Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perspesi Masyarakat Terhadap Daya Dukung Pariwisata Pedesaan Bali: Pendekatan Asset Based and Community-Driven Development I Ketut Surya Diarta; I Made Sarjana; Putu Udayani Wijayanti
SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Vol. 10, No. 2 Juli 2010
Publisher : Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Jalan PB.Sudirman Denpasar, Bali, Indonesia. Telp: (0361) 223544 Email: soca@unud.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10311.286 KB)

Abstract

-
Pengajuan Izin Usaha Gadai kepada Otoritas Jasa Keuangan di masa Pandemi Covid-19 Putu Adinda Tasya Saraswati; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang urgensi pengajuan izin usaha gadai kepada otoritas jasa keuangan di masa pandemi covid-19. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menjelaskan bahwa usaha gadai di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan di masa covid-19. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat pemilik usaha yang mengalami kemacetan ekonomi dikarenakan pandemi Covid-19, namun peningkatan usaha gadai tersebut berbanding terbalik dengan usaha gadai yang sah memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan. Padahal dalam pengendalian tersebut, Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan telah berupaya untuk menindak tegas terhadap usaha gadai yang ilegal serta berupaya mendorong usaha gadai untuk mendaftarkan serta mengajukan permohonan izin ke pihak Otoritas Jasa Keuangan. Namun dari hasil studi ditemukan beberapa kendala berkaitan dengan masih adanya usaha gadai yang belum mengajukan izin usaha kepada otoritas jasa keuangan, salah satunya adalah besarnya modal yang belum bisa dikumpulkan oleh pihak usaha gadai. Meskipun seperti itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan tegas kepada usaha gadai ilegal berupa pencabutan izin usaha. Kata Kunci: Pengajuan Usaha, Gadai, Otoritas Jasa Keuangan, Covid-19. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the urgency of applying for a pawn business license to the financial services authority during the covid-19 pandemic. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. In this study resulted in that pawn business in Indonesia experienced a very significant increase in the period of covid-19. This is due to the large number of business owners who experience economic congestion due to the Covid-19 pandemic, but the increase in pawn business is inversely proportional to the pawn business that legally has a license from the Financial Services Authority. Whereas in the control, the Government in this case the Financial Services Authority has attempted to crack down firmly on illegal pawn businesses and seeks to encourage pawn businesses to register and apply for a permit to the Financial Services Authority. But from the results of the study found some obstacles related to there are still pawn businesses that have not applied for a business license to the financial services authority, one of which is the amount of capital that can not be collected by the pawn business. Although such the Financial Services Authority has the authority to give decisive action to illegal pawn businesses in the form of revocation of business licenses. Keywords: Business Submission, Mortgage, Financial Services Authority, Covid-19.
PEMBATASAN KLAUSULA EKSONERASI Made Sarjana
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.175.109-127

Abstract

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan diantara pihak-pihak yang membuatnya. Kesepakatan yang dilakukan tersebut didasarkan pada adanya prinsip kebebasan berkontrak. Adanya prinsip kebebasan berkontrak tersebut terdapat kencendrungan sering dimanfaatkan oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat untuk meminimalisir tanggungjawabnya dan mengalihkannya terhadap pihak yang lemah. Klausula yang melepaskan tanggungjawab dan mengalihkannya kepada pihak lain dalam suatu kontrak disebut dengan klausula eksonerasi. Dalam praktik penggunaan klausula eksonerasi masih sering ditemukan dan dimanfaatkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat daripada yang lainnya. Dengan demikian posisi pihak yang lemah dalam suatu kontrak, akan selalu menjadi pihak yang dirugikan dengan berlakunya klausula eksonerasi. Keberadaan klausula eksonerasi perlu mendapat pengkajian lebih mendalam untuk melindungi posisi pihak-pihak yang kedudukannya lebih lemah dalam setiap kontrak. Penggunaan klausula eksonerasi tidak boleh dilakukan dengan leluasa tanpa mengindahkan kaedah-kaedah ataupun prinsip-prinsip dalam hukum kontrak. Pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi perlu dilakukan untuk melindungi pihak yang posisinya lemah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum perjanjian serta yurisprudensi. Penggunaan klausula eksonerasi yang tidak mengindahkan pembatasan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan gugatan bagi pihak yang dibebankan tanggungjawab untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang semestinya tidak dialaminya dengan menyatakan kontrak dapat dibatalkan atau kontrak batal demi hukum. Demikian juga halnya untuk setiap kontrak tertentu keikut sertaan pemerintah perlu diberikan ruang semata-mata untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang lemah, agar tidak dirugikan karena adanya klausula eksonerasi.
