Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.329
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Siasat Bisnis Al-Ulum Al-Mizan (e-Journal) Intizar JURNAL MAHKAMAH JURNAL IQRA´ FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Al Ishlah Jurnal Pendidikan Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman JURNAL MANAJEMEN INDUSTRI DAN LOGISTIK Bina Hukum Lingkungan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Unes Law Review Jambura Law Review BINAMULIA HUKUM Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pendidikan dan Konseling Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Madani Legal Review Legalitas: Jurnal Hukum International Journal of Demos Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Borobudur Law Review Jurnal Kewarganegaraan Journal Presumption of Law Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Syiah Kuala Law Journal Bina Hukum Lingkungan Cross-border Begawan Abioso Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Cross-Border Journal of Business Management SASI E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum Society Journal of Community Dedication
Sardjana Orba Manullang
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 88 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 88 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
COMPARATIVE ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMINAL REGULATIONS BETWEEN THE NEW CRIMINAL LAW AND THE CORRUPTION ACT Suyanto; Henry Kristian Siburian; Eko Setyo Nugroho Nugroho; Sardjana Orba Manullang; Baren Sipayung
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.753

Abstract

The National CC’s (NCC) ratification has completed the mission of establishing a NCC adequately through a legislative process on the development of codified criminal science and practice adapted to the conditions and characteristics of the Indonesian nation and state, which differed from legal politics during the Dutch colonial administration. It can br concluded from the results of the study that the regulation of corruption crimes between the Corruption Law and the NCC is still classified as an extraordinary crime, but there is a slight difference of increase/decrease in the minimum/maximum prison terms and fines. This is motivated by the implementation of the legal principle of proportional criminal responsibility. Then, the existence of Article 630 of the NCC is the implementation of legal preference Lex Generalis Derogate Legi Specialis and Lex Posteriori Derogat Legi Priori principles, when there is a double arrangement between the Corruption Law and the NCC. However, the NCC also applies the In Dubio Pro Reo principle, which means that when considering two regulations that govern the same case, the rule that is more advantageous to the suspect or defendant is used. By taking into account the provisions of Article 632 of the NCC that this Criminal Code shall come into effect 2 (two) years from the date of promulgation, this should be seen as the implementation of the Government's task to socialize this NCC to the whole community before it is enacted.
The Analysis of Relationship Between Green Attitudes and Students’ Literacy Ability Toward Environment Iwan Henri Kusnadi; Made Ayu Anggreni; Wa Ode Riniati; Sardjana Orba Manullang; Muhammad Ridhwan
Journal on Education Vol 6 No 1 (2023): Journal On Education: Volume 6 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v6i1.3102

Abstract

This study compared the students' environmental care attitudes and environmental literacy skills in two schools. This study uses an ex-post facto research strategy and a quantitative methodology. Purposive sampling was used to sample the science class population, and data were collected by dividing the environmental care attitude surveys and environmental literacy test instruments. Using an SPSS, the data were examined using the independent sample t-test. The study's findings demonstrate that pupils' environmental literacy for schools X (65.50) and Y (62.09) meet good requirements. The criteria for student attitudes toward the environment are quite good; schools X and Y score 58.56 and 58.86, respectively. The results of the hypothesis test indicate a difference in students' environmental literacy but no difference in their attitude toward the environment between the two schools, with a sig. of 0.020 < 0.05 for environmental literacy and a sig. of 0.944 > 0.05 for students' environmental care attitude.
PENINGKATAN KESADARAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA USAHA KULINER Verawati BR Tompul; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12543

