Articles
Perlindungan Hukum Satwa Terhadap Eksploitasi Berkaitan Dengan Ekosistem
Gede Dius Waisnawa Cahyadi;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I Nyoman Sutama
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.137-142
Exploitation means exploitation on a large scale, usually in plantations, mining, or exploitation for personal gain. The existence of exploitation requires massive conservation efforts by all affected groups, because all components of nature need each other and play an equally important role in maintaining the balance of ecosystem resources. This includes law enforcement on the existence of protected wildlife. The problems are: 1) What are the legal protections for protected sea turtles? 2) What legal responsibilities do the perpetrators face when exploiting protected sea turtles? Research and understand the legal protection of protected sea turtles and the legal consequences for perpetrators of exploitation of protected sea turtles. Liability for perpetrators of protected turtle exploitation may include criminal intimidation under Article 21(2)(a) jo. Article 40(2) of the Law on Biological Protection provides a maximum imprisonment of 5 years and a fine of one hundred million Rupiah.
Pengaturan Tata Ruang Wilayah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Objek Wisata di Bali
Komang Ajus Nada Putra;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.206-211
The regulation of spatial planning regarding the conversion of agricultural land into tourist attractions in Bali is analyzed through a scientific approach, examining its impacts on the environment, economy, and local community's social aspects. The research focuses on policies, regulations, and spatial planning implementations influencing land transformation. In this context, the problem formulation revolves around (1) how spatial planning regulates the conversion from agricultural land to tourist areas in Bali?, and (2) how its legal implications on spatial planning due to such transformation. This study adopts a normative law approach, indicating that the regulation of spatial planning concerning the conversion of agricultural land into tourist areas in Bali is outlined in the Provincial Regulation of Bali Number 2 of 2023 regarding the Spatial Planning Plan of Bali Province for the Year 2023-2024. The legal impacts of the transformation of agricultural land into tourist areas in Bali will depend on the regulations in force in Bali.
Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak
I Kadek Oza Ananda Putra;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.22-29
Negara Indonesia adalah negara hukum, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang diatur oleh hukum. Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai setiap insiden cedera fisik, psikologis, atau seksual yang biasanya dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan anak-anak. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pengaturan hukum tindak kekerasan terhadap anak? 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yakni sejumlah pasal yang mengandung unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" (door geweld atau door bedreiging met geweld) secara eksplisit memuat hukuman pidana terkait tindakan kekerasan dan/atau intimidasi. Pasal tersebut ada dalam Bab IXA UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C; 76D dan 76E.
Perlindungan Hukum Kenyamanan Wisatawan Dari Pedagang Asongan di Kawasan Wisata Geopark Kintamani
I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Atmaja;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.282-288
Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawan dari pedagang kaki lima, baik domestik maupun asing, masih lemah, dan terkadang undang-undang yang ada tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang berkunjung ke Geopark Kintamani dan apa sanksi hukum bagi pedagang kaki lima yang tidak membawa perasaan nyaman bagi wisatawan yang berada di kawasan Geopark Kintamani. Gunakan metode penelitian konvensional. Menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Perlindungan hukum terhadap wisatawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Sanksi hukum terhadap PKL yang tidak memberikan kenyamanan kepada wisatawan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, yang diatur berdasarkan Pasal 58 dan 59 menjelaskan adanya sanksi administratif dan sanksi pidana bagi PKL. yang gagal melakukannya. memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Wisatawan menikmati kenyamanan dan keamanan PKL serta perlindungan hukum. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kenyamanan wisatawan telah diatur, dan Pemerintah Daerah serta dinas pariwisata harus dapat menafsirkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah dan melaksanakan peraturan tersebut.
Implementasi Pertanggungjawaban Pihak Pengelola Watersport Terhadap Wisatawan Akibat Kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa
Ni Made Noviana Ruth Yolanda;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.361-367
Pantai Tanjung Benoa di Kabupaten Badung adalah tempat yang bagus untuk melakukan olahraga air. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban operator Watersport terhadap wisatawan jika terjadi kecelakaan di Pantai Tanjung Benoa dan apa saja tantangan yang dihadapi pengunjung pengguna jasa Water Sport dalam hal kerugian akibat kecelakaan tersebut. Teknik hukum empiris yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris berbasis fakta dan hukum. Analisis dokumen dan metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan sumber daya hukum primer dan sekunder secara bertahap. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha PT Elang Laut Dive and Watersport dan Hot Dog Watersport terhadap wisatawan yang mengalami kerugian akibat kecelakaan hanya memberikan tunjangan asuransi. Walaupun pemberian informasi yang akurat, kenyamanan, keamanan penuh, dan perlindungan keselamatan bagi wisatawan merupakan pertanggungjawaban pengelola usaha, namun manfaat asuransi yang ditawarkan kepada wisatawan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf b dan d UU. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata. Hambatan eksternal yang dialami adalah regulasi pemerintah, kondisi cuaca, dan faktor lingkungan, sementara hambatan internal dapat mencakup kesiapan fisik dan keterampilan wisatawan.
