Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DI MASA PANDEMI Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p8

Abstract

ABSTRAK Dalam bidang perekonomian saat ini, berbagai transaksi serta pinjaman tidak perlu lagi dilakukan di bank. Finance Technology membuat transaksi dapat dilakukan melalui telepon pintar dan dalam waktu yang singkat serta proses yang lebih mudah. Fintech Lending merupakan jenis yang paling populer karena memberikan pinjaman untuk kebutuhan-kebutuhan yang dengan syarat yang mudah. Selain kelebihan yang ditawarkan, terdapat pula permasalahan dalam penggunaannya, dimana masih marak penagihan pinjaman online melalui telepon dan sms spam yang mengganggu bahkan mengintimidasi nasabah, Terlebih di masa pandemi, dimana perekonomian masyarakat menurun yang turut menyulitkan pembayaran pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan bagi konsumen atau nasabah Fintech Lending atau dikenal dengan pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (No. 8 Tahun 1999), pengaturan Layanan Finance Technology dalam POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (No. 77/POJK.01/2016), POJK Inovasi Keuangan Digital di sektor Jasa Keuangan (No. 13 Tahun 2018) serta keringanan bagi pinjaman online yang belum tercakup dalam POJK Stimulus Covid-19 (No. 11/POJK.03/2020), menyebabkan ketidakpastian perlindungan bagi nasabah pinjaman online. Kata Kunci : Fintech Lending, Perlindungan Konsumen, Masa Pandemi ABSTRACT In the economic field these days, many transactions and loans are no longer needed to be done at the bank. With the existence of Finance Technology transactions can be done via smartphones, and in a shorter time and also the easier process. Fintech Lending is the most popular type because it provides loans for needs with easy terms. In addition to the advantages offered, there is also problem in use of it, online loan collection by telephone and SMS spam is still rampant, which disturbs and even intimidates customers. This research aims to determine the protection for consumers/customers of Fintech Lending or known as online loans based on Consumer Protection Act (No. 8 of 1999 ), regulation of Finance Technology Services in POJK Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services (No. 77/POJK.01/2016), POJK Digital Financial Innovation in the Financial Services sector (No. 13 of 2018), and also waivers for online loans that have not been covered by POJK No. 11/POJK.03/2020 regarding the Covid-19 Stimulus, causing uncertainty in protection for online loan customer during this pandemic. Keywords: Fintech Lending, Consumer Protection, Pandemic Period
Penerapan Asas Itikad Baik Sebagai Dasar Pembuatan Nota Kesepahaman Aditya Putera Ardhana; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlunya pembuatan nota kesepahaman dalam pembuatan kontrak dan untuk mengkaji penerapan asas itikad baik sebagai dasar pembuatan nota kesepahaman.Metode penelitian dalam studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Perjanjian dan Nota Kesepahaman.Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan dengan teknik analisis deskripsi.Hasil dari studi ini menyimpulkan bahwa bahwa Pembuatan Nota Kesepahaman Dalam Pembuatan Kontrak diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian pada saat perjanjian atau prospek bisnisnya belum jelas serta untuk mengikatkan diri terlebih dahulu pada saat masih terjadinya negosiasi di dalam pembuatan suatu kontrak serta Penerapan Asas Itikad Baik Sebagai Dasar Pembuatan Nota Kesepahaman karena Nota Kesepahaman hanya mengikat para pihak secara moral sehingga dalam pembuatan nota kesepahaman ini asas itikad baik harus diterapkan oleh para pihak yang membuat nota kesepahaman karena dengan diterapkannya asas itikad baik dalam nota kesepahaman akan meningkatkan kepercayaan diantara para pihak.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK INDUSTRI RUMAHAN YANG DIPROMOSIKAN DENGAN KLAIM AMAN TANPA KETERANGAN LENGKAP Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p06

Abstract

Karya ilmiah ini bertujuan mengkaji kepastian hukum terkait pengaturan dan perlindungan sebagai hak konsumen, mengenai produk kosmetik industri rumahan yang dipromosikan dengan klaim aman tanpa keterangan lengkap. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan regulasi perundang-undangan. Hasil studi diketahui bahwa, pengaturan perlindungan sebagai hak konsumen telah memiliki ketentuan atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan mengenai promosi berlebihan dengan klaim aman merupakan hal yang dilarang dalam ketentuan. Kemudian mengenai perlindungan hukum telah diatur jika pelaku usaha melakukan promosi klaim aman harus segera dihentikan, lebih lanjut konsumen memiliki hak dalam tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian dari produk yang dibeli berupa pengembalian dana, penggantian produk nilai setara, rehabilitasi/terapi dalam hal kesehatan maupun pemberian wujud santunan sesuai ketentuan hukum. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Kosmetik, Industri Rumahan, Klaim Aman ABSTRACT The scientific paper is to examine legal certainly related regulation and protection for consumers regarding home industryy cosmetic product with the aim of making safe claims without complete information. This writing use normative research method, the result show that in Law No. 8 1999 Customer Protection hassbeen regulated to protect consumer, and regarding excessive promotion with safe claims is prohibited in the provisions. The regarding legal protection, it has been regulated if business actora promote safe claims, they must immediately stop promoting in that way, furthermore customer have a claim for compensation if they experience a loss from the product purchased with replacement in the form of refund, replacement stuff, healt care or compensation in accordance with legal provisions. Key Words : Consumers Protection, Cosmetic product, Home Industry, Safe Claim
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN PEMUNGUTAN PARKIR DI RICHEESE FACTORY JALAN KEBO IWA WILAYAH KOTA DENPASAR Ratrinia Melia Putri; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p8

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam dengan melihat keadaan langsung di lapangan, terkait pelaksanaan peraturan pungutan retribusi parkir yang ada di area parkir Richeese Factory Jalan Kebo Iwa di Kota Denpasar, dimana penerapannya akan berdampak kepada konsumen selaku pengguna area dan jasa parkir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang mana dimaksud dengan penelitian empiris ialah penelitian yang dilakukan dengan meneliti pada peraturan- peraturan hukum setelahnya akan di gabungkan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat, dengan pendekatan das sollen dan das sein berdasarkan data di lapangan (masyarakat) serta pendekatan terhadap perundang-undangan. Dalam penerapan pungutan retribusi parkir ini dipisah jadi 2 tipe yakni, petugas parkir di zona gedung serta petugas parkir tepi badan jalur umum yang dilakukan oleh petugas. Sehingga untuk efektivias jika dilihat dari Perda Kota Denpasar No. 11 tahun 2005 Tentang Sistem Penyelenggaraan Parkir wilayah Kota Denpasar sudah berjalan cukup maksimal dengan pengenaan tarif yang telah ditentukan, dengan telah membayar parkir sudah seharusnya pengguna parkir mendapatkan hak untuk diawasi atau dijaga kendaraannya, maka dengan itu terkait tarif retribusi parkir dalam pengawasan, pengendalian, dan ketertiban perparkiran sudah diatur pada Perda No. 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Parkir. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Retribusi Parkir ABSTRACT This writing aims to describe and analyze more deeply by looking at the situation directly in the field, related to the implementation of the parking levy levy regulations in the Richeese Factory parking area on Jalan Kebo Iwa in Denpasar City, where its implementation will have an impact on consumers as users of the area and parking services. This research uses empirical research methods, which means empirical research is research conducted by examining legal regulations after which they will be combined with what is happening in the community, with the das sollen and das sein approaches based on data in the field (society). and approaches to legislation. In the implementation of this parking levy, it is separated into 2 types, namely, parking attendants in the building zone and parking attendants on the edge of the public lane which are carried out by officers. So for effectiveness when viewed from the Denpasar City Regulation No. 11 of 2005 concerning the Parking Management System for the Denpasar City area has been running quite optimally with the imposition of a predetermined rate, by paying for parking, parking users should have the right to be supervised or guarded by their vehicles, therefore related to parking retribution rates under supervision, control and parking order has been regulated in Perda no. 19 of 2011 concerning Parking Retribution. Keywords: Legal Protection, Consumers, Parking Retribution
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p1