Abstract

Pelanggaran hak konsumen di bidang jasa kuliner terjadi pada bulan Januari 2018. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya Jakarta, dimana pihak yang dirugikan adalah seorang konsumen berusia 30 tahun. Konsumen harus dilindungi dari segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari penggunaan produk barang dan/atau jasa yang dalam hal ini berupa jasa pelayanan di bidang kuliner. Dalam hal telah terjadinya kerugian, konsumen mempunyai hak untuk melaporkan kerugian yang didapat melalui prosedur litigasi maupun non litigasi. Apabila konsumen yang dirugikan menggunakan prosedur litigasi dapat diawali dengan membuat laporan ke penyidik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Berdasarkan laporan tersebut penyidik akan menindaklanjuti dengan memanggil pelaku usaha, pihak yang dirugikan beserta saksi untuk memberikan keterangan mengenai kasus terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 4, 16 dan 62 sebagai bentuk sanksinya. Sampai dengan saat ini proses mencari keadilan bagi konsumen masih berlangsung.
PELATIHAN PENYUSUNAN ARTIKEL ILMIAH Anita Ninasari; Sardjana Orba Manullang; Nugraheni Eko Wardani; Hendrik ES Samosir; Hamid Wijaya; Setiawan Putra Syah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan penyusunan artikel ilmiah bagi 37 guru di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah yang diselesaikan dalam kegiatan ini adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan para guru dalam menyusun artikel ilmiah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan pelatihan secara online melalui aplikasi Zoom pada bulan Februari 2023. Pelatihan melibatkan fasilitator yang memberikan materi dan pembelajaran tentang langkah-langkah menyusun artikel ilmiah yang baik, termasuk penulisan abstrak, metode penelitian, analisis data, dan tata bahasa ilmiah. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan para guru dalam menyusun artikel ilmiah. Mereka mampu menghasilkan karya ilmiah yang lebih relevan, berkualitas, dan dapat diakses oleh komunitas akademik lebih luas. Penyusunan artikel ilmiah juga berdampak positif pada kualitas pendidikan, meningkatkan pemikiran ilmiah dan keterampilan analisis kritis siswa. Kesimpulannya, pelatihan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi para guru dan komunitas akademik di Kabupaten Sleman. Para guru dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam menyusun artikel ilmiah, meningkatkan visibilitas penelitian lokal, dan memperkuat kolaborasi dengan peneliti dan akademisi. Penting untuk melanjutkan dan mendukung kegiatan serupa di masa depan guna terus memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di wilayah ini.
KONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PERATURAN DAERAH DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING Sardjana Orba Manullang; Yessy Kusumadewi; Dedi Dwi Pamungkas; Verawati Br Tompul; Iis Isnaeni Nurwanty
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.541

Abstract

Konstruksi dan pembentukan suatu peraturan perundangan di pengaruhi oleh faktor politik didalamnya. Politik hukum yang tidak bisa dipisahkan keberadaannya membuat suatu aturan yang dihasilkan akan terasa tujuan pembuatnya, begitupula dengan pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah yang dibentuk sebagai turunan dari aturan diatasnya diharapkan dapat menyentuh masyarakat secara langsung. Peraturan Perundangan dibuat agar masyarakat bisa menjadi sejahtera, terutama bagi perempuan dan anak yang dianggap sebagai masyarakat yang rentan. Penulisan tulisan ini menganalisis konstruksi politik hukum di wilayah daerah. Peraturan daerah yang dianalisis yaitu Peraturan Daerah di Wilayah CIAYUMAJAKUNING. Harapan penulisan ini adalah agar dilihat salah satu contoh di daerah terkait bagaimana konstruksi politik hukum peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam Sardjana Orba Manullang; Syarifuddin Syarifuddin; M Nur Shidiq; Irsan Rahman; Sahrul Sahrul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas fenomena perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam. Praktik perkawinan bersyarat merupakan tradisi yang melibatkan penambahan syarat-syarat tambahan di luar persyaratan dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat, dengan fokus pada faktor-faktor sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi fenomena ini. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan, termasuk buku, jurnal, dokumen hukum, dan pendapat ulama. Berdasarkan analisis data kepustakaan, artikel ini menyajikan gambaran umum tentang perspektif hukum Islam terhadap praktik perkawinan bersyarat. Perspektif hukum Islam mengenai praktik perkawinan bersyarat menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan antara calon mempelai, serta pemenuhan syarat-syarat valid yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hukum Islam juga mengedepankan prinsip keadilan, menjaga prinsip-prinsip agama, dan perlindungan hak individu dalam perkawinan. Namun, perspektif ini dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan yang diadopsi oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Dalam konteks perspektif adat, praktik perkawinan bersyarat sering kali terkait dengan pemeliharaan nilai-nilai budaya, menjaga hubungan sosial dan keluarga, penyeimbangan kekuasaan dan harta, serta pemertahanan struktur sosial dalam masyarakat. Perspektif adat cenderung mencerminkan dinamika budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perkawinan bersyarat dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif adat terkait fenomena ini. Penelitian ini memiliki implikasi penting dalam memahami perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum yang kompleks, serta relevansinya dalam konteks kehidupan masyarakat yang terus berkembang.
Understanding the History of Globally Applying Omnibus Law and Its Relevance to the Context of Indonesian Socio-Cultural Law Irma Rachmawati Maruf; Sardjana Orba Manullang; Wiwi Yuhaeni; Kiki Amaliah; Karman Karman
Borobudur Law Review Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.7023

Abstract

It is important to understand the history of laws in a country to increase awareness and legal compliance. Likewise, in the context of Indonesia, many people still do not understand the history of the omnibus law. This research aim is to study the substance of the omnibus in the context of the Indonesian law and the socio-cultural background, this importance because the Omnibus law was a relatively new phenomena and received many criticsm from Indonesian Public. This is a Juridical normative research with the library and statutory research. This study relies on scientific evidence that has been published in many literary sources such as books, academy conferences, published journal papers and other sources that discuss omnibus law and its application in Indonesia. The Job Creation Law has been endorsed and has conveyed changes to the Indonesian people's presence, considering that an excellent authentic text should have social and severe principles that apply in Indonesia without putting the presence of local social classes aside. After analytical efforts and in-depth discussions, the research concludes that all citizens must understand the history of the omnibus law in context and its relevance to the socio-cultural context of Indonesia. Thus, citizens will obtain a clear understanding and comply with the omnibus law.
MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI WILAYAH JAKASAMPURNA BEKASI Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang; Verawati BR Tompul
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i1.16262

Abstract

Masyarakat di wilayah Jakasampurna Bekasi Barat masih belum memahami pentingnya melakukan jual beli tanah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus jual beli tanah di bawah tangan tanpa adanya sertifikat tanah, sehingga banyak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hasil data yang diperoleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) warga di Jakasampurna, Bekasi Barat melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang terkadang tidak adanya sertipikat sebagai bukti bahwa sudah beralihnya hak milik dari penjual ke pembeli oleh karena itu tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga Jakasampurna mengenai proses jual beli tanah.
EKSISTENSI CITIZEN LAWSUIT DALAM UPAYA PENEGAKAN ATURAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Sardjana Orba Manullang
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.337

Abstract

 ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep Citizen Lawsuit terhadap pelanggaran  aturan – aturan lingkungan hidup di Indonesia melalui tinjauan normatif dari dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, yang artinya mengupayakan kaidah, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakanmetode statuta (pendekatan undang-undang) dalam analisisnya terhadap teks-teks hukum. Arti Kata "Gugatan" Citizen gugatan adalah alat yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat umum dalam upaya melindungi diri mereka secara hukum dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak secara tegas mengatur jenis gugatan Citizen Lawsuit, penulis studi ini menemukan bahwa Hakim tetap menerima dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan melalui terobosan hukum. Hal ini terjadi meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak mengatur dengan jelas jenis gugatan Citizen Lawsuit. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkara Citizen Lawsuit diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri karena para hakim memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk gugatan ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar proses Gugatan Citizen Lawsuit diakomodir ke dalam hukum acara Indonesia untuk mencapai tujuan mencapai kejelasan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi individu yang ingin mempertahankan hak konstitusionalnya.Kata kunci: Citizen Lawsuit; Hukum Lingkungan; Actio Popularis; Kerusakan Lingkungan.  ABSTRACTThis study discusses the Citizen Lawsuit concept of violating environmental regulations in Indonesia through a normative review of legal dogmatics. This research is a normative legal study, which means seeking legal principles, principles and doctrines to address real legal issues. This study uses the statute method (law approach) in its analysis of legal texts. Meaning of the word "Lawsuit" Citizen lawsuit is a tool that can be used by members of the general public in an effort to legally protect themselves from the consequences of unlawful acts committed by government officials. Even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not explicitly regulate the types of Citizen Lawsuit lawsuits, the authors of this study found that Judges still accept and try them based on the Judicial Powers Act and through legal advances. This happened even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not clearly regulate the type of Citizen Lawsuit lawsuit. However, in reality, not all Citizen Lawsuit cases are accepted by District Court Judges because the judges have different opinions regarding the type of lawsuit. This is due to differences of opinion regarding the form of this lawsuit. Therefore, the authors suggest that the Citizen Lawsuit Lawsuit process be included in Indonesian procedural law to achieve the goal of achieving legal clarity and providing fair legal protection for individuals who wish to defend their constitutional rights. Keywords: Citizen Lawsuit; Environmental law; Actio Popularis; Environmental damage.
EKSISTENSI CITIZEN LAWSUIT DALAM UPAYA PENEGAKAN ATURAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Sardjana Orba Manullang
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 3 (2023): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i3.337

Abstract

 ABSTRAKPenelitian ini membahas konsep Citizen Lawsuit terhadap pelanggaran  aturan – aturan lingkungan hidup di Indonesia melalui tinjauan normatif dari dogmatik hukum. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif, yang artinya mengupayakan kaidah, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakanmetode statuta (pendekatan undang-undang) dalam analisisnya terhadap teks-teks hukum. Arti Kata "Gugatan" Citizen gugatan adalah alat yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat umum dalam upaya melindungi diri mereka secara hukum dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak secara tegas mengatur jenis gugatan Citizen Lawsuit, penulis studi ini menemukan bahwa Hakim tetap menerima dan mengadilinya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan melalui terobosan hukum. Hal ini terjadi meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) tidak mengatur dengan jelas jenis gugatan Citizen Lawsuit. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkara Citizen Lawsuit diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri karena para hakim memiliki pendapat yang berbeda mengenai jenis gugatan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai bentuk gugatan ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar proses Gugatan Citizen Lawsuit diakomodir ke dalam hukum acara Indonesia untuk mencapai tujuan mencapai kejelasan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi individu yang ingin mempertahankan hak konstitusionalnya.Kata kunci: Citizen Lawsuit; Hukum Lingkungan; Actio Popularis; Kerusakan Lingkungan.  ABSTRACTThis study discusses the Citizen Lawsuit concept of violating environmental regulations in Indonesia through a normative review of legal dogmatics. This research is a normative legal study, which means seeking legal principles, principles and doctrines to address real legal issues. This study uses the statute method (law approach) in its analysis of legal texts. Meaning of the word "Lawsuit" Citizen lawsuit is a tool that can be used by members of the general public in an effort to legally protect themselves from the consequences of unlawful acts committed by government officials. Even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not explicitly regulate the types of Citizen Lawsuit lawsuits, the authors of this study found that Judges still accept and try them based on the Judicial Powers Act and through legal advances. This happened even though the Civil Procedure Code (HIR/RBg) does not clearly regulate the type of Citizen Lawsuit lawsuit. However, in reality, not all Citizen Lawsuit cases are accepted by District Court Judges because the judges have different opinions regarding the type of lawsuit. This is due to differences of opinion regarding the form of this lawsuit. Therefore, the authors suggest that the Citizen Lawsuit Lawsuit process be included in Indonesian procedural law to achieve the goal of achieving legal clarity and providing fair legal protection for individuals who wish to defend their constitutional rights. Keywords: Citizen Lawsuit; Environmental law; Actio Popularis; Environmental damage.
Co-Authors Abdul Samad Arief Abdul Wahab Syakhrani ADE RISNA SARI Ade Sathya Sanathana Ishwara Adipradana Setiawan, Yogabakti Agustian Budi Prasetya Al-Khalaf, Awad Alam, Sitti Nur Ali Pirdaus Anas Pattaray Andi Elrika Natsir Andi Muh Akbar Saputra Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha Anita Ninasari Anwar Budiman Arne Huzaimah Asep Saepullah Ashri Andevi Putri Rahmadhani Ashur Harmadi Asiyah Aslan Aslan Aslan Aslan Avelia Rahmah Y Mantali Ayi Winarsasi, Putri B.M.A.S. Anaconda Bangkara Baren - Sipayung Baren Sipayung Baren Sipayung Br Tompul, Verawati Budi Sulistiyo Nugroho Budi Sulistiyo Nugroho Chindy Rahmadhanty Dayan Abdurrahman Dedi Dwi Pamungkas Denny Hartono Derlini Dewi, Dyah Handayani Diah Lestari Djakasaputra, Arifin Dyah Handayani Dewi Eko Setyo Nugroho Nugroho Emy Yunita Rahma Pratiwi, Emy Yunita Rahma Endang Fatmawati Esti Ningrum Fadli Fadli Febrina Nafasati Prihantini Febrina, Monica Yesica Fina Amalia Masri Gunawan Widjaja Hadi Priyono Hamid Wijaya Handy Ferdiansyah Harmadi, Ashur Hartono, Denny Hendra Haryanto Hendri Khuan Hendriarto, Prasetyono Hendrik ES Samosir Hendro Siburian Henry Kristian Siburian Hotmaria Hertawaty Sijabat Husna Amin Huzaini Husin Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Iis Isnaeni Nurwanty Nurwanty Imanuddin Hasbi Irfan Nurdiansyah Irsan Rahman, Irsan Isnaeni Nurwanty, Iis Iwan Henri Kusnadi Jalaluddin Jalaluddin Jenita Jenita Joko Sabtohadi Kamar, Karnawi - Karman Karman Karman Karman Karnawi - Kamar Kholis Ernawati Khuan, Hendri Kiki Amaliah Liani Sari Louisa Yesami Krisnalita Lusy Tunik Muharlisiani M Nur Shidiq M. Rikhardus Joka M. Trihudiyatmanto M. Zahari Made Ayu Anggreni Manjayani, Rizka Anindya Mardani Mardani Maria Yeti Andrias Maruf, Irma Rachmawati Mawarni Fatma Mellisa Towadi Miharja, Marjan Mislan Sihite, Mislan Monica Yesica Febrina Muhammad Ridhwan Muliyadi Hamid Mulyadi Nur Munadi Munadi Mustika Mustika Mustika Mustika Mutiarany Nahot Tua Parlindungan Sihaloho Nahot Tua Parlindungan Sihaloho NGA, Pham Thanh Nor Ipansyah Nugraheni Eko Wardani Nugroho, Budi Sulistiyo Nursakina Husen Oskar Hutagaluh Oskar Hutagaluh Palupi Rantau Pamungkas, Dedi Dwi Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prasetyono Hendriarto Prihantini, Febrina Nafasati Purbaningsih, Yuli Putri, Viorizza Suciani Rai Iqsandri Resdati Retno Kus Setyowati Risa Risa Rita Kartika Sari Rolib Sitorus Rotua Sri Damayanti Rr. Endang Sri Sulasih Sabil Sabil sabil sabil, sabil Sahrul Sahrul Saiful Rachman Sangia, Rohib Adrianto Sari, Liani Satria, Erwinsyah Siburian, Henry Kristian Silvia Ekasari Sipayung, Baren - Sitorus, Rolib Sitti Asnaeni Sri Sudono Saliro Sudarmo Sudarmo Sumar’in Sumar’in Suwito Suwito Suyanto Syah, Setiawan Putra Syahril Syahril Syam&#039;un Syam&#039;un Syarifuddin Syarifuddin Tama Karnia Novianti Tamaulina Br Sembiring Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Muchsin Tamrin Tamrin Titin Samsudin Tony Siagian Verawati Br. Tompul Vivit Fitriyanti Wa Ode Riniati Wardani, Megasuciati Wisnu Nugraha Yeasy Agustina Sari Yesika Prisilia Tuwoliu Yessy Kusmadevi Yessy Kusumadewi Yuhaeni, Wiwi Yulianus Payzon Aituru Zahari, Muhammad