiryadi Vicki Dwi Purnomo Wahyu Nofiyan Hadi Warasman Marbun Wardiansah Wasito Waty Suwarty Haryono Winarno Heru Murjito WULANDARI Yadi, Dika Ruslaninur Yudhistyra, Ekabrata Zaenal Abidin Zeta, Vania Miranda