Articles
Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia
Carmela, Herlinda Ragil Feby;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): April
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i2.570
Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan segala haknya agar dapat hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat melihat gambaran serta mengetahui bagaimana cara efektif dalam memenuhi Hak Perlindungan dan Pendidikan anak di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat normatif yaitu berupa data yang akurat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang perlu diberikan perhatian lebih dari semua aspek. Hasil penelitian adalah implementasi hak-hak anak sebagai HAM dalam berbagai perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota. Selain itu, seluruh penduduk Indonesia berkewajiban melindungi dan memajukan hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Kesimpulannya adalah perlu adanya kordinasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk terwujudnya anak-anak yang terbebas dari kekerasan. Implikasi praktis perlindungan anak sebagai hasil dari hukum positif di Indonesia merupakan poin yang sangat penting. Hal ini penting untuk menjamin kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini.
Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Ramadhan, Widzar Alghifary;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i4.578
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami optimalisasi layanan hukum untuk masyarakat golongan ekonomi ke bawah. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara ke pihak-pihak yang berkerja di Lembaga Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat berharga untuk masyarakat miskin namun dalam menjalankan perannya sebagai pemberi bantuan layanan hukum masih kurang optimal. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pemberi layanan hukum dan penerima layanan hukum. Perlu di buat regulasi khusus untuk Lembaga Bantuan Hukum agar keberadaannya bisa dipertahankan. Penelitian ini membuktikan bahwa Lembaga Bantuan Hukum sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Lembaga Bantuan Hukum sangat diperlukan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan untuk semua warga negara. Semua masyarakat berhak mendapatkan bimbingan, perlindungan dan konsultasi hukum oleh para ahli secara sukarela apabila ada Lembaga Bantuan Hukum. Sebaiknya harus ada kebijakan serta regulasi yang bisa meningkatkan efektivitas bantuan hukum ini. Negara perlu meningkatkan anggaran untuk Lembaga Bantuan Layanan Hukum.
Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan untuk Perwujudan Hak Azasi Manusia
Erika H, Yulita;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i4.579
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui berbagai penyebab dari ketidaksetaraan HAM di masyrakat RT 17, mengetahui siapa saja yang bertugas melakukan riset pengambilan data-data warga yang belum mendapatkan hak-haknya, mengevaluasi tentang program yang dilaksanakan RT untuk melindungi hak-hak warganya, serta menemukan solusi mengatasi ketidaksetaraan HAM yang berlaku di masyarakat RT 17. Metode yang digunakan adalah metode lapangan dengan melakukan wawancara kepada RT setempat tentang permasalahan yang terjadi di masyarakatnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu akhirnya mengetahui berbagai permasalahan HAM yang ada di masyarakat dan apa saja penyebabnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kita sebagai pengayom masyarakat seharusnya lebih bisa untuk mementingkan kepentingan mereka apalagi terhadap hak-hak yang sepatutnya mereka dapatkan, jangan melakukan riset asal-asalan hanya untuk formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin membantu masyarakat dalam hal yang sederhana diperlukan bagi para mahasiswa untuk terjun langsung ke dalam masyarakat berdiskusi dan bertukar pendapat dengan mereka agar bisa menemukan solusi permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri.
Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda
Rahmi, Adelia Hidayatul;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): Juli
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i5.581
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan berfokus pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota Samarinda. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Hasil penelitian yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus KDRT yaitu faktor ekonomi, sosial, maupun psikologis dan diperburuk dengan faktor pendukung lainnya. KDRT mengakibatkan munculnya penderitaan ataupun kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi, faktor kecemburuan, serta faktor kurangnya pengetahuan mengenai UU KDRT sementara perlindungan hukum pada perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Hal ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga amat kompleks serta berhubungan terhadap keyakinan di mana laki-laki mempunyai kekuasaan atas perempuan dan anak. Maka, KDRT sangat berimplikasi pada penderitaan fisik ataupun mental di luar batas-batas tertentu kepada orang lain di dalam satu rumah baik terhadap pasangan hidup, anak, ataupun orang tua.
Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia
Widyaningsih, Tika;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): Juli
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i5.582
Internet saat ini mendominasi hampir di semua aspek kehidupan anak-anak. Dikutip dari BPS, dalam tiga bulan terakhir, sebanyak 29% anak-anak di Indonesia telah menggunakan ponsel dan internet. Menurut riset Kominfo, tak sedikit anak yang membagikan data pribadinya, semacam alamat rumah, dan nomor teleponnya. Selain itu, tak sedikit pula orang tua yang mengunggah informasi terkait anaknya di internet dalam bentuk foto ataupun video yang meninggalkan jejak digital dimana-mana, dan sangat memungkinkan bagi otoritas publik untuk dapat mengikutinya. Hal ini dapat menyebabkan besarnya resiko pelanggaran terhadap hak privasi anak menyangkut data pribadinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba melihat bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap hak privasi anak dalam ruang lingkup dunia digital. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di Indonesia hingga sekarang ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap data personal anak, baik dalam UU ITE, ataupun UU Perlindungan Anak, dengan demikian tidak ada prosedur perundang-undangan yang dapat memberi jaminan proteksi terhadap data pribadi anak secara khusus di Indonesia.
Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alias, Alima Tsusyaddya;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i6.601
Korupsi telah menjadi problematika yang pelik di Indonesia serta amat sukar untuk dipecahkan. Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghasilkan persoalan fundamental yang seakan-akan tak sudah tersedia penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman mati pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan penghampiran perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan undang-undang hukuman mati untuk korupsi ialah salah satu upaya penanggulangan korupsi. Hukuman ini dicita-citakan akan membuat individu menanggung rasa bimbang dan takut ketika melakukan tindakan korupsi. Namun, perihal ini memiliki banyak perbedaan pendapat di dalam pemahaman sanksi bagi terpidana koruptor. Para penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) menentang adanya hukuman mati bagi seorang koruptor karena dianggap tidak membuat efek jera melainkan memiliki dampak yang buruk bagi negara. Undang-Undang Tipikor dalam Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa hukuman mati bisa dilaksanakan terhadap terpidana koruptor di dalam situasi tertentu. Konstitusi dengan jelas dan terang untuk mengatur pembatasan HAM.
Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi
Ramayanti, Livia;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i7.875
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap kehormatan seta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini ditujukan melalui pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan peninjauan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu. Usaha penanganan dan pencegahan hal ini tentunya bermula dari dalam rumah tangga. Contohnya seperti apa orang tua memperlakukan anaknya dengan sebaik mungkin. Di samping itu, kehati-hatian orangtua sangat penting dalam membimbing, mendidik, dan melindungi anak serta melindungi kepentingannya dan memenuhi hak-hak asasi anak. Hal yang perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan terhadap anak dan membiarkan kekerasan terjadi pada anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia
Antonio, Christofher Dylan;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i7.876
Hak Asasi Manusia (HAM) kodratinya menjadi hak yang sudah kita peroleh sejak kita lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, namun dalam prakteknya masih banyak terdapat ketidakselarasan dalam konteks HAM. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada Hak Asasi Manusia pada anak, yang berdasarkan hukum telah diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan salah satu hak terpenting dalam HAM, dengan tujuan agar mampu mencermati serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Metode penelitian ini adalah studi normatif dengan mencari referensi-referensi terkait melalui berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini adalah penjabaran masalah, dasar hukum,serta pemberian solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Permasalahan HAM sering ditemui dalam berbagai hal, salah satunya adalah pelanggaran hak anak,dan sebagai masyarakat kita harus peduli akan hal tersebut. Rekomendasi, bahwa implikasi perlu ada edukasi pada masyarakat dalam perlindungan serta pemenuhan hak asasi anak.
Pemenuhan Hak Anak di Masa Pandemi di Kabupaten Kutai Kartanegara
Afriliani, Rhiska;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): April
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i8.907
Salah satu dampak dari adanya kebijakan percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, yaitu begitu banyak terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban serta tidak terpenuhinya hak-hak anak di masa pandemi baik dari segi pendidikan, penghidupan, dan perlindungan. Berdasarkan kejadian sosial tersebut, diadakanlah penelitian ini di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi terkait pemenuhan hak-hak anak di masa pandemi di daerah tersebut. Semi normatif menjadi metode penelitian ini. Hasil kajian ini menunjukkan masih ada beberapa hak anak yang belum dipenuhi secara baik di masa pandemi. Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi seperti ini perlu diadakan penelitian lebih lanjut khususnya terkait hak-hak anak di masa pandemi agar tidak terjadi pelanggaran dan terpenuhinya semua hak anak. Kejadian sosial ini tak hanya bisa diteliti dari satu perspektif saja, melainkan bisa dikaji dari perspektif lainnya karena objek penelitiannya yang begitu luas.
Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam Menangani Kasus Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak
Ramadhanita, Shavira;
Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): April
Publisher : Actual Insight
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56393/nomos.v1i8.908
Hak Asasi Manusia (HAM) telah berkembang menjadi isu krusial yang tidak hanya berdimensi nasional, melainkan Internasional. Hal ini menjelaskan bahwa suatu negara tidak hanya berkaitan dengan urusan domestik akan tetapi masyarakat Internasional berhak untuk ikut serta dalam persoalan ham yang bersifat universal. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan metode empiris, pengambilan dan penumpulan data artikel dengan penelitian lapangan secara data primer seperti wawancara, angket, dan observasi. Untuk menganalisis data menggunakan analisis yuridis klualitatif. tugas seorang polisi secara universal melakukan perlindungan, pelayanan serta menegakan hukum. Tugas polisi dalam bidang pidana hanya sebatas penyelidik dan penyidik, hasil penelitian kekerasan terhadap anak sangat dominan sekali hampir setiap tahunnya ada. Terutama mereka menjadi salah satu korban kekerasan rumah tangga yang harus mendapatkan perlindungan negara maupun masyarakat agar terhindar dari ancaman kekerasan. berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh bahwa peran polisi selaku penyelidik dan penyidik dalam masalah tersebut polisi selalu siap siaga dalam memberikan perlindungaan dalam menyelesaikan masalah.