Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENGATURAN PESAWAT UDARA SEBAGAI OBYEK JAMINAN KREDIT I Nyoman Ganang Bayu Weda; I Made Sarjana; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.24 KB)

Abstract

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan memberikan dampak pada pembebanan jaminan, dikarenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan pesawat udara (norma kosong), sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, oleh karena itu timbul perbedaan penafsiran tentang lembaga jaminan yang mana digunakan dalam pembebanan jaminan suatu pesawat udara. Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara di Indonesia dan bagaimanakah sistem pendaftaran pemberian jaminan kebendaan terhadap pesawat udara sebagai jaminan kredit ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaturan pembebanan jaminan kebendaan terhadap pesawat udara tidak diatur secara jelas. Jaminan Hipotek merupakan lembaga yang paling relevan untuk pesawat udara dikarenakan pesawat udara memiliki bobot ukuran yang lebih dari 20 m3 dan harus memiliki tanda pendaftaran (Pasal 24 UU Penerbangan) yang menjadikannya benda tidak bergerak sebagaimana halnya kapal laut (Pasal 314 KUH Dagang) serta diperkuat dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris ditegaskan bahwa Notaris memiliki kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang. Pendaftaran jaminan sebagai pemenuhan asas publisitas untuk melindungi pihak ketiga dari kemungkingan yang merugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1179 KUH Perdata. Kata Kunci : Pembebanan jaminan, pesawat udara, kredit
KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DENGAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma; I Made Sarjana; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.503 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahantransaksi secara elektronik (e-Commerce) yang di atur dalam Undang-undangNomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KitabUndang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata). Dalam penulisan skripsi inipenulis menggunakan metode penelitian normatif, menggunakan pendekatanfakta dan pendekatan perundang-undangan.Kesimpulan dari penulisan skripsiini, Keabsahan jual beli secara elektronik(e-commerce) dengan menggunakankartu kredit dapat menerapkan KUHPerdata sebagai dasar diakui keabsahannyadimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdatayaitu: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yanghalal.Perjanjian jual beli secara online tidak terlepas dari konsep perjanjiansecara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yangmenegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orangatau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MEBEL DAN PATUNG KAYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 PADA PERUSAHAN SUNARTA WOOD CARVER I Wayan Jeffry Arya Putra; I Made Sarjana; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.329 KB)

Abstract

Pelanggaran hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sangat sering terjadi didunia kerja, perusahaan hanya mementingkan keuntungan dibandingkan keselamatan dan kesehatan pekerja, perusahaan sering kali tidak menyediakan alat-alat keselamatan dan keamanan di tempat kerja, sehingga kecelakaan kerja sering terjadi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak bagi pekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaanterhadap pekerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang melihat hukum secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Perusahaan Sunarta Wood Carver terhadap para pekerjanya adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan tidak menyediakan alat-alat pelindung diri di tempat kerja dan perusahaan tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam jaminan social tenaga kerja.
PENGATURAN PEMBERIAN PESANGON BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI PHK PADA MASA PANDEMI COVID -19 Patricia Mara'Ayni Neysa; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.779 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i11.p09

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja pada masa darurat kesehatan sebagai bentuk force majure dan untuk mengetahui pengaturan mengenai kewajiban perusahaan membayar pesangon bagi pekerja yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum serta metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan PHK pada masa darurat kesehatan sebagai bentuk force majure dapat dilakukan oleh pengusaha atas pertimbangan perusahaan yang terancam tutup akibat pandemi covid-19 yang termasuk force majeure temporer. Ketentuan tersebut diatur pada pasal 151A huruf g dan pasal 154A huruf d Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal pengaturan kewajiban perusahaan membayar pesangon bagi pekerja yang di PHK pada masa pandemi Covid–19 di Indonesia diatur dalam Pasal 153 ayat (1) sampai dengan Pasal 153 ayat (3) UUK sebagaiamana diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 153 ayat (1) sampai dengan Pasal 153 ayat (2). The purpose of this study is to understand the arrangements regarding termination of employment during health emergencies as a form of force majure and to find out the arrangements regarding the company's obligation to pay severance pay for workers who are terminated during the Covid-19 Pandemic in Indonesia. used in this research is a type of normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts as well as descriptive qualitative data analysis methods. The results show that layoffs during a health emergency as a form of force majure can be carried out by employers on the consideration of companies that are threatened with closure due to the Covid-19 pandemic, which is a temporary force majeure. This provision is regulated in article 151A letter g and article 154A letter d of the Job Creation Law. In regulating the company's obligation to pay severance pay for workers laid off during the Covid-19 pandemic in Indonesia, it is regulated in Article 153 paragraph (1) to Article 153 paragraph (3) of the UUK as amended in the Job Creation Law in article 153 paragraph (1) up to Article 153 paragraph (2).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT PEMBAJAKAN FILM PADA SITUS ONLINE Ni Made Rian Ayu Sumardani; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.266 KB)

Abstract

Akses internet memberikan kemudahan untuk mengakses apapun yang ingin dicari. Internet memberikan dampak positif juga memberikan dampak negative seperti pembajakan di situs online. Pembajakan tersebut melanggar hak pencipta khususnya pencipta karya sinematografi. Pembajakan tersebut merugikan pencipta dikarenakan karyanya didistribusikan tanpa seizin pencipta untuk meraup keuntungan, apalagi pembuatan sinematografi mengeluarkan banyak dana. Permasalahan dari tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta karya sinematografi pada pembajakan di situs online dan upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi pencipta karya sinematografi apabila terjadi pembajakan di situs online. Metode penulisan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan Perundang-undangan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum yang di berikan pencipta karya sinematografi serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi si pencipta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan mengenai karya sinematografi terdapat dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9 mengenai hak ekslusif dimana hak eksklusif yang didapatkan pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral, pasal 113 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai sanksi pembajakan. Serta diatur juga pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 32 mengenai sanksi yang dikenakan pelaku apabila merekan serta mendistribusikan hasil rekamannya. Pemerintah juga melakukan upaya dengan memblokir domain pembajakan situs online serta membentuk satgas Penanganan Pengaduan Pembajakan Produk Ekonomi Kreatif. Dengan semakin maraknya pembajakan berupa situs online maka diperlukan peraturan khusus untuk melindungi pencipta karya sinematografi pada pembajakan situs online. Kata Kunci: Karya Sinematografi, perlindungan hukum, situs online, pembajakan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KELALAIAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI DENPASAR UTARA Richard Revel Wijaya Theda; I Made Sarjana; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.867 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p09

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan usaha jasa laundry, pelaku usaha terkadang melakukan kesalahan yang merugikan konsumen. Hukuman atau sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha hanya sebatas sanksi sosial dan sangat tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Kebanyakan dari konsumen pengguna jasa laundry yang menjadi korban dari kelalaian pelaku usaha laundry tersebut hanya mengikhlaskan begitu saja dan mencari lagi jasa laundry yang lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen, dibutuhkan berbagai aspek hukum agar dapat dilindungi dengan adil. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi keilmuan terkait teori ilmu hukum , serta untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa laundry. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaku usaha jasa laundry di Denpasar Utara telah bertanggung jawab dalam hal terdapat kerugian yang diderita oleh konsumen yang menggunakan usaha tersebut, sehingga telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip tanggung jawab yang umumnya diterapkan dalam usaha jasa laundry yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan serta prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Selain itu, tidak terdapat kendala yang signifikan dalamppenyelesaian ganti rugi antara pelaku usaha laundry dan konsumen, walaupun masih terdapat konsumen yang belum puas karena tidak memahami hak-hak konsumen secara jelas. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab, Usaha Laundry
PERLINDUNGAN JAMINAN KESEHATAN TERHADAP TENAGA KERJA KONTRAK PADA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR Ni Made Srinitha Themaswari; I Made Sarjana; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.658 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Perlindungan Jaminan Kesehatan Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar serta untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan terhadap tenaga kerja kontrak pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan tenaga kerja kontrak yang terikat perjanjian kerja waktu tertentu pada Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar adalah perlindungan ekonomis saja berupa gaji yang sesuai dengan ketentuan minimum atau sesuai Upah Minimun Regional (UMR), sedangkan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan perlindungan dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja belum di dapat oleh tenaga kerja kontrak.
PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA (FRANCHISE) KUCH2HOTAHU DI DENPASAR Gusti Ayu Mirah Handayani; I Made Sarjana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.963 KB)

Abstract

Judul dari penulisan ini adalah Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (Franchise) Kuch2hotahu di Denpasar. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba Kuch2hotahu di Denpasar masih ada pelaksanaan yang kurang dilaksanakan dengan baik oleh pihak penerima waralaba, yaitu masih terdapat penerima waralaba yang menjual produk selain dari produk warlaba Kuch2hotahu di Denpasar. Dengan dilakukannya suatu wanprestasi oleh penerima waralaba, maka dapat menyebabkan terjadinya pemutusan secara sepihak oleh pemberi waralaba. Disarankan kepada pihak penerima waralaba untuk untuk mengikuti dan menjalankan usaha waralaba sesuai dengan perjanjian yang telah diepakati untuk menghindari terjadinya pemutusan sepihak oleh pemberi waralaba.
EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO I Gede Made Gandhi Dwinata; I Made Sarjana; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.942 KB)

Abstract

Eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setelah dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Kegiatan pemberdayaaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama pelaku usaha dipedesaan. Pengaturan LPD dengan peraturan daerah provinsi Bali segera dirubah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan lembaga keuangan mikro yang mengatur dengan hukum adat. Tujuan dari penulisan ini, untuk mengetahui eksistensi yang berdasarkan hukum adat dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa LPD. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian hukum normatif denganmenganalisa dari ketentuan peraturan perundang – undangan. Kegiatan ekonomi LPD setelah diberlakukannya UU LKM dalam bentuk pelayanan untuk kepentingan keagamaan atau adat istiadat dan memanfaatkan rasa kebersamaan untuk membangun tanggung jawab berdasarkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.
PENGATURAN SANKSI TERHADAPCORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERSEROAN TERBATAS Putu Dinanda Prajna Putri; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.368 KB)

Abstract

Dalam pengaturan mengenai CSR tidak terlepas dari suatu konsep yaitu Konsep CSR adalah suatu kegiatan untuk perusahaan secara cuma-cuma atas usahanyaCSR . Dapat diambil suatu permasalahan “Pengenaan Sanksi Dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility”. Tujuannya agar mengetahui tidak sinkronisasinya pengaturan sanksi terhadap CSR. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative. Terjadi tidak sinkronisasinya norma mengenai pengaturan sanksi mengenai CSR dalam Pasal 74 UUPT dengan PP 47/2012 .Konsekuensi logis dari pengaturan sanksi mengenai CSRdalam UUPT ialah penjabaran atau perincian jenis serta teknis pengenaan sanksi dalam PP47/2012 atau dalam Peraturan Daerah (Perda) sebagai Peraturan Pelaksana dari Pasal 74 UUPT. Kata Kunci :Pengaturan Sanksi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perseroan Terbatas
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan