Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.664
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KONSTITUSI Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal SOLMA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Syntax Idea Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW jurnal syntax admiration Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Abdimas Bina Bangsa International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal WIDYA LAKSMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Engineering Science Letter IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis West Science Interdisciplinary Studies Socius: Social Sciences Research Journal Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Pembumian Pancasila : Mewujudkan TRISAKTI sebagai Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Didik Suhariyanto
Universitas Bung Karno Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 76 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 76 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA M Ashraf Ali; Didik Suhariyanto; Gradios Nyoman Tio Rae
SETARA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2023): SETARA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59017/setara.v4i1.393

Abstract

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan hak politik mantan terpidana hanya berlaku bagi kandidat pada pemilihan kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, anggota legislatif pada tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional. Sedangkan menurut Komisi Pemilihan Umum, untuk kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak menerapkan syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang timbul kemudian, bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana mengikuti kontestasi pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia tahun 2024.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan, terkesan berat sebelah. Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana yang hendak mengikuti kontestasi Pemilu tahun 2024 dengan syarat tertentu, hanya berlaku bagi calon kepala daerah serta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan bagi mantan terpidana yang hendak mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD di Pemilu tahun 2024, adalah dengan tetap menggunakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
PELATIHAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH TERAKREDITASI SINTA Dila Erlianti; Nurul Hikmah; Didik Suhariyanto; Vina Budiarti Mustika Sari; Muhammad Lukman Hakim; Nurchayati Nurchayati
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.16078

Abstract

Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Terakreditasi Sinta merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun karya tulis ilmiah yang dapat diakreditasi di Sinta. Peserta kegiatan terdiri dari berbagai kalangan seperti guru, mahasiswa, dan dosen, dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang. Abstrak ini menjelaskan pentingnya kegiatan pelatihan ini dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan penyusunan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan dapat diakreditasi. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pengetahuan tentang standar dan tata cara penyusunan karya tulis ilmiah terakreditasi di Sinta, serta keterampilan dalam mencari dan mengelompokkan referensi yang relevan. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi penyampaian materi melalui presentasi, diskusi interaktif, dan sesi praktik penulisan. Peserta diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dan menerima umpan balik konstruktif dari fasilitator dan peserta lainnya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berkualitas dan diakui oleh Sinta. Peserta dapat memahami persyaratan dan aturan penulisan yang memenuhi kriteria akreditasi. Pelaksanaan kegiatan secara online melalui aplikasi Zoom memungkinkan partisipasi yang inklusif dari peserta dari berbagai kalangan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun karya tulis ilmiah terakreditasi di Sinta. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.
PELATIHAN DAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN MEDIA GOOGLE CLASSROOM SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH Didik Suhariyanto; Sudiyarti Sudiyarti; Nunung Nurhayati; Anyan Anyan; Liani Sari; Achmad Choerudin
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17466

Abstract

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan memanfaatkan media Google Classroom sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Pelatihan dilakukan secara online pada bulan Januari 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 43 guru dari berbagai sekolah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pelatihan yang disertai dengan demonstrasi dan percontohan untuk menghasilkan keterampilan tertentu. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan menggunakan media Google Classroom mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Sebanyak 87% peserta merasa puas dengan pelatihan dan memperoleh manfaat yang signifikan. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai penggunaan Google Classroom dan implementasinya dalam pembelajaran. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa. Hasil dari pengabdian ini juga sejalan dengan penelitian tersebut. Dalam era digital saat ini, penting bagi guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dalam kesimpulan, pengabdian ini berhasil memberikan pelatihan dan memanfaatkan media Google Classroom sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Penggunaan media tersebut dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Oleh karena itu, disarankan untuk terus memperluas penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah demi menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik bagi siswa.
PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU DKI JAKARTA Didik Suhariyanto
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17467

Abstract

Tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu DKI Jakarta bertempat di Millenium Hotel Sirih Jakarta, ada fenomena menarik dalam rencana pelaksanaan Pemilu Seretak Tahun 2004 di Indonesia, kami dari Universitas Bung Karno Jakarta dengan acara secara formal di dalam ruang auditorium yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi sosial masyakarat, pemuda dan mahasiswa pertemuan para tahanan, sebuah program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu DKI Jakarta” sebagai salah satu sarana pembinaan para ASN dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 harus netral. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilukada.
Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Walikota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah Dendy Derajat Utama; Didik Suhariyanto; Puguh Aji Hari Setiawan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4138

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana kewenangan penunjukan pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Kementerian Dalam Negeri atas berlakunya Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Kedua, Bagaimana kepastian hukum pengisian kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap penundaan Pemilihan Kepala Daerah serentak sampai tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Pendekatan undang-undang (statute approach) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu data primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penunjukan (Pj) Kepala Daerah merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri yang kemudian (Pj) mendapatkan kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif dan delegatif Menteri Dalam Negeri. Karena, pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Legitimasi atau kepastian hukum (Pj) penjabat kepala daerah diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016.  Berlandaskan pada Pasal 201 ayat (10) menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen dalam pengaturan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024.
Tindak pidana perpajakan yang merugikan keuangan negara atas penyalahgunaan transfer pricing untuk penghindaran pajak KMS Herman; Bernadete Nurmawati; Dewi Iryani; Didik Suhariyanto
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 3 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020232796

Abstract

Tax avoidance merupakan suatau tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam meminimalkan jumlah beban pajak secara legal. Tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah kekosongan hukum perpajakan. Namun disisi lain praktik tax avoidance tidak diinginkan karena dapat mengurangi penerimaan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tidak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah tax Avoidance dengan praktik transfer pricing dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam undang-undang perpajakan dengan cara memindahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup di negara lain dengan tujuan agar total beban pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi rendah. Praktek tax Avoidanc ini dapat mengakibatkan kerugian negara dari penerimaan pajak terhadap tindak pidana penghindaran pajak dengan praktik transfer pricing terdapat pada Pasal 38, 39, 41, 41A, dan 41B UU KUP.
Corporate Responsibility in the Crime of Money Laundering in Indonesia Nia Mudjiyanto; Didik Suhariyanto; G. Nyoman Tio Rae
Syntax Idea 138-155
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i11.2707

Abstract

The crime of money laundering has a direct or indirect negative effect on the country's economy, as a negative effect on the effective use of resources and finances. TPPU issues are not only related to legal and law enforcement issues, but are also directly related to and affect national financial and economic issues, including national investment issues. The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data regarding the problem. The data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. Besides that, primary data is also used as supporting secondary data. Data analysis was carried out using qualitative juridical analysis methods. The research results obtained are that TPPU practices involve a lot of resources and funds that are used for illegal activities and can be detrimental to society, and a lot of funds cannot be used optimally. Proceeds of crime are usually invested in countries where money laundering appears safe, although returns are lower. The proceeds of this crime can be transferred from countries with good economies to countries with poor economies. Because it has a negative impact on financial markets and weakens citizens' trust in the international financial system.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Hakim Tedy Arman; Didik Suhariyanto; Ismail Ismail
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6433

Abstract

Premeditated murder is a crime (moord), it could be said that this is ordinary murder, but the difference is that it was planned in advance. The crime of murder is an act or deed committed by a person against another person so that the act can cause the loss of a person's life, this type of criminal act is a crime against a person's life, namely primarily assault and murder, both types of murder crimes are always preceded by torture which is always appears to be a charge after a charge of murder relating to evidentiary circumstances The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. Legal System Proving Premeditated Murder Against Judges: If the murder as intended in Article 338 is carried out immediately when the intention arises, whereas the implementation of premeditated murder is postponed after the intention is established, in order to regulate the plan, the manner in which the murder will be carried out. Upholding Justice Against Premeditated Murder of Judges, the judge's legal considerations before a decision is taken so the fuel is the values, principles, concepts, appropriate theories and evidence and facts revealed at trial. So that the decisions are good and in accordance with the community's sense of justice.
Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara Mohamad Rizki Irmansyah; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6442

Abstract

Environmental pollution occurs when the cycle of matter in the living environment changes so that the balance in terms of structure and function is disturbed. Imbalances in the structure and function of the material cycle occur due to natural processes or also due to human actions. In this modern age, there are many human activities or actions to fulfill biological needs and technological needs, thus causing a lot of environmental pollution. If there is a problem regarding environmental destruction or damage to the environment, it is almost certain that human activity is the main cause. The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The implications of the state administration's decision to approve increased production of work contracts, provisions containing the principle of absolute responsibility, cannot yet be implemented, considering that Article 21 of Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management with implementing regulations that have not been made has resulted in lawsuits in environmental cases. in courts requesting the application of the principle of absolute responsibility is often not accepted. Enforcement of environmental law through civil procedures is regulated in Chapter either based on an agreement between the parties or using the services of a mediator and/or arbitrator. A lawsuit via litigation (court action) can only be pursued if efforts to resolve the dispute outside of court are unsuccessful.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota POLRI Budi Waljiman; Didik Suhariyanto; Ismail Ismail
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6449

Abstract

According to Law Number 35 of 2009, narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of sensation, reduce to eliminate pain, and can lead to addiction, which is classified into groups as attached in Law Number 35 of 2009. Narcotics abuse has become a very serious issue faced by various countries, both in developed and developing countries, and one of them is Indonesia. Indonesia, which initially served as a transit country for narcotics trade, has now been turned into a destination for operations, transactions, sales, and production by international narcotics networks. This is evidenced by the numerous fields containing marijuana plants and factories producing narcotics discovered by law enforcement agencies. The research method used is a normative juridical research type, in line with the author's intended purpose, the methodology in the design of the thesis research uses two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The research results show that the criminal law system against members of the police force involved in narcotics trafficking, the Criminal Code only recognizes a maximum criminal system. It must be acknowledged that the emergence of this special minimum criminal sanction aims to make people afraid to commit acts as formulated in the Psychotropic Law. Problems arise when, in a specific case, the judge feels that this special minimum criminal penalty is still very severe, and law enforcement imposes criminal sanctions specified in Law No. 35 of 2009 on members of the police force who abuse narcotics, also imposing administrative sanctions, which are sanctions imposed by the relevant institution, in accordance with the main task of the police force as stated in Article 13 letter b, namely enforcing the law. Therefore, every member of the police force is required to be able to investigate and prosecute any form of criminal activity, which would be contradictory if a member of the police force commits a criminal act, as the police force should be a role model for society in implementing the law and regulations in force.
Co-Authors Abdul Rozak Abraham Prihadi Achmad Choerudin Ade Sathya Sanathana Ishwara Adnan Taufiq Agus Salim Ra’is Aksah Kasim Allo, Haryanto Tangke Anyan Anyan Aprih Santoso Arbi Dalimunthe Arya Aryadi, Hafiz Augustinus Robin Butarbutar Balogun, Shuaibu Alani Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Budi Sulistiyo Nugroho Budi Waljiman Danial - Danial Danial Dendy Derajat Utama Dewi Iryani Dewi Iryani Dila Erlianti Ekoprasetyo, Antonius Bintarto Elina, Rindi Elsa Yuniarti Emmi Rahmiwita Nasution Erman I. Rahim Fajar Kurniawan Fajar Muazamsyah Ferdinant Nuru FINDAWATI AHMAD Firman, La Ode Mohammad G. Nyoman Tio Rae Gradios Nyoman Tio Rae H, Hartana Hartana Hartana, Hartana Heppy Lades Sidabutar I Wayan Gede Suacana Ihwan Ghazali Indriyani Indriyani Irsan Irsan Iryani, Dewi Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Japar, Kasun Jayawarsa, A.A. Ketut Jazuli, H.E. Rakhmat Judijanto, Loso Juri Frasiska Kalijunjung Hasibuan Kasim, Aksah KMS Herman Kurnia, Mega Tri Liani Sari Lisbet Situmorang Loso Judijanto Lumbanraja, Gilbert M Ashraf Ali Mardi Widodo Mardi Widodo Miharja, Marjan Mohamad Rizki Irmansyah Mudjiyanto, Nia Muhammad Lukman Hakim Mulyadi M, Mulyadi Musran Munizu Nanang Qosim Nanang Qosim Nasution, Emmi Rahmiwita Natalia, Rachel Nia Mudjiyanto Noor Harini Novaria, Novi Novaria, Rachmawati Nugrah Gables Manery Nugroho, Budi Sulistiyo Nunung Nurhayati Nurchayati Nurmawati, Bernadete Nurul Hikmah Panda, Daniel Para Reja Rasyidi Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Purba, Boyke Putri, Euginia Natania R. Pattipawae, Dezonda Ramdhani, Wahyu Reza Aditya Ridwan Usman Santoso, Niken Larasayu Saparman Saparman Saparman, Saparman Setiawan, Puguh Aji Hari Shohib MUSLIM Sihotang, Roymartin Sinta Dyah Kirana Sudiyarti Sudiyarti Syamsu Marlin Tamaulina Br Sembiring Taufiq, Adnan Tedy Arman Tio Rae, G. Nyoman Tjahjadi, Hamdani Vina Budiarti Mustika Sari Wahyu Ramdhani Waljiman, Budi