Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.537
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Al-'Adalah Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Kesehatan JIA (Jurnal Ilmu Agama) Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Journal Research and Multidisciplinary (JRM) Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) BILANCIA Jurnal Ners Vox Populi Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Jurnal Midwifery Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross-Border Islamic Studies) Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies TASAMUH: Jurnal Studi Islam Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Qisthosia Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Al Tasyri'iyyah COMPARATIVA: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Jurnal el-Huda: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan MILRev: Metro Islamic Law Review Socius: Social Sciences Research Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum International Journal of Islamic Studies Jurnal Hukum Islam Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan dan Teknik (IDENTIK) Bilancia : Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Jurnal Ilmu Agama Indonesia (JIGAMNA)
Syamsuddin, Darussalam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Political Dynamics of Muhammadiyah and Its Relevance to the Concept of the State in Islam Bakry, Kasman; Asse, Ambo; Syamsuddin, Darussalam; Salenda, Kasjim; Shaari, Roziana
al-'adalah Vol 17 No 2 (2020): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v17i2.6824

Abstract

This study describes the political dynamics of Muhammadiyah and its relevance to the constitutional concept from Islamic political perspective. This research uses descriptive, and historical approach. The results of the study finds out: First, the characteristics of an Islamic state are applying God's law, adopting a form of leadership, being universal, not totalitarian, and applying a humane leadership pattern. This character is supported by a leadership system based on basic principles in the Islamic state (al-mabda 'al-asāsī fi dawlah al-Islamiyyah) which includes: trustworthiness (al-amānah), deliberation (al-syūrā), equality (al- musāwā), justice (al-'adālah), and plurality (al-ta 'addudiyya). Second, the Muhammadiyah doctrine originates from the al-Qur'an and al-Hadith and contains a system of beliefs, thoughts, and actions which, as a whole,  is accumulated into the ideology and values of the Muhammadiyah movement. This doctrine is then outlined in Muhammadiyah's statute and Bylaws (AD/ART) and covers all steps and strategies for the struggle, personality, beliefs and way of life of Muhammadiyah. Third, political theology and universal and fundamental religious understanding serve as guidelines, and at the same time, as the blueprint for Muhammadiyah's political midset which is implemented through political and cultural channels in the realm of high, allocative politics. 
Peradaban Islam Pada Masa Usman Bin Affan Mustin, Hilgha; Darussalam, Syamsuddin; Sulaiman, Umar
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era peradaban Islam di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam sejarah Islam (644–656 M), merupakan fase penting yang ditandai oleh Perluasan wilayah yang pesat dan konsolidasi kekuatan umat Muslim. Masa pemerintahannya menyaksikan pertumbuhan wilayah kekuasaan Islam, stabilitas ekonomi, serta Pembukuan Al-Qur'an secara resmi untuk menjaga keasliannya di seluruh penjuru umat. Pada masa ini juga terjadi kemajuan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur, didukung oleh meningkatnya aktivitas perdagangan dan pertukaran budaya dengan wilayah tetangga. Utsman menerapkan kebijakan sosial seperti pendistribusian zakat yang terstruktur dan pemberdayaan ekonomi, yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Muslim. Meskipun masa kekuasaannya membawa kemakmuran dan perkembangan, ketidakpuasan dari sebagian kelompok akhirnya memicu konflik yang berujung pada peristiwa tragis pembunuhannya. Secara keseluruhan, kepemimpinan Utsman bin Affan memberikan kontribusi besar dalam membentuk peradaban Islam yang kokoh dan berpengaruh luas.
Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Salam, Eka Fitra Ramadani; Syamsuddin, Darussalam
Jurnal el-Huda Vol 16 No 02 (2025): Jurnal el-Huda
Publisher : LP2M, Institut Agama Islam Qamarul Huda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59702/el-huda.v16i02.168

Abstract

Fenomena akulturasi antara Islam dan budaya lokal di Indonesia merupakan proses dinamis yang muncul dari interaksi berkelanjutan antara dua tradisi yang berbeda. Proses ini memungkinkan transformasi budaya tanpa menghilangkan karakteristik aslinya, sekaligus memperlihatkan bagaimana Islam mampu diterima secara damai di tengah masyarakat multikultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian akulturasi dalam Islam, bentuk-bentuknya, serta dampaknya terhadap perkembangan Islam dan budaya lokal di berbagai wilayah Nusantara. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan sejarah, dilengkapi analisis kasus di Jawa, Minangkabau, dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi tampak nyata dalam berbagai aspek, seperti upacara keagamaan, seni, arsitektur, dan sistem sosial. Seni pertunjukan wayang kulit, misalnya, dimodifikasi untuk menyampaikan nilai-nilai Islam, sementara tradisi selametan dan tahlilan menjadi contoh integrasi unsur lokal dengan ajaran Islam. Akulturasi ini tidak hanya memperkuat identitas budaya Indonesia yang plural, tetapi juga membentuk masyarakat yang toleran dan kohesif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan peran akulturasi sebagai mekanisme sosial-religius yang mampu memperkuat harmoni antara agama dan budaya lokal, serta memberikan pemahaman lebih luas mengenai pembentukan identitas keislaman khas Indonesia.
PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH Ramlia, Ramlia; Syamsuddin, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene dan faktor pendukung serta penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene telah melakukan pelayanan publik dengan baik, namun dari segi kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan tersebut dapat dinilai dari lima dimensi yaitu, tangible, reliability, responsiviness, assurance, dan emphaty. Faktor yang mendukung pendukung adalah semangat etos kerja dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki, serta diterapkannya sistem evaluasi kinerja. Sementara faktor penghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya sarana prasarana pendukung. Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan Publik; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
KONSEP SIYASAH AL-MALIYAH PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN Syahrir, Pratiwi Syahyani; Syamsuddin, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Siyasah al-Maliyah merupakan kebijakan politik ekonomi dalam Islam yang diterapkan setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah dan berkembang pesat dimasa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan, dan kebijakan yang dilakukan kedua khalifah tersebut menjadi menjadi acuan bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini. Kebijakan politik ekonomi Islam mencakup pendapatan dan pegeluaran negara serta subsidi yang diberikan negara kepada masyarakatnya. Metodologi dalam penelitian ini adalah library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian keuangan negara di masa Khalifah Umar bin Khaththab terlaksana dengansangat baik, di mana Khalifah Umar menerapkan asas kemaslahatan umum dan sangat peduli terhadap kesejahteran masyarakat yang dipimpinnya, baginya pemerataan ekonomi harus dirasakan secara adil dan tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan serta saling menghormati dan juga saling membantu. Umar memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal dan mencegah dominasi suatu kelompok tertentu. Sedangkan kebijakan perekonomian yang paling menonjol dimasa kekhalifahan Ustman adalah menata dan mengembangkan sistem perkonomian dengan membuat kontrak dagang dengan negara-negara taklukan. Selain itu, pengembangan potensi sumber daya alam terus dimaksimalkan dengan merevitalisasi aliran air untuk pertanian, pembangunan jalan, penanaman pohon buah-buahan, sehingga pada masanya, pendapatan negara meningkat berkali-kali lipat.Kata Kunci: Khalifah Umar; Khalifah Ustman; Perekonomian; Siyasah al-Amaliyah
UPAYA BHABINKAMTIBMAS DESA GARASSIKANG DALAM MENCEGAH PENYEBARAN BERITA HOAKS PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH Adityawarman, Adityawarman; Syamsuddin, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to provide an overview of how the efforts of Bhabinkamtibmas of Garassikang Village, Jeneponto Regency, in preventing the spread of hoax news. This research is a qualitative research. The efforts of Bhabinkamtibmas of Garassikang Village, Jeneponto Regency in preventing the spread of hoax news are carried out through a humanist persuasive approach. Persuasive-humanist steps are chosen by considering the condition of the community which still tends to prioritize customary law to solve a problem. The Quran has ordered tabayyun of any information obtained as a verifiable effort and to prevent the spread of news containing slander (hoaxes), so that the prevention of the spread of hoax news is not only the responsibility of Bhabinkamtibmas and the government, but is a shared responsibility.
PERAN KANTOR KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK Tri Fadhillah Yusuf, Andi; Syamsuddin, Darussalam; Amir, Rahma
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi secara finansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pengelolaannya, termasuk dalam proses penagihannya memerlukan peran dari pelbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi terlibat dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Meskipun demikian, pihak kelurahan tetap bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu, yang secara faktual dilakukan dalam bentuk himbauan pada setiap kegiatan kelurahan yang melibatkan masyarakat. Sementara faktor yang memengaruhi penagihan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya; 2) perlawan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.Kata Kunci: Kelurahan Batua; Pajak; Hukum Tatanegara Islam
Green Investment in Contemporary Islamic Perspective: A Maqasid al-Syari‘ah Analysis of the Mining Industry in Morowali Subli, Mohamad; Syamsuddin, Darussalam; Muhammad Amin, Abdul Rauf; Rahim, Wahida; Sulaiman, Sulaiman
MILRev: Metro Islamic Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): MILRev: Metro Islamic Law Review
Publisher : Faculty of Sharia, IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/milrev.v4i1.10269

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of the green investment paradigm in Morowali’s mining industry based on the principles of maqasid al-shari‘ah. The research method used was a qualitative approach with descriptive analysis through literature studies, interviews with mining industry stakeholders, and observations of the environmental impacts caused by mining activities. The data were analyzed using the maqasid al-shari‘ah approach to evaluate the extent to which the mining industry in Morowali had implemented sustainability principles in its operations. The results showed that although some companies had adopted environmentally friendly practices, such as land reclamation and the use of waste processing technologies, many aspects still did not align with maqasid al-shari‘ah. Excessive resource exploitation, environmental pollution, and social inequality remained, which impacted the welfare of the local community. In conclusion, the application of green investment in the mining industry of Morowali still required optimization based on maqasid al-shari‘ah, particularly in the areas of hifẓ al-bī’ah (environmental protection), hifẓ al-nafs (protection of life), and hifẓ al-māl (protection of wealth). Within the framework of contemporary Islam, this study emphasized the importance of revitalizing maqasid al-shari‘ah as an ethical and strategic foundation for sustainable investment. The academic contribution of this research lies in the integration of maqasid al-shari‘ah in the analysis of green investment in the mining sector, which has been limited in previous studies. This study provides a new perspective on Islamic economics by highlighting how the principles of maqasid al-shari‘ah can serve as an ethical framework for sustainable investment.  
Implikasi Hukum Kesenjangan Regulasi dalam Pencatatan Identitas Ayah Abdul Rahim, Abdul Rahim; Syamsuddin, Darussalam; Amin, Abd. Rauf Muhammad; Musyahid , Achmad; Bhatti, Muhammad Safdar
Jurnal Hukum Islam Vol 23 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v23i2.02

Abstract

This study examines the regulation of the minimum marriage age in the Compilation of Islamic Law as a form of progressive ijtihad based on maqaṣid al-shari‘ah. This research emphasizes how the marriage age requirement reflects the integration of maslahah fardiyyah (individual welfare) and maslahah ‘a’iliyyah (family welfare), both of which are legal principles aimed at protecting children and strengthening family institutions. Adopting normative legal methods with a statutory, conceptual, and philosophical approach, this research combines classical and contemporary Islamic legal thought and relevant laws and regulations in Indonesia. The theory of maṣlaḥah, developed by scholars such as al-Ghazali, al-Juwayni, al-Shaṭibi, and Ramadan al-Būṭi, forms the main theoretical foundation, particularly through the lens of ḍawabiṭ al-maṣlaḥah (parameters of public interest). These theories emphasize the preservation of life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-‘aql), and lineage (ḥifẓ al-nasl) as central objectives of Islamic law. The findings show that the marriage age provision in the Compilation of Islamic Law is not merely an administrative policy but a legal strategy aligned with maqaṣid-based reasoning to prevent child marriage and its associated harms. This approach reflects a contextual reading of Islamic law that is responsive to socio-cultural changes, while remaining faithful to its foundational values. The study concludes that reinforcing a maṣlaḥah-based framework is essential to harmonize Islamic legal principles with national law and to ensure the well-being of individuals and families in contemporary society.
IMPLICATIONS OF MULTIPLE MINISTERIAL POSITIONS ON THE INDONESIAN GOVERNMENT SYSTEM FROM THE PERSPECTIVE OF AL-MAWARDI Nursarah A Conoras; Darussalam Syamsuddin; Dea Larissa
Jurnal Al Tasyri'iyyah Vol 5 No 1 (2025): VOLUME 5 ISSUE 1, JUNE 2025
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain the implications of dual ministerial positions on the Indonesian government system and to examine the implications of dual ministerial positions on the Indonesian government system from al-Mawardi's perspective. This is a qualitative study. The research design is field research. The results of this study indicate that dual ministerial positions have the potential to cause conflicts of interest, reduce professionalism in policy-making, and weaken the principles of good governance. Therefore, it is necessary to strengthen regulations that explicitly prohibit dual positions in order to improve the effectiveness of governance and maintain the integrity of public officials. Imam Al-Mawardi emphasizes professionalism, justice, and efficiency in governance. According to him, holding multiple positions indicates an imbalance of duties or personal ambition that may disregard the interests of the people. Although he does not explicitly prohibit it, he considers the practice unethical and potentially disruptive to the stability and effectiveness of government.
Co-Authors A. Nurkidam Abd Rahman Abdul Rahim, Abdul Rahim Abdul Rauf Muhammad Amin Abdul Wahid Haddade Achmad Musyahid Idrus Adityawarman Adityawarman Ahmad Arief Ahmad M Sewang Ali Fathurrahman Alimuddin Alimuddin Ambo Asse Amiruddin Andi Abdul Hamzah Andi Aderus Andi Akmal Andi Eliyah Humairah Andi Muhammad Akmal Aslang Jaya Aslinda Awal Rifai Baiq Raudatussolihah Bhatti, Muhammad Safdar Br, A. Nurhidayah Dea Larissa Fathan Mubina Ramadhan Hajir Fhirastika Annisha Helvian Hamzah Hasan Haruna, Nadyah Henny Fauziah Herawati, Nur Isma hidayat, Khair Tasnim Razak Naba Hisbullah Humairah, Andi Eliyah I Nyoman Budi Artawan Ilfah Luthfiah Imam Makmun Imam Makmun Iskandar Iskandar Iskandar Iskandar Jasad, Usman Jumaini Jumaini Kasjim Salenda Kasman Bakry Kasman Bakry Kurniati Kurniati Lamba Sultan Lenni Suriyanti Lomba Sultan M. Napis Djuaeni Mardiah Mardiah Marwah, Dhirga Tri Setiawan R Moch Natsir Mahmud Muammar Bakri Muflihah Sa’adah Muhammad Amri Muhammad Nur Ilham Muhammad Sabri Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Taufan Djafri Musafir Pababbari Mustin, Hilgha Nafis, Andi Ahmad Zahri Nurbaya Nurbaya, Nurbaya Nursarah A Conoras Putriany, Putriany Rahadi Arie Hartoko Rahim, Wahida Rahma Amir, Rahma Rahmatulla Ramlia, Ramlia Rini Fitriani Rini Fitriani Roziana Shaari Salam, Eka Fitra Ramadani Saleh, Musyirah Shaari, Roziana Sippah Chotban Sri Karmila Dol Subli, Mohamad Sudirman L, Sudirman Sulaiman Sulaiman Supardin Syahrir Akil Syahrir Karim Syahrir, Pratiwi Syahyani Syatar, Abdul Syatirah Jalaluddin Tahir Maloko Tarmizi Tri Fadhillah Yusuf, Andi Ulfah Rimayanti Umar Sulaiman Umar, Marzuki Ummu Fadhilah Imran Ibrahim Usman Jasad Zarul Arifin