p-Index From 2020 - 2025
6.707
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature Jurnal EMT KITA Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis Jurnal Hukum Respublica Journal of Education Technology Jurnal TAMBORA Al Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Kappa Journal Fitrah: International Islamic Education Journal Joule (Journal of Electrical Engineering) ELP (Journal of English Language Pedagogy) AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education Almufi Jurnal Pendidikan Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) DEVELOPMENT : Journal of Community Engagement QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah Scientific Journal JIMAKUKERTA Jutek JAGO Journal of Learning Improvement and Lesson Study Jurnal Tazakkur Journal of Language and Literature Studies Limbago: Journal of Constitutional Law Junior Medical Journal Islamic Economics and Business Review (IESBIR) Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi Journal of Economics, Entrepreneurship, Management Business and Accounting Jurnal Pendidikan Terapan Vokatek : Jurnal Pengabdian Masyarakat Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Neraca : Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi Influence: International Journal of Science Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan (JURABDIKES) Setawar Abdimas Jurnal Riset dan Inovasi Pendidikan Sains (JRIPS) Millatuna: Jurnal Studi Islam jle Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education Journal of Indonesian Primary School Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Limbago: Journal of Constitutional Law

Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Abita, Chairini; Irwandi; Amin, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.34161

Abstract

Peredaran data pribadi di Indonesia semakin sulit di kendalikan bahkan seringkali terjadi kebocoran data pribadi yang merugikan masyarakat, hal ini salah satunya di sebabkan akibat semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Potensi dari kebocoran data pribadi tidak terbatas sehingga ada yang dalam berkegiatan online maupun offline. Pengaturan terkait perlindungan data pribadi terbagi dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya. sehingga dalam penulisan ini penulis ingin membandingkan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat di sebut juga dengan penelitian kepustakaan, dengan sumber data sekunder dan sumber data primer, data peenelitian primer di ambil dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penelitian peneliti, bahan hukum skunder dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian peneliti.
Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dalam Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pasca Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008. Rudiansyah, Febrika; Irwandi; Firmansyah Putra; Agus
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.36141

Abstract

ABSTRAK Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik memiliki tujuan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, dan membantu melestarikan lingkungan. Kegiatan pascatambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program pascatambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, dimana peraturan kewajiban pascatambang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi terhadap pelaksanaan kewajiban pascatamabang izin usaha pertambagan di Kabupaten Bungo dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara sebagai bahan utama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) bentuk kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan pengawasan masih kurang maksimal dikarenakan kewenangannya sudah dialihkan ke Kementrian atau Pemerintah Pusat (2) Tindak lanjut Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah melaporkan laporan masyarakat kepada Kementrian atau Pemerintah pusat.  Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Pascatambang, Izin Usaha Pertambangan.                               
Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Rinaldi, Rony Ricky; Irwandi; Amin, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.37455

Abstract

Abstarct Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Pinjaman Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan untuk menganalisis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen pengguna layanan Pinjaman Online. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa OJK berfungsi sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk pinjaman online. OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pinjaman online, yakni OJK No. 10/POJK.05/2022. OJK memantau penyelenggara pinjaman online terdaftar dan berizin, dan bekerja sama dengan Satgas PAKI untuk menindak platform ilegal. Namun, terdapat keterbatasan kewenangan OJK dalam memberikan sanksi pidana bagi para penyelenggara layanan pinjaman online ilegal. Meskipun ada peraturan No.6/POJK.07/2022 yang mengatur transparansi dan perlindungan data, namun praktik di lapangan masih menunjukkan pelanggaran, termasuk penagihan tidak etis oleh debt collector. Pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diperlukan, dan OJK bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia untuk mengawasi praktik pinjaman online dan menetapkan pedoman perilaku.
Co-Authors Abdul Rajab abita, chairini Adisaputra, Trian Fisman AGUS Aida Fitria Ainal Mardhiah Alamsyah, Kamal - Ali Wardana Ambarsari, Lies Andi Samsir Andrizal Anggraini, Ponisa Ani Maryani, Ani Annisa Paramaswary Aslam Aprilia, Resdamia Ar ade jumadil Arifin, Asriadi Asmarika Azis, Muh. Rafli Azmil Hasan Lubis Baiq Siti Humaeratul Azizah Basalamah, Muhammad Syafi'i A. Bq Desi Milandari Dewi Fatmarani Surianto Diah Retno Dwi Hastuti Dian Eka Mayasari Dwi Ladista, Rindy Dwina, Fitrani Edi Efriza Eka Putri, Yolli Elfian, Muhammad Alghifari Endang Fatmawati Eri Ramadona Fahmi, Ahmad Rosikhul Faisal, Fetria Fakhrul Rijal, Fakhrul fina, alfina damayanti Fira Firmansyah Putra Fitra Widya Wati Gusmailina Hanafi, Al Fathana Harahap, Nurlela Hastuti , Diah Retno Dwi Hidayati Hiddayaturrahmi Hikmatullah Himawan Sutanto, Himawan Ikhwana Filla ILHAM Indarti, Cynthia Febri Sri Irvawansyah Ishaq, Muhammad Fahrul Rosi Iwan Harsono Jamil, Muh Jannah, Askhabul Judijanto, Loso Julia, Nora Maulida Jusniar Kadar Nurjaman Kamaruddin , Citra Ayni Kamaruddin, Citra Ayni Khaeruddin Komar, Mas Adi Leonardo Sari, Avid Lilis Sulastri MARIA BINTANG Mariana Ade Cahaya Maulani Meutia Rani Maulidya, Siti Melina, Ficha Mikharatunnisa Muhammad Amin Mukhlis Munzir Mustajam, Ajam Nasral Nasution, Illiyyiin Nurul Mukhlisah Abdal Nurul Muyasaroh Nurwiyoto Oschar Sumardin Pikri, Faizal Podesta, Fiana Putri Ramadhani, Putri Putri Yulianti R, Mutmainnah Rafidhah Hanum Raharjo, Resdianto Permata Rasyid, Yulson Ratnadewi RATNAWATI Reflinda Regina Rinaldi, Rony Ricky Rizki Pratama Rosmiati Rudiansyah, Febrika Saddam Al Aziz Safitri, Loli Sanatang Saniyya, Shinta Elrica Sari, Putri Nanda Septi Hariansyah Silvia, Elvi Soni Pratomo Sri Astuty Suharni Suherman Sujana, Nesan Suprapti, Ida Ayu Putri Supriatna, Encup Susanti, Pipit Aprilia Syahrul Mustafa Tasnim Idris Taufiqurrachman Tomi Hidayat Totok Hendarto Wage Walarif, Ilham Zahra, Hanifah Zulheri Is