Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 13   14   15   16   17 
RUANG LINGKUP HAK KONSUMEN PADA ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PEMBERLAKUAN PERJANJIAN BAKU Ade Septyana; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p11

Abstract

Maksud dari penyusunan artikel ialah untuk mengetahui dan mengidentifikasi akibat hukum perjanjian baku terhadap konsumen yang disusun oleh pelaku usaha dan hak-hak konsumen terhadap perjanjian baku pada hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini ditulis dengan pengaplikasian metode hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang yang berlaku serta pendekatan persoalan yang terjadi. Selanjutnya terdapat hasil dalam penelitian ini yaitu pelaku usaha dalam dunia bisnis yang menerapkan perjanjian baku kepada konsumen sering terjadi penyimpangan terhadap hak-hak konsumen karena isi dari perjanjian tersebut tidak jarang merugikan konsumen, hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menyimpang dari salah satu prinsip yang digunakan pada hukum perjanjian di Indonesia yaitu asas kebebasan berkontrak. Apabila konsumen telah sepakat dalam perjanjian yang diberikan maka akan melahirkan akibat hukum serta wajib memenuhi hak dan kewajiban bagi mereka yang mengadakan suatu perjanjian. ABSTRACT The purpose of the preparation of the article is to find out and identify the legal consequences of standard agreements on consumers drawn up by business actors and consumer rights to standard agreements in connection to the concept of freedom of contract. The writing of this research uses the normative legal method and by using the approach of the applicable laws, regulations and the approach to the problems that occur. Furthermore, there are results in this study that business actors in the business world who apply standard agreements to consumers often occur deviations from consumer rights because the contents of the agreement often harm consumers, that can be seen in Article 18 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and deviating from one of the principles used in contract law in Indonesia, namely the principle of freedom of contract. If the consumer has agreed in the agreement given, it will give birth to legal consequences and are obliged to fulfill the rights and obligations of those who enter into an agreement.
PERLINDUNGAN HUKUM AGEN PERJALANAN WISATA KETIKA MASKAPAI PENERBANGAN MENGALAMI PAILIT Jasmine Sahira Kusnadi; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p02

Abstract

Penulisan ini untuk memahami hukum yang mengatur kepailitan pada maskapai penerbangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap agen perjalanan wisata ketika maskapai penerbangan mengalami pailit. Metode yang dipergunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu kepada UU Kepailitan dan KUHPerdata. Hasil dari studi ini menemukan bahwa belum ada peraturan hukum yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum agen perjalanan wisata. Sehingga, langkah yang dapat dilakukan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu dengan mempertegas dan merincikan dengan jelas isi dari perjanjian yang dibentuk sebelumnya oleh kedua pihak serta mencantumkan sanksi di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan, perlindungan hukum represif yaitu agen perjalanan wisata menuntut adanya ganti rugi dan meminta untuk diperlakukan sebagai kreditor konkuren untuk menerima hak pelunasannya dari pembagian boedel pailit secara bersama-sama dengan kreditur lain, dengan perhitungan besarnya piutang. ABSTRACT This artcile is to provide an understanding of legal protection for travel agents when an airline is declared bankrupt. The method used is a normative legal research method with a statutory approach that refers to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and the Civil Code. The results of this study found that there is no clear and firm legal regulation regarding the legal protection of travel agents. Thus, legal protection that can be carried out is legal protection in general, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is to emphasize and clearly specify the contents of the agreement previously formed by both parties and include sanctions in the agreement. Meanwhile, repressive legal protection is that travel agents can ask the curator to be able to claim compensation and will be treated as concurrent creditors who will receive their rights from the distribution of the bankrupt boedel together to get repayment (without any precedence) which calculated based on the amount of receivables.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM BPOM I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proteksi hukum atas konsumen yang mengonsumsi atau mempergunakan produk kosmetik yang tak terdaftar pada BPOM serta untuk mengetahui sanksi hukum yang akan diterapkan bagi para pemilik usaha kosmetik yang tak terdaftar pada BPOM dan Langkah preventifnya. Melalui metode penelitian hukum yuridis normatif, yang mana penelitian yang dicoba menerapkan metode, mempelajari, serta menelusuri literatur hukum dan menganalisa informasi sekunder semacam aturan Perundang-Undangan serta teori hukum, guna mendapatkan informasi ataupun kebenaran akurat sesuai aturan yang ada agar memperoleh kepastian hukum yang tetap. Perihal tentang proteksi hukum sudah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) serta (2) UUPK perihal Tanggung Jawab Pelaku Usaha, sejatinya pengusaha mempunyai kewajiban menyediakan kompensasi kepada konsumen atas kerugian yang diakibatkan karena mengkonsumsi atau menggunakan barang maupun jasa yang diperjualbelikan. Peranan BPOM yakni melaksanakan aktivitas evaluasi serta penyidikan atas pelaku usaha yang nakal. Adapun pelaku usaha yang tak patuh pada aturan bisa dijerat sanksi hukuman berbentuk sanksi administratif serta sanksi pidana. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Kosmetik, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT Writing this journal aims to provide an understanding of legal protection for consumers who consume or use cosmetic products that are not registered with BPOM and to find out the lagal sanctions that will be applied to cosmetic business owner who are not registered with BPOM and their preventive steps. Through normative juridical legal research methods, in which research attempts to apply methods, study and explore legal literatur and analyze secondary information such as statutory regulations and legal theory, in order to obtain accurate information or truth in accordance with existing regulations in order to obtain permanent legal certainty. Regarding legal protection, it has been explained in Article 19 paragraphs (1) and (2) of the UUPK regarding Responsibilities of Business Actors, in fact entrepreneurs have the obligation to provide compensation to consumers for losses caused by consuming or using goods or services that are traded. The role of BPOM is to carry out evaluation and investigation activities on unscrupulous business actors. As for business actors who do not comply with the rules can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions and criminal sanctions. Keywords: Legal Sanctions, Consumer Protection, Cosmetics.
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI LUAR PENGADILAN (NON-LITIGASI) MELALUI ARBITRASE Kadek Mas Kinari Dewi; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu guna mengidentifikasi dan mengetahui kekuatan hukum serta proses penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan (non-litigasi) dengan cara Arbitrase. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan tinjauan literatur dilakukan sebelum, selama, dan setelah penelitian untuk menyelesaikan penelitian. Literatur berasal dari sumber-sumber hukum yang dipakai untuk penyusunan jurnal ini, khususnya berbagai bahan hukum primer yaitu undang-undang serta bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu buku, kamus-kamus hukum, majalah hukum, serta tulisan-tulisan pendukung lainnya. Hasil dari penelitian yaitu putusan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) selaku lembaga arbitrase mempunyai kekuatan hukum sama seperti Pengadilan Negeri, yaitu putusan tingkat pertama dan terakhir, bersifat final and binding bagi seluruh pihak yang berselisih; sehingga itu tidak bisa diajukan banding, dikuatkan pada banding, maupun tunduk pada pertimbangan ulang. Kata Kunci : Sengketa, Alternatif, Arbitrase ABSTRACT The purpose of this study is to identify and determine the power of law and the process of resolving business disputes outside the court (non-litigation) by means of arbitration. The research method used was a literature review carried out before, during, and after the research to complete the research. Literature comes from legal sources used for the preparation of this journal, especially various primary legal materials, namely laws and secondary legal materials, including books, legal dictionaries, legal magazines, and other supporting writings. The results of the research are BANI decisions (Indonesian National Arbitration Board) as arbitration institutions have the same legal force as District Courts, namely first and last level decisions, are final and binding for all parties to the dispute; so that it cannot be appealed, strengthened on appeal, or subject to reconsideration. Keywords: Dispute, Alternative, arbitration
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TERKAIT PENEMPATAN NON PROSEDURAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI Ni Komang Laba Swastami Yanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca serta masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 yakni meliputi perlindungan PMI asal Bali sebelum bekerja,selama bekerja, setelah bekerja, perlindungan keluarga PMI asal Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI asal Bali dan peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif. Terkait masih maraknya penempatan PMI Krama Bali secara non prosedural oleh oknum agen penyalur kerja. BP2MI daerah Bali berkoordinasi dengan stalkholder dibidang ketenagakerjaan seperti Dinas Ketenagakerjaan serta Imigrasi sampai pada perangkat desa bekerja sama melakukan upaya pencegahan mulai dari langkah preventif yaitu sosialisasi di sejumlah desa di daerah Bali. Memperketat pengawasan pemeriksaan paspor oleh pihak Imigrasi, peluncuran aplikasi Bali Mantap serta mewajibkan Perusahaan Penempatan atau Perekrutan mendaftar melalui Sisnaker dengan rutin memperbaharui data PMI Krama Bali. Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Non Prosedural, Pekerja Migran Indonesia ABSTRACT The writing of this study aims to provide knowledge to readers and the public regarding legal protection for PMI Krama Bali based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 concerning the Protection System for Indonesian Migrant Workers Krama Bali. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach. The results show that the legal protection system for PMI Krama Bali is based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 which includes protection for PMI from Bali before work, during work, after work, family protection for PMI from Bali, rights and obligations, employment information system and PMI registration. from Bali and the role of the community, guidance and supervision as well as administrative sanctions. Related to the widespread placement of PMI Krama Bali in a non-procedural manner by unscrupulous employment agents. BP2MI Bali area coordinates with stalholders in the field of employment such as the Department of Manpower and Immigration to village officials working together to carry out prevention efforts starting from preventive measures, namely socialization in a number of villages in the Bali area. Tightening supervision of passport checks by the Immigration Office, launching the Bali Mantap application and requiring Placement or Recruitment Companies to register through Sisnaker by regularly updating PMI Krama Bali data. Keywords: Legal Protection Efforts, Non-Procedural, Indonesian Migrant Workers
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KARYA LUKISAN DIGITAL DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DI INDONESIA Cornelius Novan Trihansyah; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i06.p07

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi NFT sebagai ruang dalam mewujudkan Hak Cipta karya lukisan digital serta juga untuk memberikan informasi terkait perlindungan Hak Cipta atas karya lukisan digital dalam bentuk NFT yang di tinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan mengunakan jenis Pendekatan Peraturan Perundangan-Undangan (The Statue Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwasanya Non-fungible Token (NFT) dapat memberikan ruang untuk lebih mewujudkan Hak Cipta itu sendiri melalui bukti kepemilikan berupa token yang tercatat dalam blockchain (buku besar digital) sementara mengenai perlindungan Hak Cipta Non-fungible Token (NFT) yang berupa token unik tersebut tidak dapat menerima perlindungan Hak Cipta akan tetapi lukisan digital yang dibuat oleh penciptanya tersebut tetaplah memiliki perlindungan Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ABSTRACT This study aims to determine the existence of NFT as a space for realizing Copyright for digital painting works and to provide information related to Copyright protection for digital painting works in the form of NFT as reviewed from Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. This writing uses normative legal research methods using the type of statutory approach (The Statue Approach). The results of the study show that Non-fungible Token (NFT) can provide space to further realize Copyright itself through proof of ownership in the form of tokens recorded in the blockchain (digital ledger) while regarding protection of Copyright Non-fungible Token (NFT) in the form of tokens Such unique art cannot receive copyright protection, but the digital painting made by the creator still has copyright protection as regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN KREDIT Kadek Dwijayanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dan menganalisa bahwa ketidakmampuan debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi dalam memenuhi kewajibannya pada perjanjian kredit dengan Bank mengakibatkan wanprestasi dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi berkaitan dengan perjanjian kredit. Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil studi dari jurnal ini menunjukan bahwa ketidakmampuan debitur yang kehilangan pekerjaan pada masa pandemi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam melaksanakan kewajibannya pada perjanjian kredit kemudian dianggap sebagai suatu tindakan wanprestasi, dan pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja yang mengalami PHK yang tercantum pada UU Ketenagakerjaan, PP Nomor 35 Tahun 2021 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020, serta SE Nomor M/3/HK.04/III/2020. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja, Debitur ABSTRACT The purpose of writing this article is so that readers can find out and analyze that the inability of debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic in fulfilling their obligations in credit agreements with the Bank results in default and forms of legal protection for debtors who experience Termination of Employment (PHK) due to the pandemic. with a credit agreement. In writing this journal, the author uses normative legal research methods. The results of the study from this journal show that the inability of debtors who lost their jobs during the pandemic due to termination of employment (PHK) in carrying out their obligations in the credit agreement is then considered an act of default, and the government seeks to provide legal protection for workers who have been laid off listed. in the Manpower Law, PP Number 35 of 2021 and Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020, and SE Number M/3/HK.04/III/2020. Keywords: Covid-19 Pandemic, Legal Protection, Termination of Employment, Debtor
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN PENILAIAN UNSUR KEBARUAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 583K/Pdt.Sus-HKI/2021 Kadek Regita Cahyanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum desain industri di Indonesia dan mengkaji putusan nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan penilaian unsur kebaruan desain industri. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum atas Desain Industri di Indonesia menerapkan sistem konstitutif dengan sistem pendaftaran menganut First To File System, namun berdasarkan UU Desain Industri, pada sistem pendaftaran Desain Industri pemeriksaan substantif hanya dijalankan apabila terdapat keberatan terhadap permohonan Desain Industri. Kedua berdasarkan analisis Putusan Nomor 583K/Pdt.Sus-HKI 2021 dibatalkannya kemasan Desain Industri milik Tergugat karena tidak terpenuhinya unsur kebaruan yang diatur dalam Pasal 2 UU Desain Industri, sebab kemasan tersebut telah ada pengungkapan oleh Penggugat dan telah diketahui umum sebelum tanggal penerimaan permohonan atau disebut dengan “publicly known design”. Sedangkan perbedaan hasil putusan pada peradilan tingkat pertama dan tingkat kasasi karena kekeliruan atau ketidakpastian hukum mengenai tolak ukur desain industri dikatakan baru dan tidak dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 Ayat (2) UU Desain Industri mengenai pengertian dari frasa “tidak sama”, sehingga penafsiran unsur kebaruan sering kali diserahkan kepada hakim untuk memberikan Putusan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desain Industri, Unsur Kebaruan. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of industrial designs in Indonesia and examine the decision number 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 in providing legal protection based on an assessment of the novelty of industrial designs. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The results of the study show that the Legal Protection of Industrial Designs in Indonesia implements a constitutive system with a registration system adhering to the First To File System, but based on the Industrial Design Law, substantive examination of the Industrial Design registration system is only carried out if there are objections to an application for an Industrial Design. Second, based on the analysis of Decision Number 583K/Pdt.Sus-HKI 2021, the Industrial Design packaging belonging to the Defendant was canceled due to the non-fulfillment of the novelty element stipulated in Article 2 of the Industrial Design Law, because the packaging had been disclosed by the Plaintiff and was publicly known before the date of receipt of the application or called "publicly known design". Meanwhile, differences in the results of decisions at first instance court and cassation level due to confusion or legal uncertainty regarding industrial design benchmarks are said to be new and are not explained further in Article 2 Paragraph (2) of the Industrial Design Law regarding the meaning of the phrase "not the same", so that the interpretation of elements the novelty is often left up to the judge to render a Verdict. Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Novelty Elements.
Keabsahan Sertifikasi Transaksi Secara Cyber Notary Sebagai Akta Autentik yang Dikeluarkan Notaris Made Ary Suta; I Made Sarjana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p11

Abstract

This study has the aim of analyzing and reviewing the authority of a notary in carrying out the concept of cyber notary related to the validity of a deed. This research uses a normative legal research due to conceptually there is a misalignment of norms in Article 16 paragraph (1) letter m and Article 15 paragraph (3) UUJN. Therefore, this research using statutory and conceptual approach. The results obtained after discussing the problems in this study shows that the authority of a notary in carrying out cyber notary concept can be said to be the same as notary authority in legalizing, besides, that it turns out and has been implemented in making the GMS of a Limited Liability Company. Regarding to the validity of authentic deeds made in a cyber notary method, it is known that the concept is only possible for the making of Relaas Deeds such as the GMS Deed and cannot be applied in the Partij Deed which involves the appellants to reach an agreement in the authentic deed because it is limited by Article 16 paragraph (1) letter (m) UUJN Penelitian ini mempunyai tujuan yakni menganalisis dan mengkaji wewenang notaris dalam menjalankan konsep cyber notary terkait keabsahan suatu akta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dikarenakan secara konsep terdapat adanya ketidak selarasan norma dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Maka dari itu, untuk mengkaji hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil yang diperoleh setelah membahas permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam menjalankan cyber notary dapat dikatakan sama dengan kewenangannya dalam melakukan legalisasi, selain itu ternyata kewenangan ini telah dan sudah diimplementasikan dalam pembuatan Akta RUPS Perseroan Terbatas. Kemudian berkaitan dengan keabsahan akta autentik yang dibuat secara cyber notary, diketahui bahwa konsep tersebut hanya dimungkinkan untuk pembuatan Akta Relaas seperti Akta RUPS dan tidak atau belum dapat diterapkan dalam Akta Partij yang melibatkan para penghadap untuk mencapai kesepakatan dalam akta otentik karena dibatasi oleh aturan hukum Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUJN.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEBAGAI PEMBELI BARANG YANG DIJADIKAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN LAIN Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i10.p5

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli sebuah barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian lain oleh pelaku usaha, serta berkaitan dengan perlindungan konsumen. Fokus dari penelitian ini adalah pada perlindungan hukum yang diberikan kepada individu yang membeli barang dengan tujuan untuk menggunakannya sebagai jaminan dalam kontrak lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Diteliti menggunakan beberapa cara dan melibatkan literatur serta sumber sekunder secara eksklusif. Norma-norma penelitian hukum dipatuhi selama penyelidikan ini, termasuk mengambil pendekatan konseptual, undang-undang dan sejarah. Berdasarkan temuan penelitian ini, perjanjian konsumen dan pelaku perdagangan untuk jual beli barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian lain adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam “Pasal 1320 KUH Perdata. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum baik preventif maupun represif dalam menghadapi situasi tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jaminan Perjanjian, Perjanjian Lain ABSTRACT The aim of this study is to determine the validity of the sale and purchase agreement of an item that is used as collateral in another agreement by business actors, as well as relating to consumer protection. The focus of this research is on the legal protection afforded to individuals who purchase goods with the intention of using them as collateral in another contract. This research uses normative juridical research methods. Reseached in several ways and exclusively involving literature and secondary sources. Legal research norms were adhered to throughout this investigation, including taking a conceptual, statutory and historical approach. Based on the findings of this study, agreements between consumers and trade actors for the sale and purchase of goods used as collateral in other agreements are invalid because they do not meet the requirements for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code. Related to Law No. 8 of 1999, this research shows that consumers have received both preventive and repressive legal protection in dealing with this situation. Keywords: Consumer Protection, Agreement Guarantee, Other Agreements
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan