Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.394
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum Pandecta Lentera Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) AL-Daulah FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Jendela Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura Rechtsidee Mimbar Keadilan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Konstitusi Jurnal Penelitian Hukum De Jure Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Constitutional Review Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review Jurnal Hukum Prasada JURNAL RECHTENS Syntax Idea Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar Jurnal Yustisiabel SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Pamulang Law Review Jurnal Syntax Transformation Journal of Strategic and Global Studies Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Konstitusi Indonesian Journal of Innovation Studies Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Kawanua International Journal of Multicultural Studies Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Hang Tuah Law Journal Trunojoyo Law Review Jurnal Yustitia Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Eduvest - Journal of Universal Studies RechtIdee Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Legislasi Indonesia Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Bayu Dwi Anggono
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 80 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 80 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI TIDAK LANGSUNG: TELAAH ALIRAN HUKUM ALAM Suryono, Ahmad; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2979

Abstract

Sebaran potensi panas bumi untuk pengusahaan tidak langsung yang meliputi tujuan pembangkit listrik tersebar di wilayah dan kawasan yang selektif dan terlarang untuk digunakan, seperti hutan lindung, hutan koservasi, dan zona inti pada Taman Nasional. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan secara limitatif diatur di UU Kehutanan yang kemudian dirubah dengan UU Cipta Kerja.  Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Teori Hukum Alam yang diusung oleh Aquinas dan Hart memotret fenomena pergeseran penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung sebagai suatu hubungan yang komprehensif dan menjiwai hukum positif pengaturan penggunaan kawasan hutan untuk pengusahaan panas bumi tidak langsung
Pembaharuan Hukum Acara Peradilan secara Elektronik melalui Aplikasi E-Court Berdasarkan Aliran Filsafat Utilitarianisme Jarmoko, Muhammad Nurulloh; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.2982

Abstract

Mahkamah Agung memiliki visi dan misi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Hal ini diwujudkan dengan membuat aplikasi persidangan elektronik melalui E-Court.  E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk mengajukan perkara secara online, mendapatkan perkiraan biaya perkara, dan melakukan pembayaran dan panggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan online. Layanan yang termasuk dalam aplikasi E-Court adalah e-Filing (pengajuan gugatan secara online), e-Payment (pembayaran biaya hukum secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara online).  E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.
PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN DIPANDANG DARI ALIRAN POSITIVISME HANS KELSEN Fitri, Icha Cahyaning; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2983

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) satu-satunya lembaga yang dapat melakukan pungutan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan dan pungutan tersebut bersifat wajib. Dalam UU P2SK mengatur ketentuan terkait dengan pengelolaan pungutan yang dilakukan oleh OJK. Pasal 37 ayat (3) UU P2SK mengatur bahwa pungutan dan penerimaan lainnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dengan ketentuan hasil pungutan dapat digunakan sebagaian atau seluruhnya secara langsung oleh OJK untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan. Sedangkan Pasal 23A UUD NRI Thn 1945 yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Teori hukum positivisme yang diusung oleh Hans Kelsen tentang stufenbau theory memotret fenomena hierarki dan norma hukum yang lebih rendah bergantung kepada norma hukum yang lebih tinggi.
PENGARUH AKTIVISME YUDISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF REALISME HUKUM Septiansyah, Veris; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.2984

Abstract

Artikel ini meneliti pengaruh aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan hukum kepolisian di Indonesia melalui lensa realisme hukum. Menggunakan metode analisis dokumen, artikel ini mengevaluasi bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempengaruhi praktik dan kebijakan hukum kepolisian, menyoroti perbedaan antara hukum teoritis dan praktik hukum sesungguhnya. Dalam konteks realisme hukum, keputusan MK tidak hanya mengubah teks hukum tetapi juga cara hukum itu diterapkan, dipersepsi, dan berevolusi dalam masyarakat. Oleh karenanya, putusan MK juga memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap cara kepolisian menjalankan tugasnya, baik dalam hal prosedur, praktik, maupun interpretasi hukum. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hukum adalah dinamis dan responsif terhadap interpretasi yudisial serta kebutuhan sosial, dan keputusan MK berperan penting dalam membentuk realitas hukum tersebut.
Penataan Prosedur Penetapan Peratuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia: Studi Atas Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Hidayat, Rivan; Dwi Anggono, Bayu; Indrayati, Rosita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1480

Abstract

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan produk hukum yang ditujukan guna mengatasi permasalahan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun, penetapan perppu harus tertib prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pengaturan prosedur penetapan perppu menjadi UU yang berkepastian guna menciptakan tertib hukum. Penelitian ini mencoba meneliti terkait keabsahan penetapan perppu cipta kerja menjadi UU 6/2023; dan memberikan gagasan penataan terhadap prosedur penetapan perppu menjadi UU. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal yang dielaborasi dengan metode Reform-Oriented Research, penelitian ini menemukan bahwa penetapan perppu cipta kerja menjadi UU 6/2023 tidak memiliki keabsahan. Namun, hal ini disebabkan pengaturan prosedur penetapan perppu menjadi UU yang tidak berkepastian. Ketidakjelasan dalam menakar “hal ihwal kegentingan memaksa”, interpelasi atas makna “persidangan yang berikut”, dan tidak dibatasinya materi muatan suatu perppu. Puncaknya, penulis menggagas penataan prosedur penetapan perppu menjadi UU melalui (i) mengatur “hal ihwal kegentingan memaksa” secara normatif dalam UU P3; (ii) membatasi makna “persidangan yang berikut” secara ketat; dan membatasi materi muatan suatu perppu. Penataan prosedur tersebut ditujukan guna memberikan kepastian hukum agar tercipta tertib hukum dalam penetapan perppu menjadi UU.
A Hybrid Model for Resolving Customary Land Disputes in Papua’s Indigenous Communities Lobubun, Muslim; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi; Wutwensa, Bruri Marwano
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.231

Abstract

This study examines customary land disputes among indigenous communities in Papua, focusing on the alignment of existing legal mechanisms with the justice values held by these communities. Employing a normative legal approach and socio-legal analysis, this research explores the philosophical, cultural, and legal dimensions of the land, emphasizing its communal and spiritual significance. Findings reveal that Indonesia’s formal legal framework, grounded in individual ownership and state-centric policies, often overlooks indigenous rights, causing unresolved conflicts and cultural disenfranchisement. The research proposes a hybrid dispute resolution model integrating customary practices with state recognition, including specialized customary land tribunals and mandatory consultation processes. This model seeks to bridge the gap between formal and customary laws, promoting equitable dispute resolution and safeguarding the cultural heritage of Papua’s indigenous communities. Recommendations aim to enhance legal recognition and foster sustainable land management in Papua.
Establishing Ethical Norms: Dignified Justice Theory Perspectives on Ethics and Legal Relations: Mendudukkan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat terhadap Relasi Etika dan Hukum Disantara, Fradhana Putra; Anggono, Bayu Dwi; Efendi, Aan
Rechtsidee Vol. 10 No. 1 (2022): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v10i0.773

Abstract

The relationship between ethical norms and legal norms is different for experts, especially concerning their position. Moreover, legal norms seem to be superior to ethical norms. This study aims to analyze the position of ethical norms and legal norms. The dignified justice theory was chosen because it seeks to orient the divine and human aspects, which can only be fulfilled if ethical and legal norms synergize. This research is juridical-normative research. The juridical-normative research was chosen because it confirms the existence of ethical norms and legal norms as part of the system of norms prevailing in society. The study's results confirm that, in practice, legal court decisions are often considered higher and more authoritative than ethical court decisions. This has implications for the position of ethical norms that are considered inferior to legal norms. Furthermore, the theory of dignified justice seeks to see the relationship between ethical norms and legal norms as different norms, but in its implementation in society, the two norms must synergize and complement each other.
Problematics and Structuring of the DPRD in Local Government Administration Anwar, Wildan Rofikil; Anggono, Bayu Dwi; Efendi, Aan
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 13 No. 1 (2023): April
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2023.13.1.86-112

Abstract

DPRD is said to be a regional legislative body because it has the authority to make local regulations, several local government laws that have been in force mention that DPRD has a legislative function, similar to the DPR. The filling of positions for DPRD members is also done together with the filling of positions for DPR members in legislative elections. This has created the impression that DPRDs and DPRs are both legislative institutions, even though they are different. To make the difference more significant, there must be a revision/reorganization of the Local Government Law. The purpose of this research is to understand and find out about the problems and structuring of DPRD in the implementation of local government. The type of research used is normative juridical, while the approaches used in this research are three, namely legislative approach, conceptual approach, and historical approach. The results of the research in this journal are that the DPRD as an organizing institution of local government should be regulated in the Local Government Law together with the regional head and not regulated in other laws such as the MD3 Law. The Local Government Law also needs to organize the functions of the DPRD where the first order of functions should be the functions of supervision, budgeting, and the formation of local regulations. This is because DPRDs more often or routinely carry out supervisory functions, rather than budgetary and local regulation formation functions. The filling of the positions of DPRD members is carried out simultaneously with the positions of regional heads, not through elections together with members of the DPR. The nomenclature of DPRDs should also be changed, i.e. Provincial DPRDs should be changed to Provincial Councils, while DPRDs at the Regency/City level should be changed to Regency/City Councils. Suggestions in this research are aimed at making a new law on legislative institutions that does not include provisions on DPRDs, considering that DPRDs are not legislative institutions, but regional government organizing institutions.
Perbandingan Sistem Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan di Era Digital di Negara Maju Dan Berkembang Anggoro, Setyo Bimo; Amrullah, Arief; Tanuwijaya, Fanny; Anggono, Bayu Dwi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16452

Abstract

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan. Kemajuan teknologi mempermudah berbagai transaksi keuangan, namun juga meningkatkan risiko kejahatan perbankan seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan penipuan online. Kejahatan perbankan ini memerlukan sistem penegakan hukum yang efektif untuk melindungi nasabah dan integritas sistem keuangan. Tujuan penelitian ini membandingkan sistem penegakan hukum kejahatan perbankan di era digital di negara maju dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Systematic Literature Review (SLR). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem penegakan hukum kejahatan perbankan di era digital di negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan dan persamaan. Negara maju umumnya memiliki sistem hukum yang lebih kuat, sumber daya yang lebih memadai, dan teknologi yang lebih canggih untuk memerangi kejahatan perbankan. Namun, negara berkembang juga memiliki beberapa keunggulan, seperti budaya hukum yang lebih fleksibel dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dengan lebih cepat. Sehingga untuk memperkuat sistem penegakan hukum kejahatan perbankan di era digital, negara berkembang perlu meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat kapasitas penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan perbankan.
The Pathway of Adopting Omnibus Law in Indonesia's Legislation: Challenges and Opportunities in Legal Reform Sulistina, Sulistina; Anggono, Bayu Dwi; Khanif, Al; Dinh, Tran Ngoc
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): July-December 2022
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v2i2.31524

Abstract

The omnibus law model has become a new method of legislative drafting in Indonesia, first applied to the Job Creation Law and later enacted as Law 11/2020. While there were no implicit guidelines in Legislative Drafting Law 12/2011, this adoption was imported from several countries like the United States and Ireland to simplify regulations before the method was subsequently formalized and included in Legislative Drafting Law 13/2022. This paper explored the pathway and dynamics of the omnibus law adoption in Indonesia's law-making procedure and analyzed its further impacts on whether such a method has fruitfully improved the quality of the enacted regulation in establishing a more friendly investment policy. Through doctrinal method, this study showed that the opportunity to apply the omnibus model in Indonesia depends on the effectiveness, success, and benefits of respective regulations. In contrast, the application of the omnibus law model should respect democratic principles and avoid public harm. As shown in three different countries, i.e., Indonesia, the United States, and Canada, public concerns on lack of participation should be taken seriously to hinder undemocratic ends through "democratic" means. Alternatively, accountability of the drafting process should be considered a priority. In summary, the increasing trend of adopting the omnibus model should be first adopted and promulgated through legislative products whose promulgation must be with a formidable law-making procedure.
Co-Authors A'an Efendi Adi Partha, Putu Gde Nuraharja Adiyatma, Septhian Eka Ahmad Subhan Ahmad Suryono Ahmad Zairudin Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Andini, Pratiwi Puspitho Andri Setiawan Andri Setiawan Anggoro, Setyo Bimo Antikowati Antikowati Anwar, Wildan Rofikil Awaludin Marwan Ayu Citra Santyaningtyas Cahyo Setiono, Gentur Chandra, M Jeffri Arlinandes Dinh, Tran Ngoc Disantara, Fradhana Putra Dominikus Rato Dominikus Rato Efendi, Aan Emanuel Raja Damaitu Erwin Prasetyo Fachry Abda El Rahman Fahmi Ramadhan Firdaus Fanny Tanuwijaya Febrian Febrian Fendi Setyawan Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Harianti, Isnin Hartono, Danang Tri Hidayat, Rivan I Gede Widhiana Suarda Icha Cahyaning Fitri Indyravastha Rezhana Intan Nuraini Irham Rahman Islamy, Billy Pahlevy Ismail, Indi Muhtar Isnin Harianti Jarmoko, Muhammad Nurulloh Khanif, Al Khanif, Al M Jeffri Arlinandes Chandra Mafazi, Agung Maharani, Puspa Maya Cristiana Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Muhammad Imaduddin Muhlisin Muhlisin Muhtar, Achmad Mukhlis Mukhlis Muslim Lobubun Nando Yussele Mardika Nur Nafa Maulida Atlanta Nurdin Nurdin Nuzulia Kumala Sari Octavianus, Dwi Caesar Patmiati, Tutik Purwaningtyas, Lovika Augusta Puspita, Putu Lia Putra, Restu Adi Putra, Steinly Suwanto RA. Rini Anggraeni Rofi Wahanisa Rosita Indrayati Safira Aulia Nisa Sapti Prihatmini Sari A.P, Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari, Pika Septiansyah, Veris Siagian, Ruben Cornelius Sucitrawan, I Nyoman Sujatmiko, Bagus Sulistina, Sulistina Syifa Alam Taniady, Vicko TOLIB EFFENDI Totok Yanuarto Wutwensa, Bruri Marwano Yanuarto, Totok