Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN PENILAIAN UNSUR KEBARUAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 583K/Pdt.Sus-HKI/2021 Kadek Regita Cahyanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum desain industri di Indonesia dan mengkaji putusan nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan penilaian unsur kebaruan desain industri. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum atas Desain Industri di Indonesia menerapkan sistem konstitutif dengan sistem pendaftaran menganut First To File System, namun berdasarkan UU Desain Industri, pada sistem pendaftaran Desain Industri pemeriksaan substantif hanya dijalankan apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Desain Industri. Kedua berdasarkan analisis Putusan Nomor 583K/Pdt.Sus-HKI 2021 dibatalkannya kemasan Desain Industri milik Tergugat karena tidak terpenuhinya unsur kebaruan yang diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri, sebab kemasan tersebut telah ada pengungkapan oleh Penggugat dan telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan permohonan atau disebut dengan “publicly known design”. Sedangkan perbedaan hasil putusan pada peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi karena kekeliruan atau ketidakpastian hukum mengenai tolak ukur desain industri dikatakan baru dan tidak dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri mengenai pengertian dari frasa “tidak sama”, sehingga penafsiran unsur kebaruan sering kali diserahkan kepada hakim untuk memberikan Putusan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Unsur Kebaruan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of industrial designs in Indonesia and examine the decision number 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 in providing legal protection based on an assessment of the novelty of industrial designs. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The results of the study show that the Legal Protection of Industrial Designs in Indonesia implements a constitutive system with a registration system adhering to the First To File System, but based on the Industrial Design Law, substantive examination of the Industrial Design registration system is only carried out if there are objections to an application for an Industrial Design. Second, based on the analysis of Decision Number 583K/Pdt.Sus-HKI 2021, the Industrial Design packaging belonging to the Defendant was canceled due to the non-fulfillment of the novelty element stipulated in Article 2 of the Industrial Design Law, because the packaging had been disclosed by the Plaintiff and was publicly known before the date of receipt of the application or called "publicly known design". Meanwhile, differences in the results of decisions at first instance court and cassation level due to confusion or legal uncertainty regarding industrial design benchmarks are said to be new and are not explained further in Article 2 Paragraph (2) of the Industrial Design Law regarding the meaning of the phrase "not the same", so that the interpretation of elements the novelty is often left up to the judge to render a Verdict. Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Novelty Elements.
Keabsahan Sertifikasi Transaksi Secara Cyber Notary Sebagai Akta Autentik yang Dikeluarkan Notaris Made Ary Suta; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p11

Abstract

This study has the aim of analyzing and reviewing the authority of a notary in carrying out the concept of cyber notary related to the validity of a deed. This research uses a normative legal research due to conceptually there is a misalignment of norms in Article 16 paragraph (1) letter m and Article 15 paragraph (3) UUJN. Therefore, this research using statutory and conceptual approach. The results obtained after discussing the problems in this study shows that the authority of a notary in carrying out cyber notary concept can be said to be the same as notary authority in legalizing, besides, that it turns out and has been implemented in making the GMS of a Limited Liability Company. Regarding to the validity of authentic deeds made in a cyber notary method, it is known that the concept is only possible for the making of Relaas Deeds such as the GMS Deed and cannot be applied in the Partij Deed which involves the appellants to reach an agreement in the authentic deed because it is limited by Article 16 paragraph (1) letter (m) UUJN Penelitian ini mempunyai tujuan yakni menganalisis dan mengkaji wewenang notaris dalam menjalankan konsep cyber notary terkait keabsahan suatu akta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan secara konsep terdapat adanya ketidak selarasan norma dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Maka dari itu, untuk mengkaji hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang diperoleh setelah membahas permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam menjalankan cyber notary dapat dikatakan sama dengan kewenangannya dalam melakukan legalisasi, selain itu ternyata kewenangan ini telah dan sudah diimplementasikan dalam pembuatan Akta RUPS Perseroan Terbatas. Kemudian berkaitan dengan keabsahan akta autentik yang dibuat secara cyber notary, diketahui bahwa konsep tersebut hanya dimungkinkan untuk pembuatan Akta Relaas seperti Akta RUPS dan tidak atau belum dapat diterapkan dalam Akta Partij yang melibatkan para penghadap untuk mencapai kesepakatan dalam akta otentik karena dibatasi oleh aturan hukum Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN.
AKIBAT HUKUM SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK MEMBERI NOTIFIKASI TERTULIS MENGENAI KEBERADAANNYA KEPADA MITRA KERJANYA I Dewa Made Daghanam Prabu; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah akibat hukum yang akan timbul apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya sanksi yang timbul akibat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya. Namun, akibat hukum lain yang ditimbulkan apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya adalah tidak adanya legal standing bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk bergabung ke dalam perjanjian kerja bersama yang telah ada, serta serikat pekerja/serikat buruh tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan mitra kerjanya. Dengan kata lain, serikat pekerja/serikat buruh dengan mitra kerjanya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemberitahuan Tertulis, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ketenagakerjaan. ABSTRACT This study aims to examine the legal consequences that will arise if the trade union / trade union does not provide written notification of its existence to its partners. This research is a research with normative legal methods that use a statutory approach and a conceptual approach. This research shows that there are no sanctions arising from trade unions that do not provide written notification of their whereabouts to their partners. However, another legal consequence that arises if the trade union / trade union does not give written notification of its existence to its partners is that there is no legal standing for the trade union / trade union to join the existing collective labor agreement, and the trade union / trade union does not have the legal force to submit a request in writing to negotiate a collective labor agreement with its partners. In other words, a trade union/trade union with its partners has no direct legal relationship. Key Words: Legal Effect, Written Notice, Trade Union, Employment.
KONSEKUENSI HUKUM PENIMBUNAN MASKER DAN TABUNG OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19 Reyno Iksan Derizky; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this article is to find out and analyze the legal provisions and instruments for mask and oxygen tube stockpiling actions during the pandemic COVID-19 as well as finding out the legal sanctions or accountability for mask and oxygen tube stockpiling actions during the pandemic COVID-19. This article uses normative legal research that uses statutory and comparative approach. Based on the results of the analysis, it is known that legal provisions and instruments for mask and oxygen tube stockpiling actions during the pandemic COVID-19 are contained in Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 4 and 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, and Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. If a business actor is found to have committed an act of stockpiling mask and oxygen tube during pandemic COVID-19, the business actor may be subjected to administrative and criminal sanctions as regulated in Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keywords: Stockpiling, Trade Competition, Monopoly
Harmonization of Import Duty in the Form of Security Measures for Textile Products Jay Maulana; I Made Sarjana; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p02

Abstract

This article aims to determine the principles and regulations of international trade and to analyze the regulation for imposing security measures on imports of fabric products. The method used in this study is a normative juridical legal research type, with a statutory approach or statute approach to analyze legal issues. This research finds that the principle of International Trade adopted by the Indonesian state/Government is essentially aimed at protecting domestic products to maintain a healthy trade climate. International Trade is regulated by General Agreement on Tariffs and Trade, General Agreement on Trade in Services, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Dispute Resolution of the World Trade Organization. Furthermore, in regards to the imposition of security measures on the import of fabric products in Indonesia, it is regulated in the Minister of Finance Regulations and its amendments. However, the Ministerial Regulation felt to be contradictory to the Minister of Trade’s Regulation. So, it is considered less effective because it will only burden local entrepreneurs/companies who need material products from abroad, on one hand the volume of imports has been limited and on the other hand there is an additional imposition of import duty as a result of security measures.
PENEGAKAN HAK PEKERJA HARIAN LEPAS (DAILY WORKER) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Intan Khofifah Yulinar; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to analyze the rights of casual daily workers in positive legal rules in Indonesia accompanied by the responsibilities of employers when these rights are not fulfilled. This research uses normative research methods with a descriptive approach. The results obtained from this study are the rights of freelance daily workers regulated in the labor law, the Ciptaker Law and its derivative rules, namely minister law number 100 and government law number 35 which in essence the rights of freelance daily workers are wages and health insurance. Employers who have obligations in terms of wages to employees when they do not fulfill their obligations in terms of wages to workers will be subject to administrative sanctions based on the results of labor inspectors. The drawback is that there is still no enforcement to employers when they do not fulfill workers' rights in terms of health insurance as stipulated in government law number 35.
UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN DENGAN MENUNDA KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Ida Bagus Gede Dwi Wedagama; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama adalah untuk menjabarkan bagaimana upaya yang dilakukan agar dapat mencegah kepailitan dengan cara menunda kewajiban pembayaran hutang. Metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan berupa buku buku hukum adalah metode penelitian yang dipakai untuk mendukung penelitian ini. Hasil penelitian bahwa kepailitan dapat dicegah dengan menunda pembayaran kewajiban dengan memberi kesempatan kepada debitor agar melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur utang yang meliputi pembayaran keseluruhan ataupun sebagian dari utang tersebut. Apabila perihal tadi bisa dilaksanakan sesuai prosedur, maka pada akhirnya nanti perusahaan debitor bisa mencegah kepailitan dengan memenuhi kewajibannya serta meneruskan usahanya. Selanjutnya debitor dapat menganjurkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Perdamaian adalah unsur terpenting terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karena itu esensial bagi pihak pertama untuk memahami ketetapan-ketetapan yang mendasari pengajuan tersebut. Kata Kunci : Kepailitan, Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan. Abstract This study aims to describe how efforts are made to prevent bankruptcy by delaying payment obligations. The normative juridical method and the approach to legislation in the form of legal books are the methods research that used in this research. Bankruptcy can get their opportunity by delaying debt payments by giving the debtor the opportunity to restructure is the result of this research. More specifically, this restructuring aims to improve the debt structure which includes all or part of the debt. If it can be implemented properly, then in the end the company's debtors can prevent bankruptcy by fulfilling their obligations and carrying out procedures. Furthermore, the debtor can offer a settlement to the creditor. Reconciliation is of paramount importance to delays in payment of debt obligations, therefore it is essential for the debtor to understand the provisions of the petitioner. Keywords : Bankruptcy, Debt Payment Obligation, Application.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK Weka Adreana Septia Putri; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, berbagai kemudahan dapat dirasakan secara nyata oleh manusia. Perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tersebut juga berdampak pada dunia perdagangan, kegiatan jual-beli kini dapat dilakukan kapanpun secara online. Agar kegiatan perdagangan secara elektronik ini dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan data pribadi dari konsumen. Data pribadi yang dibutuhkan termasuk nama lengkap, alamat rumah, hingga nomor telepon. Data pribadi milik konsumen tersebut dapat beresiko bocor dan digunakan untuk berbuat kejahatan. Padahal sejatinya perlindungan data pribadi menjadi suatu hak asasi yang bersifat mutlak. Penelitian ini ditulis untuk membahas dan memperdalam pengetahuan terkait perlindungan hukum pada konsumen atas terjadinya kebocoran data pribadi pada suatu perdagangan online. Termasuk pada upaya-upaya korban kebocoran data pribadi dalam menuntut haknya. Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasannya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi telah diatur pada UU No. 27 Tahun 2022. As age progresses, the ease of life can become apparent to humans. Developments in these aspects of human life have also affected the commercial world, so commercial trading can now take place online at any time. For this electronic trade to run smoothly, personal information from consumers is needed. The necessary personal data includes a full name, home address, a phone number. The consumer's personal information could be at risk of being leaked and used for crimes. When genuine personal data protection becomes an absolute human right. This study aims to discuss and deepen the knowledge related to legal protection against consumers for personal data leaks in online trade. Including attempts at victims of leaking personal data in demanding his rights. The research method used is a normative-research method with a comparative and constitutional approach. Research shows that legal certainty in the protection of personal data was governed under statute 27 of 2022.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PERBUATAN MODIFIKASI APLIKASI BERBAYAR YANG MENIMBULKAN KERUGIAN Patricia Karin Purba; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi berbayar berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta serta akibat hukum terhadap perbuatan modifikasi aplikasi berbayar yang menimbulkan kerugian. Dengan mengetahui tujuan dari penelitian ini lalu digunakan metode penelitian normative sebagai acuan dalam membahas permasalah terkait hak cipta berdasarkan pada suatu pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan terhadap perundang – undangan yang berlaku dan tidak multitafsir sesuai dengan bidang hukum yang ditangani yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun hasil daripada penelitian ini terkait dengan program computer dalam hal aplikasi berbayar termasuk kedalam karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang dengan melarang tegas pihak lain untuk memodifikasi aplikasi berbayar tanpa izin dari pencipta. Tindakan modifikasi aplikasi berbayar juga termasuk ke dalam pembajakan karya cipta dan pelanggaran terhadap sarana kontrol teknologi kecuali untuk kepentingan negara. Akibat hukum terhadap Tindakan modifikasi aplikasi berbayar dapat dikenakan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan dalam undang-undang, bagi pihak pencipta yang hak ekonominya merasa dirugikan dapat pula melayangkan gugatannya ke pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri.
Limitation of Technical Error in Government Regulations Towards E-Commerce Trade Regarding Validity Electronic Contracts Putu Tissya Poppy Aristiani; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 1 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i01.p06

Abstract

This study is aimed to investigate the multiple interpretations form boundaries that appears from the understanding of the phrase “technical error” in Government Regulation related to tradethrough e-commerce on the electronic contract’s legitimacy and to inspect the legal protection towards business owners, system makers, and recipients of goods/services. This study utilized a normative juridical mechanism with a statutory and analytical approach. The results demonstrate that the technical error phrase in Article 57 paragraph (2) of Government Regulation No. 80 of 2019 composed the implication of default, subsequent in the electronic contract being null and void. Article 6 of Law No. 8 of 1999 includes legal protection availability towards business owners in such scheme of self-defense guarantees for when a dispute arises with consumers who had bad intentions. Article 40 of Law No. 28 of 2014 explained in detail that computer programs were one of the protected copyrighted works and it was an act of legal protection towards the makers of the systems. Towards the justice guarantees in relation to the recivied quality, legal protection towards goods/services’ recipients is confined in Article 46 of Law No. 8 of 1999.
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Gede Kresna Dalem Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Sri Putri Mada Siltia Ughude Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan