Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Rokok Elektrik Yang Mengandung Zat Adiktif I Made Budi Pradnyana; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.475 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan industri rokok mengeluarkan rokok elektrik (e-cigaret). Penggunaan rokok elektrik harus dilengkapi dengan cairan yang disebut Liquid. Didalam kandungan liquid terdapat zat adiktif yang sangat berbahaya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan mengatur serta menegaskan bahaya dari zat adiktif bagi kesehatan. Namun mengenai rokok elektrik dan liquidnya tidak diatur dalam Peraturan tersebut, sehingga terdapat kekosongan norma yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka harus jelas apakah zat adiktif yang erkandung dalam rokok elektrik merupakan zat adiktif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dicantumkannya peringatan kesehatan pada rokok elektrik. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian ini yaitu zat adiktif yang terdapat dalam kandungan liquid rokok elektrik merupakan zat adiktif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 karena dapat menyebabkan adiksi atau ketergantungan serta membahayakan kesehatan dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat tidak dicantumkannya peringatan kesehatan pada rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku usaha selaku tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rokok Elektrik, Zat Adiktif. ABSTRACT The progress of technology make cigarette industry creates the e-cigarette. Liquid is the most important thing to use the e-cigarette. The liquid contains of dangerous additive essence. The Government Regulation of Republic Indonesia Number 109/2012 about Pacification Material Contains of Additive Essence Such as Tobacco for Health regulate and explain about the danger of additive essence for health. However about e-cigarette and liquid are not regulate in that regulation, it is make vacuum of norms and uncertainty of law. The government has to explain about the additive essence in the e-cigarette, the additive essence is additive essence in the Government Regulation Number 109/2012 or not and how is the entrepreneur responsibility toward the customer damage since e-cigarette without the health caution. In this journal using normative law research, literature researches such as research the literature. The result of this research is additive essence in the e-cigarette liquid is additive essence in Government Regulation Number 109/2012 since it can be make addiction or dependence, unhealthy, and the entrepreneur responsibility toward the customer damage since e-cigarette without health caution include the innocence of responsibility or presumption of liability. The presumption of liability is shifting burden of proof, it is mean every entrepreneur as the defendant always reputed have responsibility of all customer damage until the entrepreneur can proof that they are is not guilty. Keyword: Law Protection, E-Cigarette, Additive Essence.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu Ida Bagus Komang Hero Bhaskara; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaturan berkaitan dengan perubahan lirik dalam cover lagu berdasarkan hukum hak cipta, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran atas hak cipta lagu. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kajian produk hukum. Hasil studi menunjukan bahwa perubahan lirik dalam kegiatan cover lagu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, apabila seorang penyanyi melakukan kegiatan cover lagu tersebut kemudian merubah lirik ditambah lagi ada tujuan komersialisasi tanpa izin dari pencipta lagu, tapi apabila penyanyi yang bersangkutan telah memegang izin langsung dari pencipta karya maupun seseorang yang pemilik hak atas karya tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah pelanggaran hak cipta. Langkah hukum yang dapat diambil oleh pemilik hak atas ciptaanya tersebut diantaranya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu bisa berupa mendaftarkan karya ciptaannya dengan tujuan supaya mendapatkan perlindungan hukum atas karya yang dimilikinya, sedangkan upaya represif upaya yang dilakukan oleh pencipta atapun pemegang hak cipta untuk penyelesaian terhadap suatu pelanggaran karya cipta lagu yang bisa saja terjadi dikemudian hari, upaya represif bisa berupa jalur litigasi dan non litigasi. Kata Kunci: Perubahan Lirik, Cover Lagu, Upaya Hukum, Pelanggaran Hak Cipta ABSTRACT The purpose of writing this scientific paper is to find out the regulations relating to the lyric changes in song covers based on copyright law, as well as the legal remedies that can be taken