Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

12.173

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Siasat Bisnis Al-Ulum Intizar JURNAL MAHKAMAH JURNAL IQRAÂ´ FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya AL ISHLAH Jurnal Pendidikan Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman JURNAL MANAJEMEN INDUSTRI DAN LOGISTIK Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam Journal on Education Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jambura Law Review BINAMULIA HUKUM Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling EDUTEC : Journal of Education And Technology Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum International Journal of Demos Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Borobudur Law Review Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Syiah Kuala Law Journal Bina Hukum Lingkungan Journal of Community Dedication Cross-border Begawan Abioso Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Cross-Border Journal of Business Management SASI E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum Society

Sardjana Orba Manullang

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Author-ID : 1789693

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 85 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Penghapusan Hak Paten Atas Invensi yang Tidak Memenuhi Kriteria yang Dilindungi Undang-Undang Paten Ashri Andevi Putri Rahmadhani; Hendra Haryanto; Sardjana Orba Manullang
Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang diberi Paten telah diatur dalam Undang-Undang Paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016) yaitu invensi harus mengandung suatu kebaruan, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Namun dalam sebuah invensi, tidak semua invensi dapat diberikan Hak Paten. Jika dalam sebuah invensi terdapat sebagian atau seluruhnya tidak memenuhi kriteria syarat patentabilitas yang diatur Undang-Undang Paten, maka invensinya itu layaknya tidak dapat diberikan. Apabila invensi tersebut tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Paten tetapi ketika didaftarkan lolos dan dilindungi sepenuhnya oleh negara seperti dalam kasus ini (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 47/Pdt.Sus-Paten/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst), maka seharusnya paten ini harus dihapus untuk dicabut hak patennya. Pokok permasalahan disini adalah invensi yang ada di dalam paten sengketa ini, klaimnya sama dengan domain publik di buku pedoman yang diterbitkan Badan Karantina Pertanian Kementrian Pertanian Republik Indonesia (BARANTAN). Proses yang dikeluarkan dalam buku pedoman milik Barantan ini sudah terlebih dulu dikeluarkan jauh sebelum paten sengketa didaftarkan

Ganti Rugi Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi Tama Karnia Novianti; Sardjana Orba Manullang; M. Rikhardus Joka
Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi meninggalkan permasalahan yang cukup serius yaitu pelaksanaan bentuk ganti rugi dan penyelesaian terhadap masalah bentuk rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Jalan Tol Kisaran Tebing Tinggi. Metode penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Secara ringkas kesimpulan dari hasil pembahasan adalah pemberian ganti kerugian dilakukan dengan cara penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah. Dalam musyawarah pemberian ganti rugi hendaknya mencapai kata sepakat sehingga ganti rugi langsung diterima oleh yang berhak tidak perlu dititipkan ke Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Eksistensi; Ganti Rugi; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum.

Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal Youtube Chindy Rahmadhanty; Hendra Haryanto; Sardjana Orba Manullang
Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Dalam musik populer, versi cover lagu adalah pertunjukan atau rekaman baru oleh orang lain selain artis atau komposer asli dari sebuah lagu yang direkam sebelumnya. Cover dipahami sebagai versi kedua, dan seluruh versi sesudahnya dari sebuah lagu, yang dipertunjukkan selain oleh pihak-pihak yang secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun kecuali penulis lagu. Cover versions termasuk ke dalam pengaransemen, dan juga cover versions merupakan salah satu bentuk transformasi pencipta. Cover versions dilindungi sebagai suatu ciptaan yang baru, jika proses cover versions ini dilakukan dengan benar, maka seorang cover versions otomatis dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menyanyikan ulang sebuah lagu karya orang lain bukanlah merupakan sebuah pelanggaran, apabila menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian dimanfaatkan sebagai pengguna secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengubah sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu, terlebih jika hal terebut berkaitan dengan nilai komersial pada sebuah lagu. Kata Kunci: cover versions, hak cipta, izin.

IMPLIKASI NEGARA MAJU DALAM PEMBENTUKAN KESEPAKATAN PERDAGANGAN JASA ENERGI WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM KONSEPSI TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN DUNIA Sardjana Orba Manullang; Iis Isnaeni Nurwanty; Palupi Rantau
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5692

Perkembangan dunia berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Hal ini juga terjadi dalam sistem perdagangan yang mengalami pergeseran dari sistem perdagangan yang primitif ke yang lebih modern, baik perdagangan dalam bidang (trade in goods) ataupun perdagangan dalam bidang jasa (trade in service). Permasahan dominasi negara maju dalam perdagangan jasa energi menjadi sebuah dilemma dalam perjalanan kesepakatan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini didasarkan kepada penyusunan yang dianalisis secara hukum. Posisi negara maju dalam penyusunan kesepakatan perdagangan jasa energi dalam General Agreement on Trade in Service sudah sangat jelas, bahwa mereka ingin membawa misi yang selama ini dianutnya, yakni liberalisme. Kesejahteraan dunia yang menjadi cita cita berdirinya perdagangan Internasional akan semakin sulit dicapai.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 66 PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA SINGKAWANG Tamrin Muchsin; Sri Sudono Saliro; Sardjana Orba Manullang; Nahot Tua Parlindungan Sihaloho
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4226

Layang-layang adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan di berbagai penjuru dunia. Permainan ini dimainkan oleh berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pada konteks bermain layangan, di wilayah hukum Kota Singkawang telah mengatur secara eksplisit didalam Pasal 66 Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum, Pasal tersebut mengatur setiap orang dilarang bermain layangan dengan menggunakan kawat dan benang gelasan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, dan setiap orang dilarang bermain layangan di jalanan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Tulisan ini mengangkat rumusan masalah yang akan dikaji yaitu, bagaimana efektivitas pelaksanaan Pasal 66 (larangan bermain layangan) pada Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menjabarkan data analisis deskriptif, untuk memperoleh data dilakukan observasi dan wawancara, selain itu juga melalui dokumen, data tertulis dari Satpol PP Singkawang. Temuan hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pasal 66 Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang terlaksana secara efektif, dari sudut pandang faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum dan faktor sarana.

BUDAYA HUKUM ANTI - ECO SLAPP SEBUAH PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Iis Isnaeni Nurwanty; Andi Elrika Natsir; Diah Lestari
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6755

Keberadaan lingkungan merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan manusia, sebab manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, seharusnya diikuti juga dengan kemajuan tingkat kesadaran manusia terhadap lingkungan yang semakin terancam keberadaannya. Sayangnya, yang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya menjaga lingkungan tidak pada semua orang, maka dalam usaha menjaga lingkungan seringkali ditemukan masalah seperti kriminalisasi atau yang dikenal dengan sebutan SLAPP. Tindakan SLAPP pada awalnya bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pembalasan berupa gugatan saja. Di Indonesia sendiri, tindakan SLAPP dapat berupa tindakan kekerasan, kriminalisasi (melalui proses pidana yang tidak layak atau dipaksakan), ancaman kekerasan (intimidasi) dan gugatan perdata. Salah satu tindakan SLAPP yang paling sering dilakukan adalah kriminalisasi dengan tujuan untuk menghambat atau menghalangi partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Konsep SLAPP di Filipina sendiri menjelaskan bahwa, suatu tindakan dikatakan SLAPP apabila seseorang (individu), organisasi non pemerintah, lembaga pemerintah atau para pekerja yang berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui proses mekanisme hukum maupun tidak melalui proses mekanisme hukum, mengalami tindakan kekerasan, ancaman (intimidasi) dan kriminalisasi. Maraknya kasus SLAPP yang terjadi baik di Indonesia maupun di Filipina merupakan sebuah peringatan kepada semua pihak mulai dari masyarakat sampai kepada pemerintah untuk segera membentuk suatu kebijakan Anti Eco-SLAPP yang fokusnya untuk melindungi para pejuang lingkungan agar terhindar dari tindakan SLAPP yang sangat merugikan korban, dan terlebih lagi sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang akan terjadi cepat atau lambat apabila tidak segera ditangani.

Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan Sardjana Orba Manullang; Megasuciati Wardani; Sitti Nur Alam; Sri sudono Saliro
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.211

This study aims to analyze how the implementation of the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia, and how the challenges of implementing the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia. This research uses literature research method with deriftive approach of analysis. The conclusion of this paper is the implementation of simultaneous village head elections in 2019 in Indonesia there are still differences in administrative requirements, caused by differences in the rule of law at the district level, be it the regulation of the selection of village heads in district regulations and at the technical level of regent regulations on the technical implementation of regional head elections. In addition, the challenges in the implementation of village head elections are on voter data collection, regulation of dispute resolution of village head elections, and money politics.

Juridical Analysis of Regional Regulation Formulation Techniques (Study of Title and Opening Framework in Sambas District Regulation Number 11 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid) Tamrin Muchsin; Sardjana Orba Manullang; Saiful Rachman; Sri Sudono Saliro
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

The authority of the regional government to regulate self-government affairs as stipulated in Article 10 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and hierarchically is a juridical implementation of Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Techniques for drafting statutory regulations, each Prevailing Law must refer to Law Number 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations. This paper will explain whether the framework for drafting the Sambas Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid is in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. This research is a normative legal research which is defined as research on statutory rules which is viewed from the point of view of the legal hierarchy. The results show that the Preamble C (preamble) Framework and the legal framework are not in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations.

SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH CABUT HET MINYAK GORENG KEMASAN DI JAKARTA Sardjana Orba Manullang
JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION Vol. 2 No. 1 (2022): FEBRUARI
Publisher : CV. ADIBA AISHA AMIRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.222 KB)

Background: socialization of government policies by revoking the HET for packaged cooking oil so that market players, both producers and consumers, are aware of the policies issued by the government, so that unscrupulous hoarders will be immediately sanctioned and followed up legally. Objective: to stabilize the market share economy and the market mechanism remains stable so that cooking oil does not run out of the country. Method: problem solving with a qualitative descriptive approach by conducting community service research. Result: with this policy from the government, especially entrepreneurs producing cooking oil can breathe a sigh of relief because they follow international and national CPO prices, so for cooking oil raw materials remain at market standards so that prices are in accordance with the purchase of raw materials and entrepreneurs do not suffer losses, so to ensure that price can apply in the market, the government will provide subsidies for retail cooking oil through the Palm Oil Plantation Fund Management Agency.

Understanding the Duties and Responsibilities of the Police in Criminal Cases in the Jurisdiction of a Country: A Study of Legal Literacy Sardjana Orba Manullang
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

This study discussed the duties and roles of the legal apparatus, especially the Police, in handling criminal cases and courts against perpetrators of criminal acts. We manage this study with a phenomenological approach that we design in a qualitative study and rely on secondary data, namely data in the form of scientific evidence that has been published in several literature sources, books, and scientific papers of academic work that were released between 2010 and 2022. As for the mechanism of our study, we carried out extensive data coding techniques, thorough evaluations, and data interpretation to obtain findings that would answer the problems and hypotheses of this study with the principles of high validity and reliability. From the results of the study and discussion of the findings, we can conclude, among other things, that the duties of the Police are based on Article 13 of Law no. 2 of 2002 that the Police are law enforcement, citizen protection, and community service. Meanwhile, the understanding of jurisdiction is an authority possessed by the Police in forcing citizens to obey the criminal Law to uphold justice for the power and authority of state law towards citizens and other aspects. Thus, these findings are intended to be an additional important input for understanding legal and Police studies in future studies.

Co-Authors Abdul Samad Arief Abdul Wahab Syakhrani ADE RISNA SARI Ade Sathya Sanathana Ishwara Agustian Budi Prasetya Alam, Sitti Nur Ali Pirdaus Anas Pattaray Andi Elrika Natsir Andi Muh Akbar Saputra Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha Anita Ninasari Anwar Budiman Arne Huzaimah Asep Saepullah Ashri Andevi Putri Rahmadhani Aslan Aslan Aslan Aslan Avelia Rahmah Y Mantali B.M.A.S. Anaconda Bangkara Baren - Sipayung Baren Sipayung Baren Sipayung Budi Sulistiyo Nugroho Budi Sulistiyo Nugroho Chindy Rahmadhanty Dayan Abdurrahman Dedi Dwi Pamungkas Denny Hartono Derlini Dewi, Dyah Handayani Diah Lestari Djakasaputra, Arifin Eko Setyo Nugroho Nugroho Emy Yunita Rahma Pratiwi Endang Fatmawati Esti Ningrum Fadli Fadli Febrina Nafasati Prihantini Febrina, Monica Yesica Fina Amalia Masri Gunawan Widjaja Hadi Priyono Hamid Wijaya Handy Ferdiansyah Harmadi, Ashur Hendra Haryanto Hendri Khuan Hendriarto, Prasetyono Hendrik ES Samosir Hendro Siburian Henry Kristian Siburian Hotmaria Hertawaty Sijabat Husna Amin Huzaini Husin Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Nurwanty Imanuddin Hasbi Irfan Nurdiansyah Irsan Rahman, Irsan Iwan Henri Kusnadi Jalaluddin Jalaluddin Jenita Jenita Joko Sabtohadi Karman Karman Karman Karman Karnawi - Kamar Kholis Ernawati Khuan, Hendri Kiki Amaliah Liani Sari Liani Sari Louisa Yesami Krisnalita Lusy Tunik Muharlisiani M Nur Shidiq M. Rikhardus Joka M. Trihudiyatmanto Made Ayu Anggreni Manjayani, Rizka Anindya Mardani Mardani Maria Yeti Andrias Maruf, Irma Rachmawati Mawarni Fatma Megasuciati Wardani Mellisa Towadi Miharja, Marjan Mislan Sihite, Mislan Monica Yesica Febrina Muhammad Ridhwan Muliyadi Hamid Mulyadi Nur Munadi Munadi Mustika Mustika Mutiarany Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nor Ipansyah Nugraheni Eko Wardani Nugroho, Budi Sulistiyo Nursakina Husen Oskar Hutagaluh Oskar Hutagaluh Palupi Rantau Pham Thanh NGA Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Purbaningsih, Yuli Putri, Viorizza Suciani Rai Iqsandri Resdati Retno Kus Setyowati Risa Risa Rita Kartika Sari Rolib Sitorus Rotua Sri Damayanti Rr. Endang Sri Sulasih sabil sabil, sabil Sahrul Sahrul Saiful Rachman Sangia, Rohib Adrianto Satria, Erwinsyah Siburian, Henry Kristian Silvia Ekasari Sitorus, Rolib Sitti Asnaeni Sri Sudono Saliro Sudarmo Sudarmo Sumar’in Sumar’in Suwito Suwito Suyanto Syah, Setiawan Putra Syahril Syahril Syam'un Syam'un Syarifuddin Syarifuddin Tama Karnia Novianti Tamaulina Br Sembiring Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Tamrin Titin Samsudin Tony Siagian Verawati Br. Tompul Verawati Verawati Vivit Fitriyanti Wa Ode Riniati Wisnu Nugraha Yeasy Agustina Sari Yesika Prisilia Tuwoliu Yessy Kusmadevi Yessy Kusumadewi Yuhaeni, Wiwi Yulianus Payzon Aituru Zahari, Muhammad

Title Search

Found 85 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 85 Documents
Search