Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.021
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rotasi Jurnal Teknik Sipil Yustisia Rekayasa Mesin Jurnal Penelitian Humaniora Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika Jurnal Teknik Mesin Jurnal Akta INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan JURNAL ILMIAH ADVOKASI EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis LEGAL BRIEF Jurnal At-Taghyir : Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa Jurnal Komunitas Yustisia Indonesia Berdaya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Yuris: Journal of Court and Justice Media Bina Ilmiah QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Equalegum International Law Journal AME (Aplikasi Mekanika dan Energi) : Jurnal Ilmiah Teknik Mesin Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Jurnal Kepengawasan, Supervisi dan Manajerial (JKSM) Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Pengabdian Dinamika Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Syura: Journal of Law Jurnal Indonesia Mengabdi Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Ipso Jure
Subekti Subekti
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Santoso, Wahyu Aji; Subekti, Subekti; Nasution, Dedi Wardana; Cornelis, Vieta Imelda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6138

Abstract

Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas utama dalam bidang penegakan hukum, khususnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga bertugas memelihara ketertiban dan keamanan umum di tengah masyarakat. Selain itu, kepolisian juga menjalankan tugas sosial dan kemanusiaan, memberikan pendidikan kesadaran hukum, serta melaksanakan fungsi pemerintahan terbatas (bestuurlijk). Oleh karena itu, keberadaan penyidik sebagai bagian dari Polri memiliki peran penting dalam proses penanganan suatu perkara pidana, karena penyidik bertanggung jawab mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran guna membantu penyelesaian kasus pelanggaran hukum. Namun, dalam praktik pengungkapan perkara pada tahap penyidikan, tidak jarang terjadi tindakan yang bersifat sewenang-wenang oleh penyidik. Perlakuan tersebut sering kali dilakukan dengan tujuan agar tersangka segera mengakui perbuatannya. Padahal, dalam proses penyidikan, yang dibutuhkan bukanlah pengakuan yang diperoleh melalui tekanan atau pemaksaan, melainkan keterangan yang diberikan secara bebas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seharusnya tersangka memiliki kebebasan dalam memberikan keterangan tanpa adanya intimidasi, ancaman, atau kekerasan. Hal ini penting agar proses penyidikan tetap berjalan secara adil dan tidak menyimpang dari aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, perlindungan hak-hak tersangka harus dijunjung tinggi demi terwujudnya proses peradilan pidana yang objektif dan sesuai prinsip hukum.
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi dengan Status ODGJ Non Akut dalam Perkara Pidana Patasik, Lidia Wulandary; Hartoyo, Hartoyo; Nasoetion, Dedy Wardana; Subekti, Subekti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.6703

Abstract

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan hakim. Namun, keberadaan saksi dengan status Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) non-akut menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan, kompetensi, serta kekuatan pembuktian keterangan yang diberikan. Kondisi kejiwaan yang tidak berada pada fase akut sering kali memunculkan perdebatan mengenai kemampuan saksi dalam memahami, mengingat, dan menyampaikan peristiwa pidana secara objektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ODGJ non-akut sebagai saksi dalam perkara pidana serta menelaah kekuatan pembuktian keterangannya dalam perspektif hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa KUHAP dan regulasi terkait, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODGJ non-akut tidak secara otomatis dikecualikan sebagai saksi. KUHAP memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan keterangan, meskipun dapat dilakukan tanpa sumpah, dengan nilai pembuktian yang bersifat relatif dan harus dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, hakim perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, mempertimbangkan keterangan ahli dan bukti medis, serta menjamin perlindungan hak ODGJ demi tercapainya keadilan substantif dalam peradilan pidana.
Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Samapta Polri Pengamanan Masyarakat Mojokerto Amarullah, Alfansyuri; Subekti, Subekti; Aranggraeni, Renda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7399

Abstract

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugas kepolisian merupakan aspek penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan berkeadilan. Salah satu fungsi kepolisian yang berperan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah fungsi Samapta, khususnya dalam kegiatan pengamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas Samapta POLRI pada kegiatan pengamanan masyarakat di POLRES Kota Mojokerto serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi di lingkungan POLRES Kota Mojokerto. Data dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas Samapta dalam perspektif HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Samapta dalam pengamanan masyarakat telah mengacu pada prinsip HAM seperti legalitas, profesionalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman anggota, dinamika kondisi lapangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana.
Perjanjian Kredit Perbankan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Lidiawati, Lidiawati; Borman, M. Syahrul; Subekti, Subekti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terjadinya korelasi perjanjian kredit dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris dalam bidang perbangkan Metode penulisan yang digunakan adalah normatif, karena yang diteliti adalah aspek hukum dalam perjanjian kredit perbankan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskripstifkarena dimaksudkan untuk menjelaskan data secara mendalam dan detail. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 3 tahap yaitu pengumpulan data sekunder dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dan pengumpulan data primer melalui metode observasi dan wawancara.Hasil penelitian adalah aturan hukum yang dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian kredit yang di atur dalam undang-undang hukum perdata dan undang-undang hak tanggungan. Pemberian kredit yang awalnya sudah di sepakati oleh debitur dan kreditur selalu memiliki sifat timbal balik yang timbul dari perjanjian kredit tersebut, untuk menuntut semua pemenuhan prestasi dari debitur dan melaksanakan semua pemenuhan prestasinya. Dalam kondisi tertentu pertukaran prestasi jika tidak berjalan sebagaimana yang sudah di sepakati oleh kreditur dan debitur maka timbul namanya wanprestasi. Hal tersebut yang di lakukan oleh debitur yang telah lalai dalam melakukan kewajibannya kepada Kreditur. Debitur telah lalai melakukan kewajibannya untuk mengangsur kredit yang telah di berikan fasilitas kredit kepada kreditur sehingga menimbulkan akibat hukum.
Implementation Of Fisheries Commodity Shipments From Ambon By The Company Hakim, Agusnal Fitralius; Handayati, Nur; Prawesthi, Wahyu; Subekti, Subekti; Amiq, Bachrul
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.10804

Abstract

The fisheries sector plays a strategic role in Indonesia's economic development as an archipelagic country with abundant marine resources. In addition to being a source of food, this sector is also a leading export commodity that contributes to the country's foreign exchange. Law No. 31 of 2004 stipulates that every fishing business must have a permit, and every shipment of fishery products must be accompanied by valid documents such as SKAI and quarantine certificates. However, practices in the field still show violations of these provisions, such as the shipment of fish without complete documents and not through official ports of call. Cases in Ambon show that shipments are often made in a hurry to meet export schedules, resulting in the neglect of legal aspects. This condition is exacerbated by weak supervision, limited supervisory human resources, and abuse of authority. As a result, the country stands to lose in terms of revenue and export reputation. From a criminal law perspective, such violations are punishable under Article 93 of Law No. 31 of 2004, with a maximum penalty of 6 years imprisonment and a fine of Rp 2 billion. Although administrative and criminal sanctions are available, their implementation still faces challenges in terms of enforcement and legal certainty.
Sistem Peradilan Indonesia Subekti, Subekti
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 13, No. 5
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract
MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH) Subekti, Subekti; Primasari, Lushiana
Yustisia Vol 3, No 2: August 2014
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v3i2.11092

Abstract

AbstractThe aim of the study is to determine the model of traffic settlement through a system of criminal law enforcement or mediation as the criteria used when the system through the enforcement of the criminal law or mediation. Judging from the type of sociological research, including research to take place in the Central Java Police Region. The data used in the primary and secondary. As research material is in the police traffic unit and Central Java Police docket of traffic accidents in the Traffic Unit Police Central Java. The results showed that the Central Java Police region in resolving cases of traffic accidents that result in death, serious injury, minor injuries or material losses using models of settlement through legal means, never use mediation. Cases of traffic accidents that resulted in death investigation report regular use, while resulting in serious injury, loss of light and material used rapid investigation report. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian perkara lalu lintas yakni melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria yang digunakan apabila melalui sistem penegakan hukum pidana atau mediasi. Ditinjau dari jenis penelitian termasuk penelitian hukum sosiologis dengan mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Data yang digunakan primer dan sekunder. Sebagai bahan penelitian adalah polisi di Satuan lalu lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan berkas perkara kecelakaan lalu lintas yang ada di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan maupun kerugian material menggunakan model penyelesaian melalui jalur hukum, tidak pernah menggunakan mediasi. Perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia digunakan berita acara pemeriksaan biasa, sedangkan yang mengakibatkan luka berat, ringan dan kerugian material digunakan berita acara pemeriksaan cepat.Kata kunci: perkara kecelakaan lalulintas, penegakan hukum, mediasi
LEGAL PROTECTION TO WOMEN WITH DISABILITIES AS VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE AT THE CIQAL FOUNDATION YOGYAKARTA Subekti, Subekti; Annisa, Dea
Yustisia Vol 6, No 2: August 2017
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v6i2.12410

Abstract

The purpose of this research is to know the forms of legal protection to women with disabilities as victims of sexual violence on the CIQAL Foundation and to know obstacles that occur in the legal protection process. This research is an empirical law research that is both descriptive by qualitative approaches. Location of the research at the CIQAL Foundation Yogyakarta.Based on the results of the research, it is got the data since 2014 until 2016, CIQAL has noted there were seventy six of violence cases against women with disabilities in Yogyakarta region and sixty cases there are sexual violence. From the sixty cases of sexual violence only three cases have got judicial process. Not processing of legal, cause of the victims can not get the justice and their rights as the victims and also the perpetrators of violence have potential to do the violence again. The matter CIQAL efforts to give the legal protection to women with disabilities as victims of sexual violence get their rights. The legal protection is given the legal colleague and non the colleague by the CIQAL Foundation Yogyakarta. There are some obstacles when the foundation gives doing the legal protection process. The obstacles which are divided by two, internal victims factors that includes the limitation which owned the victims, and the victims family; external victims factors that includes the problem in the legal scope, and the society.  
IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN LPKA KELAS I TANGERANG Hasby, Syafika Oktafiani; Subekti, Subekti
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 15, No 1 (2026): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v15i1.100339

Abstract

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh anak tanpa melihat latar belakangnya, bahkan apabila anak tersebut adalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi hak pendidikan yang didapatkan oleh Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat preskriptif. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SKH Istimewa (SD, SMP, dan SMK) dan Kepala sekolah PKBM Istimewa. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis metode kualitatif. Penelitian berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota tangerang. Hasil dari penelitian ini ialah LPKA Kelas I Tangerang sebagai fasilitator hak pendidikan bagi Anak Binaan telah mengimplementasikan hak pendidikan bagi Anak Binaan melalui fasilitas pendidikan formal ‘Sekolah Khusus (SKH) Istimewa’ dengan jenjang SD, SMP, dan SMK jurusan teknik sepeda motor, dan pendidikan non-formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Istimewa dengan program kejar paket A, B, dan C, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.0T.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA. Abstract: Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates the rights of Children in conflict with the law, one of which is the right to obtain education. Education is a matter that should be accessible to all children regardless of their background, even if the child is against the law. This research examines the implementation of educational rights afforded to Correctional Students at LPKA Kelas I Tangerang. The study employs an empirical research methodology with a prescriptive approach. Research data were obtained through interviews with the Principal of Sekolah Khusus (SKH) Istimewa (Elementary, Junior High, and Vocational Schools) and the Head of Education and Vocational Training Sub-Section of LPKA Kelas I Tangerang. The data analysis technique utilized in this research is qualitative method analysis. The research was conducted at the Juvenile Detention Center (LPKA) in Tangerang City. The result of this research indicate that LPKA Kelas I Tangerang, as a facilitator of educational rights for Correctional Students, has implemented educational rights through formal educational facilities named 'Special School (SKH) Istimewa' with elementary, junior high, and vocational school levels specializing in motorcycle engineering, and non-formal education through the Community Learning Center (PKBM) ‘Istimewa’ with package A, B, and C equivalency programs, in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH.03.0T.02.02 of 2014 concerning Guidelines for the Treatment of Children in Juvenile Detention Center.Keywords: Correctional Students; Educational Rights; Juvenile Detention Center 
Co-Authors Abdillah Satar Abdul Hamid Abu, Achmad Nur Ade Titie Solihati Agung Wahyudi Biantoro Akbar Arfansyah Ali Imron Alief Akbar Albasir Amarullah, Alfansyuri Andi Firdaus Sudarma ANGELINA, ANITA Anggara, Fajar Anindya Vania Permatasari Annisa, Dea Aranggraeni, Renda ARI SUSANTO Aribawa, Muhammad Yustino Astika, Mariana Ayuningtiyas, Fitri Bachrul Amiq bin Muhd Noor, Nik Hisyamudin Boerhan, Soebagio Borman, M. Syahrul Borman, Syahrul Budi Setyanto Budiharjo, Otto Budiyono, Wisnu Laksana Candrakusuma, Shandy Dwisaksana Aditya Carlos, Christcarsel Brandlay Theolvano Cornelis, Vieta Imelda Dading Krismantoro Damayanti, Sri Sukmana Daniek Suryaningdiah, Daniek Dede Wildan Kurniawan Defrizal Defrizal Dhake, Anselmus Dian Esti Pratiwi Diana Lukitasari, Diana Diana Lukitasari, Diana Djaja Sidarta, Dudik Djaja, Dudik Dony Adhitama Kurniawan Dudik Djaja Sidarta Dwi Azizah, Moza Aprilya Edy Rudyanto Efendi, Basuki Dwi Effendi, Basuki Dwi Effendy, Basuki Dwi Ernu Widodo Ernu Widodo, Ernu Faradhiba, Tahta Fathin, Yumi Amiroh Fathul Hamdani Febrananda, Ilham Bayu Aldian Febriyanu, Baskara Fitriono, Riska Andi Galogika, Cendekia Ginting, R Ginting, R. Gloria Viona Pattikawa Habibi Ritonga, Anas Hakim, Agusnal Fitralius Hamdani, Fathul Handayati, Nur Haris Wahyudi Hartiwingsih, Hartiwingsih Hartiwiningsih Hartiwiningsih Hartoyo Hartoyo Hasby, Syafika Oktafiani Henry Carles Hermawanto, Dedi Hidayat, Muhammad Nurul Indah Sari, Evy Nur Indah, Putri Jasminta Ireine Firsty Rahayu Iskendar Iskendar ITOK DWI KURNIAWAN Jasminta, Putri Joko Sulistyo Kumbarasari, Shanti Laksono, Dedi Dwi Latipah, Latipah Laurdy Hans Hadiwidjaya Lewier, Samuel Porsiana Lidiawati, Lidiawati Lushiana Primasari Markhamah Marzuqi, Moh. Azaz Abbas Muhamad Rudi Wijaya Muhammad Ikhsan Munir, Saiful Murwanto, Alim Nana Subarna, Nana Nasoetion, Dedy Wardana Nasution, Dedi Wardana Ngakan Putu Purnaditya Novia Rahma Aulia Nur Handayati Nur Indah, Nur Nurhayati Nurhayati Nurmawati Nurmawati NURUL HIDAYAT Nuryati Nuryati Octavianto, Rio Duzan Padmasari, Andin Qanita Parjono, Parjono Patasik, Lidia Wulandary Phetricia, Shilvia Audy Prasetyo, Rizky Agung Pratiwi, Monika Audiya Putra, Ananda Maulana Singgih Putra, Januanwar Reza Yudhitya Rahayu, Edi Bagus Waluyo Yuda Teguh Rahman, Deni Arif Rehnalemken Ginting Reza Andriansyah Rinadini Hendrasworo Riska Anggraeni, Riska Anggraeni Rosiyanda Putra, Helvin Rudiwanto, Rudiwanto Sagir Alva Sangian, Hadrianus Santoso, Wahyu Aji Sari, Andarany Kartka Sayudi, Moh Husen Sidarta, Dudik Djaja Sidharta, Dudik Djaja Siti Marwiyah Sobirin Sobirin Soekarno, Dwi Teguh Sri Astutik SRI ASTUTIK Suhartoyo Suhartoyo, Suhartoyo Sujarwo, Makmur Sukma Riyanti Ningsih, Hana Cindar Sulistyanta Sulistyanta Sumardi . Suriyo, Suriyo Sutjahja, Andre Suyanto Suyanto Suyono, Yoyok Ucuk Swandya Eka Pratiwi Syah, Aden Tarigan, Jeremia wirawasita Tejakusuma, Jonathan Ucuk S, Yoyok UCUK SUYONO, YOYOK Ucuk, Yoyok Vallencia Nandya Paramitha Veronika Nugraheni Sri Lestari Wahyu Prawesthi Wahyu Prawesthi, Wahyu Wahyu Prawesti Wahyudi, Haris Widodo, Aditya Putra Winarno Budyatmojo Wiwit Suprihatiningsih Wulantari, Monica Ade Y Ucuk Suyono Yakub Nasucha Yoyok Ucok Suyono Yoyok Ucuk Suyono Yusuf, Setyo Qomarudin