p-Index From 2020 - 2025
8.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kesehatan Andalas Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Ikonomika : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Kedokteran Anatomica (Anatomica Medical Journal) Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Abdimas Universal El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Abdi Insani Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Ulumuna Jurnal Idea Hukum Warta Pengabdian Andalas: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks Kabanti : Jurnal Kerabat Antropologi Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Action Research Literate (ARL) As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat SENGKUNI Journal (Social Science and Humanities Studies) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Journal of Innovation Research and Knowledge el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan Jurnal Medika: Karya Ilmiah Kesehatan Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam El-Maqra' : Tafsir, Hadis dan Teologi Telecommunications, Computers, and Electricals Engineering Journal Journal of Electrical Engineering, Energy, and Information Technology SCLS ABDIMAS KAUNIAH Mulawarman Dental Journal JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan Jurnal Tadris Matematika (JTMT) Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIAD Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan JURNAL ILMIAH WAHANA LAUT LESTARI (JIWaLL)
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

URGENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO.12 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Nanik Suharwati; Danial, Danial; Rani Sri Agustuna
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 9: Februari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan pengembangan ekonomi. Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan juga mampu memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya (value for money) dan berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, dan usaha menengah,serta pembngunan berkelanjutan. Penelitian bertujuan mengetahui Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Alat Kesehatan Dari Luar Negeri Ditinjau Dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang undangan, rancangan undang-undangan hasil penelitian, jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Urgensi Pengadaan Barang dan Jasa Alat Kesehatan dari Luar Negeri Ditinjau dari Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah untuk memastikan ketersediaan alat kesehatan yang berkualitas dan memenuhi standar; Kedua, Kendala dalam Pengadaan Alat Kesehatan dari Luar Negeri di Kabupaten Lebak menunjukkan cukup beragam dan berkaitan erat dengan birokrasi yang rumit dan regulasi yang ketat dalam pengadaan alat kesehatan dari luar negeri juga menjadi hambatan yang signifikan. Prosedur pengadaan barang impor sering kali memerlukan proses administrasi dan yang panjang dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan secara mendesak. Dalam banyak kasus, alat kesehatan yang diimpor membutuhkan waktu pengiriman yang lama, tantangan regulasi, dan pengelolaan anggaran.
PENENTUAN DAERAH PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PASCA PUTUSAN MK NO 80/PUU-XX/2022 UPAYA MENCERMINKAN PROPORSI KEADILAN REPRESENTASI Ririn Kurnia; Danial, Danial; Mohamad Fasyehhudin
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 10: Maret 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penentuan daerah yang merupakan sebagai arena kompetisi politik bagi partai politik beserta para calon anggota legislatif untuk meraih kursi yang sudah disediakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Masalahnya adalah pertama bagaimana penentuan dapil terhadap pemenuhan proporsi keadilan representasi dalam pengisian anggota DPRD Provinsi ditinjau dari UU No 7 tahun 2017; kedua Apakah pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 terkait kewenangan KPU dalam penentuan dapil sudah mencerminkan proporsi keadilan representasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sebagai metode utama dan yuridis normatif sebagai metode pendukung. Penelitian hukum ini menggunakan analisis brfikir induktif untuk yuridis empiris yaitu cara yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual maupun umum. Analisis berfikir deduktif untuk yuridis normatif yaitu dengan cara berfikir memakai analisis yang berpijak pada pengertian atau beberapa fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama Penentuan daereah pemilihan yang tidak sesuai dengan 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan. Oleh karena itu, penentuan daerah pemilihan ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan dapil. penentuan dapil dapat ditentukan dari jumlah penduduk dan luas wilayah, maka dapat ditentukan pula penghitungan kursi partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi. Kedua Pasca Putusan MK No 80/PUU-XX/2022 bahwa kewenangan penentuan daerah pemilihan dikembalikan ke KPU. Terdapat pendapat bahwa KPU tidak melakukan revisi dalam penentuan dapil hanya memindahkan dari Lampiran UU No 7 tahun 2017. KPU melakukan uji publik dalam penataan daerah pemilihan DPRD Provinsi di setiap Provinsi. Serta mengatur mekanisme pembentukan daerah pemilihan untuk daerah Otonom Baru. Namun tidak semua Provinsi mengalami perubahan daerah Pemilihan.
AKIBAT HUKUM KETIDAKLENGKAPAN PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAK PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN Sri Agustian; Inge Dwisvimiar; Danial, Danial
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untukk esehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya. Peningkatan pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kenyamanan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsure kesejahteraan. Proses pelayanan kesehatan yang baik diberikan secara professional oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan pendukung lainnya. Salah satu proses pelayanan kesehatan professional yaitu dengan pengisian rekam medis yang lengkap. Masalahnya adalah pertama, bagaimana akibat hukum ketidak lengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap hak pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan: Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Unyur Kota Serang Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penggabungan 2 (dua) metode yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka dan data primer dengan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Adapun hasil penelitian yaitu: Akibat hukum ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis terhadap hak pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 4 ayat (1) maka ketidaklengkapan dokumen rekam medis menjadi salah satu masalah karena rekam medis seringkali merupakan satu satunya catatan yang dapat memberikan informasi terinci tentang apa yang sudah terjadi selama pasien dirawat. Hal ini akan mengakibatkan dampak internal dan eksternal karena hasil pengolahan data menjadi dasar pembuatan laporan baik internal puskesmas maupun bagi pihak eksternal. Perlindungan hukum terhadap hak pasien di Puskesmas Unyur Kota Serang Banten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana Pasal 3 adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum di Puskesmas Unyur bukan hanya semata-mata melindungi hak pasien akan tetapi juga melindungi dokter dalam menjalankan profesinya apakah dokter melakukan tindakan sudah sesuai dengan SOP ataukah tidak.
Co-Authors . Hamsiah Abdul jalil Abdul Rauf Abdullah Abdullah Adi Jaya, Sarlan Ahmad Fikri Aini Nurul Alifuddin, Muh Amirullah -, Amirullah Anggara, Doni Anwar Anwar Ardi Ardi Armanda, Dicky Arsyad, Muhammad Iqbal Asbar Asbar, Asbar Aslamiyah, Mujadiddah Asmidar Asmidar Asmidar Asmidar Ayyun, Qurrata Badaruddin Badaruddin Beddu Tang Bin Mohamad, Mohammad Taqiuddin BN, Ramadhani F Chandra Kirana Dara Nur Azizah Yuwono Darmawati Darmawati Dede, Markurius Hariyadi Diputra, Putu Yudhi Nusartha Djafar, Syahrul Erens Elvianus Koodoh, Erens Elvianus Eriawan, Erick Fatirawahidah, Fatirawahidah Fatwa, Muh Aiman Fauzi, Valesca Vella Valdema Fithriah, Nur Fitri Imansyah Fitriani Fitriani Fitriani Fuadi Fuadi Gufron, Ali Gusalim, Lili Handayani, Fanty Hermansyah, Ainani Hidavat, Agustini Hidayat , Irfan Ikhsan, Muh Inge Dwisvimiar Irawiraman, Hadi Irma Damajanti Iskandar Iskandar Jamaluddin Jaya, Sarlan Adi Junaidi Junaidi Kafrawi Kafrawi Karenina, Melita Jenar Kasmin, Kasmin Khatimah, Nurul Laxmi, Laxmi Lilies Anggarwati Astuti, Lilies Anggarwati Liliyana, Liliyana Listiyawati, Listiyawati M. Iqbal Arsyad Maaggazing, Fernand Faktur Daeng Mahamatayuding Samah Managam Rajagukguk Maulida, Eva Titania Mohamad Fasyehhudin Muhammad Ardiansyah Muhammad Ardiansyah Muhammad Sabri Muhammad Taufiqurrahman, Muhammad Muhammad Yusuf Muhyi Mohas Munadi Usman Munawar Rizki Jailani Nanda, Giri Dwi Nanik Suharwati Nugroho, Edwin Adi Nur Azmy Nur Sari Dewi NUR SARI DEWI Nur Sari Dewi. M Nuryanto, Muhammad Khairul Ponglabba, Henry Ma’dika Ponglabba Pramasari, Cristiani Nadya Prasetyo, Nanang Pratiwi, Novita Eka Tyas Purba, Dian Andreas Purwaningrum, Rr Diah Asih Purwanti, Atni Putri, Gaitsa Farah Zahira Rahmadani, Rani Rajaguguk , Managam Rajibsman Ramadhani, Astri Rani Sri Agustuna Retnaningrum, Yuliana Rahmah Reynanda, Nadhifa Ririn Kurnia Rismang, Rismang rohani, aceng asnawi Rudi Kurnianto Rupiani, Dewi Rustam, Faisya Rahayu said, muh Salsabilla, Zahra Samsualam, Samsualam Shadrina, Nida Midati Silitonga, Grace Steffany Siregar, Wanda Puspita Br. Sitamala, Afandi Sodiman Sodiman, Sodiman Soemari, Herlien Dwiarti Solly Aryza Sri Agustian Swandari Paramita Syaggaf, Andi Waliana Syahril Samad, Syahril Syahrul Syahrul Syam, Khairil Syarifuddin Syarifuddin Syarifuddin Sylviana Maya Damayanti Tajuddin, Mustamin Tang, Beddu Tasya, Putri Tekwan, Gregorius Tinton S, Bonifacius Perdana Usman A. Gani Verry Asfirizal Wikaningtyas, Pratiwi Wongso, Dio Suseno Yoesrizal M. Yoesoef Yudanti Riastiti Zainal Abidin Zainal Zainal Zuhrah, Nikmatuz _, Zul Hamizan