Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KONSTITUSI Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal SOLMA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Syntax Idea Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW jurnal syntax admiration Jurnal Hukum Lex Generalis Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Abdimas Bina Bangsa Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal WIDYA LAKSMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Engineering Science Letter IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis West Science Interdisciplinary Studies Socius: Social Sciences Research Journal Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Pembumian Pancasila : Mewujudkan TRISAKTI sebagai Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Didik Suhariyanto
Universitas Bung Karno Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN SEBAGAI ALAT KELENGKAPAN DPRD DALAM MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATAN ANGGOTA DPRD BERDASARKAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN BOGOR Allo, Haryanto Tangke; Suhariyanto, Didik; Ismail, Ismail
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.503

Abstract

Tugas wewenang, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD
KEPASTIAN HUKUM KEPAILITAN ANTAR NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM SYARAT PERMOHONAN PAILIT TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI Putri, Euginia Natania; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 3, No 1 Juni (2024): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v3i1 Juni.504

Abstract

Kepastian Hukum, Kepailitan, Indonesia-Malaysia, Asuransi
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH MENJADI HAK GUNA USAHA DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Bey Abwar, Irsyad Hamdie; Suhariyanto, Didik; Iryani, Dewi
IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Vol 2, No 1 Juni (2023): IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno
Publisher : JOS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61802/if.v2i1 Juni.456

Abstract

Abstract The research objectives in this thesis are based on the two problem formulations raised, namely as follows: legal protection of land ownership rights to become Cultivation Rights and legal enforcement of land ownership rights to Internal Cultivation Rights with the issuance of State Administrative Decrees. The research method used is normative juridical legal research.The results of the research and discussion are as follows: First, Legal Protection of Land Ownership Rights into Cultivation Rights, Absolute Competence of the State Administrative Court means that only written decisions issued by State Administrative Bodies or Officials are concrete, individual and final. Conflict over land ownership rights becomes Cultivation Rights which is a form of difficult competition. Agrarian conflict is a process of interaction between two or groups who each fight for their interests over the same object, namely land and other objects related to land in law. Second, legal enforcement of land ownership rights into business use rights. With the issuance of the State Administrative Decree, the object of dispute in the State Administrative Court is the State Administrative Decree (Beschikking) issued by the State Administrative Agency or Official. Keywords: Legal Protection, Land Ownership Rights, Cultivation Rights.  Abstrak Tujuan penelitian dalam tesis ini didasarkan atas kedua rumusan masalah yang diangkat, yaitu sebagai berikut: perlindungan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha dan penegakan hukum hak milik atas tanah menjadi Hak Guna Usaha Dalam dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut: Pertama, Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha, Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara berarti hanya penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Konflik tanahhak milik menjadi Hak Guna Usaha yang merupakan bentuk persaingan yang sulit, konflik agraria adalah proses interaksi antara dua atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitutanah dan objek lain yang terkait dengan tanah dalam perundang-undangan. Kedua, Penegakan Hukum Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Guna Usaha Dengan Diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Milik Atas Tanah, Hak Guna Usaha. 
TINJAUAN YURIDIS EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Hartana, Hartana; Suhariyanto, Didik
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2024): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v5i1.507

Abstract

Ekspansi usaha melalui kegiatan aksi korporasi dalam pelaksanaannya harus dibatasi dengan adanya rambu-rambu melalui peraturan perundangan atau regulasi sebagai batasan. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pembatasan eskpansi perusahaan. (2) Untuk menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan ekspansi perusahaan yang terjadi di sektor pertambangan batubara. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan pengaturan secara tegas pada pembatasan ekspansi perusahaan group yaitu dalam hal penggunaan perusahaan jasa pertambangan. (2) Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara berimplikasi pada: pertama, Penyalahgunaan Posisi Dominan, kedua, Penguasaan Pasar. Satu hal yang tidak bisa dihindari dari ekspansi suatu perusahaan atau diversifikasi usaha ini adalah bertambahnya beberapa perusahaan baru dan secara langsung juga berimplikasi pada kepemilikan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan.
PENGELOLAAN PARTICIPATING INTEREST WILAYAH KERJA MIGAS OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari; Ekoprasetyo, Antonius Bintarto; Nurmawati, Bernadete; Panda, Daniel
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1244

Abstract

Regulation of natural resource management as a pillar of life that is rooted in the welfare and balance of society is a mandate that must be carried out in good faith and with responsibility. One form of this can be found in Regional Owned Enterprises (BUMD), which is one of the channels for managing state assets. The provisions contained in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016 concerning 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas allow regional governments to participate in management through delegation to BUMD or regional companies. The essence of this effort is to obtain profits that can increase regional income and the welfare of its people. This 10% Participating Interest Regulation, from the start, has succeeded in creating harmony between the rights and obligations between Cooperation Contract Contractors (KKKS) and BUMD. KKKS is responsible for offering 10% participatory interest to regions, as regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016. If regions accept this offer through BUMD, they will obtain a maximum management right of 10% in accordance with the mandate stated in the Cooperation Contract between the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) and KKKS. In this way, cooperation between regional governments (BUMD and KKKS) can become a firm foundation for managing natural resources in order to achieve shared prosperity.
Pertanggungjawaban Debitur dalam Perjanjian Joint Venture: Upaya Mewujudkan Keadilan para Pihak Liability Purba, Boyke; Suhariyanto, Didik; Ismail, Ismail
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 3 No. 4 (2024): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v3i4.1107

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian joint venture untuk memahami dinamika yang memengaruhi keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Latar belakang masalah menggarisbawahi kenyataan bahwa banyak perjanjian joint venture, yang seharusnya menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan, sering kali menimbulkan ketidakadilan. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan dalam pengaturan tanggung jawab, yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara spesifik pengaturan tanggung jawab dalam perjanjian joint venture dan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dapat mendorong terciptanya keadilan di antara para pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Data yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sehingga memberikan pandangan yang komprehensif mengenai isu yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, serta identifikasi spesifik tentang ketentuan dalam perjanjian yang berpotensi menciptakan ketidakadilan. Temuan kunci mencakup perlunya perbaikan dalam pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi yang lebih jelas. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam perjanjian joint venture, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kejelasan klausul, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan panduan bagi perbaikan regulasi ke depan.
Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Pancasila Taufiq, Adnan; Suhariyanto, Didik; Ismail, Ismail
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 3 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga (In Press)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i3.7354

Abstract

The research objectives in this thesis are based on the two problem formulations raised, namely as follows: To find out and study the Presidential and Vice Presidential Election system based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. To find out and study the Legal Politics of the President and Vice President in Indonesia based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, viewed from the Pancasila Perspective. The research method used is normative juridical legal research. The results of the research and discussion are as follows: First, the direct and indirect Presidential election system emerged due to a misinterpretation of the 4th principle of Pancasila which reads "the people are led by wisdom in deliberation/representation". Second, the legal politics of a statutory norm fall into the category of open legal policy, so according to the Constitutional Court this norm is in an area of constitutional value with the 1945 Constitution. The concept of open legal policy itself was first used by the Constitutional Court. In its considerations, the Constitutional Court was of the opinion that such a policy choice is the right of the legislator and is protected by the constitution.
Legal protection of citizens' constitutional rights in the 2024 simultaneous elections Suhariyanto, Didik
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243761

Abstract

The 2024 Simultaneous Elections are a significant moment in Indonesia's democracy, focusing on citizens' constitutional rights, especially the right to vote and be elected. However, challenges such as issues with the accuracy of the Permanent Voter List (DPT), accessibility for vulnerable groups, and law enforcement against violations of voting rights remain critical. This study aims to analyze the legal protection of citizens' constitutional rights in the 2024 Simultaneous Elections, identify challenges in protecting these rights, and evaluate the role of election bodies like the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Board (Bawaslu), and the Constitutional Court (MK). Using a qualitative approach and library research, this study reviews relevant literature, legislation, and reports from related institutions. The findings reveal that despite a clear legal framework, challenges persist, particularly concerning the DPT's accuracy, accessibility for vulnerable groups, and law enforcement. The role of election bodies like KPU, Bawaslu, and MK has not been fully effective in addressing these issues. The research concludes that further efforts are needed to improve the DPT system, enhance access for vulnerable groups, and strengthen law enforcement. The study emphasizes the importance of strengthening oversight, improving voter education, and optimizing technology to protect constitutional rights and ensure election integrity.
Bibliometric Analysis of the Effectiveness of Accountability in Public Policy Judijanto, Loso; Qosim, Nanang; Saparman, Saparman; Suhariyanto, Didik
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 01 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i01.1638

Abstract

This study conducts a bibliometric analysis to explore the scholarly landscape on the effectiveness of accountability in public policy, focusing on literature indexed in Scopus. Using VOSviewer, the study visualizes thematic clusters, co-authorship networks, and country collaborations, offering insights into key trends, influential authors, and global research dynamics. Accountability emerges as a central concept, closely linked to transparency, governance, and public trust, with significant applications in sectors such as healthcare, education, and sustainable development. The analysis reveals the interdisciplinary nature of accountability research while highlighting gaps in addressing digital governance and underrepresented regional perspectives. The findings emphasize the importance of robust accountability frameworks in enhancing public policy effectiveness and the need for integrative and inclusive research to address contemporary governance challenges. This study provides valuable insights for academics and policymakers, offering a foundation for advancing accountability frameworks in diverse governance contexts.
TATA INDONESIA BAGI MARHAEN Suhariyanto, Didik
Jurnal Pembumian Pancasila Vol 2 No 1 (2022): Marhaenisme Akar Historis Pancasila
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kaum Marhaen melaksanakan tujuan perjuangannya yaitu perbaikan nasib untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tanpa penindasan dan penghisapan, tanpa kapitalisme dan imperialisme. Tata Indonesia bagi Marhaen yaitu tatanan negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar cita-cita negara yaitu mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksnaakan ketertiban dunia, dengan dasar cita-cita Proklamasi yang diejawantahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tata Indonesia dilaksanakan berdasarkan Marhaenisme sebagai akar dari Pancasila yang merupakan dasar negara.
Co-Authors Abdul Rozak Abraham Prihadi Achmad Choerudin Ade Sathya Sanathana Ishwara Adnan Taufiq Agus Salim Ra’is Aksah Kasim Allo, Haryanto Tangke Anyan Anyan Aprih Santoso Arbi Dalimunthe Arya Aryadi, Hafiz Augustinus Robin Butarbutar Balogun, Shuaibu Alani Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Budi Sulistiyo Nugroho Budi Waljiman Danial - Danial Danial Dendy Derajat Utama Dewi Iryani Dewi, Anggraeni Puspa Dila Erlianti Dona Katarina Ekoprasetyo, Antonius Bintarto Elina, Rindi Elsa Yuniarti Emmi Rahmiwita Nasution Erman I. Rahim Fajar Kurniawan Fajar Muazamsyah Ferdinant Nuru FINDAWATI AHMAD Firman, La Ode Mohammad G. Nyoman Tio Rae Gradios Nyoman Tio Rae H, Hartana Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Heppy Lades Sidabutar I Wayan Gede Suacana Ihwan Ghazali Indriyani Indriyani Irsan Irsan Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Japar, Kasun Jayawarsa, A.A. Ketut Jazuli, H.E. Rakhmat Judijanto, Loso Juri Frasiska Kalijunjung Hasibuan Kasim, Aksah KMS Herman Kurnia, Mega Tri Liani Sari Lisbet Situmorang Loso Judijanto Lumbanraja, Gilbert M Ashraf Ali Mardi Widodo Miharja, Marjan Mohamad Rizki Irmansyah Mudjiyanto, Nia Muhammad Lukman Hakim Mulyadi M, Mulyadi Murni, Edeltrudis Calasansia Muslihatul Hidayah4 Musran Munizu Nanang Qosim Nanang Qosim Natalia, Rachel Nia Mudjiyanto Noor Harini Novaria, Novi Novaria, Rachmawati Nugrah Gables Manery Nunung Nurhayati Nurchayati Nurmawati, Bernadete Nurul Hikmah Panda, Daniel Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Purba, Boyke Puspitarini, Anggraeni Putri, Euginia Natania R. Pattipawae, Dezonda Ramdhani, Wahyu Rasyidi, Para Reja Reza Aditya Ridwan Usman Rudi Hartono Santoso, Niken Larasayu Saparman Saparman Saparman, Saparman Setiawan, Puguh Aji Hari Shohib MUSLIM Sihotang, Roymartin Sinta Dyah Kirana Sri Wanti Belani Sudiyarti Sudiyarti Syamsu Marlin Tamaulina Br Sembiring Taufiq, Adnan Tedy Arman Tio Rae, G. Nyoman Tjahjadi, Hamdani Vina Budiarti Mustika Sari Wahyu Ramdhani Waljiman, Budi