USAHA MEMAKSIMALKAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR PENJASORKES MENGGUNAKAN STRATEGI TUTOR SEBAYA MELALUI VARIASI PERMAINAN I Made Sarjana
Daiwi Widya Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.101 KB) | DOI: 10.37637/dw.v3i1.44

Abstract

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD Negeri 1 Panji di kelas V pada semester II tahun ajaran 2015 bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran penjasorkes menggunakan metode Tutor sebaya. Data hasil penelitian ini dikumpulkan dengan cara pemberian tes prestasi belajar. Dalam menganalisis data yang diperoleh digunakan metode analisis deskriptif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari data awal, data siklus I dan data Siklus II. Dari data awal diperoleh rata-rata kelas baru mencapai nilai 71,94 dan ketuntasan belajarnya baru mencapai 40%. Data ini jauh di bawah harapan mengingat KKM mata pelajaran Penjasorkes di sekolah ini adalah 75. Pada siklus I sudah terjadi peningkatan yaitu rata-rata kelasnya mencapai 73,28 dan prosentase ketuntasan belajar mencapai 54% Pada siklus II perolehan rata-rata kelas sudah mencapai 76,91 dan persentase ketuntasan belajarnya sudah mencapai 94%. Data pada Siklus II ini sudah sesuai harapan akibat penggunaan model pembelajaran yang sifatnya konstruktivis. Simpulan yang diperoleh adalah metode Tutor sebaya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DARI ASPEK HUKUM PERDATA A.A. Triangga Jaya Sakti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk memberi pengetahuan mengenai pengaturan syarat keabsahan suatu kontrak perjanjian jual beli melalui internet dan bagaimana penyelesaian sengketa serta sanksi hukum pelanggaran pelaksanaan jual beli melalui internet (e-commerce). Dalam mengkaji permasalahan pada studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berdasarkan buku dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis dari studi ini diketahui bahwa keabsahan kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat kontrak telah terpenuhi, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata maka tidak menutup kemungkinan bahwa kontrak jual beli secara transaksi e-commerce tersebut sah. Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perjanjian jual beli secara transaksi e-commerce apabila ada pihak yang dirugikan yaitu dapat ditempuh melalui litigasi, non litigasi, arbitrase, mediasi, negosiasi. Kata Kunci: E-Commerce, Perjanjian, Penyelesaian Sengketa. ABSTRACT The purpose of this study is to provide knowledge on setting the terms of validity of a contract of sale and purchase agreement through the internet and how the dispute resolution and legal sanctions violations of the implementation of the sale and purchase through the internet (e-commerce). In examining the problems in this research, normative legal research methods are used which is based on books and applicable laws and regulations. The results of the analysis of this study indicate that the validity of the contract depends on the fulfillment of the terms of the contract. If the terms of the contract have been fulfilled, as stated in Article 1320 of the Civil Code, it is possible that the contract of sale and purchase in an e-commerce transaction is valid. Settlement of disputes that occur in the sale and purchase agreement through e-commerce transactions if there is an aggrieved party that can be reached through litigation, non-litigation, arbitration, mediation, negotiation. Keywords E-Commerce, Agreement, Dispute Resolution.
KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini guna menganalisa sahnya perjanjian sewa rahim dalam Hukum Perdata serta status hukum anak yang dilahirkan melalui perjanjian tersebut. Metode Hukum normatif digunakan pada penelitian ini menitikberatkan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan konseptual dalam menguraikan permasalahan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian bahwa sewa rahim berdasarkan KUHPer tidak sah dilakukan karena tidak memenuhi syarat objektif pasal 1320 KUHPer yaitu syarat ketiga “mengenai suatu hal tertentu” dan syarat keempat “Suatu sebab yang halal”yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Mengenai status hukum anak, maka dilihat dari perkawinan ibu penggantinya apabila ibu pengganti tidak terjalin sebuah perkawinan sah, maka anak itu merupakan anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataannya, sedangkan ibu pengganti yang telah menikah maka anak tersebut anak sah dari ibu pengganti dan suaminya. Kata Kunci : Perjanjian Surogasi, Ibu Pengganti, KUH Perdata ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the validity of surrogacy agreement in Civil Law and the legal status of children born through the agreement. The normative legal method used in this study focuses on the legislative approach and the conceptual approach in describing the problem by using primary and secondary legal materials in library study data collection techniques. The results of research that surrogacy agrement on the KUHPer is not valid because it does’nt meet the objective requirements of Article 1320 of the KUHPer, namely the third requirement "regarding a certain matter" and the fourth requirement "A lawful cause" which results in the agreement being null and void. Regarding the legal status of the child, it can be seen from the marriage of the surrogate mother, if the surrogate mother does’nt marriage, then the child is an legal child, while the surrogate mother is married, then the child is legal child of a surrogate mother Keywords: Surrogacy Agreement, Surrogate Mother, Civil Code
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proteksi hukum atas konsumen yang mengonsumsi atau mempergunakan produk kosmetik yang tak terdaftar pada BPOM serta untuk mengetahui sanksi hukum yang akan diterapkan bagi para pemilik usaha kosmetik yang tak terdaftar pada BPOM dan Langkah preventifnya. Melalui metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mana penelitian yang dicoba menerapkan metode, mempelajari, serta menelusuri literatur hukum dan menganalisa informasi sekunder semacam aturan Perundang-Undangan serta teori hukum, guna mendapatkan informasi ataupun kebenaran akurat sesuai aturan yang ada agar memperoleh kepastian hukum yang tetap. Perihal tentang proteksi hukum sudah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) serta (2) UUPK perihal Tanggung Jawab Pelaku Usaha, sejatinya pengusaha mempunyai kewajiban menyediakan kompensasi kepada konsumen atas kerugian yang diakibatkan karena mengkonsumsi atau menggunakan barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Peranan BPOM yakni melaksanakan aktivitas evaluasi serta penyidikan atas pelaku usaha yang nakal. Adapun pelaku usaha yang tak patuh pada aturan bisa dijerat sanksi hukuman berbentuk sanksi administratif serta sanksi pidana. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Kosmetik, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Writing this journal aims to provide an understanding of legal protection for consumers who consume or use cosmetic products that are not registered with BPOM and to find out the lagal sanctions that will be applied to cosmetic business owner who are not registered with BPOM and their preventive steps. Through normative juridical legal research methods, in which research attempts to apply methods, study and explore legal literatur and analyze secondary information such as statutory regulations and legal theory, in order to obtain accurate information or truth in accordance with existing regulations in order to obtain permanent legal certainty. Regarding legal protection, it has been explained in Article 19 paragraphs (1) and (2) of the UUPK regarding Responsibilities of Business Actors, in fact entrepreneurs have the obligation to provide compensation to consumers for losses caused by consuming or using goods or services that are traded. The role of BPOM is to carry out evaluation and investigation activities on unscrupulous business actors. As for business actors who do not comply with the rules can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Keywords: Legal Sanctions, Consumer Protection, Cosmetics.
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) MELALUI ARBITRASE Kadek Mas Kinari Dewi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu guna mengidentifikasi dan mengetahui kekuatan hukum serta proses penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan (non-litigasi) dengan cara Arbitrase. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tinjauan literatur dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian untuk menyelesaikan penelitian. Literatur berasal dari sumber-sumber hukum yang dipakai untuk penyusunan jurnal ini, khususnya berbagai bahan hukum primer yaitu undang-undang serta bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu buku, kamus-kamus hukum, majalah hukum, serta tulisan-tulisan pendukung lainnya. Hasil dari penelitian yaitu putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) selaku lembaga arbitrase mempunyai kekuatan hukum sama seperti Pengadilan Negeri, yaitu putusan tingkat pertama dan terakhir, bersifat final and binding bagi seluruh pihak yang berselisih; sehingga itu tidak bisa diajukan banding, dikuatkan pada banding, maupun tunduk pada pertimbangan ulang. Kata Kunci : Sengketa, Alternatif, Arbitrase ABSTRACT The purpose of this study is to identify and determine the power of law and the process of resolving business disputes outside the court (non-litigation) by means of arbitration. The research method used was a literature review carried out before, during, and after the research to complete the research. Literature comes from legal sources used for the preparation of this journal, especially various primary legal materials, namely laws and secondary legal materials, including books, legal dictionaries, legal magazines, and other supporting writings. The results of the research are BANI decisions (Indonesian National Arbitration Board) as arbitration institutions have the same legal force as District Courts, namely first and last level decisions, are final and binding for all parties to the dispute; so that it cannot be appealed, strengthened on appeal, or subject to reconsideration. Keywords: Dispute, Alternative, arbitration
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TERKAIT PENEMPATAN NON PROSEDURAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI Ni Komang Laba Swastami Yanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca serta masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 yakni meliputi perlindungan PMI asal Bali sebelum bekerja,selama bekerja, setelah bekerja, perlindungan keluarga PMI asal Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI asal Bali dan peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif. Terkait masih maraknya penempatan PMI Krama Bali secara non prosedural oleh oknum agen penyalur kerja. BP2MI daerah Bali berkoordinasi dengan stalkholder dibidang ketenagakerjaan seperti Dinas Ketenagakerjaan serta Imigrasi sampai pada perangkat desa bekerja sama melakukan upaya pencegahan mulai dari langkah preventif yaitu sosialisasi di sejumlah desa di daerah Bali. Memperketat pengawasan pemeriksaan paspor oleh pihak Imigrasi, peluncuran aplikasi Bali Mantap serta mewajibkan Perusahaan Penempatan atau Perekrutan mendaftar melalui Sisnaker dengan rutin memperbaharui data PMI Krama Bali. Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Non Prosedural, Pekerja Migran Indonesia ABSTRACT The writing of this study aims to provide knowledge to readers and the public regarding legal protection for PMI Krama Bali based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 concerning the Protection System for Indonesian Migrant Workers Krama Bali. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach. The results show that the legal protection system for PMI Krama Bali is based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 which includes protection for PMI from Bali before work, during work, after work, family protection for PMI from Bali, rights and obligations, employment information system and PMI registration. from Bali and the role of the community, guidance and supervision as well as administrative sanctions. Related to the widespread placement of PMI Krama Bali in a non-procedural manner by unscrupulous employment agents. BP2MI Bali area coordinates with stalholders in the field of employment such as the Department of Manpower and Immigration to village officials working together to carry out prevention efforts starting from preventive measures, namely socialization in a number of villages in the Bali area. Tightening supervision of passport checks by the Immigration Office, launching the Bali Mantap application and requiring Placement or Recruitment Companies to register through Sisnaker by regularly updating PMI Krama Bali data. Keywords: Legal Protection Efforts, Non-Procedural, Indonesian Migrant Workers
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT Kadek Dwijayanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dan menganalisa bahwa ketidakmampuan debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian kredit dengan Bank mengakibatkan wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi berkaitan dengan perjanjian kredit. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil studi dari jurnal ini menunjukan bahwa ketidakmampuan debitur yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian kredit kemudian dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi, dan pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK yang tercantum pada UU Ketenagakerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020, serta SE Nomor M/3/HK.04/III/2020. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Debitur ABSTRACT The purpose of writing this article is so that readers can find out and analyze that the inability of debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic in fulfilling their obligations in credit agreements with the Bank results in default and forms of legal protection for debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic. with a credit agreement. In writing this journal, the author uses normative legal research methods. The results of the study from this journal show that the inability of debtors who lost their jobs during the pandemic due to termination of employment (PHK) in carrying out their obligations in the credit agreement is then considered an act of default, and the government seeks to provide legal protection for workers who have been laid off listed. in the Manpower Law, PP Number 35 of 2021 and Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020, and SE Number M/3/HK.04/III/2020. Keywords: Covid-19 Pandemic, Legal Protection, Termination of Employment, Debtor
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Gede Kresna Dalem Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Sri Putri Mada Siltia Ughude Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan