Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 13   14   15   16   17 
AKIBAT HUKUM SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK MEMBERI NOTIFIKASI TERTULIS MENGENAI KEBERADAANNYA KEPADA MITRA KERJANYA I Dewa Made Daghanam Prabu; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah akibat hukum yang akan timbul apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya sanksi yang timbul akibat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya. Namun, akibat hukum lain yang ditimbulkan apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya adalah tidak adanya legal standing bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk bergabung ke dalam perjanjian kerja bersama yang telah ada, serta serikat pekerja/serikat buruh tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan mitra kerjanya. Dengan kata lain, serikat pekerja/serikat buruh dengan mitra kerjanya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemberitahuan Tertulis, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ketenagakerjaan. ABSTRACT This study aims to examine the legal consequences that will arise if the trade union / trade union does not provide written notification of its existence to its partners. This research is a research with normative legal methods that use a statutory approach and a conceptual approach. This research shows that there are no sanctions arising from trade unions that do not provide written notification of their whereabouts to their partners. However, another legal consequence that arises if the trade union / trade union does not give written notification of its existence to its partners is that there is no legal standing for the trade union / trade union to join the existing collective labor agreement, and the trade union / trade union does not have the legal force to submit a request in writing to negotiate a collective labor agreement with its partners. In other words, a trade union/trade union with its partners has no direct legal relationship. Key Words: Legal Effect, Written Notice, Trade Union, Employment.
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI TANPA ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN Imma Mutia Dewi Sindrawan; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 12 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/DOI: KW.2022.v11.i12.p3

Abstract

Penelitian ini bertujuan menemukan keabsahan dan akibat hukum dari perseroan terbatas yang didirikan oleh pasangan suami istri tanpa perjanjian perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menyelidiki keabsahan dan akibat hukum Perseroan Terbatas yang pendiriannya dilaksanakan oleh suami istri. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi bahan hukum yang relevan melalui tinjauan literatur dan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis temuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membentuk suatu Perseroan Terbatas oleh suami istri yang bertindak sebagai pendiri dan pemegang saham, diperlukan perjanjian perkawinan untuk menjamin pemisahan harta kekayaan atau dengan memperoleh tambahan subyek hukum lainnya untuk turut serta bertindak sebagai pendiri dan pemegang saham. Keharusan memiliki sekurang-kurangnya dua orang yang mampu mengambil peran sebagai subyek hukum pada saat pendirian Perseroan Terbatas harus dipatuhi. Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu subyek hukum sebagai satu-satunya pemegang sahamnya dapat menimbulkan persoalan mengenai status atau bentuk badan hukum tersebut. Kata kunci: Perseroan Terbatas, Perjanjian Perkawinan, Suami istri. ABSTRACT This research aims to analyze the the validity and legal consequences of a limited liability company established by a married couple without a marriage agreement. This study endeavors to utilize normative research methods and both a statute approach and conceptual approach to analyze the validity and legal consequences of a Limited Liability Company whose founding is conducted by husband and wife. This research aims to recognize applicable juridical material through an examination of the literature and then continues with employing qualitative analysis to examine the results. This study demonstrates that in order to establish a Limited Liability Company with both husband and wife serving as founders and shareholders, a marital contract is necessary in order to ensure asset segregation and consider them as distinct legal entities, or to acquire extra legal entities to function as founders and shareholders of the entity. It is required that a Limited Liability Company have a minimum of two individuals legally qualified to assume responsibility at its time of establishment. It may be contentious as to the legal status or form of a Limited Liability Company established by a single legal subject acting as the sole shareholder. Key Words: Limited Liability Company, Marriage Agreement, Husband and Wife.
KONSEKUENSI HUKUM PENIMBUNAN MASKER DAN TABUNG OKSIGEN DI MASA PANDEMI COVID-19 Reyno Iksan Derizky; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this article is to find out and analyze the legal provisions and instruments for mask and oxygen tube stockpiling actions during the pandemic COVID-19 as well as finding out the legal sanctions or accountability for mask and oxygen tube stockpiling actions during the pandemic COVID-19. This article uses normative legal research that uses statutory and comparative approach. Based on the results of the analysis, it is known that legal provisions and instruments for mask and oxygen tube stockpiling actions during the pandemic COVID-19 are contained in Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 4 and 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, and Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. If a business actor is found to have committed an act of stockpiling mask and oxygen tube during pandemic COVID-19, the business actor may be subjected to administrative and criminal sanctions as regulated in Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan and Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keywords: Stockpiling, Trade Competition, Monopoly
Harmonization of Import Duty in the Form of Security Measures for Textile Products Jay Maulana; I Made Sarjana; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i02.p02

Abstract

This article aims to determine the principles and regulations of international trade and to analyze the regulation for imposing security measures on imports of fabric products. The method used in this study is a normative juridical legal research type, with a statutory approach or statute approach to analyze legal issues. This research finds that the principle of International Trade adopted by the Indonesian state/Government is essentially aimed at protecting domestic products to maintain a healthy trade climate. International Trade is regulated by General Agreement on Tariffs and Trade, General Agreement on Trade in Services, The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and Dispute Resolution of the World Trade Organization. Furthermore, in regards to the imposition of security measures on the import of fabric products in Indonesia, it is regulated in the Minister of Finance Regulations and its amendments. However, the Ministerial Regulation felt to be contradictory to the Minister of Trade’s Regulation. So, it is considered less effective because it will only burden local entrepreneurs/companies who need material products from abroad, on one hand the volume of imports has been limited and on the other hand there is an additional imposition of import duty as a result of security measures.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEWA TANAH YANG OBJEK SEWANYA DIJUAL OLEH YANG MENYEWAKAN Ni Kadek Ari Novita Sari; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i11.p16

Abstract

Tujuan penulisan penelitian ini untuk mengkaji kedudukan perjanjian sewa menyewa tanah serta perlindungan hukum terhadap penyewa tanah apabila objek sewanya dijual oleh pihak yang menyewakan sebelum masa sewanya berakhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa tidak berakhir dengan dijualnya objek sewa kecuali dalam perjanjian ditentukan bahwa sewa menyewa berakhir setelah objek sewa terjual, hal ini diatur pada Pasal 1576 KUH Perdata. Hukum memberikan dua bentuk perlindungan hukum terhadap penyewa yang objek sewanya dijual yaitu perlindungan hukum preventif melalui musyawarah antara para pihak dan perlindungan hukum represif melalui pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan. The purpose of this study is to review the position of the lease agreement and legal protections against landowners when the lease items were sold before the lease ended. This study uses a normative legal method with a statute approach, concept and case approach. The study show that lease agreement do not end with rent object sold unless in the agreement is determined that lease agreement end after rent object is sold, this is arranged in Article 1576 BW. The law provides two forms of legal protection agains tenants whose rent object is sold, and it protects preventive law through deliberation between parties and repressive legal protection through filing a default lawsuit to the court.
PENEGAKAN HAK PEKERJA HARIAN LEPAS (DAILY WORKER) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Intan Khofifah Yulinar; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to analyze the rights of casual daily workers in positive legal rules in Indonesia accompanied by the responsibilities of employers when these rights are not fulfilled. This research uses normative research methods with a descriptive approach. The results obtained from this study are the rights of freelance daily workers regulated in the labor law, the Ciptaker Law and its derivative rules, namely minister law number 100 and government law number 35 which in essence the rights of freelance daily workers are wages and health insurance. Employers who have obligations in terms of wages to employees when they do not fulfill their obligations in terms of wages to workers will be subject to administrative sanctions based on the results of labor inspectors. The drawback is that there is still no enforcement to employers when they do not fulfill workers' rights in terms of health insurance as stipulated in government law number 35.
UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN DENGAN MENUNDA KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Ida Bagus Gede Dwi Wedagama; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama adalah untuk menjabarkan bagaimana upaya yang dilakukan agar dapat mencegah kepailitan dengan cara menunda kewajiban pembayaran hutang. Metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan berupa buku buku hukum adalah metode penelitian yang dipakai untuk mendukung penelitian ini. Hasil penelitian bahwa kepailitan dapat dicegah dengan menunda pembayaran kewajiban dengan memberi kesempatan kepada debitor agar melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur utang yang meliputi pembayaran keseluruhan ataupun sebagian dari utang tersebut. Apabila perihal tadi bisa dilaksanakan sesuai prosedur, maka pada akhirnya nanti perusahaan debitor bisa mencegah kepailitan dengan memenuhi kewajibannya serta meneruskan usahanya. Selanjutnya debitor dapat menganjurkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Perdamaian adalah unsur terpenting terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karena itu esensial bagi pihak pertama untuk memahami ketetapan-ketetapan yang mendasari pengajuan tersebut. Kata Kunci : Kepailitan, Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan. Abstract This study aims to describe how efforts are made to prevent bankruptcy by delaying payment obligations. The normative juridical method and the approach to legislation in the form of legal books are the methods research that used in this research. Bankruptcy can get their opportunity by delaying debt payments by giving the debtor the opportunity to restructure is the result of this research. More specifically, this restructuring aims to improve the debt structure which includes all or part of the debt. If it can be implemented properly, then in the end the company's debtors can prevent bankruptcy by fulfilling their obligations and carrying out procedures. Furthermore, the debtor can offer a settlement to the creditor. Reconciliation is of paramount importance to delays in payment of debt obligations, therefore it is essential for the debtor to understand the provisions of the petitioner. Keywords : Bankruptcy, Debt Payment Obligation, Application.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KORBAN KEBOCORAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERDAGANGAN ELEKTRONIK Weka Adreana Septia Putri; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, berbagai kemudahan dapat dirasakan secara nyata oleh manusia. Perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia tersebut juga berdampak pada dunia perdagangan, kegiatan jual-beli kini dapat dilakukan kapanpun secara online. Agar kegiatan perdagangan secara elektronik ini dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan data pribadi dari konsumen. Data pribadi yang dibutuhkan termasuk nama lengkap, alamat rumah, hingga nomor telepon. Data pribadi milik konsumen tersebut dapat beresiko bocor dan digunakan untuk berbuat kejahatan. Padahal sejatinya perlindungan data pribadi menjadi suatu hak asasi yang bersifat mutlak. Penelitian ini ditulis untuk membahas dan memperdalam pengetahuan terkait perlindungan hukum pada konsumen atas terjadinya kebocoran data pribadi pada suatu perdagangan online. Termasuk pada upaya-upaya korban kebocoran data pribadi dalam menuntut haknya. Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasannya kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi telah diatur pada UU No. 27 Tahun 2022. As age progresses, the ease of life can become apparent to humans. Developments in these aspects of human life have also affected the commercial world, so commercial trading can now take place online at any time. For this electronic trade to run smoothly, personal information from consumers is needed. The necessary personal data includes a full name, home address, a phone number. The consumer's personal information could be at risk of being leaked and used for crimes. When genuine personal data protection becomes an absolute human right. This study aims to discuss and deepen the knowledge related to legal protection against consumers for personal data leaks in online trade. Including attempts at victims of leaking personal data in demanding his rights. The research method used is a normative-research method with a comparative and constitutional approach. Research shows that legal certainty in the protection of personal data was governed under statute 27 of 2022.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM TRANSAKSI GADAI OLEH USAHA PERGADAIAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN Debbi Maharani; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 04 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i04.p4

Abstract

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah agar memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna jasa pergadaian yang tidak memiliki izin. Nasabah dapat mengalami kerugian dari pelaksanaan gadai oleh pergadaian tersebut, khususnnya bagi usaha gadai yang belum memiliki izin, seperti barang jaminan yang hilang, atau perusahaan gadai swasta tersebut gulung tikar. Adanya pengawasan dari OJK yang menerbitkan POJK usaha pergadaian diharapkan mampu untuk memberi “jaminan hukum pada setiap yang bertransaksi. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan Yudis empiris. Perincian penelitian menggunakan cara deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya aturan khusus terkait dengan perjanjian gadai oleh para pihak dalam usaha gadai swasta belum ada. Dengan demikian sampai saat ini aturan umum Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHP berlaku untuk kontrak antara pegadaian dan konsumen. Padahal, praktek pegadaian swasta banyak dilakukan oleh masyarakat dan banyak penyimpangan dari prinsip-prinsip pegadaian. Sehingga diperlukan pengawasan lebih ketat terkait dengan usaha pergadaian swasta khusunya yang tidak mengantongi izin usaha. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pegadaian, Perizinan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE MELALUI FITUR MARKETPLACE PADA APLIKASI FACEBOOK Dewa Putu Ady Wiraz Peremana; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p13

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu agar dapat mengetahui upaya perlindungan hukum yang diperoleh pembeli dalam melakukan suatu transaksi jual-beli online melalui fitur Marketplace yang terdapat dalam aplikasi Facebook yang ditinjau berdasarkan “Undang-Undang (UUPK)” serta “Undang-Undang (UU ITE)” beserta bagaimana penyelesaian sengketa konsumen apabila terjadi permasalahan hukum dalam melakukan transaksi jual-beli online melalui fitur Marketplace dalam aplikasi Facebook. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis suatu norma hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian adanya perlindungan hukum terhadap transaksi jual-beli online memalui fitur Marketplace dibatasi oleh UU ITE yang mengharuskan dalam penyebaran konten promosi ataupun perdagangan harus ada batasan jangan sampai konten tersebut mengganggu ketertiban umum, kesusilaan, dan UU, mengenai transaksi jual belinya yang memuat kewajiban, hak serta sanksi dari pihak pelaku usaha ataupun konsumen diatur dalam UUPK, serta mengenai penyelesaian sengketa konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum pada saat melakukan transaksi jual-beli online melalui fitur marketplace yang terdapat pada aplikasi facebook dapat dilakukan dengan jalur litigasi ataupun non litigasi yang diatur dalam UUPK. The purpose of this research is to find out the legal protection efforts obtained by buyers in carrying out a buying and selling transaction online through features Marketplace which is available in the application Facebook reviewed based on the "Law (UUPK)" and "Law (UU ITE)" along with how to resolve consumer disputes if there are legal problems in buying and selling transactions online through features Marketplace in application Facebook. This study uses normative legal research by analyzing a legal norm and using a statutory approach. From the results of the study, there is legal protection for online buying and selling transactions through features Marketplace limited by the ITE Law which requires that in the dissemination of promotional or trading content there must be limits not to let the content disturb public order, decency, and the law, regarding buying and selling transactions that contain obligations, rights and sanctions from the parties of business actors or consumers are regulated in UUPK, and regarding consumer dispute resolution in the event of legal issues when conducting buying and selling transactions online through features marketplace available in the application facebook can be carried out by litigation or non-ligation channels regulated in UUPK.
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan