Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.826
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Daulat Hukum JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial JURNAL CENDEKIA HUKUM Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial WAJAH HUKUM Jurnal Yuridis Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Borneo Law Review Journal Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat ADIL : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia IBLAM Law Review Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Journal of Law, Poliitic and Humanities Lead Journal of Economy and Administration DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Modern Islamic Studies and Civilization Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Referendum International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Jurnal Hukum Statuta Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan International Journal of Society and Law Abdurrauf Science and Society Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Atik Winanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 83 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 83 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Konsistensi Pemerintah Indonesia dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Historis Rasyad, Pasha Athallah; Bintang, Airiique; Ramadhan, Niko Rafael; Winanti, Atik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11631

Abstract

Penelitian ini membahas konsistensi pemerintah Indonesia dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara. Indonesia telah mengakui keberadaan HAM yang tertuang di dalam konstitusi, namun masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yang mengacu pada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau diluar aturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam menegakkan HAM, terlihat dalam kasus Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Batam, di mana terdapat diskriminasi terhadap penduduk yang terdampak proyek tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan HAM dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis. Saran penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian yang lebih in-depth dan inklusif, serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan HAM. Kata Kunci : Indonesia, HAM, Konstitusi
POLEMIK SABDA RAJA SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X DALAM LITERATUR HUKUM TATANEGARA INDONESIA Agustin, Ruli; Winanti, Atik; Juaningsih, Imas Novita
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.258

Abstract

Sabda Raja Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah sebuah putusan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono X pada tahun 2015 yang berisi tentang penetapan anaknya yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai raja sekaligus sebagai gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (D.I.Y) setelah Undang-undang mengenai Otonomi Daerah Istimewa Jogjakarta di open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam peneletian ini pada akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan apakah bisa Sabda Raja mengubah Undang-undang Daerah Iistimewa Jogjakarta? Lalu yang kedua, apakah putusan Sabda Raja Sri Hamengku Buwono X ini berdampak langsung terhadap Literatur Hukum Tata Negara di Inonesia ini, menilai siapapun yang menjadi sultan di Daerah Istimewa Jogjakarta, juga akan otomatis menjadi Gubernur di daerah tersebut
Validity of Sale and Purchase Binding Agreement in Pre-Project Selling Transaction Aurellia, Clara Sabrina; Winanti, Atik
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 2 (2024): JUNE
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i2.9133

Abstract

This research aims to analyze the legal aspects of the PPJB, identify factors that affect its validity, and evaluate the legal protection provided to consumers. In recent years, there have been increasing cases of consumers being harmed when buying property on a pre-project selling basis because the PPJB often disregards consumer rights according to applicable laws, thus favoring developers. This research is important to contribute to the development of regulations that are more comprehensive and provide legal certainty for all parties involved in pre-project selling property transactions. This topic has not been comprehensively addressed in previous studies. The research method used in this study is normative legal research with a statutory approach, and the data collection technique employed is a literature study. The results of this research indicate that developers must fulfill all existing requirements before selling property through pre-project selling, which should be formalized in a PPJB executed before a notary or in an informal PPJB. The PPJB is binding, and the parties must comply with its contents. Developers are obligated to compensate consumers if their actions have caused harm.
Legal Force Of The Preliminary Sales Agreement (PPJB) As Evidence For The Seller Againts The Buyer Who Is In Breach Of Contract (Case Study: Decision Of The Surabaya District Court No.862/Pdt.G/2021/Pn Sby. Trasaenda, Resfa Klarita; Winanti, Atik
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2626

Abstract

This study discusses the legal force of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) as evidence for sellers against buyers who commit breach of contract, based on a study of Surabaya District Court Decision Number 862/Pdt.G/2021/PN Sby. This study is based on the prevalence of breach of contract cases in land sale and purchase agreements, which cause legal uncertainty for the parties involved. The main issue in this study is the legal force of a Sale and Purchase Agreement as evidence in Indonesian civil disputes. The purpose of this study is to understand the legal force of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) as evidence in civil disputes and to analyze the judge's considerations in Surabaya District Court Decision Number 862/Pdt.G/2021/PN Sby. The research method used is normative juridical with a statute approach and case approach through literature study. The results show that the PPJB has legal force as authentic evidence and that its cancellation must be carried out through a court decision. The judge's considerations in this case are deemed inappropriate because they state that there is a defect of will, whereas both parties agreed on their own will.
Analisis Perbandingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Indonesia dan Singapura Diati, Ranisa; Simatupang, Efika Weny Meida; Winanti, Atik
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i4.2025.2383-2394

Abstract

Penelitian ini mengkaji perbandingan pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak di Indonesia dan Singapura sebagai dua negara dengan sistem hukum berbeda yang sama-sama meratifikasi Convention on the Rights of the Child 1989. Data Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan 17.241 laporan pencurian dengan 437 terlapor anak dalam periode Januari-Februari 2025, sementara di Singapura terjadi peningkatan 41,1% kasus pencurian toko oleh remaja pada 2025. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif, menganalisis UU SPPA Indonesia dan CYPA Singapura, putusan pengadilan, serta data sekunder dari lembaga resmi. Temuan menunjukkan perbedaan signifikan, Indonesia dengan sistem civil law mengadopsi diversi wajib namun tingkat keberhasilannya rendah karena aparat penegak hukum yang terjebak pada prosedur formal dan keterbatasan infrastruktur, sedangkan Singapura dengan sistem common law mencapai kerberhasilan melalui probation order yang didukung pre-sentence report komprehensif dan kolaborasi antar lembaga. Putusan PN Bekasi No. 43/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bks membuktikan kesenjangan norma dan praktik di Indonesia, di mana pemaafan korban tidak menghentikan proses pidana. Penelitian merekomendasikan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan infrastruktur LPAS/LPKA, sistem monitoring dan evaluasi diversi, adopsi mekanisme pre-sentence report, serta program rehabilitasi variatif untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme restorative justice dengan realitas implementasi sistem peradilan pidana anak Indonesia.
Protection of Customary Communities in Compensation for Losses on Common Land Objects for Public Interest (Study of Sorong District Court Decision Number: 120/Pdt.G/2018/PN.Son) Putri, Nasywa Awalia; Winanti, Atik
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2632

Abstract

Customary law communities have a strong connection to natural resources and customary land as their main source of livelihood. This study was conducted to determine the protection of customary law communities on customary land for the public interest, as well as the judge's considerations in Decision No. 120/Pdt.G/2018/PN.Son regarding compensation for customary land. The researcher applied a normative juridical method through a Statute Approach and a Case Approach in analyzing the topic or issue. The results of the study show that protection is provided in the form of preventive and repressive actions by the government. Preventive efforts are carried out by forming Law No. 12 of 2012 and its derivative regulations to prevent disputes and guarantee the rights of customary law communities in land acquisition. Repressive efforts are pursued through the settlement of disputes in court by filing lawsuits in accordance with the provisions of the law. In Decision No. 120/Pdt.G/2018/PN.Son, the judge can use three stages, namely constatation, qualification, and constitution, to reach a good decision based on the principle of justice. Compensation in this decision was awarded as recognition and respect for the Marga Momo Indigenous Community. This writing is expected to demonstrate the importance of balancing development for the public interest and the protection of the rights of indigenous peoples with laws that favor justice.
Protection of Customary Communities in Compensation for Losses on Common Land Objects for Public Interest (Study of Sorong District Court Decision Number: 120/Pdt.G/2018/PN.Son) Putri, Nasywa Awalia; Winanti, Atik
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2632

Abstract

Customary law communities have a strong connection to natural resources and customary land as their main source of livelihood. This study was conducted to determine the protection of customary law communities on customary land for the public interest, as well as the judge's considerations in Decision No. 120/Pdt.G/2018/PN.Son regarding compensation for customary land. The researcher applied a normative juridical method through a Statute Approach and a Case Approach in analyzing the topic or issue. The results of the study show that protection is provided in the form of preventive and repressive actions by the government. Preventive efforts are carried out by forming Law No. 12 of 2012 and its derivative regulations to prevent disputes and guarantee the rights of customary law communities in land acquisition. Repressive efforts are pursued through the settlement of disputes in court by filing lawsuits in accordance with the provisions of the law. In Decision No. 120/Pdt.G/2018/PN.Son, the judge can use three stages, namely constatation, qualification, and constitution, to reach a good decision based on the principle of justice. Compensation in this decision was awarded as recognition and respect for the Marga Momo Indigenous Community. This writing is expected to demonstrate the importance of balancing development for the public interest and the protection of the rights of indigenous peoples with laws that favor justice.
The Legal Protection for Digital Consumers in Game Diamond Purchase Transactions Online Mobile Legends Delyananda, Zahrah Rani'ah; Winanti, Atik
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.48819

Abstract

The development of digital technology is changing patterns of human interaction and transactions, including when purchasing virtual items like diamonds in the online game Mobile Legends. Digital agreements in these transactions require legal certainty in accordance with Article 1320 of the Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law, especially if carried out by minors and/or through unofficial sellers. This study aims to examine the regulation of digital agreements between users and Mobile Legends game service providers in diamond purchase transactions, as well as to review legal protection for consumers (users), especially minors, who make diamond purchase transactions in Mobile Legends based on the Government to Business (G2B) Theory. The author uses a normative juridical research method with a statutory approach and a case approach related to illegal transactions in Langkat Regency. The research results show that transactions conducted outside official platforms do not meet the requirements of a valid electronic agreement and remove consumer protection rights as regulated in the UUPK and Government Regulation No. 80 of 2019. In conclusion, legal protection for digital consumers in purchasing game diamonds is still relatively weak. The government has not fully carried out its supervisory functions according to the G2B concept. To make the digital transaction ecosystem safer, fairer, and more accountable, stronger regulations, strict age verification systems, and firm sanctions for illegal business actors are needed.
The Principle of Justice In The Revocation of Child Adoption Determination By Adoptive Parents (Study of Supreme Court Decision No. 31/Pdt.G/2022/PN Njk) Fitria, Anugrah; Winanti, Atik
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2430

Abstract

This research examines the revocation of a child's adoption order by highlighting aspects of justice, both for the child and the adoptive parents. The focus of the discussion is directed at the Nganjuk State Court Decision No. 31/Pdt.G/2022/PN.NJK, in which the judge granted the revocation of adoption on the basis of the best interests of the child. However, the decision raises issues because it does not pay attention to the rights and contributions of adoptive parents who have provided care for many years. The type of research used is Normative Juridical with a case approach, legislation, and comparison. Data sources come from primary legal materials in the form of laws and decisions, and are strengthened by literature as secondary legal materials. Analysis is carried out qualitatively through the study of doctrine and legal norms. The results of this study indicate that the judge's consideration is more in favor of child protection, but creates an imbalance for adoptive parents. Therefore, clearer legal arrangements are needed regarding the mechanism for revocation of adoption, so as to provide legal certainty as well as a sense of justice for all parties.
Legal Force Of The Preliminary Sales Agreement (PPJB) As Evidence For The Seller Againts The Buyer Who Is In Breach Of Contract (Case Study: Decision Of The Surabaya District Court No.862/Pdt.G/2021/Pn Sby. Trasaenda, Resfa Klarita; Winanti, Atik
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2626

Abstract

This study discusses the legal force of the Sale and Purchase Agreement (PPJB) as evidence for sellers against buyers who commit breach of contract, based on a study of Surabaya District Court Decision Number 862/Pdt.G/2021/PN Sby. This study is based on the prevalence of breach of contract cases in land sale and purchase agreements, which cause legal uncertainty for the parties involved. The main issue in this study is the legal force of a Sale and Purchase Agreement as evidence in Indonesian civil disputes. The purpose of this study is to understand the legal force of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) as evidence in civil disputes and to analyze the judge's considerations in Surabaya District Court Decision Number 862/Pdt.G/2021/PN Sby. The research method used is normative juridical with a statute approach and case approach through literature study. The results show that the PPJB has legal force as authentic evidence and that its cancellation must be carried out through a court decision. The judge's considerations in this case are deemed inappropriate because they state that there is a defect of will, whereas both parties agreed on their own will.
Co-Authors Abdul Haris Nafis Adam Ramadhan Adhelia Puspa Rini Adnan Hasanudin Afifullah, Muhamad Agustanti, Rosalia Dika Akhmad Kautsar Fattah Akmal Zaki Allika Fadia Tasya Amelia Akef Abdat Amelia Khairunisa Andriyanto Adhi Nugroho Angel Evelin Ariscky, Taufan Andre Aurellia, Clara Sabrina Aurora Jilena Meliala Aurora Jillena Meliala Ayu Dita, Sekar Ayyasy, Rofi Azizah Arfah Bayu Aji Adhyarsa Bintang, Airiique Cahyaningsih, Rohmah Dwi Cahyasabrina, Ghea Tyagita Christin Natalia Tambunan Cindy Nabila Saraswati Darosyifa, Tasya Davilla Prawidya Azaria Daya Nur Pratama Delyananda, Zahrah Rani'ah Dewani, Citranti Hanifah Diati, Ranisa Dimas Yanuarsyah Dino Riska Afdhali Diva Salsabila Ferdiansyah Dwi Desi Yayi Tarina FANDY GULTOM Farhan, Fien Naufal Zaim Fatahillah, Faishal Fauzan, Anis Febrian Halomoan Fira Nurul Jannati Fitria, Anugrah Halikha, Nazwa Halim, Wahidul Halomoan, Febrian Handar Subhandi Bakhtiar Handoyo Prasetyo Hasbi, Saupi Hendra Parulian Indra Hendrawan Ishma Safira Iswanti Rachmanisa Iwan Erar Joesoef Jillena Meliala, Aurora Jodi Pratama Juaningsih, Imas Novita Kayus Kayowuan Lewoleba Kornelius Ayub Romario Simanulang Kosmanto, Yashinta Kusuma, Aditama Candra L, Leon Ligina Tesalonika Limbong, Albert Sintong Lois, Ariel Made Wipra Pratistita Marina Ery Setyawati Marina Ery Setyawati Marino, Emir Fabrian Maulida Fitriani Maya Anas Taqiyyah Mayrina Dwiyanti Miranda Nissa Hilal Liani Muhamad Sidik Muhammad Fahrudin Muhammad Yanri Chairyatna Muthia Sakti Nada Prima Dirkareshza Naibaho, Aldhy Wicaksana Nefrisa Adlina Maaruf Nugroho Dewo Dharmawan Nurannisa, Gisca Nurchalik, Ivan Nurul Jannati, Fira Oktaviani, Devina Vanesa Permatasari, Audry Pradipta Prihantono Putra, Reza Andriansyah Putri Galuh Pitaloka Putri Naue, Atiek Pratiwi Putri, Azzahra Aulia Kresna Putri, Fallen Annisa Aji Putri, Nasywa Awalia Rachma, Nadia Fatikha Rahardi, Andriyan Rahman, Rezi Alfarizi Raka Haikal Anfasya Rakhbir Singh Ramadhan, Niko Rafael Rasyad, Pasha Athallah Rasyid, Muhammad Ridwan Ridha Wahyuni Ridha Wahyuni Riduan, Amelia Marchela Putri Rildo Anuar Sihite Risma Apriyanti Rizki Bima Anggara Rohmah Dwi Cahyanigsih Ruli Agustin Ruli Agustin, Ruli Satino Satrio Wicaksono Adi Satya M, Bhatara Eri Shintauli, Margaretha Silitonga, Veronika Lasma Simatupang, Efika Weny Meida Siti Syafa Az Zanubiya Sofyan Sauri Sonjaya, Vania Nabilah Bani Sri Bakti Yunari, Sri Bakti Suherman Suherman Sulistiyanto, Azareel Tampubolon, Imagrace Triamorita Taupiq qurrahman Tesalonika, Ligina Thalia Salma Putri Kamilah Tomi Khoyron Nasir Trasaenda, Resfa Klarita Valentdava Wahyudi, Aurell Vedita Akbar Veronika, Tesya Wadrianto, Glori Kyrious Wahidul Halim Wati, Diani Sadia Wijihastuti, Sri Yarly, Erfina Yuliana Yuli W Yuliana Yuli Wahyuningsih