by the creator or the copyright holder if there is a violation on the song's copyright. This scientific papers uses normative legal research method with a study approach to the study of legal products. The results of the study show that lyric changes in cover song activities can be categorized as copyright infringement, if a singer is doing the song cover activities then changes the lyrics plus there is a commercialization purpose without any permission from the songwriter, but if the singer has obtained direct permission from the creator of the the work or someone whose rights to the work cannot be classified as a copyright infringement. Legal remedy which can be taken by the copyright holder includes preventive and repressive measures. Preventive measures can be done by registering a work of his creation with the aim of obtaining legal protection for the work he owns, while repressive measures can be done by the creator or copyright holder to resolve a song copyright infringement that could occur in the future, reprensive effort includes litigation and non-litigation path. Key Words: Changes to lyrics, Cover Songs, Legal Remedies, Copyright Infringement
Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat: Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps Ni Made Tiara Pratiwi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengkaji norma hukum kasus pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat pada Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Dps dan perlindungan hukum hak-hak tergugat dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum melalui metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan, serta buku, jurnal dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan tidak lepas isu–isu hukum dari kasus pemutusan hubungan kerja sering di singkat dengan PHK, salah satu pemutusan hubungan kerja karena kesalah berat. Jika terjadi kesalahan berat dalam suatu perusahan kontek kesalahan dikatakan berat yang mengarah tindak pidana di tempat kerja si pekerja ketentuan pada Pasal 158 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kasus hukum diangkat pada putusan nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2019/PN-Dps, dari kasus tersebut bertujuan untuk mempelajari, memahami, mengetahui jalan penyelesaian hubungan industrial di pengadilan serta pendapat hakim dalam membuat norma hukum notabenenya yaitu putusan tersebut. Si pekerja yaitu AAEP sebagai tergugat sedangkan PT.Bank C sebagai pengugat dalam kasus, motif kesalahan berat yang dilakukan AAEP ini suatu tindakan pidana yaitu pemalsuan slip gaji untuk mencari pinjaman ke bank I, yang digunakan sebagai syarat di bank I. Namun ketentuan oleh hakim pada putusan menggunakan Pasal 161 yaitu PHK dengan perjanjian kerja bersama (PKB), tetapi Pasal 158 yang lebih tepat di gunakan hakim dalam putusan hubungan kerja, yang sudah di anulir putusan Mahkamah Konstotusi (MK) No. 012/PUU-I/2003. Kata Kunci: Kesalahan Berat, Pemutusan Hubungan Kerja, Kasus Hukum. ABSTRACT This research is written to examine the legal norms of termination of employment due to serious errors in Decision Number 8 / Pdt.Sus-Phi / 2019 / Pn-Dps and legal protection of the defendant's rights in Decision Number 8 / Pdt.Sus-PHI / 2019 / PN-Dps. This study uses normative methods by case approach and statute approach of major labour laws, as well as library research, and expert opinions. Based on the result of this research, it indicates that legal consideration of judges in issuing decision about workers/labours on the ground of major mistake are according to article 158 of Contituion of Republic Indonesia contained in Law Number 13 of 2003 concerning employment. From a law case of Decision Number 8/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn-Dps, it aims to determine the consideration and how the judge determining the decision on the evidence and legal consequences of verdict in that case. In this case, worker AAEP as defendant and PT. Bank C as plaintiff. AAEP did a criminal act such as faked a salary slip to look for a loan from Bank I. The results showed that the judge in determining the consideration of using chapter 161 in Termination of Employment along with Collective Labor Agreement, but article 158 of Constitution of Republic Indonesia contained in Law Number 13 of 2003 is more accurate to be used in Termination of Employment by the judge. Keywords: Serious Mistakes, Work Termination, Case Law.
PENGATURAN PENDIRIAN MINIMARKET BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 2009 Komang Angga Mahaputra; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, April 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.762 KB)

Abstract

Besarnya pertumbuhan pasar modern menyebabkan timbulnya persaingan antar sesama pasar modern maupun dengan pasar tradisional. Dengan keberadaan toko modern yang semakin menjamur tentu dapat merugikan pasar tradisional. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penataan pendirian Minimarket di Kota Denpasar serta pengaturan  jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah  Minimarket. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan terhadap pendirian minimarket di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Mengenai lokasi dan jarak pendirian minimarket diatur dalam beberapa pasal, namun terdapat konflik norma diantara kedua ketentuan tersebut. Untuk pengaturan jam kerja Toko Modern yang dalam hal ini adalah Minimarket tidak diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009. Sehingga diharapkan untuk merevisi kembali Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tersebut agar pengaturannya lebih jelas dan tegas.
Wanprestasi oleh Debitur dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Jasa Agung Dharma Sejahtera Akibat Virus Corona A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet sehingga terjadi wanprestasi dan langkah yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Agung Dharma Sejahtera dalam penyelesaian kredit macet di masa pandemi virus corona. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana penelitian hukum empiris yaitu melihat hukum dari gejala-gejala hukum yang dapat diamati dari kehidupan di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yang berakibat wanprestasi pada Koperasi Jasa Agung Dharma Sejahtera yaitu dari faktor internal Koperasi dan faktor eksternal yaitu keadaan perekonomian debitur di masa pandemi virus corona. Kemudian langkah penyelesaian wanprestasi yang di lakukan Koperasi Jasa Agung Dharma Sejahtera adalah dengan memberikan relaksasi kredit kepada debitur yang kreditnya macet. Relaksasi kredit yang diberikan koperasi jasa agung dharma sejahtera berupa Rescheduling, Restrukturisasi dan Reconditioning. Dan upaya dari pihak koperasi adalah memberikan rescheduling perjanjian kredit kepada pihak debitur bila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dalam perjanjian kredit. Kata Kunci: Koperasi, Kredit, Perjanjian ABSTRACT The purpose of this research is to find out the factors that cause bad loans so that defaults occur and the steps taken by the Jasa Agung Dharma Sejahtera Cooperative in resolving bad loans during the corona virus pandemic. This study uses a type of empirical legal research, where empirical legal research is looking at the law from legal symptoms that can be observed from life in society. The results of this study are the factors that cause bad loans that result in default at the Jasa Agung Dharma Sejahtera Cooperative, namely from the cooperative's internal factors and external factors, namely the economic condition of the debtor during the corona virus pandemic. Then, the steps to settle the default by the Jasa Agung Dharma Sejahtera Cooperative are to provide credit relaxation to debtors whose credit is bad. Credit relaxation provided by the Jasa Agung Dharma Prosperous Cooperative is in the form of rescheduling, restructuring and reconditioning. And the effort of the cooperative is to provide rescheduling of the credit agreement to the debtor if the debtor cannot fulfill his achievements in the credit agreement. Key Words: Cooperative, Credit, Agreement.
Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial Dalam Hukum Positif Indonesia Ivan Aswinabawa; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol di media sosial dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol di media sosial. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka serta mengkaji literatur–literatur dalam bidang hukum yang merupakan suatu metode penelitian hukum secara normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan hukum terkait penjualan minuman beralkohol di media sosial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 sebagaimana telah menjalani beberapa kali perubahan hingga diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya akibat hukum dari penjualan minuman beralkohol di media sosial yaitu penjual minuman beralkohol di media sosial dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Kata kunci: Penjualan, minuman beralkohol, melalui media sosial. ABSTRACT The purpose of this research is to know the regulations about selling alcoholic beverage through social media and to know the consequences of selling alcoholic beverage through social media. This research uses literature as well as reviews the literature in the legal field which is a method of normative legal research. The results of this research are the selling alcoholic beverage through media social are being regulated by Presidential Decree No. 74 of 2013, The Regulation of The Minister of Trade Number 20/M-DAG/PER/4/2014 that has gone through changes until The Regulation of The Minister of Trade of The Republic of Indonesia No. 8 of 2019 was made, The Regulation of National Food and Drug Agency No. 8 of 2020, The Act of Information and Electronic Transaction, also The Wetboek van Strafrecht (WvS), and the consequences of selling alcoholic beverage through social media are administrative sanctions and criminal sanctions on the seller of alcoholic beverage through social media. Keywords: Sales, alcoholic beverage, through social media.
Penerapan Force Majeure dalam Pemenuhan isi Kontrak Akibat Pandemi Covid-19 di Indonesia Desak Nyoman Dwi Indah Parwati; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p08