Abstract

Tujuan daripada penelitian ini yaitu memahami tanggung jawab rumah sakit akibat kelalaian tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. Lebih lanjut penelitian ini memiliki tujuan memahami perlindungan hukum kepada hak pasien akibat kelalaian tenaga medis dalam pelayanan Kesehatan. Metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) digunakan dalam penelitian ini dengan melihat bentuk peraturan perundang-undangan dan menelah materi muatannya. Pertanggungjawaban hukum rumah sakit tercantum pada UU Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 46 mengenai Rumah Sakit, dimana bentuk tanggung jawabnya adalah mengganti kerugian kepada pasien yang telah dirugikan karena kelalaian oleh tenaga medis. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap hak pasien akibat kelalaian tenaga medis dalam pelayanan kesehatan yaitu berupa ganti rugi, baik itu ganti rugi materiil maupun ganti rugi immaterial. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Kelalaian Tenaga Medis. ABSTRACT The purpose of this research is to understand the responsibility of the hospital due to negligence of medical personnel in health services. Furthermore, this study intended to grasp the legal protection of patient rights due to negligence of medical personnel in health services. Anormative legal research (Statute Approach) was used as the method by looking at the form of legislation and examining its material's content. The hospital's legal responsibility has been regulated in concerning Hospitals Number 44 of 2009 Article 46 of Law, in which the form of responsibility is to compensate patients who have been harmed by negligence committed by medical personnel. Furthermore, legal protection for patient rights due to negligence of medical personnel in health services is in the form of compensation, both material compensation and immaterial compensation.
Tanggung Gugat Pembeli Akibat Wanprestasi Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Metode Cash On Delivery Ni Putu Sri Wulandari; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i11.p04

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk wanprestasi serta tanggung gugat pembeli akibat wanprestasi yang telah dilakukannya dalam perdagangan elektronik (transaksi e-commerce) melalui metode bayar di tempat (Cash on Delivery/COD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, mengkaji problema norma yang terjadi yaitu norma kosong dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Prosedur analisis pada penelitian ini yaitu dengan analisis yuridis kualitatif, dengan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan pembeli dalam transaksi e-commerce melalui metode COD berupa membatalkan sepihak dan menolak membayar pesanan kepada kurir yang menimbulkan tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan, yaiu prinsip yang berlaku apabila pembeli melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian baik atas perbuatan melanggar hukum maupun atas kelalaian pembeli (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata). Penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPerdata. Akibat hukum yang dapat dikenakan, yakni : Akun pembeli pada platform e-commerce akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun tersebut terblokir, pembatalan perjanjian yang terjadi akibat pembeli lalai dan wanprestasi batal demi hukum, pembeli wajib membayar biaya kerugian yang diderita oleh penjual (Pasal 1243 KUHPerdata), dan pembeli yang melakukan wanprestasi wajib menanggung biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR). Kata Kunci: Tanggung Gugat, Pembeli, Wanprestasi, Perdagangan Elektronik, Bayar di Tempat. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the form of default and the buyer's liability due to defaults that have been carried out in e-commerce transactions through the Cash on Delivery (COD). This study uses a normative legal research method, examines the problem of norms that occur namely vacuum of norms with a statute approach, a conceptual approach and an analytical approach. The analytical procedure in this study is qualitative juridical analysis, with the technique of tracing legal materials using document study techniques. The results show that the form of default by the buyer in e-commerce transactions through the COD method is in the form of unilaterally canceling and refusing to pay orders to the courier which creates liability based on fault, which is the principle that applies if the buyer commits an unlawful act and incurs a loss either for his or her actions violates the law or the buyer's negligence (Articles 1365 and 1366 of the Civil Code). The seller can claim compensation or cancel the purchase as regulated in Articles 1266, 1267 and 1517 of the Civil Code. The legal consequences that can be imposed are: The buyer's account on the e-commerce platform will be reported by the seller so that the account is blocked, the cancellation of the agreement that occurs due to the buyer's negligence and default is null and void, the buyer is obliged to pay the costs of the loss suffered by the seller (Article 1243 of the Civil Code ), and the buyer who defaults is obliged to bear the costs of the case if it is brought to court (Article 181 paragraph (1) HIR).
PEMENUHAN HAK PEKERJA ATAS KELEBIHAN WAKTU KERJA PADA SAYAN POINT RESTAURANT Ni Made Gina Anggreni; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.976 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p04

Abstract

Tujuan yang penulis ingin capai dalam jurnal ini adalah untuk mengkaji hak yang seharusnya diperoleh oleh pekerja yang melebihi batas waktu kerja dan mengkaji berbagai faktor yang menyebabkan sulitnya pemenuhan hak atas pekerja yang melebihi batas waktu kerja. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni melakukan pengamatan terhadap suatu peraturan perundang–undangan yang ada terhadap pelaksanaan suatu aturan dalam masyarakat. Hasil penelitian pada Sayan Point Restaurant menunjukkan bahwa beberapa ketentuan terkait pemenuhan hak pekerja atas kelebihan waktu kerja belum terpenuhi penggunaan perintah tertulis, pemberian makan saat lembur. Faktor penghambat terhadap pelaksanaan pembayaran upah lembur yang tidak diberikan serta pemberian makan saat lembur yang lebih dari 3 jam, pemilik restoran dan pekerja kurang mengetahui mengenai adanya pengaturan tersebut. The purpose of the author want to achieve in this journal is to examine the rights that should be obtained by workers who exceed the work time limit and examine various factors that make it difficult to fulfill the rights to workers who exceed the work time limit. This research journal uses an empirical method that is observing an existing legislation regarding the implementation of a rule in society. The results showed at Sayan Point Restaurant that several provisions related to the fulfillment of workers' rights to excess work time had not yet been met the use of written instructions, feeding on overtime. Obstacles to the implementation of payment of overtime wages that are not given as well as feeding overtime for more than 3 hours, restaurant owners and workers are less aware of the regulation.
TANGGUNG JAWAB PESERTA JAMINAN SOSIAL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN IURAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Yulistia Dewi; I Made Sarjana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.925 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Tanggung Jawab Peserta Jaminan Sosial Kesehatan yang tidak Melaksanakan Pembayaran Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tanggung jawab peserta jaminan sosial yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasaradalah peserta tersebut akan diberhentikan sementara dan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku serta upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar untuk mencegah terjadinya tunggakan pembayaran iuran oleh peserta dilakukan dengan beberapa upaya yaitu mengirimkan surat tagihan, mengirimkan layanan pesan singkat pengingat tagihan, melakukan pemberitahuan via telepon, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini penagihan iuran khususnyapeserta mandiri melalui Kepala Desa maupun Kepala Lingkungan, sosialisasi dan edukasi kepada Badan Peserta Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Denpasar.
KEDUDUKAN PEMBANTU RUMAH TANGGA SEBAGAI PEKERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Luh Putu Try Aryawati; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.999 KB)

Abstract

Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT) adalah salah satu pekerjaan yang jasanya banyak digunakan oleh masyarakat. Seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat kini kebutuhan akan PRT juga semakin meningkat. Meski jasanya sangat diperlukan sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur dan memberikan perlindungan terkait hak dan kewajiban serta hubungan hukum mengenai pekerjaan PRT dengan majikannya, sehingga menimbulkan suatu persoalan hukum apabila terjadi sengketa. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) belum bisa menjamin kedudukan dan perlindungan hukum bagi PRT. Merujuk pada permasalahan tentang PRT dan diskriminasi terhadap PRT pada UU Ketenagakerjaan, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Permenaker PPRT). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan pembuatan jurnal ini untuk memahami lebih dalam terkait kedudukan dan perlindungan hukum bagi PRT. Hasil yang diperoleh adalah UU Ketenagakerjaan tidak memberi jaminan akan kedudukan dan perlindungan hukum bagi PRT, serta Permenaker PPRT mempunyai beberapa kelemahan sehingga terdapat kekosongan hukum bagi PRT. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT, yaitu: Pembaharuan hukum, Advokasi, Paralegal dan Pembentukan Pusat-Pusat Pelayanan. Saran yang bisa saya berikan adalah agar segera bisa dibuatkan Peraturan Perundang-Undangan khusus bagi PRT. Kata Kunci: Pembantu rumah tangga, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum, Pekerja
BENTUK-BENTUK PRAKTIK OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Dio Christianta Sergio; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.617 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Bentuk-Bentuk Praktik Outsourcing Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan” tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penulisan ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah terdapat dua bentuk penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan di dalam perusahaan kepada perusahaan lainnya, yaitu pemborongan pekerjaan dimana perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui pemborongan pekerjaan,dan penyedia jasa dimana pengusaha yang memasok penyediaan tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja untuk melaksanakan pekerjaan di bawah perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja, disebut perusahaan penyedia jasa pekerja.
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan