Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.841
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Ilmu Administrasi Publik Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism JPW (Jurnal Politik Walisongo) JURNAL ILMU PEMERINTAHAN Journal of Islamic World and Politics Kemudi Jurnal Dinamika Sosial Budaya Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Jurnal Abdimas Madani dan Lestari (JAMALI) Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Bina Bangsa Ekonomika Aptekmas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal Evidence Of Law Jurnal Paris Langkis Journal of Law, Poliitic and Humanities SWARNA Journal of Sharia (JOSH) Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Global Komunika : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Social Contemplativa JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI Pandawa : Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial INOVASI: Jurnal Politik dan Kebijakan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Cendikia Pendidikan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Journal of Citizenship Journal of Governance and Public Administration Public Service And Governance Journal Jurnal Abdimas Ekonomi Terapan JGEN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IPSSJ Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research JESS (Journal of Educational Social Studies) Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Epsilon : Journal of Management (EJoM) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Kendali Akuntansi Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Advances in Public Law and Policy
Fatkhuri, Fatkhuri
Prodi Ilmu Politik FISIP UPN Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 98 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 98 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Pemilu.AI sebagai Inovasi Demokrasi Digital: Analisis E-Governance dalam Pemilu Indonesia Farsya Ellysya; Nur Azizah Hikmatulloh; Zafirah Irdina Mulyana; Fatkhuri Fatkhuri; Maisarah Mitra Adrian
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/kz6rsm32

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has transformed digital democracy practices and technology-based governance (e-governance), including the implementation of elections in Indonesia. This study aims to analyze the utilization of Pemilu.AI as a digital democracy innovation and its influence on transparency, public participation, and electoral accountability within the perspective of e-governance. This research employed a qualitative approach using a descriptive-analytical method through document analysis of scientific journals, digital publications, online news, and information available on the Pemilu.AI platform. Data were analyzed using thematic analysis to identify patterns and meanings related to the use of AI in digital democracy. The findings indicate that Pemilu.AI contributes to improving access to political information in a faster, more interactive, and accessible manner. The platform also supports public information transparency and expands public participation in the digital democratic sphere. However, the implementation of AI in digital elections still faces several challenges, including low digital literacy, potential algorithmic bias, the spread of disinformation, and the lack of comprehensive regulations governing AI in political spaces. Therefore, stronger regulations and improved digital literacy are necessary to ensure that the use of AI in elections remains transparent, accountable, and democratic.
Media Sosial Sebagai Arena E-Partisipasi: Studi Kasus Ekspresi Tuntutan Publik 17+8 Edrea Rahma Nabilah; Fadiyah Salsabila Putri; Nabila Amelia Putri Sahira; Fatkhuri Fatkhuri; Reja Reja
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/7mdaz445

Abstract

Media sosial telah menjadi ruang baru yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam isu politik melalui e-participation. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran media sosial dalam fenomena 17+8 Tuntutan Rakyat, bentuk partisipasi masyarakat yang muncul, serta kualitas partisipasi yang dihasilkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dan analisis konten terhadap unggahan, komentar, dan diskusi publik pada berbagai platform media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana penyampaian aspirasi publik sekaligus alat mobilisasi massa yang memungkinkan penyebaran tuntutan secara cepat dan luas. Kemunculan gerakan 17+8 dipengaruhi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kekhawatiran terhadap tindakan represif aparat, serta dukungan influencer dan organisasi masyarakat sipil. Bentuk partisipasi yang berkembang meliputi penyebaran informasi, diskusi publik, dan dukungan terhadap tuntutan melalui media sosial. Namun, kualitas partisipasi yang terbentuk cenderung bersifat reaktif dan simbolik sehingga belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan politik yang substantif. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial berpotensi memperluas partisipasi politik masyarakat, tetapi masih memerlukan penguatan kapasitas deliberatif agar menghasilkan partisipasi yang lebih bermakna dalam proses demokrasi.
Implementasi Kebijakan MRT Jakarta terhadap Pengembangan Integrasi Transportasi Publik Berbasis Smart mobility di DKI Jakarta Canda Della Agustia Disy; Eka Rahayu; Putri Salsadila; Fatkhuri Fatkhuri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.4145

Abstract

Kemacetan lalu lintas dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi menjadi permasalahan mobilitas perkotaan yang terus berkembang di Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MRT Jakarta dalam mendukung integrasi transportasi publik berbasis smart mobility, mengkaji penerapan teknologi dalam operasional MRT, serta mengidentifikasi sejauh mana integrasi antarmoda yang terbangun mampu meningkatkan efektivitas mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, di mana data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi PT MRT Jakarta, artikel, dan publikasi relevan lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan teknik triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MRT Jakarta memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas mobilitas perkotaan melalui layanan transportasi yang cepat, efisien, dan memiliki kepastian waktu perjalanan, dengan jumlah penumpang yang telah mencapai lebih dari 33 juta orang pada tahun 2023. Penerapan smart mobility tercermin dari penggunaan sistem e-ticketing, layanan informasi perjalanan secara real-time, dan pengelolaan operasional berbasis digital. Integrasi MRT dengan moda lain seperti TransJakarta, KRL Commuter Line, dan LRT melalui keterpaduan fisik, tarif, dan informasi turut meningkatkan kemudahan perpindahan antarmoda bagi masyarakat. Meski demikian, integrasi transportasi publik di Jakarta masih menghadapi tantangan berupa belum meratanya konektivitas antarmoda dan lemahnya koordinasi antar penyedia layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MRT Jakarta berperan penting sebagai simpul utama integrasi transportasi publik dan implementasi smart mobility dalam mewujudkan sistem mobilitas perkotaan yang lebih efisien, terhubung, dan berkelanjutan.
Analisis Good Governance dalam Implementasi E-Government pada Kebijakan E-KTP di Jakarta Selatan Najwa Annisa Balqis; Fairuz Arkan Fatihah; Maizia Hariyanti Zahra; Fatkhuri
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.706

Abstract

Penerapan e-government melalui program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program e-KTP di Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui perspektif good governance serta mengidentifikasi kendala lokal dan keterkaitannya dengan dinamika tata kelola di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis laporan resmi pemerintah. Analisis difokuskan pada empat variabel utama: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-KTP di Jakarta Selatan telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, yang dibuktikan dengan kepatuhan prosedural yang tinggi dan kepuasan masyarakat yang positif terhadap integritas aparatur. Namun, penelitian menemukan bahwa efektivitas dan responsivitas masih belum optimal akibat kendala teknis, seperti ketidakstabilan server dan keterbatasan fasilitas fisik. Hambatan lokal tersebut pada dasarnya berkelindan dengan permasalahan sistemik di tingkat nasional, terutama terkait integrasi infrastruktur data dan manajemen rantai pasok blangko e-KTP. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun transformasi digital telah meningkatkan akuntabilitas administratif, keberhasilan akhirnya bergantung pada sinkronisasi kebijakan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan sistem tata kelola yang responsif dan terintegrasi.
Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Pelayanan Pengaduan Masyarakat Studi Kasus SP4N-LAPOR! Gledysta Nauli Aquinas Situmorang; Vania Kirana Dyatmika; Fatkhuri Fatkhuri; Maisarah Mitra Adrian
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.897

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem yang lebih efektif, transparan, dan responsif, termasuk dalam pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Meskipun demikian, platform ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti tingginya volume laporan, lambatnya respons birokrasi, serta kompleksitas koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem SP4N-LAPOR!, menilai efektivitas penggunaannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya dalam birokrasi publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan studi literatur, yang didukung pengumpulan data melalui dokumentasi serta Google Form untuk memperoleh gambaran pengalaman pengguna layanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa AI berpotensi mendukung peningkatan efektivitas pelayanan melalui otomatisasi klasifikasi laporan, percepatan respons, serta peningkatan efisiensi pengelolaan aduan masyarakat. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya kesiapan birokrasi, penguatan tata kelola digital, perlindungan data, dan pengawasan manusia agar penerapan AI dalam pelayanan publik tetap akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Implementasi Smart City di Jakarta: Problematika Keamanan Privasi dalam E-Governance pada Digitalisasi Transaksi JakLingko Chasya Nabila; Naila Azaria Arumi; Nova Jojor; Fatkhuri Fatkhuri; Maisarah Mitra Adrian
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/vhdzmy26

Abstract

The development of e-government within the smart city framework has encouraged local governments to provide more integrated digital public services, including Jakarta’s transportation system through JakLingko. The integration of cashless payments across TransJakarta, MRT, LRT, and Mikrotrans has improved mobility efficiency and convenience through electronic cards and digital applications. However, alongside these benefits, privacy and security concerns have increasingly emerged in everyday use. Open visibility of balance information during tap-in transactions, dependence on assistance in crowded spaces, and risks such as card swapping reveal vulnerabilities within the system that may influence public perceptions of government digital services. This study applies a descriptive qualitative approach using trust in e-government theory to examine how privacy security issues affect public trust in JakLingko. The findings indicate that digital transformation alone does not automatically generate trust through efficiency or technological integration. Public trust is shaped by whether users feel secure, protected, and free from vulnerability during transactions. The study also shows that continued service use does not always reflect genuine trust, as users may rely on JakLingko due to limited alternatives. Therefore, successful e-government implementation should emphasize not only efficiency and technological advancement but also stronger privacy protection and user security.
Pemanfaatan Aplikasi JAKI sebagai Sarana Pelaporan Keluhan Warga Jakarta terhadap Efektivitas, Tantangan, dan Implikasi Politik Digital Alita Aura Zahir; Cendana Anabel; Muhammad Emir Adriansyah; Fatkhuri Fatkhuri; Maisarah Mitra Adrian
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Article in Press
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/q8kaww24

Abstract

The development of digital public services has encouraged the Provincial Government of DKI Jakarta to develop JAKI as a digital-based platform for public services and citizen complaints in supporting smart city and digital governance initiatives. This study aims to analyze the role of the JAKI application in improving public service effectiveness and to examine the extent to which the platform encourages public participation in digital governance in DKI Jakarta. This research employs a descriptive qualitative approach through literature review, policy document analysis, and previous studies related to digital public services and public participation. The findings indicate that JAKI has accelerated the public complaint handling process, improved accessibility to public services, and strengthened the integration of government services through a digital system. However, the form of public participation that emerges remains largely administrative and has not fully encouraged substantive citizen involvement in digital public services. In addition, the implementation of JAKI still faces several challenges, including digital literacy gaps, limited technological access, system transparency issues, and allegations of AI manipulation in responding to public complaints. This study shows that the digitalization of public services is not solely related to technological efficiency, but also to the relationship between government, society, and digital governance practices within smart governance.
Antara Efisiensi dan Legitimasi: Dilema Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Sistem Demokrasi di Indonesia Samuel Joey Elmanta Tarigan; Sayyid Verrel; Ilham Ramadhan; Fatkhuri Fatkhuri; Reja Reja
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2026): APRIL-JUNI 2026
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/aqthxy79

Abstract

The implementation of electronic voting (e-voting) in Indonesian Village Head Elections (Pilkades) presents a fundamental paradox between the promise of technological efficiency and the challenge to democratic legitimacy. This study critically analyzes the extent to which e-voting in the context of Pilkades can achieve procedural efficiency while maintaining or, conversely, undermining the legitimacy of the grassroots democratic system. Utilizing a qualitative approach with document analysis techniques toward regulations, official reports, and previous studies, this research finds that e-voting technically enhances vote counting efficiency by 60–70%, reduces operational costs, and minimizes human error. However, these technical advantages are inversely proportional to the degradation of legitimacy at the substantive level: low digital literacy in rural areas, regional infrastructure disparities, the potential exclusion of vulnerable voters, and the absence of adequate transparency mechanisms create a deficit in public trust toward election outcomes. This study argues that the efficiency-legitimacy dilemma in e-voting Pilkades is not merely a technical issue, but rather a reflection of structural tensions between governance modernization and the depth of participatory democracy. The novelty of this research lies in the construction of the Efficiency-Legitimacy (EL) Framework analytical tool, which integrates e-government theory with democratic legitimacy theory to evaluate the implementation of voting technology at the village level. Recommended policy implications include the implementation of a hybrid voting system and open algorithm audits as a middle ground to reconcile efficiency and legitimacy.  
Postponement of the 2024 Election: Failure to Create Policy Window from the Perspective of the Multiple Stream Framework Fatkhuri Fatkhuri
JURNAL ILMU SOSIAL Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jis.22.2.2023.18-30

Abstract

In late 2021, public attention was captivated by a contentious issue surrounding the potential postponement of the 2024 election. Prominent figures including Minister of Maritime Affairs and Investment Luhut Binsar Panjaitan, as well as leaders from the Golkar, PKB, and PAN parties, put forward proposals to delay the upcoming election. This study was undertaken to delve into the underlying factors contributing to the downfall of the discourse advocating the postponement of the 2024 election. Through the application of Kingdon's (2014) multi-stream framework (MSF) analysis, this research reveals that the notion of postponing the election lacked the necessary feasibility to transition into a viable policy agenda, as assessed from the perspectives of the problem stream, policy stream, and political stream. Examination of the problem stream reveals a lack of indicators supporting the idea of postponing the 2024 election from an economic standpoint. The prevalent positive economic growth and the optimistic sentiment of the populace toward national economic progress undermine any basis for endorsing the discourse. Moving to the policy stream, it becomes evident that most legislative members and community groups outright rejected the discourse. Additionally, the dearth of policy entrepreneurs emerged as a crucial factor contributing to the discourse's failure. Lastly, from the political stream perspective, the lack of widespread public support proved to be a pivotal factor in the discourse's demise. Political parties, the legislature, and various segments of society, including students, vehemently opposed the proposition. This landscape underscores the incongruence between the nation's sentiment and the notion of postponing the election. Consequently, the inability of the discourse to gain traction as a government policy agenda can be attributed to the prevailing economic conditions, the absence of substantial public support, and the lack of influential groups positioned as policy entrepreneurs advocating for the postponement of the 2024 election.
DIGITAL DIVIDE DALAM IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT: STUDI KASUS PENGGUNAAN PEDULILINDUNGI OLEH MASYARAKAT RENTAN DI INDONESIA Adelyne Chandra Fayra; Aulia Husnafa Navila; Tsania Syawalia; Fatkhuri; Reja
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digital divide dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk implementasi e-government di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Populasi penelitian adalah masyarakat rentan pengguna aplikasi PeduliLindungi, dengan sampel yang dikumpulkan melalui kuesioner semi-terstruktur secara online. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup dan terbuka, sedangkan data dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital divide terjadi pada aspek akses, kemampuan, dan penggunaan teknologi. Faktor utama yang mempengaruhi adalah pendidikan, ekonomi, usia, serta kurangnya sosialisasi pemerintah. Kesimpulannya, implementasi e-government melalui PeduliLindungi belum sepenuhnya inklusif karena masih terdapat kesenjangan digital yang menyebabkan eksklusi sosial bagi masyarakat rentan.
Co-Authors Abdul Ghofur Adelyne Chandra Fayra Adinda Nabila Adzzahra, Fadhia Chalisha Afrimadona Afrimadona Agustina Fita Lestari Sitanggang Ahmad Baedowi Ahmad Zakki Abdullah Ahmad Zakki Abdullah Albar Jayadi Alena, Kayla Putri Alfi Mubarok Alfikri, Muhammad Sultan Alifah Jasmine Kallista Remanu Alisa Safira Alita Aura Zahir Amalia Pratiwi Ananda Dewi Ananda Dewi Andini Nathania Putri Anisti , Caritas Nadya Annasya Regina Sitio Anugrah, Abigail Anak Ardi yanto Ariesty, Shelma Mutia Arifa Halwa Khairunnisa Arsyi, Alila Athayandra Caytano Aulia Husnafa Navila Ayu, Rahma Az Radzi Atha Setiawan Azizah, Ratu Reszha Azura, Athalia Azzahra, Bunga Indriani Bagus Dwi Andhika Bella Ola Shakira Bima Wicaksana Dwi Prayoga Bunga Indriani Azzahra Canda Della Agustia Disy Cariss Nayla Dhiyayl Haq Cendana Anabel Charren Galuh Indraswari Chasya Nabila Chomariyana Kartika Hesti Cindy CINDY CINDY Clarissa Fortuna Paripurna Clarissa Fortuna Paripurna Devita Larasati Tupen Dewi, Ananda Dewi, Intan Ayu Kusuma Dewinta Oktavia Dewinta Oktavia Dody S. Truna Dwi Desky Setiawan Edrea Rahma Nabilah Eka Rahayu Evandy, Marcello Fadhia Chalisha Adzzahra Fadila , Yusuf Fadiyah Salsabila Putri Fahrezi, Irgi Ahmad Fairuz Arkan Fatihah Fajar Muttaqin Farsya Ellysya Fathira Rachma Fathur Al Araafi Febri Koerul Umam Ahmad Febriyanti, Aisyah Fiorentina Octaviana Beleman Fita Lestari, Agustina Fitriah, Maulidah Gabriella Priscilla Napitupulu Galang Putra Susilo Gema Pertiwi Gendis Dewantari Gilbert Sinaga , Daniel Giras Agung Jagratara Gisya Khayla Azanis Gledysta Nauli Aquinas Situmorang Gufron Dymas Wicaksono Hadinugroho, Dwi Septian Hafiz Zaki Hanifan Hana Fathimah Handoko, Dewa Nugraha Hannah, Neng Haris Danadhyaksa Haryanto, Tiara Julianti Huroidhoh, Salma Ilham Ramadhan Ivansyach, Raissa Kevin Izzati kamila Pahsya Kanina Aufia Hanindita Kayla Salsabilla Farroza Keisha Nahda Tsabitah Keisya Damayanti Khalifa Nur Khaliq Pohan Khalifa Nur Khaliq Pohan Khansa Nabilla Lutfiyah Khoiriyah, Khairunnisa Kusmana, Daffa Meazza Layyina, Tsalitsa Haura Linggar Vandito, Revo Livia Audy Salsabila Maisarah Mitra Adrian Maisarah Mitra Adrian Maisarah Mitra Adrian Maizia Hariyanti Zahra Majida, Iqlima Ghaitsa Malina Najla Khariunnisa Masya Adzani Haryono Maula Pratiwi, Hindry Mawarti Mawarti Mega Arinda Pramessella Mirza Anindya Pangestika Misbah, Revalyza Mochamad Atami Ridwan Mochamad Atami Ridwan Mohammad Rafatta Umar Muhammad Andhika Dwi Perdana Muhammad Darmawan, Muhammad Muhammad Emir Adriansyah Muhammad Kemal Arashka Muhammad Sadam Muhammad Ziyad Zainudin Mulyady, Santi Nabila Amelia Putri Sahira Nabila Eydenia Nadira Cahyaning Tias Naila Ahmad Naila Ahmad Naila Azaria Arumi Najwa Adhwa Ramadhani Najwa Annisa Balqis Nandari, Tarissa Nasytha Muthiah Nasywa Nurul Aini Naufal Rafi’i Nufus Naura Rania Bari Nayla Febrina Putri Nayla Putri Nazla, Adinda Nazwa Namira Putri Rusdiandi Nikolas Silitonga Nova Jojor Nova Sabrina Nuala Aisharani Kinasih Londo Nufus, Naufal Rafi Nugraha, Dewa Nur Azizah Hikmatulloh Nur, Fadilah Nurdin Nursadiyah, Nekha Fatimah Oktavia Anggi Ramadhani Optafiyacha, Siti Atika Paulinna Lintang Mahardhika Putri Pertiwi, Gema Pramadito Rasendriya Dwitama Prastin, Ismoyo Sekar Priyudha, Fuan Yuniar Putri Salsadila Putri, Nayla Raden Kenzy Al Zhafari Gumilar Radhita Rasya Anindya Ragilia Dwi Ragilia Dwi Pradita Rahma Apasha Rahma Apasha Rahma Ayu Rahma Azizah Rahma Syakira Ayu Rahmat, Aulia Annisa Rai, I Nyoman Aji Suadhana Raihan Raditya Ramanda Sheva Aurellia Rayhan Ibnu Hafiz Razaqa, Dhafin Faza Reivania Calista Reja Reja Reja Reja Dalimunthe Reja Reja Reja Reja Restu Rahmawati Revalyza Misbah Ria Febriyanti, Agnes Ridwan Ridwan Ridwan Rika Dewi Rika Dewi Sartika Riska Aura Ajib Rizky Putri Anggraini Sadjijo, Priyono Safira, Alisa Sagitha Dwi Herliany Salman Alfarizie Salwa Alfira Salwa Alfira Samuel Joey Elmanta Tarigan Sanjaya, Steven Tjahjadi Sarah Diba Satrio Aji Danendra Sayyid Verrel Setiawan, M Chairil Akbar Shandy Gupa Pratama Shanti Darmastuti Sidauruk, Eva Ronita Silvana Putri Priageng Silvia Zahra Zahira Sinaga, Kezia Marlinata Sipangkar, Stephani Siti Afra Aafiyah Supratman Supratman Supratman Supratman Syabita, Elsa Syafina Ainur Yusup Syahlevi Raissa Airlangga Syahrial Syarbaini Syallika Nurussyahadah Syaskia Safitri Nurrahman Syifa Annisa Yaniar Tia Aisyah Tia Nur Aisyah Tiara Egellina Tias Rahma Dewi Tobing, Anju Tsalitsa Haura Layyina Tsania Syawalia Tupen, Devita Larasati Uripatul Muapipah Vallerian Antaresa Vania Kirana Dyatmika Waki Muhammad Rizki Widodo, Angelic Jovita Wisnu Wisnu Yahya, Azka Alycia Zafira Adzra Daffany Zafirah Irdina Mulyana Zahra Hanifah Salma Zelfanya Rahmayantari