Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.974
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ius Constituendum EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Maker: Jurnal Manajemen International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Indonesian Journal of Innovation Studies
Christina Bagenda
Universitas Flores
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Hukum Perdata terhadap Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan: Civil Law Analysis of the Withholding of Employee Diplomas by Companies Christina Bagenda; Rosita; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahim; Amsari Damanik
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7818

Abstract

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan merupakan fenomena yang masih jamak terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ijazah, sebagai dokumen pribadi yang bersifat vital, kerap dijadikan alat tekanan agar karyawan bertahan dalam masa kerja tertentu atau tidak mengundurkan diri secara sepihak. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, praktik ini menimbulkan persoalan hukum dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah legalitas tindakan tersebut dengan mengkaji asas-asas dasar hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan konsep perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan tanpa adanya persetujuan yang sah dan dasar hukum yang kuat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan melanggar prinsip keadilan dalam hubungan hukum. Selain itu, tindakan ini berpotensi mengakibatkan kerugian secara hukum dan sosial bagi karyawan, serta membuka ruang untuk gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Legalitas Monetisasi Data Pengguna Oleh Perusahaan Teknologi: Analisis Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perekonomian Nasional: The Legality of Monetizing User Data by Technology Companies: An Analysis of Consumer Protection and National Economic Law Christina Bagenda; Dwi Anindya Harimurti; Ana Maria Gadi Djou; Rustam; Yohanes Don Bosco Watu
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7939

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perusahaan teknologi untuk menjadikan data pengguna sebagai salah satu aset ekonomi utama melalui praktik monetisasi data. Praktik ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi pengguna untuk kepentingan bisnis, seperti periklanan berbasis perilaku, analisis pasar, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas monetisasi data pengguna oleh perusahaan teknologi di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap hukum perekonomian nasional. Pembahasan difokuskan pada kerangka regulasi perlindungan data pribadi, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum perusahaan teknologi, serta tantangan penegakan hukum di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian pustaka terhadap jurnal-jurnal nasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kepatuhan pelaku usaha maupun efektivitas pengawasan. Praktik monetisasi data yang tidak disertai transparansi dan persetujuan yang sah berpotensi melanggar hak konsumen serta menciptakan ketimpangan dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, dominasi perusahaan teknologi berbasis data juga dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dan melemahkan prinsip keadilan dalam hukum perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi antar-peraturan, serta peningkatan kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen guna menciptakan sistem monetisasi data yang legal, beretika, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.
Tinjauan Normatif Terhadap Mekanisme Eksekusi Perkara Perdata Di Luar Pulau Jawa Dan Madura Berdasarkan Rbg Dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman: Normative Review of the Execution Mechanism for Civil Cases Outside Java and Madura Based on the Regional Regulations and Law Number 48 of 2009 Concerning Judicial Power Melani Indriana; Christina Bagenda; Herwantono; Wira Okta Viana; Liza Utama
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.8405

Abstract

Eksekusi putusan pengadilan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan perdata karena menjadi sarana konkret untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara. Tanpa pelaksanaan eksekusi yang efektif, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berpotensi kehilangan makna yuridis dan sosiologisnya. Dalam konteks hukum acara perdata Indonesia, mekanisme eksekusi masih diwarnai oleh dualisme pengaturan berdasarkan wilayah berlakunya hukum acara, yaitu Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura serta Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang berlaku di luar wilayah tersebut. Perbedaan rezim hukum acara ini menimbulkan implikasi normatif dalam praktik eksekusi, khususnya berkaitan dengan kewenangan pengadilan, prosedur pelaksanaan eksekusi, serta tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan putusan perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif mekanisme eksekusi perkara perdata di luar Pulau Jawa dan Madura berdasarkan ketentuan RBg serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun RBg secara normatif masih memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar Jawa dan Madura, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala struktural, prosedural, dan geografis yang berdampak pada tidak optimalnya penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dan pembaruan hukum acara perdata nasional guna mewujudkan sistem eksekusi putusan pengadilan yang lebih efektif, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kewajiban Hukum Tenaga Medis dalam Penanganan Massa Aksi Demo Korban Kekerasan: Legal Obligations of Medical Personnel in Handling Mass Demonstrations Victims of Violence Christina Bagenda; Karolus Charlaes Bego; Anna Veronica Pont; Arif Paria Musta; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i10.8945

Abstract

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang sangat penting dalam memberikan pertolongan kepada korban kekerasan, termasuk dalam situasi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil. Kewajiban ini tidak hanya bersumber dari prinsip kemanusiaan, tetapi juga dari ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam konteks aksi demonstrasi, tenaga medis dituntut untuk bersikap profesional, netral, dan berpegang pada kode etik kedokteran serta prinsip hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, berbagai hambatan sering kali muncul, seperti intimidasi terhadap tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta dilema etika ketika harus memberikan pertolongan di tengah situasi yang penuh tekanan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam penanganan korban kekerasan pada aksi massa melalui pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, prinsip etik profesi, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Kajian ini menyoroti pentingnya jaminan negara terhadap kebebasan dan keamanan tenaga medis dalam melaksanakan tugasnya tanpa intervensi politik maupun tekanan institusional. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab hukum tenaga medis sebagai bagian dari sistem penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Indonesia.
The Effectiveness of Implementing Restorative Justice in Child Criminal Cases Christina Bagenda; Ana Maria Gadi Djou; Agus Sugiarto; Andi Wahyuddin Nur; Ummi Kalsum
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6308

Abstract

Restorative justice is an approach that is oriented towards resolving conflicts through dialogue between perpetrators, victims and the community. This approach provides an opportunity for perpetrators to understand the impact of their actions and take responsibility for their actions. Restorative justice is an approach to the justice system that focuses on recovery and rehabilitation, not punishment. This concept emphasizes dialogue between the perpetrator, victim and community to reach an agreement that benefits all parties. Restorative justice has emerged as a promising alternative, offering a different paradigm from the conventional justice system. This approach focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and society, and provides opportunities for perpetrators to understand the impact of their actions. The application of restorative justice in juvenile criminal cases shows significant potential in creating more positive outcomes for all parties involved. While challenges remain, steps to increase understanding and engagement of all parties can help optimize the effectiveness of this approach. Thus, restorative justice can be a valuable alternative in handling child criminal cases in Indonesia.
Legal Analysis of Copyright Dispute Resulution in the Creative Industries in the Digitalization Era Christina Bagenda; Markus Suryoutomo; Bambang Supriadi; Agnes Maria Janni Widyawati
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) - January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6785

Abstract

Copyright protection faces additional difficulties as a result of the creative industry's rapid development and growing digitalization. Large-scale copyright infringement result from the open and accessible nature of the internet, which permits the unapproved reproduction and distribution of creative works. In the digital age, resolving copyright disputes has become essential to creating a system that safeguards authors' rights and promotes the expansion of the creative sector. The purpose of this essay is to examine the legal ramifications of settling copyright disputes in the digital age creative business, as well as to pinpoint the difficulties encountered and workable remedies. This study examines the current dispute settlement procedures under Indonesian law using an analytical legal methodology. The study is anticipated to shed more light on how the law handles copyright disputes and make suggestions for enhancing copyright protection online.
Legal Certainty on Business Dispute Resolution Through Arbitration Christina Bagenda; Anindya Bidasari; Purwanto; Bambag Teguh Handoyo; Rustam
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.8109

Abstract

Arbitration has increasingly become the preferred method for resolving business disputes, offering an alternative to the often lengthy and complex litigation process. It presents several advantages, such as expedited proceedings, confidentiality, and final, binding decisions. This article explores how legal certainty is upheld within the arbitration process and evaluates its effectiveness in resolving commercial disputes in Indonesia. The research adopts a normative juridical method, utilizing qualitative analysis of legislation, legal doctrines, and case studies of arbitration awards. The findings indicate that Indonesia’s arbitration framework, governed by Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, provides a solid legal foundation for arbitration proceedings. The final and non-appealable nature of arbitration decisions enhances legal certainty for the disputing parties. Nevertheless, challenges remain in the enforcement phase, particularly in the execution of arbitral awards through the district courts. These issues highlight the need for better coordination between arbitration institutions and the judiciary, along with improved legal awareness among law enforcement officials regarding the role of arbitration. In conclusion, arbitration continues to play a vital role in ensuring legal certainty and promoting the efficient resolution of business disputes in today’s legal landscape.
THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE Christina Bagenda; Cicilia Hellena Carbonilla
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4675

Abstract

The principle of the best interest of the child is a fundamental principle universally recognized in the protection of children's rights. This principle is especially relevant in the context of divorce, where decisions regarding child custody must be made with a comprehensive consideration of the child's best interests. The purpose of this research is to analyze the application of the best interest of the child principle and to identify the main factors considered in making custody decisions in divorce cases in Indonesia. This research employs a normative legal research method with legislative and conceptual approaches. The sources of legal materials in this study include primary, secondary, and tertiary legal materials, and the data analysis technique used is qualitative analysis. The research findings reveal that the principle of the best interest of the child is applied in making child custody decisions in divorce cases in Indonesia by considering various factors related to the child's overall welfare, such as the child's age, the emotional bond between the child and the parents, the living environment, the child's safety and well-being, and the parents' ability to provide proper care. Other main factors considered include the parents' physical and mental health conditions, history of domestic violence, and the child's wishes or opinions if they are mature enough. The court will assess and consider all these factors comprehensively to decide on child custody based on what is most aligned with the best interest of the child in the divorce case.
Co-Authors Abdul Kholiq Agnes Maria Janni Widyawati Agus Sugiarto Agustini, I Gusti Ayu Ari Ahim Alief Akbar Musaddad Amsari Damanik Ana Maria Gadi Djou Andi Wahyuddin Nur Anindya Bidasari Anna Veronica Pont Arif Paria Musta Ayi Ishak Sholih Muchtar Badhe, Fransiskus Bambag Teguh Handoyo Biso, Hernansi Budi Handayani Cahya Andika Carbonilla, Cicilia Helena Carbonilla, Cicilia Hellena Chris Anggi Natalia Berutu Chusnu Syarifa Diah Kusuma Cicilia Hellena Carbonilla Dwi Anindya Harimurti Ernesta Arita Ari Fajar Rachmad Dwi Miarsa Hamzah Mardiansyah Handayani, Kristin Heri Budianto Hernansi Biso Herwantono Johannes Johny Koynja Jusuf Luturmas Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Konstantinus Denny Pareira Meke Liza Utama Lorina Siregar Sudjiman Manggiasih, Trisnia Maria Alberta Liza Quintarti Markus Suryoutomo Melani Indriana Mohammad Solekhan Mohammadong Muchamad Taufiq Muhamad Ilyas Nopiana Mozin Nuri Hidayati Nuril Maghfirah Paulinus Seda Pratiwi Ayu Sri D. Purwanto Riadi Asra Rahmad Richardo Barry Astro Romi, Mochamad Vrans Rosita Rustam Setiyawami Setiyawami Sri MurniSri Murni Sri Setiawati Stefanus Hubertus Gusti Ma Sumirahayu Sulaiman Supriadi, Bambang Trisnia Manggiasih Ummi Kalsum Wira Okta Viana Yaheskel Wessy Yohanes Don Bosco Watu Yohanes Pande Yuko Fitrian Zulkarnain S