Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KONSTITUSI Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal SOLMA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Syntax Idea Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW jurnal syntax admiration Jurnal Hukum Lex Generalis Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Abdimas Bina Bangsa Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal WIDYA LAKSMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Engineering Science Letter IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis West Science Interdisciplinary Studies Socius: Social Sciences Research Journal Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Pembumian Pancasila : Mewujudkan TRISAKTI sebagai Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Jurnal Sipakatau Pengabdian: Jurnal Abdimas
Didik Suhariyanto
Universitas Bung Karno Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 84 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 84 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen pada Perjanjian Transaksi Jual Beli Elektronik untuk Mewujudkan Keadilan Okvyan Kelly Alamsyah Alamsyah; Didik Suhariyanto; Hartana
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15348

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli elektronik yang mempertemukan pelaku usaha dan konsumen melalui sistem kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi konsumen dalam transaksi elektronik, mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan yang relevan, termasuk putusan No. 79/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr dan 364/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi konsumen dalam transaksi elektronik umumnya berupa kelalaian pembayaran, pembatalan pesanan tanpa dasar hukum, dan tindakan tidak beritikad baik lainnya. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha meliputi perlindungan preventif, yaitu pengaturan mengenai kontrak elektronik, kewajiban konsumen, dan tata cara transaksi; serta perlindungan represif, yaitu upaya hukum melalui gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan. Penelitian juga menemukan bahwa peraturan perundang-undangan saat ini telah memberikan dasar hukum bagi pelaku usaha untuk menuntut pemulihan hak, namun masih terdapat hambatan dalam implementasi, terutama terkait pembuktian elektronik dan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap wanprestasi konsumen sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi elektronik.
Scenarios For Limiting The Veto of Permanent Members Of The United Nations Security Council Aksah Kasim; Didik Suhariyanto; Wahyu Ramdhani; Erman I Rahim; Danial Danial
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i1.4163

Abstract

The UN's principal mission is to promote international stability and peace. To that end, the UN established the Security Council, its governing body with last say on the subject. The United States, Russia, China, and France—the five most militarily competent nations—are veto-wielding permanent members of the United Nations Security Council. The fundamental objective of this research is to determine the impact of veto power on the function of the United Nations Security Council in maintaining global peace and security. In that case, will we be attempting to have a lex expert on the right to veto? This work is classified as normative research. The results showed that the veto did not improve the Security Council's performance. The ability to veto decisions made by the Security Council on how to address critical international crises means that the council isn't always effective. Legal rules should be put in place to ensure that the right to veto as a controller is not misused and fulfils its original purpose. The power to reject a resolution in situations involving crimes against humanity or genocide is an important part of the veto system, as is the two-year limit on each non-permanent member's use of the veto, and the limitation of veto use to a single case if discussed consecutively in Security Council meetings.
Kebijakan dan Implementasi Hukum Pemberian Insentif Perpajakan pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi Hafiz Arya Aryadi; Didik Suhariyanto; Ismail Ismail
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 3 (2025): Blantika: Multidisciplinary Journal
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v3i3.299

Abstract

Sektor pertambangan minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam pendapatan negara, sehingga kebijakan insentif perpajakan melalui kontrak bagi hasil gross split menjadi krusial untuk menarik investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pemberian insentif perpajakan dalam konteks kontrak bagi hasil gross split pada tahap eksplorasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji peraturan pemerintah dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif perpajakan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.03/2020, mencakup pembebasan dari pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan hingga 100%. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang menarik, tantangan seperti kompleksitas administrasi dan kurangnya pemahaman regulasi masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun insentif perpajakan memiliki potensi untuk meningkatkan daya tarik investasi dan efisiensi operasional, perlu adanya perbaikan dalam implementasi dan pemahaman regulasi untuk mencapai hasil yang optimal dalam sektor migas.
PROBLEMATIKA PENETAPAN PERPU KONDISI NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Didik Suhariyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3371

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa kegentingan yang memaksa memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang . Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu.
Co-Authors Abdul Rozak Abraham Prihadi Achmad Choerudin Ade Sathya Sanathana Ishwara Adnan Taufiq Agus Salim Ra’is Aksah Kasim Allo, Haryanto Tangke Anggraeni Puspitarini Anyan Anyan Aprih Santoso Arbi Dalimunthe Augustinus Robin Butarbutar Balogun, Shuaibu Alani Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Budi Sulistiyo Nugroho Budi Waljiman Danial Danial Dedy Irwan Dendy Derajat Utama Dewi Iryani Dewi, Anggraeni Puspa Dila Erlianti Dona Katarina Ekoprasetyo, Antonius Bintarto Elsa Yuniarti Emmi Rahmiwita Nasution Erman I. Rahim Ewi Banjarnahor Fajar Kurniawan Fajar Muazamsyah Ferdinant Nuru FINDAWATI AHMAD Firman, La Ode Mohammad G. Nyoman Tio Rae Gradios Nyoman Tio Rae Gradios Nyoman Tio Rae H, Hartana Hafiz Arya Aryadi Hamdani Tjahjadi Hartana Hartana Hartana Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Heppy Lades Sidabutar I Wayan Gede Suacana Ihwan Ghazali Indriyani Indriyani Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Jayawarsa, A.A. Ketut Judijanto, Loso Juri Frasiska Kalijunjung Hasibuan Kasun Japar KMS Herman Kurnia, Mega Tri Liani Sari Lisbet Situmorang Loso Judijanto Lumbanraja, Gilbert M Ashraf Ali Mardi Widodo Mohamad Rizki Irmansyah Mudjiyanto, Nia Muhammad Lukman Hakim Mulyadi M, Mulyadi Muslihatul Hidayah4 Musran Munizu Nanang Qosim Nanang Qosim Natalia, Rachel Nia Mudjiyanto Noor Harini Novaria, Novi Novaria, Rachmawati Nugrah Gables Manery Nunung Nurhayati Nurchayati Nurmawati, Bernadete Nurul Hikmah Okvyan Kelly Alamsyah Alamsyah Panda, Daniel Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Purba, Boyke Putri, Euginia Natania Rasyidi, Para Reja Redemptus Dr Ferento Nino De Ferento Nino Reza Aditya Ridwan Usman Rindi Elina Rudi Hartono Santoso, Niken Larasayu Saparman Saparman Saparman, Saparman Setiawan, Puguh Aji Hari Shohib MUSLIM Sihotang, Roymartin Sinta Dyah Kirana Sri Wanti Belani Sudiyarti Sudiyarti Syamsu Marlin Tamaulina Br Sembiring Taufiq, Adnan Tedy Arman Tio Rae, G. Nyoman Vina Budiarti Mustika Sari Wahyu Ramdhani Waljiman, Budi Wendy Hendriawan