p-Index From 2021 - 2026
11.122
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Lentera Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Rechtsidee UNEJ e-Proceeding Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT WAJAH HUKUM Jurnal Simbur Cahaya Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Syntax Idea Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Hukum Lex Generalis International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Innovation Studies Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Inicio Legis : Jurnal Hukum Journal of Economic & Business Law Review HUKMY : Jurnal Hukum QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Jurnal Magister Hukum Perspektif Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Indonesian Journal of Sport Science and Technology (IJST) Socius: Social Sciences Research Journal ANDREW Law Journal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal Journal of Innovative and Creativity SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Legislasi Indonesia HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan Fairness and Justice Academia Open Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

Pertanggungjawaban Hukum Praktik Dark Pattern dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Perlindungan Konsumen Indonesia Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8563

Abstract

Perkembangan ekonomi digital mendorong meningkatnya penggunaan platform digital dalam transaksi elektronik. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan praktik dark pattern, yaitu desain antarmuka yang dirancang untuk memengaruhi keputusan konsumen secara tidak sadar. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi kebebasan memilih dan menyembunyikan informasi penting. Penelitian ini dilakukan karena belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur dark pattern dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kualifikasi hukum praktik dark pattern, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha digital, serta kecukupan regulasi perlindungan konsumen dalam mengatur praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum dan konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dark pattern dapat dikualifikasikan sebagai praktik menyesatkan karena mengandung unsur misleading, coercive, dan deceptive. Pelaku usaha digital dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen, sedangkan regulasi yang berlaku masih menyisakan kekosongan norma terkait pengaturan dark pattern. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur praktik manipulasi desain digital guna memperkuat perlindungan konsumen di era digital.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penggunaan Alat Kesehatan yang Tidak Sesuai dengan Standar Kalibrasi Like Olivia Shilvya; Fendi Setyawan; Ermanto Fahamsyah; Rhama Wisnu Wardhana
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.7570

Abstract

Penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kalibrasi dapat menimbulkan berbagai risiko dalam pelayanan kesehatan, termasuk ketidakakuratan hasil pemeriksaan, kesalahan diagnosis, dan pemberian terapi yang tidak sesuai sehingga berpotensi merugikan pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Permasalahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atau fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen akibat penggunaan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar kalibrasi serta mengkaji pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diwujudkan melalui pengakuan hak atas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan. Konsumen yang mengalami kerugian berhak memperoleh kompensasi dan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi maupun litigasi. Selain itu, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana apabila terbukti tidak memenuhi kewajiban kalibrasi alat kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan kalibrasi secara berkala merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum konsumen dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Restorative Justice Paradigm as a Complement to Retributive Justice: A Review from the Perspective of Pancasila Philosophy Azaris Pahlemy; Dwi Novantoro; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study employs a normative juridical approach. Following the enactment of the new Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the new Indonesian Code of Criminal Procedure (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) through Law Number 20 of 2025 concerning the Code of Criminal Procedure, both of which came into effect on 2 January 2026, there has been a paradigm shift in the focus of criminal punishment from a retributive justice approach to restorative justice. This paradigm shift arose because retributive justice has been unable to resolve the root causes of crime, has failed to provide adequate space for victim recovery, and has negatively affected social interactions within society. The restorative justice approach offers the concept that punishment should not merely be oriented toward retaliation, but should also take into account the rights and losses suffered by victims, while simultaneously seeking the restoration of social relations within the community. The paradigm of restorative justice is reflected in the minutes of the first session of the Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan/BPUPK) held from 29 May to 1 June 1945, which became the embryo for the birth of Pancasila, stating that: “…so that in this era the State of Indonesia may be established, where people can live safely and prosperously, moving toward the attainment of perfect humanity. Therefore, the foremost legal requirement must be respect for human rights and obligations in the deepest sense.” Law enforcement cannot be separated from respect for humanitarian values, both from the perspective of perpetrators and victims, in order to realize a safe and prosperous society in accordance with the philosophy of Pancasila. Keywords: Law Enforcement, Concept of Justice, Pancasila Philosophy
Co-Authors Adam Surya Putra Agam Akhmad Syaukani, Agam Akhmad Agusyanti, Kusuma Astuti Ahmad Subhan Albert H Wounde Ali Badrudin Alon Maemanah Amara Diva Abigail Amira Inaz Clarissa Pambudi Amri, Ahmad Ihsan Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Ananto Setyo Utomo Andhiyah Ivena Ramadani Angelin, Elmi Nada Anggraini, Arista Ulfa Anis Khafifah Annisa Zerlina Cindy Gayatri Anselma Dyah Kartikahadi Ariky, Iqbal Maula Arvina Hafidzah Arwin Ardianto Sunardi As’ad Imam Muhtadi Ayu Citra Santyaningtyas Azaris Pahlemy Bagus Sujatmiko Bayu Dwi Anggono Bimo Alexander Bunga Kinasih Cahyaningsih, Jeaneta Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul Dewatoro Suryaningrat Poetra Diah Ayuning Tyas Dian Puspita Sari Dian Qobila Belinda DIMAS WICAKSONO Dominikus Rato Dominikus Rato Doni Rian Ardiansyah Dwi Novantoro Dwi Novantoro Dyah Ochtarina Susanti Dyah Ochtorina Susanti Elvia Elvaretta Ermanto Fahamsyah Fadia Puspitasari Fadiah Derin Roniansah Fahad Abd. Aziz Fanny Tanuwijaya Faran Tatika Ferdiansyah Putra Manggala Firman Adorana Firman Anugerah Firman Floranta Firman Floranta Adonara Firman Floranta Adorana Firman Octhaviana Sulistiyono Fitriyah Fitriyah Fivi faiqotul himmah Fraja, St. Ika Noerwulan Galuh Puspaningrum Ginting, Beren Rukur H.K, Ajeng Pramesthy Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda I Wayan Yasa, I Wayan Inayatul Anisah Indi Muhtar Ismail Ivan Christian Wijaya Ivan Christian Wijaya Iwan Fahmi Jamil, Nury Khoiril Jamil Jeaneta Cahyaningsih Jendro Hadi Wibowo Jendro Hadi Wibowo Jihan Zuhuur Rahmah Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Khusnul Khotimah Kinanty, Sastra Kris Kiswah, Maftuha Komang Dendi Tri Karinda Kusuma Astuti Agusyanti Lia Puspita, Putu Like Olivia Shilvya Lutfian Ubaidillah M. Arief Amrullah M. Kaisario H. Falah M. Kaisario H. Falah M.Hakim Yunizar Diharimurti Mannan, Faidhul Melisa Dwi Fransiska Miftahul Huda Mirza Pramesti Moh. Ali Mohammad Arief Amrullah Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Mohammad Rondhi Muhammad Hafidz Ridho Muhammad Imaduddin Muhammad Imaduddin Muhammad Nurulloh Jarmoko Muhammad Rifky Darmawan Nur Nafa Maulida Atlanta Nuraharja Adi Partha, Putu Gde Nurhidayat , Nurhidayat Octavianus, Dwi Caesar Pika Sari Prakoso, Bhim Pramesti, Mirza Cyntia Prescelly, Cindy Rahmadi Indra Tektona Ramzy, Isvandiar Muhammad Rastra Ardani Irawan Rhama Wisnu Wardhana Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Rokhani, Rokhani Rukaman Wibisono, Wina Febrianti Sayib Fauzi Adiansyah Serfiyani, Cita Yustisia Shalahudin Serbabagus Sonia Mawar Al Hany Subhan Arief Budiman Sufi Amalia, Cici Riski Suhayati, Kurniyah Syadzwina, Dhifa Nadhira Syifa Alam Syokron Jazil Talitha Rahma Tania, Irda Taniady, Vicko Tito Dharma Wijaya TOLIB EFFENDI Toto Yanuarto Umam, Abd. Vina Lailia Agustina Wahyudi, Endik Wakid, Moh. Wasidipa Maulana Firdaus William Franz Hasiholan Sihite Wina Febrianti Rukmana Wibisono Wounde, Albert Huppy Yunita Pramesti Ardi Nurva Yusuf Adiwibowo, Yusuf Yusuf, Dwi Savedo Zainur Ratna Savitri Zakiyatun Nufus