Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.028
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Daulat Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JURNAL CENDEKIA HUKUM Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Borneo Law Review Journal Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ADIL : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) IBLAM Law Review Jurnal Hukum Sehasen International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Jurnal Hukum Pelita Journal of Law, Poliitic and Humanities Lead Journal of Economy and Administration DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Journal Social Sciences and Humanioran Review ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Hukum Statuta Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan International Journal of Society and Law Abdurrauf Science and Society Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Nusantara: Journal Law and Islamic Law ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Atik Winanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 86 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 86 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENDAFTARAN KOPERASI ABYAKTA GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI ANGGOTA KOPERASI Ridha Wahyuni; Davilla Prawidya Azaria; Atik Winanti; Dwi Desi Yayi Tarina
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 3 No. 1 (2023): Januari-Maret 2023
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/jai.v3i1.439

Abstract

Pendaftaran Koperasi merupakan salah satu hal yang penting dilakukan oleh pendiri Koperasi untuk memperoleh status badan hukum. Hal ini mengingat jika badan usaha tidak disahkan oleh pemerintah dan tidak didaftarkan maka berdasarkan undang-undang yang berlaku, kedudukan Koperasi tidak bisa melakukan perbuatan hukum karena Koperasi belum berbadan hukum. Hal ini juga berdampak pada tidak terlindunginya hak para anggotanya. Pada praktiknya, tidak semua Koperasi memiliki akta pendirian termasuk belum didaftarkan, salah satunya Koperasi ABYAKTA. Sementara, Koperasi ini sudah berdiri sejak 2021 dan telah memiliki 20 orang anggota, anggota telah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Oleh karena itu, penyuluhan ini penting dilakukan untuk memberikan edukasi bagi para pengurus dan anggota mengenai pentingnya dilakukan pendaftaran dan segera membuat akta pendirian untuk mendapatkan pengesahan dari Negara. Kegiatan penyuluhan diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi dan diskusi terkait UU No. 25 Tahun 1992 khususnya mengenai tata cara pendirian dan prosedur pendaftaran Koperasi. Pada saat diskusi dan tanya jawab, para peserta sangat antusias dan memperoeh feedback yang positif, hal ini ditandai dengan tercapainya kesadaran peserta mengenai perlunya penyusunan akta pendirian Koperasi berikut penyusunan anggaran dasarnya. Dari kegiatan ini, akan ditindaklanjuti dengan pendampingan lebih lanjut, khususnya memberikan konsultasi informal dalam rangka percepatan pembuatan akta pendirian sekaligus pendaftaran Koperasi ABYAKTA
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA Ridha Wahyuni; Davilla Prawidya Azaria; Atik Winanti
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 4: September 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i4.3238

Abstract

Penyuluhan ini lebih mefokuskan pada upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan upaya pencegahannya. Dengan target sasaran peserta adalah para siswa/I Kls.12 SMA Bunda Kandung. Pendekatan yang digunakan dalam bentuk sosialisasi dan pengambilan kuesioner kepada para siswa/i SMA. Dari pelaksanaan penyuluhan ini diharapkan akan dapat membentuk peer grup yang akan mentransformasikan kembali pengetahuan yang te telah diperoleh peserta kepada teman sebaya lainnya sehingga ada keberlanjutan informasi. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa/i terkait bahaya narkoba dan membangun kesadaran siswa/i untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta cara mencegahnya.
Perbandingan Pelindungan Indikasi Geografis di Indonesia dan Malaysia Indra Hendrawan; Dimas Yanuarsyah; Atik Winanti
Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 3 (2025): Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.821

Abstract

One of the special aspects of Intellectual Property (IP) is Economic Rights, namely the right to obtain economic benefits from intellectual property. The creation of economic value shows that IP is one of the objects of trade that plays an important role in the development of a nation. As part of Intellectual Property, Geographical Indications are a trading tool that can provide benefits for producers, consumers, and the community in identifying products and providing quality assurance, avoiding fraudulent practices, helping the development of local producers, and supporting the preservation of nature and traditional knowledge. To carry out optimal IPR protection, a comparison needs to be made with practices that have been running so far, in this case a comparison will be made with practices in Malaysia. This research method uses a descriptive qualitative approach by collecting data from various sources. This research will use a conceptual/theoretical approach and a comparative approach. This research will determine the country's strategy to protect intellectual property in Indonesia and Malaysia and determine an effective model in protecting Geographical Indications. Thus, this research produces a deep understanding of the protection of Geographical Indications, highlighting the successes and challenges in increasing success related to intellectual property.
Analisis Perbandingan Syarat Jumlah Utang dalam Permohonan Kepailitan di Indonesia dengan Malaysia sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Debitor Hendra Parulian; Handar Subhandi Bakhtiar; Atik Winanti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i3.998

Abstract

Bankruptcy petitions in Indonesia are regulated under Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), which stipulates that a debtor may be declared bankrupt if they have at least two debts, one of which is due and collectible. However, this provision does not specify a minimum debt threshold as a requirement for bankruptcy, thereby creating a legal loophole that creditors may exploit by using bankruptcy as a mere debt collection tool. This raises concerns regarding the legal protection of debtors. This study aims to compare the bankruptcy laws of Indonesia and Malaysia, particularly with regard to the minimum debt amount requirement, and to evaluate whether the conditions for bankruptcy under the Indonesian Bankruptcy Law and PKPU provide legal certainty and adequate protection for debtors. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the current provisions in Indonesia are no longer aligned with present-day needs and are prone to abuse. Unlike Malaysia, which stipulates a minimum debt amount, Indonesia has yet to regulate this matter explicitly. Therefore, a reformulation of Indonesia's bankruptcy law is necessary to ensure fairness, prevent misuse, and provide balanced legal protection for all parties, especially debtors.
Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia dalam Kepemilikan Properti oleh Warga Negara Asing Ligina Tesalonika; Handar Subhandi Bakhtiar; Atik Winanti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v2i3.999

Abstract

Globalization has increased the interest of Foreign Nationals (WNA) in owning property in various countries, whether for residential purposes, holidays, or investment. Indonesia and Malaysia, as two Southeast Asian nations, have different regulatory approaches regarding property ownership by WNA. This research aims to analyze the legal provisions, identify similarities and differences in regulations, and evaluate their impact on the investment climate and legal protection for WNA in both countries. The research method used is comparative law, focusing on the legal basis, forms of ownership, limitations, and legal protection. The findings indicate that Indonesia tends to be protective of land ownership by foreign parties, strictly regulated through the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, which limits WNA to Right of Use (Hak Pakai) and Right to Build (Hak Guna Bangunan/HGB) with limited durations. In contrast, Malaysia adopts a more liberal and pro-investment approach, allowing WNA to own property as freehold or leasehold based on the National Land Code 1965 and the Malaysia My Second Home (MM2H) program. The implications of these differences are that Indonesia's restrictive policies may reduce the attractiveness of foreign investment due to legal ambiguity and limitations in secondary transactions. Meanwhile, Malaysia offers greater legal certainty and economic appeal through freehold ownership, despite social risks such as rising property prices. This study concludes that Malaysia has a more foreigner-friendly system for property ownership, while Indonesia maintains a cautious principle. It is suggested that Indonesia consider agrarian reforms that are more transparent and provide legal certainty that balances national interests with foreign investment attractiveness.
Penanaman Modal Indonesia Versus Malaysia dari Segi Hukum Positif dalam Studi Banding di Malaysia Rizki Bima Anggara; Risma Apriyanti; Nada Prima Dirkareshza; Atik Winanti
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i2.1941

Abstract

As countries located in the Asian region, Malaysia and Indonesia each have their own investment appeal. Over time, many investors have shown a stronger preference for investing in Malaysia rather than Indonesia. This phenomenon is influenced by various factors, making it a compelling subject of study. This research aims to examine the distinguishing factors in the investment appeal of Malaysia and Indonesia, particularly from the perspective of the positive legal systems in both countries. The objective of this study is to understand the legal regulations governing investment in Indonesia and Malaysia and to determine which regulatory framework is more attractive to investors. The research employs a normative juridical method using a comparative law approach. Data were collected from primary legal materials such as legislation and secondary sources such as books, journals, and previous studies through a literature review. The data were then analyzed descriptively and comparatively. The research findings indicate that Malaysia's investment regulatory framework is more attractive to investors compared to that of Indonesia. This is primarily due to the greater stability of Malaysia’s investment regulations and their relatively infrequent sudden changes. Furthermore, Malaysia’s legal system, which is based on common law, offers greater flexibility to foreign investors. The ease and stability of regulations in Malaysia make it a more preferred investment destination. These findings offer valuable input for the Indonesian government to improve its investment regulatory framework.
Legality of Artificial Intelligence-Generated Advertising in Commercial Activities Based on Legal Certainty Putri, Fallen Annisa Aji; Sakti, Muthia; Winanti, Atik
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1497

Abstract

To understand and analyze the legality concerning the use of artificial intelligence in commercial activities. To explore and analyze the legal certainty of advertising generated by artificial intelligence. This research also helps the author gain insight and firsthand knowledge on how AI-generated advertising is regulated under Indonesian law. Through this normative legal method, results will be obtained that align with practical applications. This will make the research more concrete and accountable for its authenticity and validity. Artificial intelligence technology is fundamentally developed by generating results through the input of big data or pre-existing data, which is then trained to produce the desired outcomes. Although the technology is created to ease human life, its development has led to complexities, particularly in relation to the law. One current debate centers on the copyright of works created by artificial intelligence (AI). This has become a polemic due to the illegal use of data for training purposes
Analisis Yuridis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia : (Studi Perbandingan Hukum) Raka Haikal Anfasya; Handar Subhandi Bakhtiar; Atik Winanti
Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3 No. 3 (2025): Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/intellektika.v3i3.2791

Abstract

This research analyzes the legal development of Islamic banking in Indonesia and Malaysia through a comparative law approach. Islamic banking has become an important component of the global financial system, yet its growth varies across countries. Indonesia's Islamic banking industry, while experiencing significant progress in recent years, still faces regulatory and institutional challenges. In contrast, Malaysia has emerged as a global hub for Islamic finance due to its integrated regulatory framework, strong government support, centralized Shariah compliance system, and established human resource development. This study employs normative legal research using primary and secondary legal sources, and applies comparative legal theory. The findings highlight the importance of legal harmonization, centralization of fatwa authorities, active government involvement, and comprehensive infrastructure development in supporting the growth of Islamic banking. Lessons from Malaysia's experience can serve as valuable references for Indonesia to enhance its Islamic banking industry and improve its competitiveness in the global market.
Implementasi Kebijakan Ekonomi Hijau dalam Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan Secara Inklusif Azizah Arfah; Handar Subhandi Bakhtiar; Atik Winanti
Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 3 No. 4 (2025): Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Publisher : STIKes Ibnu Sina Ajibarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59841/intellektika.v3i4.2818

Abstract

This study discusses the comparison of green economic policies implemented between Indonesia and Malaysia in supporting inclusive sustainable national development, which is examined normatively through a comparative study approach. Indonesia, through Law No. 30 of 2007 on Energy, Law No. 21 of 2014 on Geothermal Energy, and other regulations, has established a national green program encompassing environmental quality improvement, disaster resilience and climate change mitigation, low-carbon development, and renewable energy development as pillars of national development. Meanwhile, Malaysia's National Energy Policy 2022-2040 and other regulations stipulate that a green economy can be achieved through economic development, the utilization of sustainable energy resources, and environmental quality. Research findings indicate that Indonesia has not maximized the implementation of a green economy due to the ease of business permits granted to investors and limited regulations within specific scopes, while Malaysia has established more complex regulations regarding green investments, ensuring that permits are not issued arbitrarily.
Hak Petani atas Pemuliaan Tanaman Menelusuri Perlindungan Hukum di Indonesia dan Malaysia Febrian Halomoan; Rildo Anuar Sihite; Wahidul Halim; Atik Winanti
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 3 (2025): Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v2i3.1072

Abstract

As an agricultural country, farmers in Indonesia have a crucial role, their existence must be safeguarded within the agricultural sector. Encouraging farmers to engage in breeding or develop new superior plant varieties is essential for fostering independent and advanced Indonesian farmers. These breeding activities are governed by Law Number 22 of 2019 on Sustainable Agricultural Cultivation System, and Law Number 29 of 2000 Plant Variety Protection. However, these laws have led to challenges for farmers involved in breeding, as the Plant Variety Protection Law adopts liberal approach that prioritizes individual economic benefits and specifically protects breeders who have registered their new varieties. As a result, farmers who use traditional knowledge in their breeding practices are vulnerable to criminalization due to the registration system. This paper will examine the rights of farmers in breeding activities under Indonesian law and compare with regulations in Malaysia, which shares geographical proximity, customs, and membership in the World Trade Organization. The research method is normative legal research, utilizing both conceptual and comparative approach. The objective to explore the legal protection of farmers’ rights in breeding activities in both Indonesia and Malaysia, and provide recommendations for improving the protection of farmers' rights in the future.
Co-Authors Abdul Haris Nafis Adam Ramadhan Adhelia Puspa Rini Adnan Hasanudin Affan Adyuanas Afifullah, Muhamad Agustanti, Rosalia Dika Akhmad Kautsar Fattah Akmal Zaki Albert Sintong Limbong Allika Fadia Tasya Amelia Akef Abdat Amelia Khairunisa Andriyan Rahardi Andriyanto Adhi Nugroho Angel Evelin Angel Evelin Saragih Sitio Anindya, Salma Elsa Ariel Lois Ariscky, Taufan Andre Aurellia, Clara Sabrina Aurora Jilena Meliala Aurora Jillena Meliala Ayu Dita, Sekar Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Azzahra, Balqis Tsabitah Bayu Aji Adhyarsa Bintang, Airiique Cahyaningsih, Rohmah Dwi Cahyasabrina, Ghea Tyagita Cassis Merinthia Ariapramuda Christin Natalia Tambunan Cindy Nabila Saraswati Davilla Prawidya Azaria Daya Nur Pratama Delyananda, Zahrah Rani'ah Dewani, Citranti Hanifah Diati, Ranisa Diksy, Khoirunnisa Putri Dimas Yanuarsyah Dino Riska Afdhali Diva Salsabila Ferdiansyah Dwi Desi Yayi Tarina FANDY GULTOM Farhan, Fien Naufal Zaim Fatahillah, Faishal Fauzan, Anis Febrian Halomoan Febrian Halomoan Fira Nurul Jannati Fitria, Anugrah Ghufriani, Deliana Rinasari Gisca Nurannisa Halikha, Nazwa Halim, Wahidul Hammamtio Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hasbi, Saupi Hendra Parulian Indra Hendrawan Irwan Triadi Ishma Safira Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jillena Meliala, Aurora Jodi Pratama Juaningsih, Imas Novita Kayus Kayowuan Lewoleba Kornelius Ayub Romario Simanulang Kosmanto, Yashinta Kusuma, Aditama Candra L, Leon Ligina Tesalonika Made Wipra Pratistita Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Marino, Emir Fabrian Maulida Fitriani Maya Anas Taqiyyah Mayrina Dwiyanti Miranda Nissa Hilal Liani Muhamad Sidik Muhammad Abduh Muhammad Fahrudin Muhammad Yanri Chairyatna Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Naibaho, Aldhy Wicaksana Nefrisa Adlina Maaruf Nugroho Dewo Dharmawan Nur Rizkiah Hasanah Nurchalik, Ivan Nurul Jannati, Fira Oktaviani, Devina Vanesa Permatasari, Audry Pradipta Prihantono Putra, Reza Andriansyah Putri Galuh Pitaloka Putri Naue, Atiek Pratiwi Putri, Azzahra Aulia Kresna Putri, Fallen Annisa Aji Putri, Nasywa Awalia Rachma, Nadia Fatikha Rahman, Rezi Alfarizi Raka Haikal Anfasya Rakhbir Singh Ramadhan, Niko Rafael Ramdhani, Nadia Marsya Rasyad, Pasha Athallah Rasyid, Muhammad Ridwan Ridha Wahyuni Ridha Wahyuni Riduan, Amelia Marchela Putri Rildo Anuar Sihite Risma Apriyanti Rizki Bima Anggara Roberto, Rafhael Rohmah Dwi Cahyanigsih Ruli Agustin Ruli Agustin, Ruli Satino Satrio Wicaksono Adi Satya M, Bhatara Eri Shintauli, Margaretha Silitonga, Veronika Lasma Simatupang, Efika Weny Meida Siti Syafa Az Zanubiya Sofyan Sauri Sonjaya, Vania Nabilah Bani Sri Bakti Yunari, Sri Bakti Suherman Suherman Sulistiyanto, Azareel Tampubolon, Imagrace Triamorita Tanjung, Salsas Bila Juniyanti Tasya Darosyifa Taupiq qurrahman Tesalonika, Ligina Thalia Salma Putri Kamilah Tomi Khoyron Nasir Trasaenda, Resfa Klarita Valentdava Wahyudi, Aurell Vedita Akbar Veronika, Tesya Wadrianto, Glori Kyrious Wahidul Halim Wati, Diani Sadia Wijihastuti, Sri Yarly, Erfina Yuliana Yuli W Yuliana Yuli Wahyuningsih