Tindak Pidana Insider Trading Dalam Bisnis Sebagai Kejahatan Money Laundering Insider Trading
Yolanda Hana Teli;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.382-388
Insider Trading adalah praktik pasar saham yang tidak adil yang melibatkan penggunaan informasi rahasia oleh manajer perusahaan yang, berdasarkan posisinya, dapat memperoleh keuntungan karena informasi tersebut tidak tersedia untuk umum. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanya melarang orang dalam dan pihak-pihak tertentu memperoleh informasi secara tidak sah. Sementara itu, seseorang yang memperoleh informasi tersebut tanpa melanggar hukum, misalnya seseorang yang mendengarkan percakapan orang dalam suatu emiten kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi, tidak dapat dijerat dengan pidana karena peraturan pidana terkait Insider Trading. Dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum hubungan antara tindak pidana Insider Trading dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering? dan (2) Bagaimana Insider Trading dalam bisnis sebagai kejahatan money laundering? Metode yang digunakan hukum normatif. UU No. 8 Tahun 1995 juga memuat ketentuan tidak menyeluruh yang digunakan untuk menentukan informasi apa saja yang tergolong informasi non-publik dalam Insider Trading. Oleh karena itu mengembangkan penerapan teori penyalahgunaan pengaturan Insider Trading perlu dikaji dalam rangka perlindungan investor dari praktik Insider Trading.
Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Terhadap Pencemaran Sampah Pasar Kreneng
Marselina Yunita Seravina;
Nyoman Gede Sugiartha;
Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.106-113
Pasar Kreneng sebagai salah satu pasar tradisional yang penting di Bali, menghadapi tantangan serius terkait pencemaran sampah. Masih adanya kendala penerapan dan penegakan hukum maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan upaya efektivitas PERDA No.3 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah terhadap permasalahan pencemaran sampah di Pasar Kreneng. Sehingga rumusan masalahnya bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Pasar Kreneng dan Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah di Pasar Kreneng. Menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitiannya upaya penegakan hukum melalui pemberian sanksi tegas berupa denda terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan terkait kebersihan lingkungan hidup di Kota Denpasar. Hambatannya masih saja ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran seperti membuang atau menimbun sampah sembarangan, hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat. Saran hendaknya menaati aturan yang berlaku dan lebih peduli terhadap lingkungan.
Penerapan Mediasi Sengketa Tanah Waris Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar
Made Mahayana Agastia;
I Nyoman Gede Sugiartha;
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.99-105
Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan terkait sengketa tanah waris. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis menggunakan metode Ppenelitian Eempiris yaitu melakukan penelitian terhadap isu hukum dengan membandingkan antara pengaturan yang ada dengan implementasinya di masyarakat. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap sengketa tanah waris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar masih belum optimal. Walaupun sebenarnya mediasi telah terlaksana sesuai dengan perintah Undnag- Undang, namun Tingkat keberhasilan dari mediasi di Pengadilan Negeri Denpasar hanya 5- 10%. Faktor yang paling mempengaruhi adanyalah egoisme para pihak, terkhusus pada sengketa tanah waris yang menyebabkan sulitnya menemukan perdamaian.
Pengaturan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bidang Pekerjaan Di Provinsi Bali
Herla Panji Wahyuda;
I Nyoman Gede Sugiartha;
Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/jah.8.1.2026.45-55
Salah satu faktor yang mendorong kemajuan suatu bangsa adalah kualitas tenaga kerjanya. Karena instrumen hukum memberikan perlindungan, maka penyandang disabilitas memiliki lebih banyak peluang dan hak dalam hal ketenagakerjaan, baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta. Peluang tersebut didasarkan pada keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat pertanyaan: 1) Aturan apa saja yang melindungi dan mempertahankan hak penyandang disabilitas dalam bekerja? 2) Atas pelanggaran hak dan manfaat apa saja yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam bekerja di Provinsi Bali, pemerintah memberikan sanksi kepada pelaku usaha? Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini bersifat deduktif, diawali dengan meninjau pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menetapkan kerangka kebijakan hak disabilitas dalam bekerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1), memberikan banyak hak kepada penyandang disabilitas. Hak disabilitas seharusnya dihormati oleh masyarakat. Provinsi Bali memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja disabilitas. Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 mengatur hak dan keuntungan tertentu. Sanksi administratif meliputi pembekuan izin, peringatan, dan pencabutan izin.
Strengthening Community Resilience During the Covid 19 Pandemic in Developing Tourism Based on Local Wisdom in Ubud Village
I Nyoman Putu Budiartha;
I Nyoman Gede Sugiartha;
A.A. Sagung Laksmi Dewi
Community Service Journal of Law Vol. 1 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/csjl.1.1.2022.35-39
As a higher education institution, Warmadewa University must ensure that it always obeys the Tridharma of Higher Education in accordance with the predetermined vision and mission. Now every lecturer is encouraged to be able to package community service activities both in groups and individually which will later show concern for the community. Community service activities can be carried out by providing enlightenment by providing legal counseling and consultation to the community in various fields of life in the field of environment and tourism. One thing that deserves attention is environmental conservation in Ubud Village where it is hoped that every Banjar Customary Community is required to have a plan for improving environmental management. Environmental conservation which is the values ​​of Balinese society, of course, in its application cannot be ignored even on the pretext of business interests. For the sake of maintaining community resilience from the influence of drugs from tourists who come to visit the tourist village of Ubud. Efforts that should be pursued and do not hesitate to carry out daily orders against tourists who come to Ubud, this impression is certainly expected for tourists who visit not to be free to carry narcotics which are prohibited by the government. of course the final result can strengthen the resilience of the community in Ubud Village against the influence of Narcotics which can damage the physical and mental resilience of the community.