Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure): Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure Christina Bagenda; Sri MurniSri Murni; Yuko Fitrian; Cahya Andika; Nuri Hidayati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6569

Abstract

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.
Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial: Criminal Law Implications in Hoax and Hate Speech Cases on Social Media Christina Bagenda; Abdul Kholiq; Pratiwi Ayu Sri D.; Sri Setiawati; Budi Handayani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6571

Abstract

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya telah menjadi masalah sosial yang mengancam stabilitas sosial dan politik, serta melanggar hak-hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum seperti UU ITE dan KUHP untuk menangani masalah ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ambiguitas regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim. Selain itu, meskipun media sosial dapat berperan dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui kebijakan moderasi konten dan peningkatan literasi digital, peran platform digital dalam mencegah konten berbahaya sering kali dirasa kurang maksimal. Penelitian ini mengemukakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan ruang digital yang lebih aman, regulasi yang jelas dan literasi digital yang lebih baik harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia: Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia Christina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Alief Akbar Musaddad; Chris Anggi Natalia Berutu; Ayi Ishak Sholih Muchtar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6573

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan semakin umum terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan antar warga negara menimbulkan kompleksitas hukum yang khas, terutama terkait keabsahan status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta implikasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Indonesia terhadap perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta penerapan prinsip lex domicilii untuk menentukan hukum yang berlaku dalam pengelolaan harta bersama dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum antara negara asal pasangan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal status kewarganegaraan anak yang diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah penting bagi pasangan beda kewarganegaraan agar mereka dapat memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam perkawinan secara sah.
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian jual beii Menurut KUH Perdata: Rights and Obligations of the Parties in a Sale and Purchase Agreement According to the Civil Code Christina Bagenda; Stelvia W. Noya; Karman Jaya; Aniek Tyaswati Wiji Lestari; Sri Murni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6594

Abstract

Perjanjiian jual beii merupakan salah satu bentuk kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam perjanjian ini, terdapat hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, di mana penjual berhak menerima pembayaran atas barang yang diserahkan, sementara pembeli berhak atas jaminan kepemilikan dan kualitas barang tersebut. Selain itu, risiko dalam jua! beIijuga diatur dengan ketentuan yang berbeda-beda bergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan. Risiko pada barang tertentu, misalnya, dapat berpindah ke pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan, sesuai dengan Pasal 1460 KUH Perdata, meskipun ketentuan ini mengalami penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Untuk barang tumpukan dan barang berdasarkan timbangan atau ukuran, risiko berpindah setelah barang tersebut dipisahkan atau diukur. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian jual beli. Dengan demikian, Perjanjiian jual beii yang mengatur hak, kewajiban, dan risiko berfungsi untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP MODEL OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: EVIDENCE FROM THE INDONESIAN BANKING SECTOR Setiyawami, Setiyawami; Bagenda, Christina; Biso, Hernansi; Manggiasih, Trisnia
JURNAL MANAJEMEN MAKER STIE SULTAN AGUNG Vol 10 No 1 (2024): Volume 10 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37403/mjm.v10i1.651

Abstract

This research aims to analyze the influence of transformational leadership, self-efficacy, and organizational climate on innovative work behavior in manufacturing companies in Indonesia. This research uses a literature and field design with a causal associative approach. This study uses a research instrument test consisting of validity and reliability tests. The quantitative analysis consists of a normality test, regression test, hypothesis test, correlation test, and coefficient of determination. This research concludes that transformational leadership, self-efficacy, and organizational climate have a positive and significant effect on innovative work behavior. In the ever-growing digital era, transformational leadership is essential for manufacturing companies to face challenges and take advantage of emerging opportunities. In the digital era, self-efficacy helps employees cope with uncertainty and change, turn challenges into opportunities, and view technological change as a foundation for personal and professional growth. Furthermore, by adopting a pro-innovation organizational climate, manufacturing companies can more easily adapt to technological changes, optimize production processes, and exploit the full potential of the Industrial Revolution 4.0.
EMPLOYEE ENGAGEMENT ANALYSIS OF MILENIAL WORKERS: THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL JUSTICE Romi, Mochamad Vrans; Bagenda, Christina; Kusuma, Rr. Chusnu Syarifa Diah; Setiyawami, Setiyawami; Handayani, Kristin
SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol. 10 No. 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37403/sultanist.v10i2.450

Abstract

Era globalisasi yang dihadapi setiap bangsa pada saat ini menjadikan dunia menjadi terbuka dan terkoneksi. Hal ini menuntut kesadaran dan kesiapan sumber daya manusia bahwa keterbukaan menjadi sesuatu yang nyata. Disisi lain, untuk meningkatkan kesadaran SDM dalam lingkup organisasi, maka perusahaan perlu mendorong employee engagement agar lebih baik. Tujuan utama penelitian yakni menganalisis pengaruh organizational trust dan organizational justice terhadap employee engagement pekerja milenial. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 responden yang ditentukan dengan pendekatan convenience sampling. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner yang kemudian dibagikan secara online. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS dengan menampilkan hasil pengolahan data melalui uji instrumen penelitian dengan uji validitas dan reabilitas, analisis regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data menyimpulkan organizational trust dan organizational justice berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Implikasi penelitian menginformasikan untuk meningkatkan engagement dapat dilakukan dengan dorongan dari pimpinan perusahaan melalui prakarsa saling percaya, saling pengertian, saling menghormati, serta belajar hidup dalam perbedaan antar sesama karyawan di tempat mereka bekerja. Akibatnya, kepuasan kerja akan diperoleh dengan sebenarnya, kedekatan kerjasama yang lebih baik dengan sesama, tujuan yang lebih jelas, dan prestasi akan dicapai bila tujuan telah tercapai The globalization era that every nation faces has made the world open and connected. This requires the awareness and readiness of human resources that openness becomes something real. On the other hand, companies need to encourage better employee engagement to increase HR awareness within the organization's scope. The main objective of the research is to analyze the effect of organizational trust and organizational justice on the employee engagement of millennial workers. The sample in this study amounted to 150 respondents, who were determined by the convenience sampling approach. Data collection uses a questionnaire instrument which is then distributed online. Data analysis uses the SPSS application by displaying data processing results through research instrument tests with validity and reliability tests, multiple regression analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing. Based on the data analysis results, organizational trust and justice have a positive and significant effect on employee engagement. The research information implies that increasing engagement can be carried out with encouragement from company leaders through mutual trust, mutual understanding, mutual respect, and learning to live in differences among fellow employees in their workplaces. As a result, actual job satisfaction will be obtained, closer cooperation with others is better, goals are clearer, and achievement will be achieved when goals have been achieved.
ANALYZING FACTORS AFFECTING EMPLOYEE'S ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR POST-PANDEMI COVID-19 Romi, Mochamad Vrans; Kusuma, Rr. Chusnu Syarifa Diah; Biso, Hernansi; Bagenda, Christina; Maghfirah, Nuril
SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol. 11 No. 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37403/sultanist.v11i1.478

Abstract

Organizational citizenship behavior bukanlah hal baru dalam dunia kerja khususnya beberapa bidang khusus yang juga menerapkan perilaku organisasi. Pada dasarnya, organizational citizenship behavior sangat membantu dalam mengatur, mengontrol, dan menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus meningkatkan komunikasi antar peranan dalam kelompok kerja. Selain itu, perusahaan saat ini perlu meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang semakin kompleks. Tujuan utama penelitian yakni menganalisis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi organizational citizenship behavior karyawan pasca pandemi Covid-19. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 210 responden yang ditentukan dengan pendekatan convenience sampling. Pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner yang kemudian dibagikan secara online. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS dengan menampilkan hasil pengolahan data melalui uji instrumen penelitian dengan uji validitas dan reabilitas, analisis regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil analisis data menyimpulkan quality of work life, organizational culture dan job satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Implikasi penelitian menginformasikan perilaku menolong karyawan dapat meningkatkan semangat dan keeratan serta perasaan saling memiliki diantara anggota kelompok sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi dan membantu organisasi menarik dan mempertahankan karyawan yang baik.The globalization era that every nation faces have made the world open and connected. This requires the awareness and readiness of human resources that openness becomes something real. On the other hand, companies need to encourage better employee engagement to increase HR awareness within the organization's scope. The main objective of the research is to analyze the effect of organizational trust and organizational justice on the employee engagement of millennial workers. The sample in this study amounted to 150 respondents, who were determined by the convenience sampling approach. Data collection uses a questionnaire instrument which is then distributed online. Data analysis uses the SPSS application by displaying data processing results through research instrument tests with validity and reliability tests, multiple regression analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing. Based on the data analysis results, organizational trust and justice positively and significantly affect employee engagement. The research information implies that increasing engagement can be carried out with encouragement from company leaders through mutual trust, mutual understanding, mutual respect, and learning to live in differences among fellow employees in their workplaces.
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND BUSINESS PERFORMANCE IN THE CREATIVE ECONOMY SECTOR Agustini, I Gusti Ayu Ari; Sudjiman, Lorina Siregar; Bagenda, Christina
SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Vol. 12 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung Pematangsiantar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37403/sultanist.v12i2.643

Abstract

In the rapidly developing digital era, this sector faces significant challenges and opportunities influenced by the company's ability to manage supply chains, implement innovation, and utilize technology effectively. This research analyzes the relationship between supply chain management (SCM), innovation, technology orientation, and business performance in the creative economy sector. The research method involves a quantitative approach, which involves collecting data through surveys distributed to companies in the creative economy sector. The questionnaire is designed to regularly measure the dimensions of SCM, innovation, technology orientation, and business performance. Following the results of data analysis, it is confirmed that supply chain management, innovation, and technology orientation have a positive and significant effect on business performance. This research provides significant implications for companies in the creative economy sector by showing how efficient supply chain management, implementation of sustainable innovation, and robust technology orientation can improve overall business performance. By understanding the relationship between these factors, companies can develop more effective strategies to improve operational efficiency, accelerate new product development, and leverage technology to gain competitive advantage.
Analisis Hukum Perdata terhadap Penahanan Ijazah Karyawan oleh Perusahaan: Civil Law Analysis of the Withholding of Employee Diplomas by Companies Christina Bagenda; Rosita; Fajar Rachmad Dwi Miarsa; Ahim; Amsari Damanik
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 6: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7818

Abstract

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap karyawan merupakan fenomena yang masih jamak terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ijazah, sebagai dokumen pribadi yang bersifat vital, kerap dijadikan alat tekanan agar karyawan bertahan dalam masa kerja tertentu atau tidak mengundurkan diri secara sepihak. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, praktik ini menimbulkan persoalan hukum dari sudut pandang hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah legalitas tindakan tersebut dengan mengkaji asas-asas dasar hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, syarat sahnya perjanjian, dan konsep perbuatan melawan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan tanpa adanya persetujuan yang sah dan dasar hukum yang kuat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan melanggar prinsip keadilan dalam hubungan hukum. Selain itu, tindakan ini berpotensi mengakibatkan kerugian secara hukum dan sosial bagi karyawan, serta membuka ruang untuk gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Legal Certainty on Business Dispute Resolution Through Arbitration Christina Bagenda; Anindya Bidasari; Purwanto; Bambag Teguh Handoyo; Rustam
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 3: July 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i3.8109

Abstract

Arbitration has increasingly become the preferred method for resolving business disputes, offering an alternative to the often lengthy and complex litigation process. It presents several advantages, such as expedited proceedings, confidentiality, and final, binding decisions. This article explores how legal certainty is upheld within the arbitration process and evaluates its effectiveness in resolving commercial disputes in Indonesia. The research adopts a normative juridical method, utilizing qualitative analysis of legislation, legal doctrines, and case studies of arbitration awards. The findings indicate that Indonesia’s arbitration framework, governed by Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, provides a solid legal foundation for arbitration proceedings. The final and non-appealable nature of arbitration decisions enhances legal certainty for the disputing parties. Nevertheless, challenges remain in the enforcement phase, particularly in the execution of arbitral awards through the district courts. These issues highlight the need for better coordination between arbitration institutions and the judiciary, along with improved legal awareness among law enforcement officials regarding the role of arbitration. In conclusion, arbitration continues to play a vital role in ensuring legal certainty and promoting the efficient resolution of business disputes in today’s legal landscape.