Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.974
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsidee Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ius Constituendum EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan Maker: Jurnal Manajemen International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Indonesian Journal of Innovation Studies
Christina Bagenda
Universitas Flores
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
The Problem Of The Neutrality Of The Civil Service In Local Head Elections: A Constitutional Law Perspective Christina Bagenda; Mohammad Solekhan; Muchamad Taufiq; Ernesta Arita Ari; Jusuf Luturmas
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) January 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.10014

Abstract

The neutrality of the State Civil Apparatus in local democratic contests, particularly Regional Head Elections, constitutes a fundamental principle for the realization of a clean, professional, and democratic system of governance. As an integral component of the state apparatus, ASN plays a strategic role in public administration and service delivery, thereby requiring impartiality and freedom from practical political interests. Nevertheless, empirical realities indicate that violations of ASN neutrality during Pilkada remain prevalent, manifesting in both direct and indirect political involvement, misuse of state resources, and administrative actions that favor certain candidate pairs. This condition reflects a persistent gap between normative legal frameworks and their practical implementation. This article aims to examine the challenges surrounding ASN neutrality in Pilkada by analyzing regulatory arrangements, implementation practices, and supervisory mechanisms from a constitutional law perspective. Employing a normative juridical approach, this study reviews statutory regulations, legal doctrines, and findings from relevant national scholarly journals. The analysis reveals that although the legal framework governing ASN neutrality is relatively comprehensive, the effectiveness of law enforcement and oversight mechanisms continues to face significant obstacles. These include weak inter-institutional coordination among supervisory bodies, political pressures exerted on the bureaucracy, and a limited level of legal awareness among certain segments of ASN. From the standpoint of constitutional law, breaches of ASN neutrality have serious implications for the quality of democracy, the realization of good governance principles, and the legitimacy of local governments produced through Pilkada. Therefore, strengthening legal policies, enhancing supervisory capacity, and reinforcing bureaucratic ethics development are essential measures to ensure the consistent enforcement of ASN neutrality in every local democratic process.
Hukum Pidana Bagi Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012: Criminal Law for Minors Perspective of Law Number 11 of 2012 Christina Bagenda; Ana Maria Gadi Djou; Maria Alberta Liza Quintarti; Yohanes Don Bosco Watu; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v4i8.1940

Abstract

Pergaulan bagi anak akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan. apabila anak dibawah umur melakukan Tindakan pidana semisal pembunuhan, diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam UU No. 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversi dan pidana penjara ½ dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir, tergantung dari unsur-unsur tindak pidananya dan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan korban meninggal ataukah masih hidup.
Kriteria Penjatuhan Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: Criteria for Imposing the Death Penalty for Corruptors from the Perspective of Law Number 20 of 2001 Christina Bagenda; Yaheskel Wessy; Muhamad Ilyas; Johannes Johny Koynja; Kalijunjung Hasibuan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i5.5341

Abstract

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatanperbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Sanksi hukum, dalam hal ini sanksi pidana, memiliki berbagai jenis sanksi. Satu di antara jenis sanksi itu adalah pidana mati. Secara normatif, penjatuhan pidana mati di Indonesia dimungkinkan terjadi dalam keadaan tertentu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan terhadap pasal tersebut telah diubah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. kriteria penjatuhan hukuman mati bagi koruptor yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penaggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Dan selama ini di Indonesia masih belum memvonis atau mejatuhkan hukuman mati bagi para koruptor melihat kriterianya yang sulit, sehingga human paling berat yang dijatuhkan kepada koruptor yaitu hukunan seumur hidup.
Perlindungan Hukum bagi Debitur Macet Kredit dan Mengalamai Perampasan di Jalan: Legal Protection for Debtors with Bad Credit and Experiencing Robbery on the Street Yohanes Pande; Karolus Charlaes Bego; Hamzah Mardiansyah; Stefanus H. Gusti Ma; Christina Bagenda
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i5.5342

Abstract

Salah satu klausul penting dalam perjanjian kredit adalah terkait jaminan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diketahui bahwa bank wajib mempunyai keyakinan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisa kreditur terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur. Terkait dengan jaminan kredit, agunan merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan. perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi kredit macet, terutama terhadap debitur yang mengalami musibah sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kredit, dapat teratasi dengan jalan Rescheduling, Reconditioning, Restructuring atau kombinasi ketiganya dan jalan yang terakhir yaitu Eksekusi. Artinya, perlindungan hukum terhadap debitur tetap dilakukan oleh kreditur sepanjang pihak debitur mempunyai itikad baik dan peristiwa yang menyebabkan terjadinya kredit macet tidak dilakukan secara sengaja oleh debitur. Dan pihak kreditur juga tidak boleh secara sepihak ingin merampas atau mengambil barang jaminan atau mengambil barang (kendaraan) yang beli secara kredit apabila pihak debitur mengalami macet kredit.
Eksistensi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Secara Yuridis: Existence of a Deed of Juridical Sale and Purchase Agreement Christina Bagenda
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5457

Abstract

Jasa Notaris diperlukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum yang bersifat Hukum Perdata.Notaris merupakan salah satu pejabat umum yang mempunyai tugas dan wewenang membuat akta, salah satunya seperti Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. PPJB adalah perjanjian pengikatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terhadap suatu properti, rumah dan/atau tanah. Poin-poin penting pada PPJB ini meliputi objek pengikatan jual beli, kewajiban dan jaminan penjual, kewajiban bagi pembeli, dan isi perjanjian pengikatan jual beli sesuai keputusan pemerintah. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaiamana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Secara umum kedudukan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, selama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan memenuhi persyaratan sahnya perjanjian.
Penerapan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika : Analisis Yuridis dan Etis: Implementation of the Death Penalty in Narcotics Crimes: Legal and Ethical Analysis Kalijunjung Hasibuan; Christina Bagenda; Riadi Asra Rahmad; Zulkarnain S; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6196

Abstract

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan produksi, distribusi, penyimpanan, dan penggunaan zat-zat terlarang yang diatur dalam undang-undang. Dan tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara yuridis, hukuman mati dalam tindak pidana narkotika di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas, tetapi penerapannya menimbulkan berbagai isu yuridis yang perlu diperhatikan. Proses hukum yang cepat, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan efektivitas hukuman mati dalam menekan kejahatan merupakan faktor-faktor penting yang harus dipertimbangkan. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang sebenar-benarnya. Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkotika mengundang banyak pertanyaan etis yang kompleks. Dari nilai kehidupan, prinsip keadilan, efektivitas, hingga potensi penyalahgunaan kekuasaan, semua ini perlu dipertimbangkan secara mendalam. Reformasi kebijakan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk menangani masalah narkotika secara lebih etis.
Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: The Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia Yohanes Don Bosco Watu; Christina Bagenda; Kalijunjung Hasibuan; Alief Akbar Musaddad; Mohammadong
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6262

Abstract

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri dan dibagi ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta ini biasanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum agama, atau perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terhadap harta gono-gini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Karena kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia sangat diperhatikan baik dalam Hukum Keluarga Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Istri memiliki hak yang jelas atas harta bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan dalam proses pembagian tersebut. Dalam hal perselisihan, mediasi dan pengadilan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.
Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure): Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure Christina Bagenda; Sri MurniSri Murni; Yuko Fitrian; Cahya Andika; Nuri Hidayati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6569

Abstract

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.
Implikasi Hukum Pidana pada Kasus Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial: Criminal Law Implications in Hoax and Hate Speech Cases on Social Media Christina Bagenda; Abdul Kholiq; Pratiwi Ayu Sri D.; Sri Setiawati; Budi Handayani
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6571

Abstract

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di dunia maya telah menjadi masalah sosial yang mengancam stabilitas sosial dan politik, serta melanggar hak-hak individu. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum seperti UU ITE dan KUHP untuk menangani masalah ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ambiguitas regulasi, kesulitan dalam penegakan hukum, serta keterbatasan dalam mengidentifikasi pelaku yang anonim. Selain itu, meskipun media sosial dapat berperan dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui kebijakan moderasi konten dan peningkatan literasi digital, peran platform digital dalam mencegah konten berbahaya sering kali dirasa kurang maksimal. Penelitian ini mengemukakan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih konsisten, serta kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat. Dalam rangka menciptakan ruang digital yang lebih aman, regulasi yang jelas dan literasi digital yang lebih baik harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk menanggulangi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial.
Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia: Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia Christina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Alief Akbar Musaddad; Chris Anggi Natalia Berutu; Ayi Ishak Sholih Muchtar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6573

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan semakin umum terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan antar warga negara menimbulkan kompleksitas hukum yang khas, terutama terkait keabsahan status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta implikasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Indonesia terhadap perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta penerapan prinsip lex domicilii untuk menentukan hukum yang berlaku dalam pengelolaan harta bersama dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum antara negara asal pasangan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal status kewarganegaraan anak yang diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah penting bagi pasangan beda kewarganegaraan agar mereka dapat memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam perkawinan secara sah.
Co-Authors Abdul Kholiq Agnes Maria Janni Widyawati Agus Sugiarto Agustini, I Gusti Ayu Ari Ahim Alief Akbar Musaddad Amsari Damanik Ana Maria Gadi Djou Andi Wahyuddin Nur Anindya Bidasari Anna Veronica Pont Arif Paria Musta Ayi Ishak Sholih Muchtar Badhe, Fransiskus Bambag Teguh Handoyo Biso, Hernansi Budi Handayani Cahya Andika Carbonilla, Cicilia Helena Carbonilla, Cicilia Hellena Chris Anggi Natalia Berutu Chusnu Syarifa Diah Kusuma Cicilia Hellena Carbonilla Dwi Anindya Harimurti Ernesta Arita Ari Fajar Rachmad Dwi Miarsa Hamzah Mardiansyah Handayani, Kristin Heri Budianto Hernansi Biso Herwantono Johannes Johny Koynja Jusuf Luturmas Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Konstantinus Denny Pareira Meke Liza Utama Lorina Siregar Sudjiman Manggiasih, Trisnia Maria Alberta Liza Quintarti Markus Suryoutomo Melani Indriana Mohammad Solekhan Mohammadong Muchamad Taufiq Muhamad Ilyas Nopiana Mozin Nuri Hidayati Nuril Maghfirah Paulinus Seda Pratiwi Ayu Sri D. Purwanto Riadi Asra Rahmad Richardo Barry Astro Romi, Mochamad Vrans Rosita Rustam Setiyawami Setiyawami Sri MurniSri Murni Sri Setiawati Stefanus Hubertus Gusti Ma Sumirahayu Sulaiman Supriadi, Bambang Trisnia Manggiasih Ummi Kalsum Wira Okta Viana Yaheskel Wessy Yohanes Don Bosco Watu Yohanes Pande Yuko Fitrian Zulkarnain S