Abstract

This study aimed to analyze the application of force majeure related to the fulfillment of contract contents in contracts due to the covid-19 that occurred in Indonesia. Normative legal research was the method chosen in this study. The result of study indicated that has been performed display that with the issuance of Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 by some people as a legal basis for determining covid-19 as force majeure. Debtors are allowed to submit to creditors that the Pandemic Covid-19 has made debtor difficult for to fulfill the contents of the contract. However, not all debtors can use Covid-19 as an excuse for force majeure, only debtors who do not have a steady income and are proven directly to creditors who can use the Covid-19 excuse as force majeure and good faith is needed from the debtor. In addition, related to the impact of force majeure on the fulfillment of the contents of the contract in a contract being disrupted, the process of fulfilling the contents of the contract is delayed due to the covid-19 pandemi but does not make a contract void or can be canceled. Penelitaian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai penerapan force majeure terkait pemenuhan isi kontrak dalam kontrak akibat pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Penelitian hukum normative merupakan metode yang dipilih dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikeluarkannya kebijakan tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 oleh sebagian masyarakat dijadikan acuan dasar hukum penetapan covid-19 sebagai alasan force majeure. Debitur diperbolehkan mengajukan kepada kreditur bahwa adanya pandemi covid-19 menyebabkan debitur sulit untuk memenuhi isi kontrak. Namun tidak semua debitur bisa menggunakan covid-19 sebagai alasan force majeure, hanya debitur yang tidak memiliki penghasilan tetap saja dan dibuktikan langsung kepada kreditur yang bisa menggunakan alasan covid-19 sebagai force majeure serta diperlukan adanya itikad baik dari debitur. Selain itu terkait dengan dampak force majeure terhadap pemenuhan isi kontrak dalam suatu kontrak menjadi terganggu, proses pemenuhan isi kontrak menjadi tertunda akibat pandemi covid-19 namun tidak menjadikan suatu kontrak menjadi batal atau dapat dibatalkan.
Perlindungan Karya Cipta Fotografi dalam Perspektif Internasional dan Nasional Cokorda Istri Ilma Sisilia sari; I Made Sarjana; A.A Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p06

Abstract

Indonesia regulates Intellectual Property Rights (IPR), the purpose of which is to protect a person's thoughts or ideas resulting from a person's intellectual abilities and must be protected. Photography works of art are certainly protected in Indonesia, namely in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, the regulation regarding photographic artwork in UUHC can be said to focus more on portrait art. This study discusses the legal protection of photographic copyrights and the resolution of disputes over photographic copyrights. The purpose of this study is to examine the legal protection of photographic works of art based on UUHC. The type of research in this research is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The results of this study explain that according to the TRIPs Agreement there are 2 categories related to Property Rights, namely Copyright and Industrial Property Rights. Copyright is an exclusive right that is born automatically after a work appears in its original form, the right is in accordance with the provisions of Article 1 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. If there is a violation of a copyrighted work, then the party who infringes the copyright will certainly have harmed the moral rights and economic rights of the creator. The results of the research conducted show that legal protection against copyright infringement can be in the form of preventive protection and repressive protection, as well as in resolving disputes related to photographic copyright infringement through litigation and non-litigation. Indonesia mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang tujuannya adalah untuk melindungi pemikiran atau gagasan seseorang yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang dan harus dilindungi. Karya seni fotografi tentunya dilindungi di Indonesia yaitu di pada Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun pengaturan terkait karya seni fotografi di dalam UUHC dapat dikatakan lebih memfokuskan pada karya seni potret. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum karya cipta fotografi serta penyeleseaian sengketa terhadap hak cipta fotografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya seni fotografi berdasarkan UUHC. Jenis penelitian dalam penenelitian ini yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menjelaskan bhawa sesuai dengan TRIPs Agreement terdapat 2 kategori terkait Hak Kekayaan yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang lahir secara otomatis setelah suatu karya muncul dalam bentuk aslinya hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta maka pihak yang melanggar hak cipta tentunya telah merugikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif, serta dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta fotografi dapat melalui litigasi dan non lititgasi.
MENGUJI ASAS DROIT DE SUITE DALAM JAMINAN FIDUSIA I Made Sarjana; Desak Putu Dewi Kasih; I Gusti Ayu Kartika
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 3 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.215 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p01

Abstract

The principle of droit de suite is one of the most important principles in the law of guarantee,especially in fiduciary security. The principle implies that the rights of the creditor as therecipient of the fiduciary objects continue to follow the object of guarantee, wherever theobject is, to guarantee the repayment of the debts of the debitor. The rights which are ownedby the creditor as the recipient of fiduciary security in the principle seem to be absolute, butin fact if it is related to de practice, the principle of droit de suite has certain limitations.The limitations of this principle is whon it is faced with higher interest, the individual rightsowned by the recipient of fiduciary must succumb, as in the case of illegal logging, whichonce was decided to test the Forestry Law by the Constitutional Court (Case DecisionNumber 012/PUU-III/2005). Although the State can perform fiduciary deprivation of theobject which is used for committing illegal logging, but from the aspect of material criminallaw, it cannot be done immediately to destroy the object of guarantee, since object of thefiduciary collateral, is not considered a dangerous thing. Whereas, from the legal aspects ofcriminal procedure, if the case has been decided, then there is a duty of the State to returnthe object of fiduciary to those who own it.From the aspect of civil law, the creditor as recipient of fiduciary who feel harmed as aresult of illegal logging practices may have standing to sue for damages under Article 1365of Burgerljik Wetboek. The provision is used, because the act of illegal logging is an actagainst the law and there are losses caused to the recipient of fiduciary.
Perjanjian Jual Beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Tanpa Kendaraan Pada Aplikasi Facebook Tyas Yuniawati Suroto; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p13

Abstract

This study aims to analyze the validity of the Motor Vehicle Owner's Book sale and purchase agreement on the Facebook application in relation to the principle of freedom of contract and to analyze the legal consequences of the Motor Vehicle Owner's Book sale and purchase agreement on the Facebook application which is expected to be a benchmark for how it should be regulated regarding selling and buy this Motor Vehicle Owner's Book in the future. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are sources of primary legal materials, sources of secondary legal materials and sources of tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is an argumentative technique and descriptive analysis technique. The results of the research show that the sale and purchase agreement for a Motor Vehicle Owner's Book without a vehicle is a valid agreement as long as the agreement meets the legal requirements of an agreement set out in Article 1320 of the Civil Code. The legal consequence of this agreement is that it can be canceled if it does not meet the subjective requirements and is null and void if the objective conditions are not met. In the BPKB sale and purchase agreement without a vehicle, it is clear that if the objective conditions are not met, then the agreement is null and void or the existence of the agreement is deemed not to exist from the start. Studi ini bertujuan ini untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pada aplikasi Facebook dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak serta menganalisis akibat hukum dari adanya perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor pada aplikasi Facebook yang diharapkan akan menjadi tolak ukur mengenai bagaimana seharusnya diatur mengenai jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ini di masa mendatang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik argumentative serta teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perjanjian jual beli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor tanpa disertai kendaraan merupakan perjanjian yang sah sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari adanya perjanjian ini yaitu dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan batal demi hukum apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi. Dalam perjanjian jual beli BPKB tanpa kendaraan sudah jelas apabila syarat obyektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau keberadaan perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak ada.
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Gede Kresna Dalem Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Sri Putri Mada Siltia Ughude Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan