Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.763
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Daulat Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JURNAL CENDEKIA HUKUM Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Borneo Law Review Journal Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ADIL : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia IBLAM Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Jurnal Hukum Pelita Journal of Law, Poliitic and Humanities Lead Journal of Economy and Administration DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Journal Social Sciences and Humanioran Review ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Hukum Statuta Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan International Journal of Society and Law Abdurrauf Science and Society Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Nusantara: Journal Law and Islamic Law
Atik Winanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 87 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 87 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Menyoal Problema Ekonomi-Politik Sebagai Konsekuensi Lanjutan Dari Jargon “Merdeka Belajar”: Ketimpangan Akses Terhadap Pendidikan yang Menggejala di Indonesia Darosyifa, Tasya; Lois, Ariel; Halomoan, Febrian; Limbong, Albert Sintong; Rahardi, Andriyan; Prasetyo, Handoyo; Winanti, Atik
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i2.2940

Abstract

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang signifikan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil dan bagi kelompok sosial-ekonomi rendah. Kebijakan “Merdeka Belajar” meskipun menawarkan fleksibilitas, belum mampu mengatasi ketidakadilan struktural yang mengakar dalam sistem pendidikan. Penelitian ini membahas dampak kebijakan “merdeka belajar” terhadap akses pendidikan dan ketimpangan sosial-ekonomi di indonesia serta peran kurikulum demokratis dalam membentuk individu kritis dan menantang hegemoni sistem pendidikan yang menindas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap kebijakan pendidikan dan penerapannya dalam konteks sosial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kampus merdeka yang diciptakan kala pandemi masih menyisakan dampak ketimpangan sosial sekalipun pandemi telah selesai. Hal tersebut dikarenakan kurikulum yang ada saat ini cenderung terpusat dan kurang melibatkan partisipasi siswa, serta tidak cukup mendukung pengembangan pemikiran kritis untuk menanggapi ketidakadilan sosial. Selain itu, kebebasan akademik dan partisipasi kolektif dalam penyusunan kurikulum juga masih cenderung terbatas, meskipun diamanatkan oleh undang-undang. Kesimpulannya, sistem pendidikan Indonesia masih perlu diperbaiki untuk menciptakan pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah dan institusi pendidikan lebih melibatkan semua aktor pendidikan dalam penyusunan kurikulum serta memastikan kebebasan akademik yang dijamin oleh hukum.
PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM KONFIGURASI POLITIK HUKUM: ANTARA ASPIRASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK UNTUK MENCAPAI KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM Kusuma, Aditama Candra; Tesalonika, Ligina; Ayyasy, Rofi; Halim, Wahidul; Fauzan, Anis; Prasetyo, Handoyo; Winanti, Atik
Jurnal Hukum Statuta Vol 4 No 1 (2024): Volume 4, Nomor 1, Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jhs.v4i1.9930

Abstract

Penelitian ini membahas peran lembaga legislatif dalam menghadapi dilema antara memperjuangkan aspirasi publik dan kepentingan politik partai dalam proses legislasi di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif memiliki fungsi penting dalam pembentukan undang-undang, pengawasan, dan pengesahan anggaran negara. Namun, anggota legislatif sering kali dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan publik dan tuntutan politik dari partai yang mendukung mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis faktor-faktor hukum, politik, dan sosial yang memengaruhi proses legislasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana sistem pemilihan umum dan dominasi partai politik menciptakan tekanan pada anggota legislatif, serta pengaruh lobi dari kelompok kepentingan ekonomi dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk mengatasi dilema ini, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi dipandang sebagai solusi penting untuk menciptakan produk hukum yang adil dan inklusif
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara Rahman, Rezi Alfarizi; Winanti, Atik
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.9473

Abstract

This research aims to analyze the judge's considerations and the protection of buyers of disputed land in case Number 75/Pdt.G/2017/PN Blg jo Case Number 1815K/Pdt/2020. Legal protection for buyers of land rights in inheritance disputes is very important in Indonesia, especially in North Sumatra. Inheritance disputes, such as the Siraso-Raso case, involve conflicts between heirs over the division of inherited land. The high number of land disputes in Indonesia indicates a land management problem that can threaten state security. This research method is juridical-normative. In this process, legal principles, rules, and theories are used to find solutions to specific problems. This research can offer a new way to interpret moral ethics by looking at the broader social, cultural, and economic context. In addition, it can provide practical recommendations that have not been made before. The Siraso-Raso case research can help the development of legal theory and practice in Indonesia, as well as discover the source of land dispute problems and create innovative and efficient solutions through in-depth and systematic analysis. This inheritance dispute involves a conflict between customary law and positive law regarding land ownership, which is an important issue in Indonesian agrarian law. Legal protection for disadvantaged parties, especially women, in inheritance disputes is still weak. The research is expected to help build a more equitable and inclusive legal system to resolve inheritance disputes and recommend legal education for the public regarding land sale and purchase transactions involving inheritance disputes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan perlindungan terhadap pembeli tanah sengketa dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Blg jo Perkara Nomor 1815K/Pdt/2020. Perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah dalam sengketa waris sangat penting di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Sengketa waris, seperti kasus Siraso-Raso, melibatkan konflik antara ahli waris atas pembagian tanah warisan. Tingginya angka sengketa tanah di Indonesia mengindikasikan adanya masalah pengelolaan tanah yang dapat mengancam keamanan negara. Metode penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Dalam proses ini, asas-asas hukum, aturan-aturan, dan teori-teori hukum digunakan untuk menemukan solusi atas permasalahan tertentu. Penelitian ini dapat menawarkan cara baru untuk menginterpretasikan etika moral dengan melihat konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi praktis yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian kasus Siraso-Raso dapat membantu pengembangan teori dan praktik hukum di Indonesia, serta menemukan sumber masalah sengketa tanah dan menciptakan solusi yang inovatif dan efisien melalui analisis yang mendalam dan sistematis. Sengketa warisan ini melibatkan konflik antara hukum adat dan hukum positif mengenai kepemilikan tanah, yang merupakan isu penting dalam hukum agraria di Indonesia. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, terutama perempuan, dalam sengketa waris masih lemah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu membangun sistem hukum yang lebih adil dan inklusif dalam menyelesaikan sengketa waris dan merekomendasikan pendidikan hukum bagi masyarakat terkait transaksi jual beli tanah yang melibatkan sengketa waris.
Service Arrangements Colocation Data Center in Indonesia Fira Nurul Jannati; Atik Winanti; Aurora Jillena Meliala
International Journal of Society and Law Vol. 2 No. 2 (2024): Agust 2024
Publisher : Yayasan Multidimensi Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61306/ijsl.v2i2.172

Abstract

This research aims to identify, know, and understand arrangements related to agreements Colocation Data Center between Service Provider Companies and Service Users and arrangements related to service services Colocation Data Center in Indonesia. This research uses a normative method with a conceptual approach and a comparative approach sourced from statutory regulations, expert thoughts, and other library materials, supported by interviews, and processed using qualitative data analysis techniques. So we can conclude that the arrangement is related to an agreement Colocation Data Center engender to a new type of agreement because there is a mixture of 2 (two) rental agreements and goods custody agreements which are not recognized in the Civil Code and have not yet been regulated related to services Colocation Data Center in Indonesia. Related to obligations for personal data protection, the position of Service Provider Company is not as a Personal Data Processor due to the hardware on which the data is processed, namely the server not owned by him as reviewed from Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data as well as references for comparative regulations from GDPR and The Digital Personal Data Protection Act. 2023 (No. 22 of 2023).
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENDAFTARAN KOPERASI ABYAKTA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA KOPERASI Ridha Wahyuni; Davilla Prawidya Azaria; Atik Winanti; Dwi Desi Yayi Tarina
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Maret 2023
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/jai.v3i1.439

Abstract

Pendaftaran Koperasi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pendiri Koperasi untuk memperoleh status badan hukum. Hal ini mengingat jika badan usaha tidak disahkan oleh pemerintah dan tidak didaftarkan maka berdasarkan undang-undang yang berlaku, kedudukan Koperasi tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena Koperasi belum berbadan hukum. Hal ini juga berdampak pada tidak terlindunginya hak para anggotanya. Pada praktiknya, tidak semua Koperasi memiliki akta pendirian termasuk belum didaftarkan, salah satunya Koperasi ABYAKTA. Sementara, Koperasi ini sudah berdiri sejak 2021 dan telah memiliki 20 orang anggota, anggota telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Oleh karena itu, penyuluhan ini penting dilakukan untuk memberikan edukasi bagi para pengurus dan anggota mengenai pentingnya dilakukan pendaftaran dan segera membuat akta pendirian untuk mendapatkan pengesahan dari Negara. Kegiatan penyuluhan diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi terkait UU No. 25 Tahun 1992 khususnya mengenai tata cara pendirian dan prosedur pendaftaran Koperasi. Pada saat diskusi dan tanya jawab, para peserta sangat antusias dan memperoeh feedback yang positif, hal ini ditandai dengan tercapainya kesadaran peserta mengenai perlunya penyusunan akta pendirian Koperasi berikut penyusunan anggaran dasarnya. Dari kegiatan ini, akan ditindaklanjuti dengan pendampingan lebih lanjut, khususnya memberikan konsultasi informal dalam rangka percepatan pembuatan akta pendirian sekaligus pendaftaran Koperasi ABYAKTA
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Ridha Wahyuni; Davilla Prawidya Azaria; Atik Winanti
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4: September 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i4.3238

Abstract

Penyuluhan ini lebih mefokuskan pada upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan upaya pencegahannya. Dengan target sasaran peserta adalah para siswa/I Kls.12 SMA Bunda Kandung. Pendekatan yang digunakan dalam bentuk sosialisasi dan pengambilan kuesioner kepada para siswa/i SMA. Dari pelaksanaan penyuluhan ini diharapkan akan dapat membentuk peer grup yang akan mentransformasikan kembali pengetahuan yang te telah diperoleh peserta kepada teman sebaya lainnya sehingga ada keberlanjutan informasi. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa/i terkait bahaya narkoba dan membangun kesadaran siswa/i untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta cara mencegahnya.
Perbandingan Pelindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan Malaysia Indra Hendrawan; Dimas Yanuarsyah; Atik Winanti
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.821

Abstract

One of the special aspects of Intellectual Property (IP) is Economic Rights, namely the right to obtain economic benefits from intellectual property. The creation of economic value shows that IP is one of the objects of trade that plays an important role in the development of a nation. As part of Intellectual Property, Geographical Indications are a trading tool that can provide benefits for producers, consumers, and the community in identifying products and providing quality assurance, avoiding fraudulent practices, helping the development of local producers, and supporting the preservation of nature and traditional knowledge. To carry out optimal IPR protection, a comparison needs to be made with practices that have been running so far, in this case a comparison will be made with practices in Malaysia. This research method uses a descriptive qualitative approach by collecting data from various sources. This research will use a conceptual/theoretical approach and a comparative approach. This research will determine the country's strategy to protect intellectual property in Indonesia and Malaysia and determine an effective model in protecting Geographical Indications. Thus, this research produces a deep understanding of the protection of Geographical Indications, highlighting the successes and challenges in increasing success related to intellectual property.
Analisis Perbandingan Syarat Jumlah Utang dalam Permohonan Kepailitan di Indonesia dengan Malaysia sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Debitor Hendra Parulian; Handar Subhandi Bakhtiar; Atik Winanti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i3.998

Abstract

Bankruptcy petitions in Indonesia are regulated under Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), which stipulates that a debtor may be declared bankrupt if they have at least two debts, one of which is due and collectible. However, this provision does not specify a minimum debt threshold as a requirement for bankruptcy, thereby creating a legal loophole that creditors may exploit by using bankruptcy as a mere debt collection tool. This raises concerns regarding the legal protection of debtors. This study aims to compare the bankruptcy laws of Indonesia and Malaysia, particularly with regard to the minimum debt amount requirement, and to evaluate whether the conditions for bankruptcy under the Indonesian Bankruptcy Law and PKPU provide legal certainty and adequate protection for debtors. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the current provisions in Indonesia are no longer aligned with present-day needs and are prone to abuse. Unlike Malaysia, which stipulates a minimum debt amount, Indonesia has yet to regulate this matter explicitly. Therefore, a reformulation of Indonesia's bankruptcy law is necessary to ensure fairness, prevent misuse, and provide balanced legal protection for all parties, especially debtors.
Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia dalam Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing Ligina Tesalonika; Handar Subhandi Bakhtiar; Atik Winanti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i3.999

Abstract

Globalization has increased the interest of Foreign Nationals (WNA) in owning property in various countries, whether for residential purposes, holidays, or investment. Indonesia and Malaysia, as two Southeast Asian nations, have different regulatory approaches regarding property ownership by WNA. This research aims to analyze the legal provisions, identify similarities and differences in regulations, and evaluate their impact on the investment climate and legal protection for WNA in both countries. The research method used is comparative law, focusing on the legal basis, forms of ownership, limitations, and legal protection. The findings indicate that Indonesia tends to be protective of land ownership by foreign parties, strictly regulated through the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, which limits WNA to Right of Use (Hak Pakai) and Right to Build (Hak Guna Bangunan/HGB) with limited durations. In contrast, Malaysia adopts a more liberal and pro-investment approach, allowing WNA to own property as freehold or leasehold based on the National Land Code 1965 and the Malaysia My Second Home (MM2H) program. The implications of these differences are that Indonesia's restrictive policies may reduce the attractiveness of foreign investment due to legal ambiguity and limitations in secondary transactions. Meanwhile, Malaysia offers greater legal certainty and economic appeal through freehold ownership, despite social risks such as rising property prices. This study concludes that Malaysia has a more foreigner-friendly system for property ownership, while Indonesia maintains a cautious principle. It is suggested that Indonesia consider agrarian reforms that are more transparent and provide legal certainty that balances national interests with foreign investment attractiveness.
Penanaman Modal Indonesia Versus Malaysia dari Segi Hukum Positif dalam Studi Banding di Malaysia Rizki Bima Anggara; Risma Apriyanti; Nada Prima Dirkareshza; Atik Winanti
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i2.1941

Abstract

As countries located in the Asian region, Malaysia and Indonesia each have their own investment appeal. Over time, many investors have shown a stronger preference for investing in Malaysia rather than Indonesia. This phenomenon is influenced by various factors, making it a compelling subject of study. This research aims to examine the distinguishing factors in the investment appeal of Malaysia and Indonesia, particularly from the perspective of the positive legal systems in both countries. The objective of this study is to understand the legal regulations governing investment in Indonesia and Malaysia and to determine which regulatory framework is more attractive to investors. The research employs a normative juridical method using a comparative law approach. Data were collected from primary legal materials such as legislation and secondary sources such as books, journals, and previous studies through a literature review. The data were then analyzed descriptively and comparatively. The research findings indicate that Malaysia's investment regulatory framework is more attractive to investors compared to that of Indonesia. This is primarily due to the greater stability of Malaysia’s investment regulations and their relatively infrequent sudden changes. Furthermore, Malaysia’s legal system, which is based on common law, offers greater flexibility to foreign investors. The ease and stability of regulations in Malaysia make it a more preferred investment destination. These findings offer valuable input for the Indonesian government to improve its investment regulatory framework.
Co-Authors Abdul Haris Nafis Adam Ramadhan Adhelia Puspa Rini Adnan Hasanudin Afifullah, Muhamad Agustanti, Rosalia Dika Akhmad Kautsar Fattah Akmal Zaki Allika Fadia Tasya Amelia Akef Abdat Amelia Khairunisa Andriyanto Adhi Nugroho Angel Evelin Anindya, Salma Elsa Ariscky, Taufan Andre Aurellia, Clara Sabrina Aurora Jilena Meliala Aurora Jillena Meliala Ayu Dita, Sekar Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Azzahra, Balqis Tsabitah Bayu Aji Adhyarsa Bintang, Airiique Cahyaningsih, Rohmah Dwi Cahyasabrina, Ghea Tyagita Cassis Merinthia Ariapramuda Christin Natalia Tambunan Cindy Nabila Saraswati Darosyifa, Tasya Davilla Prawidya Azaria Daya Nur Pratama Delyananda, Zahrah Rani'ah Dewani, Citranti Hanifah Diati, Ranisa Diksy, Khoirunnisa Putri Dimas Yanuarsyah Dino Riska Afdhali Diva Salsabila Ferdiansyah Dwi Desi Yayi Tarina FANDY GULTOM Farhan, Fien Naufal Zaim Fatahillah, Faishal Fauzan, Anis Febrian Halomoan Fira Nurul Jannati Fitria, Anugrah Ghufriani, Deliana Rinasari Halikha, Nazwa Halim, Wahidul Halomoan, Febrian Hammamtio Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hasbi, Saupi Hendra Parulian Indra Hendrawan Irwan Triadi Ishma Safira Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jillena Meliala, Aurora Jodi Pratama Juaningsih, Imas Novita Kayus Kayowuan Lewoleba Kornelius Ayub Romario Simanulang Kosmanto, Yashinta Kusuma, Aditama Candra L, Leon Ligina Tesalonika Limbong, Albert Sintong Lois, Ariel Made Wipra Pratistita Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Marino, Emir Fabrian Maulida Fitriani Maya Anas Taqiyyah Mayrina Dwiyanti Miranda Nissa Hilal Liani Muhamad Sidik Muhammad Abduh Muhammad Fahrudin Muhammad Yanri Chairyatna Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Naibaho, Aldhy Wicaksana Nefrisa Adlina Maaruf Nugroho Dewo Dharmawan Nur Rizkiah Hasanah Nurannisa, Gisca Nurchalik, Ivan Nurul Jannati, Fira Oktaviani, Devina Vanesa Permatasari, Audry Pradipta Prihantono Putra, Reza Andriansyah Putri Galuh Pitaloka Putri Naue, Atiek Pratiwi Putri, Azzahra Aulia Kresna Putri, Fallen Annisa Aji Putri, Nasywa Awalia Rachma, Nadia Fatikha Rahardi, Andriyan Rahman, Rezi Alfarizi Raka Haikal Anfasya Rakhbir Singh Ramadhan, Niko Rafael Ramdhani, Nadia Marsya Rasyad, Pasha Athallah Rasyid, Muhammad Ridwan Ridha Wahyuni Ridha Wahyuni Riduan, Amelia Marchela Putri Rildo Anuar Sihite Risma Apriyanti Rizki Bima Anggara Roberto, Rafhael Rohmah Dwi Cahyanigsih Ruli Agustin Ruli Agustin, Ruli Satino Satrio Wicaksono Adi Satya M, Bhatara Eri Shintauli, Margaretha Silitonga, Veronika Lasma Simatupang, Efika Weny Meida Siti Syafa Az Zanubiya Sofyan Sauri Sonjaya, Vania Nabilah Bani Sri Bakti Yunari, Sri Bakti Suherman Suherman Sulistiyanto, Azareel Tampubolon, Imagrace Triamorita Tanjung, Salsas Bila Juniyanti Taupiq qurrahman Tesalonika, Ligina Thalia Salma Putri Kamilah Tomi Khoyron Nasir Trasaenda, Resfa Klarita Valentdava Wahyudi, Aurell Vedita Akbar Veronika, Tesya Wadrianto, Glori Kyrious Wahidul Halim Wati, Diani Sadia Wijihastuti, Sri Yarly, Erfina Yuliana Yuli W Yuliana Yuli Wahyuningsih