Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN TAMBANG BAHAN GALIAN GOLONGAN BATUAN DI KABUPATEN KARANGASEM Komang ` Tatik Triana Robed; I Made Sarjana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.687 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Perusahaan-Perusahaan Tambang Bahan Galian Golongan Batuan di Kabupaten Karangasem. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pertambangan bahan galian golongan batuan di Kabupaten Karangasem, namun banyak dari pengusaha-pengusaha tambang tersebut yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah implementasi perjanjian kerja waktu tertentu pada perusahaan-perusahaan tambang bahan galian golongan batuan di Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang bertujuan untuk mencari suatu kenyataan hukum didalam masyarakat berdasarkan teori-teori hukum guna mendapatkan kebenaran yang akurat dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada. Jenis Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perusahaan yang menjadi sampel yaitu UD. Gempita, CV. GA Star, UD. Abu Pasir Indah, Anom Jaya dan Adi Guna, Kelima perusahaan tersebut tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu harus dibuat secara tertulis. Padahal sistem kerja pada masing-masing perusahaan menggunakan sistem kerja harian lepas, dimana sistem kerja harian lepas merupakan bagian dari perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL TERHADAP KARYAWAN PT. BANGUN BUMI BALI DENPASAR Larasati Indriana Gunawan; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.514 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Implementasi Program Jaminan Sosial Terhadap karyawan Perusahaan Di Denpasar. Latar belakang dari penulisan ini adalah Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Perusahaan untuk memberikan perlindungan baik secara sosial maupun ekonomi terhadap karyawan yang bekerja pada perusahaan, Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis implementasi terhadap program jaminan sosial terhadap karyawan yang merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menjamin kesejahteraan bagi karyawan itu sendiri. penulisan ini menggunakan menggunakan metode yuridis empiris, dimana metode ini menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan membahas peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini. kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah penerapan terhadap jaminan sosial bagi karyawan belum sepenuhnya terlaksana karena terhalang oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA DENPASAR Ni Made Santi Adiyani Putri; I Made Sarjana; Ni Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.346 KB)

Abstract

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  di Kota Denpasar membahas bagaimana pelaksanaan penyelesaian Sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar dan  Bagaimana hambatan pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar yang mengunakan metode empiris yuridis. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pelaksanaan penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar dapat dibagi menjadi tiga jenis penyelesaian yaitu: mediasi, konsilisasi, arbitrase yang tahapan-tahapannya serta jangka waktu penyelesaiannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa sengketa yang tidak diselesaikan sampai putusan/ditutup karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa, telah diperoleh kompensasi/ganti rugi dari pelaku usaha dan karena konsumen tidak memiliki bukti-bukti yang lengkap. Terdapat hambatan pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar yang terbagi atas dua Hambatan Internal dan Hambatan Eksternal. Hambatan Internal yaitu: Kendala prosedur beracara “keberatan” ke pengadilan negeri Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar, Hambatan pelaksanaan putusan atau eksekusi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pertentangan peraturan yang satu dengan yang lain. Hambatan Eksternal yaitu: Kurangnya sosialisasi dan rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen dan Faktor kurangnya respon masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar.
RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA OTENTIK PENGGANTI AKTA JUAL BELI DALAM LELANG Ni Kadek Ayu Ena Widiasih; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.38 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang”, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang dari tulisan ini adalah pembelian benda baik bergerak maupun tidak bergerak oleh pembeli melalui lelang yang dituangkan dalam risalah lelang sebagai suatu akta otentik pengganti akta jual beli. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan risalah lelang sebagai akta otentik pengganti akta jual beli dalam lelang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan, serta literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah berita acara dalam lelang yang dinamakan sebagai risalah lelang merupakan suatu akta otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti akta jual beli.
PELANGGARAN PENETAPAN HARGA OLEH PELAKU USAHA DENGAN PELAKU USAHA PESAING (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016) A.A Ayu Wulan Ratna Dewi; I Made Sarjana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.103 KB)

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini membahas tentang dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh industry sepeda motor jenis skuter matic. Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya surat email yang berisikan mengikuti pola kenaikan harga maksimum. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU, KPPU telah membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No.5 Tahun 1999. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tersusun menjadi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga dan bagaimana akibat hukum pelanggaran perjanjian penetapan harga. Metode penelitian yang digunakan menjawab permasalahan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan. Bahan hukum skunder yang diperoleh yaitu dari berbagai iliteratur dan media lainnya yang sesuai dengan syarat penulisan skripsi. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan adanya indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga berdasarkan surat email yang berisi tentang mengikuti pola kenaikan harga maksimum. Dalam pengaturan pada Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang indikasi dugaan pelanggaran perjanjian penetapan harga yang menyebabkan adanya ketidak pastian hukum pada pengaturan tentang pelanggaran perjanjian penetapan harga. Hasil penelitian selanjutnya menunjukan bahwa akibat hukum dari pelanggaran perjanjian penetapan harga yaitu para pelaku usaha dikenakan sanksi administratif. Kata Kunci: Pelanggaran dan Penetapan Harga
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BATASAN KANDUNGAN TAR DAN NIKOTIN PADA PRODUK ROKOK Vernia Desfyana; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.281 KB)

Abstract

Kandungan tar dan nikotin pada rokok merupakan zat yang” sangat berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat maupun konsumen yang mengkonsumsi produk rokok. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan “konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun,” pada Peraturan Pemerintah yang berlaku saat ini, tidak adanya pengaturan mengenai batasan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok. Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat masalah yang ditemukan, yaitu bagaimana pengaturan kandungan tar dan nikotin di Indonesia dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap “kandungan tar dan nikotin pada produk rokok.”Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tentang pengaturan “kandungan tar dan nikotin pada produk rokok di Indonesia dan untuk mengetahui tentang upaya pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum.Penelitian ini menggunakan bahan sekunder”“yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan, dimana dalam penelitian ini terdapat kekosongan norma.” Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya peraturan“yang mengatur mengenai kandungan tar dan nikotin pada produk rokok” dan upaya pemerintah dalam melindungi konsumen secara preventif menegaskan kepada “pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Sedangkan secara represif mengkaji kandungan tar dan nikotin pada produk rokok bersama lembaga BPOM.”” Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen, Tar, Nikotin
KEDUDUKAN PEGAWAI KONTRAK PADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I Ketut Candra Wistara; I Made Sarjana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.405 KB)

Abstract

Latar belakang penulisan karya ilmiah ini adalah dimana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan pelayanan publik untuk melaksanakan penanggulangan bencana banyak memerlukan tenaga kerja. Karena kurangnya Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk itu perlu mengangkat pegawai kontrak demi menunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ada. Tetapi perlu juga diperhatikan kedudukan dari pegawai kontrak tersebut agar terjamin kedudukan hukum dari pegawai kontrak tersebut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan Instansi Pemerintah. Dalam penelitian ini membahas tentang Apakah pegawai kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sudah memenuhi syarat dari hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum terhadap pegawai kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pentingnya penelitian ini karena belum ada secara jelas mengatur akan hak dan kewajiban dari pegawai kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif. Yaitu memecahkan permasalahan hukum yang ada dengan mengkaji norma-norma yang ada. Hasil pembahasan karya ilmiah ini adalah Pegawai kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum sesuai dengan syarat hubungan kerja dan syarat sahnya perjanjian kerja yang terdapat pada Pasal 1 angka 15 dan Pasal 52 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam hal Pengangkatan pegawai kontrak pada BPBD sebagai instansi pemerintah belum ada secara jelas mengaturnya mengenai hak dan kewajibannya. Berlakunya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga belum bisa memberikan perlindungan hukum secara penuh. Kata Kunci : Kedudukan, Pegawai Kontrak, Badan Penaggulangan Bencana Daerah
KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA WARGA NEGARA ASING Putu Aris Punarbawa; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.674 KB)

Abstract

Hak tanggungan mempunyai peranan utama bagi kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur dalam hal debitur wansprestasi. Dengan adanya jaminan Hak Tanggungan maka dapat memberikan kedudukan kreditur preferen sehingga pelunasan piutang kreditur preferen dapat didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Denganperkembanganera perekonomian banyak para investor asing yang berinvestasi di Indonesia maka tidak menutup kemungkinan subyek Hak Tanggugan adalah Warga Negara Asing oleh karena itu pengaturan mengenai Tanggungan Hak atas nama orang asing sangat diperlukan guna perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu penerima dan pemberi TanggunganHak.Akta Notaris merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian sempurna terhadap terjadinya suatu perbuatan-perbuatan hukum yang diharuskan oleh keinginan para pihak dan atau peraturan perundang-undangan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik dihadapan notaris sebagai pejabat umum. Sedangkan kedudukan akta notaris dalam pembebanan Hak Tanggungan atas nama orang asing bukan merupakan hal baru tetapi hanya saja pengaturannya belum diatur dalam suatu aruran khusus. Kata Kunci: Hak Tanggungan atas Nama Warga Negara Asing, Akta Notaris sebagai Akta Otentik
JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA KONTRAK PADA HOTEL BALI MANDIRA BEACH RESORT & SPA I Gde Made Widia Sastra Nayaka; I Made Sarjana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.958 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Jaminan Sosial Pekerja Kontrak Pada Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA”. Jaminan sosial bertujuan memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Permasalahan yang diteliti ialah apa saja program dan juga manfaat jaminan sosial yang diterima oleh pekerja di Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA telah diterapkan sepenuhnya. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan jaminan sosial adalah merupakan hak pekerja yang telah dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. data dalam penelitian berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program jaminan sosial yang diterima oleh pekerja di Hotel Bali Mandira Beach Resort & SPA diantaranya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Manfaatnya berupa terjaminnya kesehatan, mendapatkan jaminan berupa uang untuk memenuhi kebutuhannya apabila mengalami kecelakaan kerja, mendapatkan kepastian penghasilan pada saat pekerja mencapai hari tua, mendapatkan kepastian memenuhi kebutuhan dasar pada masa pensiunnya, dan juga anaknya sebagai ahli warisnya mendapat keringanan biaya pemakaman dan santunan berupa uang pada saat pekerja meninggal dunia.
PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ELECTRONIC MONEY INDUSTRI PERBANKAN Tasya Febri Ramadhanti; I Made Sarjana; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.593 KB)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. OJK juga berwenang untuk melakukan perlindungan konsumen sesuai dengan Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah adanya tumpang tindih norma pada pengaturan perlindungan konsumen berdasarkan dengan peraturan yang dibentuk oleh OJK dan BI terkait uang elektronik serta tindakan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan konsumen yang dibentuk oleh OJK dan BI terkait uang elektronik dan tindakan yang dilakukan oleh OJK terhadap lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah berdasarkan asas lex specialis derogate legi generalis, maka OJK-lah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga perbankan termasuk mengenai uang elektronik yang diatur pada UU OJK dan POJKPKSJK. Lembaga OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada lembaga perbankan yang melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 53 POJKPKSJK. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Uang Elektronik, Otoritas Jasa Keuangan, Industri Perbankan
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan