Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.407
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KONSTITUSI Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Pembaharuan Hukum Jurnal SOLMA Jurnal Ilmu Hukum The Juris Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Ilmu Hukum Prima Syntax Idea Amalee: Indonesian Journal of Community Research & Engagement As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JURNAL USM LAW REVIEW jurnal syntax admiration Jurnal Hukum Lex Generalis Devotion: Journal of Research and Community Service Jurnal Abdimas Bina Bangsa Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS) Journal Of Human And Education (JAHE) Jurnal WIDYA LAKSMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) SETARA : Jurnal Ilmu Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Engineering Science Letter IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jurnal Hukum Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) West Science Interdisciplinary Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Singa Podium (JPMSIPO) Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Jurnal Hukum Bisnis West Science Interdisciplinary Studies Socius: Social Sciences Research Journal Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia Jurnal Pembumian Pancasila : Mewujudkan TRISAKTI sebagai Pedoman Amanat Penderitaan Rakyat The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Didik Suhariyanto
Universitas Bung Karno Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 82 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Bibliometric Analysis of the Effectiveness of Accountability in Public Policy Loso Judijanto; Nanang Qosim; Saparman Saparman; Didik Suhariyanto
West Science Interdisciplinary Studies Vol. 3 No. 01 (2025): West Science Interdisciplinary Studies
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wsis.v3i01.1638

Abstract

This study conducts a bibliometric analysis to explore the scholarly landscape on the effectiveness of accountability in public policy, focusing on literature indexed in Scopus. Using VOSviewer, the study visualizes thematic clusters, co-authorship networks, and country collaborations, offering insights into key trends, influential authors, and global research dynamics. Accountability emerges as a central concept, closely linked to transparency, governance, and public trust, with significant applications in sectors such as healthcare, education, and sustainable development. The analysis reveals the interdisciplinary nature of accountability research while highlighting gaps in addressing digital governance and underrepresented regional perspectives. The findings emphasize the importance of robust accountability frameworks in enhancing public policy effectiveness and the need for integrative and inclusive research to address contemporary governance challenges. This study provides valuable insights for academics and policymakers, offering a foundation for advancing accountability frameworks in diverse governance contexts.
Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta Suhariyanto, Didik; Hartana, Hartana
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v5i1.2289

Abstract

Tujuan Pengabdian Masyarakat Sosialisasi Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Pancasila Di Bawaslu DKI Jakarta tahun 2025 diikuti mahasiswa, pemuda, para tokoh masyarakat dan stakeholder. Bahwa Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilu dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan nilai keadilan sangat mendukung demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.Sehingga kami dari Universitas Bung Karno Jakarta sangat penting melaksanakan Pengabdian Masyarakat, sebagai salah satu pembinaan bagi mahasiswa, masyarakat dan elemen bangsa.
Kebijakan dan Implementasi Hukum Pemberian Insentif Perpajakan pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam Kegiatan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi Arya Aryadi, Hafiz; Suhariyanto, Didik; Ismail, Ismail
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 3 (2025): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v3i3.299

Abstract

Sektor pertambangan minyak dan gas bumi memegang peranan penting dalam pendapatan negara, sehingga kebijakan insentif perpajakan melalui kontrak bagi hasil gross split menjadi krusial untuk menarik investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pemberian insentif perpajakan dalam konteks kontrak bagi hasil gross split pada tahap eksplorasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji peraturan pemerintah dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif perpajakan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.03/2020, mencakup pembebasan dari pajak pertambahan nilai dan pajak bumi dan bangunan hingga 100%. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang menarik, tantangan seperti kompleksitas administrasi dan kurangnya pemahaman regulasi masih menjadi hambatan dalam implementasinya. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun insentif perpajakan memiliki potensi untuk meningkatkan daya tarik investasi dan efisiensi operasional, perlu adanya perbaikan dalam implementasi dan pemahaman regulasi untuk mencapai hasil yang optimal dalam sektor migas.
PROBLEMATIKA PENETAPAN PERPU KONDISI NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Suhariyanto, Didik
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.3371

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa kegentingan yang memaksa memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang . Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu.
Indonesia Tidak Menganut Trias Politica M, Mulyadi; Suhariyanto, Didik; H, Hartana
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 2 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16916609

Abstract

Trias Politica was first introduced by John Locke and then developed by Montesquieu.  The Trias Politica concept functions to prevent power from one power which can give birth to authoritarian power.  Trias Politica describes a balance of power, where power is divided into several regions to prevent arbitrary, bad power in terms of policy, law and politics.  Indonesia is a legal and sovereign country, where there are Executive institutions such as the President and his ministers, Legislative institutions such as members of the People's Representative Council and Judicial Institutions such as the Judicial Commission, Constitutional Court and Supreme Court.  With the existence of these institutions, Indonesia does not necessarily have pure Trias Politica, this can be seen from the perspective of legal politics that has developed so far.  The aim of this research is to explain whether Indonesia adheres to the Trias Politica system purely or not.  So in a conceptual way, legal politics can be seen clearly, even from a legal perspective it is clearly seen.  Meanwhile, the public still views that Indonesia adheres to the Trias Politica system by only looking at the government institutions that have been established, without looking at the roles and functions as well as the authority of each institution.  This means that research is very necessary for the development of state law in Indonesia.  State law is a type of legal science that discusses the theory of the rule of law.  Therefore, there is a connection with the Trias Politica Theory which was born from the thoughts of the English philosopher John Locke and then developed by Montesquieu.
Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Sengketa Pelanggaran Merek Di Indonesia Sihotang, Roymartin; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4159

Abstract

Dalam konteks perdagangan internasional, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk, tetapi juga merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang memiliki nilai strategis dan ekonomi tinggi. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap hak atas merek menjadi suatu keharusan yang harus diakomodasi secara normatif dan diimplementasikan secara efektif. Kajian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan sebagai studi kasus. Penelaahan dilakukan berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, serta teori mengenai kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo. Perlindungan terhadap hak merek terbagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui mekanisme pendaftaran merek dengan prinsip first to file, serta perlindungan represif melalui jalur perdata, mekanisme pembatalan atau penghapusan pendaftaran, dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah menyediakan kerangka hukum yang relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Beberapa di antaranya meliputi lemahnya pengendalian terhadap pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidak baik, ketidakkonsistenan dalam interpretasi yudisial terhadap istilah "persamaan pada pokoknya", serta belum optimalnya perlindungan terhadap merek asing terkenal yang belum didaftarkan. Studi kasus IKEA dan MAPOGALMEGI menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan substantif dalam praktik perlindungan merek di Indonesia.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Wilayah Hukum Polda Metrojaya Lumbanraja, Gilbert; Suhariyanto, Didik; Setiawan, Puguh Aji Hari
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4169

Abstract

Implementasi keadilan restoratif dalam menangani kasus pencemaran nama baik mencerminkan strategi kebijakan hukum pidana yang telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang ITE. Metode ini mengutamakan rekonstruksi relasi antara pihak yang melakukan perbuatan dan pihak yang dirugikan, dengan berlandaskan pada prinsip kegunaan praktis. Aplikasinya mendapat dukungan melalui berbagai peraturan yang semakin melegitimasi paradigma tersebut, antara lain PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan teknik deskriptif-analitis, yang bersumber pada data sekunder melalui kajian literatur yang meliputi materi hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan riset memperlihatkan bahwa konsep keadilan restoratif telah mendapat landasan hukum yang kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya setelah pemberlakuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, yang diperkokoh oleh berbagai regulasi kelembagaan seperti Peraturan Jaksa Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Secara esensial, penerapan pendekatan ini dalam penanganan kasus pencemaran nama baik menggambarkan transformasi paradigma penegakan hukum dari model yang bersifat represif dan retributif menuju pendekatan yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Oknum Anggota POLRI Waljiman, Budi; Suhariyanto, Didik; Ismail, Ismail
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1714

Abstract

According to Law Number 35 of 2009, narcotics are substances or drugs that come from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of sensation, reduce to eliminate pain, and can lead to addiction, which is classified into groups as attached in Law Number 35 of 2009. Narcotics abuse has become a very serious issue faced by various countries, both in developed and developing countries, and one of them is Indonesia. Indonesia, which initially served as a transit country for narcotics trade, has now been turned into a destination for operations, transactions, sales, and production by international narcotics networks. This is evidenced by the numerous fields containing marijuana plants and factories producing narcotics discovered by law enforcement agencies. The research method used is a normative juridical research type, in line with the author's intended purpose, the methodology in the design of the thesis research uses two approaches, namely the Statute Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The research results show that the criminal law system against members of the police force involved in narcotics trafficking, the Criminal Code only recognizes a maximum criminal system. It must be acknowledged that the emergence of this special minimum criminal sanction aims to make people afraid to commit acts as formulated in the Psychotropic Law. Problems arise when, in a specific case, the judge feels that this special minimum criminal penalty is still very severe, and law enforcement imposes criminal sanctions specified in Law No. 35 of 2009 on members of the police force who abuse narcotics, also imposing administrative sanctions, which are sanctions imposed by the relevant institution, in accordance with the main task of the police force as stated in Article 13 letter b, namely enforcing the law. Therefore, every member of the police force is required to be able to investigate and prosecute any form of criminal activity, which would be contradictory if a member of the police force commits a criminal act, as the police force should be a role model for society in implementing the law and regulations in force.
Implikasi Keputusan Tata Usaha Negara Persetujuan Peningkatan Produksi Kontrak Karya dalam Penegakan Keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara Mohamad Rizki Irmansyah; Didik Suhariyanto; Dewi Iryani
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1715

Abstract

Environmental pollution occurs when the cycle of matter in the living environment changes so that the balance in terms of structure and function is disturbed. Imbalances in the structure and function of the material cycle occur due to natural processes or also due to human actions. In this modern age, there are many human activities or actions to fulfill biological needs and technological needs, thus causing a lot of environmental pollution. If there is a problem regarding environmental destruction or damage to the environment, it is almost certain that human activity is the main cause.The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. The implications of the state administration's decision to approve increased production of work contracts, provisions containing the principle of absolute responsibility, cannot yet be implemented, considering that Article 21 of Law No. 23 of 1997 concerning Environmental Management with implementing regulations that have not been made has resulted in lawsuits in environmental cases. in courts requesting the application of the principle of absolute responsibility is often not accepted.Enforcement of environmental law through civil procedures is regulated in Chapter either based on an agreement between the parties or using the services of a mediator and/or arbitrator. A lawsuit via litigation (court action) can only be pursued if efforts to resolve the dispute outside of court are unsuccessful.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana terhadap Hakim Tedy Arman; Didik Suhariyanto; Ismail
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1758

Abstract

Premeditated murder is a crime (moord), it could be said that this is ordinary murder, but the difference is that it was planned in advance. The crime of murder is an act or deed committed by a person against another person so that the act can cause the loss of a person's life, this type of criminal act is a crime against a person's life, namely primarily assault and murder, both types of murder crimes are always preceded by torture which is always appears to be a charge after a charge of murder relating to evidentiary circumstances The research method used is the Normative Juridical research type, in accordance with the objectives the author wants to achieve, the methodology in designing the thesis research uses two types of approaches, namely the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The Statute Approach is an approach carried out by examining all laws with the concept of law. Legal System Proving Premeditated Murder Against Judges: If the murder as intended in Article 338 is carried out immediately when the intention arises, whereas the implementation of premeditated murder is postponed after the intention is established, in order to regulate the plan, the manner in which the murder will be carried out. Upholding Justice Against Premeditated Murder of Judges, the judge's legal considerations before a decision is taken so the fuel is the values, principles, concepts, appropriate theories and evidence and facts revealed at trial. So that the decisions are good and in accordance with the community's sense of justice.
Co-Authors Abdul Rozak Abraham Prihadi Achmad Choerudin Ade Sathya Sanathana Ishwara Adnan Taufiq Agus Salim Ra’is Aksah Kasim Allo, Haryanto Tangke Anyan Anyan Aprih Santoso Arbi Dalimunthe Arya Aryadi, Hafiz Augustinus Robin Butarbutar Balogun, Shuaibu Alani Bernadete Nurmawati Bey Abwar, Irsyad Hamdie Budi Sulistiyo Nugroho Budi Waljiman Danial - Danial Danial Dendy Derajat Utama Dewi Iryani Dewi, Anggraeni Puspa Dila Erlianti Dona Katarina Ekoprasetyo, Antonius Bintarto Elina, Rindi Elsa Yuniarti Emmi Rahmiwita Nasution Erman I. Rahim Fajar Kurniawan Fajar Muazamsyah Ferdinant Nuru FINDAWATI AHMAD Firman, La Ode Mohammad G. Nyoman Tio Rae Gradios Nyoman Tio Rae H, Hartana Hartana Hartana Hartana Hartana, Hartana Heppy Lades Sidabutar I Wayan Gede Suacana Ihwan Ghazali Indriyani Indriyani Irsan Irsan Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Ismail Japar, Kasun Jayawarsa, A.A. Ketut Jazuli, H.E. Rakhmat Judijanto, Loso Juri Frasiska Kalijunjung Hasibuan Kasim, Aksah KMS Herman Kurnia, Mega Tri Liani Sari Lisbet Situmorang Loso Judijanto Lumbanraja, Gilbert M Ashraf Ali Mardi Widodo Miharja, Marjan Mohamad Rizki Irmansyah Mudjiyanto, Nia Muhammad Lukman Hakim Mulyadi M, Mulyadi Murni, Edeltrudis Calasansia Muslihatul Hidayah4 Musran Munizu Nanang Qosim Nanang Qosim Natalia, Rachel Nia Mudjiyanto Noor Harini Novaria, Novi Novaria, Rachmawati Nugrah Gables Manery Nunung Nurhayati Nurchayati Nurmawati, Bernadete Nurul Hikmah Panda, Daniel Prasetyo Hadi Puguh Aji Hari Setiawan Puguh Aji Hari Setiawan Purba, Boyke Puspitarini, Anggraeni Putri, Euginia Natania R. Pattipawae, Dezonda Ramdhani, Wahyu Rasyidi, Para Reja Reza Aditya Ridwan Usman Rudi Hartono Santoso, Niken Larasayu Saparman Saparman Saparman, Saparman Setiawan, Puguh Aji Hari Shohib MUSLIM Sihotang, Roymartin Sinta Dyah Kirana Sri Wanti Belani Sudiyarti Sudiyarti Syamsu Marlin Tamaulina Br Sembiring Taufiq, Adnan Tedy Arman Tio Rae, G. Nyoman Tjahjadi, Hamdani Vina Budiarti Mustika Sari Wahyu Ramdhani Waljiman, Budi