Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

11.329

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Siasat Bisnis Al-Ulum Al-Mizan (e-Journal) Intizar JURNAL MAHKAMAH JURNAL IQRAÂ´ FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Al Ishlah Jurnal Pendidikan Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman JURNAL MANAJEMEN INDUSTRI DAN LOGISTIK Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jambura Law Review BINAMULIA HUKUM Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum International Journal of Demos Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Borobudur Law Review Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Syiah Kuala Law Journal Bina Hukum Lingkungan Cross-border Begawan Abioso Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Cross-Border Journal of Business Management SASI E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum Society Journal of Community Dedication

Sardjana Orba Manullang

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Author-ID : 1789693

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Aspek Hukum Dalam Penggunaan Hak Cipta Lagu Oleh Pelaku Pertunjukan Pada Kanal Youtube Chindy Rahmadhanty; Hendra Haryanto; Sardjana Orba Manullang
Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Dalam musik populer, versi cover lagu adalah pertunjukan atau rekaman baru oleh orang lain selain artis atau komposer asli dari sebuah lagu yang direkam sebelumnya. Cover dipahami sebagai versi kedua, dan seluruh versi sesudahnya dari sebuah lagu, yang dipertunjukkan selain oleh pihak-pihak yang secara orisinal merekamnya atau oleh siapapun kecuali penulis lagu. Cover versions termasuk ke dalam pengaransemen, dan juga cover versions merupakan salah satu bentuk transformasi pencipta. Cover versions dilindungi sebagai suatu ciptaan yang baru, jika proses cover versions ini dilakukan dengan benar, maka seorang cover versions otomatis dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Menyanyikan ulang sebuah lagu karya orang lain bukanlah merupakan sebuah pelanggaran, apabila menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian dimanfaatkan sebagai pengguna secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dari lagu tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengubah sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta Lagu, terlebih jika hal terebut berkaitan dengan nilai komersial pada sebuah lagu. Kata Kunci: cover versions, hak cipta, izin.

IMPLIKASI NEGARA MAJU DALAM PEMBENTUKAN KESEPAKATAN PERDAGANGAN JASA ENERGI WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM KONSEPSI TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN DUNIA Sardjana Orba Manullang; Iis Isnaeni Nurwanty; Palupi Rantau
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5692

Perkembangan dunia berjalan dengan sangat cepat dan dinamis. Hal ini juga terjadi dalam sistem perdagangan yang mengalami pergeseran dari sistem perdagangan yang primitif ke yang lebih modern, baik perdagangan dalam bidang (trade in goods) ataupun perdagangan dalam bidang jasa (trade in service). Permasahan dominasi negara maju dalam perdagangan jasa energi menjadi sebuah dilemma dalam perjalanan kesepakatan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini didasarkan kepada penyusunan yang dianalisis secara hukum. Posisi negara maju dalam penyusunan kesepakatan perdagangan jasa energi dalam General Agreement on Trade in Service sudah sangat jelas, bahwa mereka ingin membawa misi yang selama ini dianutnya, yakni liberalisme. Kesejahteraan dunia yang menjadi cita cita berdirinya perdagangan Internasional akan semakin sulit dicapai.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 66 PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA SINGKAWANG Tamrin Muchsin; Sri Sudono Saliro; Sardjana Orba Manullang; Nahot Tua Parlindungan Sihaloho
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4226

Layang-layang adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan di berbagai penjuru dunia. Permainan ini dimainkan oleh berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pada konteks bermain layangan, di wilayah hukum Kota Singkawang telah mengatur secara eksplisit didalam Pasal 66 Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum, Pasal tersebut mengatur setiap orang dilarang bermain layangan dengan menggunakan kawat dan benang gelasan yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, dan setiap orang dilarang bermain layangan di jalanan, jalur hijau, taman fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Tulisan ini mengangkat rumusan masalah yang akan dikaji yaitu, bagaimana efektivitas pelaksanaan Pasal 66 (larangan bermain layangan) pada Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang. Metode penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menjabarkan data analisis deskriptif, untuk memperoleh data dilakukan observasi dan wawancara, selain itu juga melalui dokumen, data tertulis dari Satpol PP Singkawang. Temuan hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pasal 66 Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di Kota Singkawang terlaksana secara efektif, dari sudut pandang faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum dan faktor sarana.

BUDAYA HUKUM ANTI - ECO SLAPP SEBUAH PERBANDINGAN HUKUM ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Iis Isnaeni Nurwanty; Andi Elrika Natsir; Diah Lestari
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6755

Keberadaan lingkungan merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan manusia, sebab manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Semakin meningkatnya pengetahuan dan teknologi, seharusnya diikuti juga dengan kemajuan tingkat kesadaran manusia terhadap lingkungan yang semakin terancam keberadaannya. Sayangnya, yang memiliki kesadaran hukum akan pentingnya menjaga lingkungan tidak pada semua orang, maka dalam usaha menjaga lingkungan seringkali ditemukan masalah seperti kriminalisasi atau yang dikenal dengan sebutan SLAPP. Tindakan SLAPP pada awalnya bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pembalasan berupa gugatan saja. Di Indonesia sendiri, tindakan SLAPP dapat berupa tindakan kekerasan, kriminalisasi (melalui proses pidana yang tidak layak atau dipaksakan), ancaman kekerasan (intimidasi) dan gugatan perdata. Salah satu tindakan SLAPP yang paling sering dilakukan adalah kriminalisasi dengan tujuan untuk menghambat atau menghalangi partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan haknya untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Konsep SLAPP di Filipina sendiri menjelaskan bahwa, suatu tindakan dikatakan SLAPP apabila seseorang (individu), organisasi non pemerintah, lembaga pemerintah atau para pekerja yang berpartisipasi dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui proses mekanisme hukum maupun tidak melalui proses mekanisme hukum, mengalami tindakan kekerasan, ancaman (intimidasi) dan kriminalisasi. Maraknya kasus SLAPP yang terjadi baik di Indonesia maupun di Filipina merupakan sebuah peringatan kepada semua pihak mulai dari masyarakat sampai kepada pemerintah untuk segera membentuk suatu kebijakan Anti Eco-SLAPP yang fokusnya untuk melindungi para pejuang lingkungan agar terhindar dari tindakan SLAPP yang sangat merugikan korban, dan terlebih lagi sebagai bentuk pencegahan kerusakan lingkungan yang akan terjadi cepat atau lambat apabila tidak segera ditangani.

Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 di Indonesia: Implementasi dan Tantangan Sardjana Orba Manullang; Megasuciati Wardani; Sitti Nur Alam; Sri sudono Saliro
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 12, No 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v12i2.211

This study aims to analyze how the implementation of the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia, and how the challenges of implementing the 2019 simultaneous village head elections in Indonesia. This research uses literature research method with deriftive approach of analysis. The conclusion of this paper is the implementation of simultaneous village head elections in 2019 in Indonesia there are still differences in administrative requirements, caused by differences in the rule of law at the district level, be it the regulation of the selection of village heads in district regulations and at the technical level of regent regulations on the technical implementation of regional head elections. In addition, the challenges in the implementation of village head elections are on voter data collection, regulation of dispute resolution of village head elections, and money politics.

Juridical Analysis of Regional Regulation Formulation Techniques (Study of Title and Opening Framework in Sambas District Regulation Number 11 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid) Tamrin Muchsin; Sardjana Orba Manullang; Saiful Rachman; Sri Sudono Saliro
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

The authority of the regional government to regulate self-government affairs as stipulated in Article 10 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and hierarchically is a juridical implementation of Article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Techniques for drafting statutory regulations, each Prevailing Law must refer to Law Number 12 of 2011 concerning the formation of statutory regulations. This paper will explain whether the framework for drafting the Sambas Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning the Implementation of Legal Aid is in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations. This research is a normative legal research which is defined as research on statutory rules which is viewed from the point of view of the legal hierarchy. The results show that the Preamble C (preamble) Framework and the legal framework are not in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations.

Understanding the Duties and Responsibilities of the Police in Criminal Cases in the Jurisdiction of a Country: A Study of Legal Literacy Sardjana Orba Manullang
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 4 (2022): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

This study discussed the duties and roles of the legal apparatus, especially the Police, in handling criminal cases and courts against perpetrators of criminal acts. We manage this study with a phenomenological approach that we design in a qualitative study and rely on secondary data, namely data in the form of scientific evidence that has been published in several literature sources, books, and scientific papers of academic work that were released between 2010 and 2022. As for the mechanism of our study, we carried out extensive data coding techniques, thorough evaluations, and data interpretation to obtain findings that would answer the problems and hypotheses of this study with the principles of high validity and reliability. From the results of the study and discussion of the findings, we can conclude, among other things, that the duties of the Police are based on Article 13 of Law no. 2 of 2002 that the Police are law enforcement, citizen protection, and community service. Meanwhile, the understanding of jurisdiction is an authority possessed by the Police in forcing citizens to obey the criminal Law to uphold justice for the power and authority of state law towards citizens and other aspects. Thus, these findings are intended to be an additional important input for understanding legal and Police studies in future studies.

Hasil Visum Menjadi Bukti Penegakan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Pada Anak Di Wilayah Depok Louisa Yesami Krisnalita; Yessy Kusumadewi; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang; Verawati BR Tompul
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 1 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v5i1.23453

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi pada Mei 2021. Kasus ini dilaporkan ke Polres Depok. Korbannya adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Dan pelakunya masih di bawah umur. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Diversi merupakan solusi untuk kasus-kasus anak, mulai dari pidana hingga illegal. Proses diversi dalam Putusan Pengadilan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Dpk. Dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, tidak diperlukan prosedur diversi. Diversi adalah salah satu bentuk upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan namun hal ini masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu hasil visum et repertum (VIR) atau dikatakan sebagai keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, diperlukan demi memberikan rasa keadilan bagi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

How Research Skills Affect Indonesian Postgraduate Students Writing Outcomes: Publication Review Sudarmo Sudarmo; Lusy Tunik Muharlisiani; Sardjana Orba Manullang; Erwinsyah Satria; Yeasy Agustina Sari
Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/ji.v6i1.1406

This research reviewed how research skills affect the writing results of Indonesian postgraduate students. As academics have understood it. the success of studying at the postgraduate level was closely related to the skills and abilities to research various content and contexts of the field of study. The researchers have conducted a data collection series consisting of literature searching, observation, and documentation to prove this assumption. Furthermore, data was analyzed by defining the research question, collecting answers by sharpening the correlation and comparison between the questions and answers or findings. Finally, the researchers interpret in-depth whether the findings were valid and reliable. The design used phenomenology approach. Considering the data and the analysis results, the researchers conclude that the skills and abilities to research Indonesian postgraduate students greatly influence each writing or lecture assessment's quality or outcome, including research activities, final semester assignments, and weekly assignments. Therefore, the findings have a meaningful input for postgraduate students and policymakers for studying in master and undergraduate programs in Indonesia. Keywords: Research Skills, Writing Outcomes, Academic Study Review

PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) DAN SOLUSI HUKUMNYA Mardani Mardani; Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi
Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman Vol. 10 No. 2 (2022): Desember
Publisher : INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH (IAIBAFA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/tafaqquh.v10i2.1086

This study aims to comprehensively describe the problems of unregistered marriages (sirri marriages) and their legal solutions. This study is a literature study that explains in detail the issues of unregistered marriages (sirri marriages) and their legal solutions. The data collection technique used in this research is the documentation technique. While the analysis technique used in this research is descriptive. After conducting in-depth research, an important conclusion was found that unregistered or unregistered marriages are events that still occur in society in the modern era as it is today. There are many factors that cause people not to register/register their marriage to the Office of Religious Affairs (KUA), including because they think that marriage is a personal matter so that the state does not need to interfere, they are worried that their pension money will be lost when registering their marriage, the marriage is carried out in minors, due to pregnancy out of wedlock. Unregistered marriages have negative impacts, including; The marriage does not have legal power and certainty, so it is difficult to claim his rights in the event of a divorce, and difficult in matters related to state administration, such as making a marriage certificate and others. Meanwhile, the positive impact is that a registered marriage can provide protection to the family and legal certainty. The role of the government to resolve cases of unregistered marriages is to carry out marriage istbat in an integrated and programmed manner for free.

Co-Authors Abdul Samad Arief Abdul Wahab Syakhrani ADE RISNA SARI Ade Sathya Sanathana Ishwara Adipradana Setiawan, Yogabakti Agustian Budi Prasetya Al-Khalaf, Awad Alam, Sitti Nur Ali Pirdaus Anas Pattaray Andi Elrika Natsir Andi Muh Akbar Saputra Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha Anita Ninasari Anwar Budiman Arne Huzaimah Asep Saepullah Ashri Andevi Putri Rahmadhani Ashur Harmadi Asiyah Aslan Aslan Aslan Aslan Avelia Rahmah Y Mantali Ayi Winarsasi, Putri B.M.A.S. Anaconda Bangkara Baren - Sipayung Baren Sipayung Baren Sipayung Br Tompul, Verawati Budi Sulistiyo Nugroho Budi Sulistiyo Nugroho Chindy Rahmadhanty Dayan Abdurrahman Dedi Dwi Pamungkas Denny Hartono Derlini Dewi, Dyah Handayani Diah Lestari Djakasaputra, Arifin Dyah Handayani Dewi Eko Setyo Nugroho Nugroho Emy Yunita Rahma Pratiwi, Emy Yunita Rahma Endang Fatmawati Esti Ningrum Fadli Fadli Febrina Nafasati Prihantini Febrina, Monica Yesica Fina Amalia Masri Gunawan Widjaja Hadi Priyono Hamid Wijaya Handy Ferdiansyah Harmadi, Ashur Hartono, Denny Hendra Haryanto Hendri Khuan Hendriarto, Prasetyono Hendrik ES Samosir Hendro Siburian Henry Kristian Siburian Hotmaria Hertawaty Sijabat Husna Amin Huzaini Husin Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Nurwanty Imanuddin Hasbi Irfan Nurdiansyah Irsan Rahman, Irsan Isnaeni Nurwanty, Iis Iwan Henri Kusnadi Jalaluddin Jalaluddin Jenita Jenita Joko Sabtohadi Kamar, Karnawi - Karman Karman Karman Karman Karnawi - Kamar Kholis Ernawati Khuan, Hendri Kiki Amaliah Liani Sari Louisa Yesami Krisnalita Lusy Tunik Muharlisiani M Nur Shidiq M. Rikhardus Joka M. Trihudiyatmanto M. Zahari Made Ayu Anggreni Manjayani, Rizka Anindya Mardani Mardani Maria Yeti Andrias Maruf, Irma Rachmawati Mawarni Fatma Mellisa Towadi Miharja, Marjan Mislan Sihite, Mislan Monica Yesica Febrina Muhammad Ridhwan Muliyadi Hamid Mulyadi Nur Munadi Munadi Mustika Mustika Mustika Mustika Mutiarany Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nahot Tua Parlindungan Sihaloho NGA, Pham Thanh Nor Ipansyah Nugraheni Eko Wardani Nugroho, Budi Sulistiyo Nursakina Husen Oskar Hutagaluh Oskar Hutagaluh Palupi Rantau Pamungkas, Dedi Dwi Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prihantini, Febrina Nafasati Purbaningsih, Yuli Putri, Viorizza Suciani Rai Iqsandri Resdati Retno Kus Setyowati Risa Risa Rita Kartika Sari Rolib Sitorus Rotua Sri Damayanti Rr. Endang Sri Sulasih Sabil Sabil sabil sabil, sabil Sahrul Sahrul Saiful Rachman Sangia, Rohib Adrianto Sari, Liani Satria, Erwinsyah Siburian, Henry Kristian Silvia Ekasari Sipayung, Baren - Sitorus, Rolib Sitti Asnaeni Sri Sudono Saliro Sudarmo Sudarmo Sumar’in Sumar’in Suwito Suwito Suyanto Syah, Setiawan Putra Syahril Syahril Syam'un Syam'un Syarifuddin Syarifuddin Tama Karnia Novianti Tamaulina Br Sembiring Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Tamrin Titin Samsudin Tony Siagian Verawati Br. Tompul Vivit Fitriyanti Wa Ode Riniati Wardani, Megasuciati Wisnu Nugraha Yeasy Agustina Sari Yesika Prisilia Tuwoliu Yessy Kusmadevi Yessy Kusumadewi Yuhaeni, Wiwi Yulianus Payzon Aituru Zahari, Muhammad

Title Search

Found 88 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 88 Documents
Search