Claim Missing Document
Check
Articles

Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat Erika, Yulita; Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i8.910

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berbagai penyebab dari ketidaksetaraan Hak Asasi Manusia (HAM) di masyarakat Rukun Tetangga 17. Pengambilan data warga yang belum mendapatkan hak-haknya, mengevaluasi tentang program yang dilaksanakan Rukun Tetangga (RT) untuk mengakomodir hak-hak warganya, serta menemukan solusi mengatasi ketidaksetaraan HAM yang berlaku di masyrakat RT17. Metode yang digunakan adalah normatif dan empiris. Peneliti turun ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada RT setempat tentang permasalahan yang terjadi dan mengumpulkan teori-teori dari beberapa artikel di jurnal. Hasil dari penelitian mengetahui berbagai permasalahan HAM yang ada di masyarakat dan apa saja penyebabnya. Penelitian ini terarah untuk lebih bisa untuk mementingkan kepentingan mereka apalagi terhadap hak-hak yang sepatutnya mereka dapatkan, jangan melakukan riset asal-asalan hanya untuk formalitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita ingin membantu masyarakat dalam hal yang sederhana diperlukan bagi para mahasiswa untuk terjun langsung kedalam masyarakat berdiskusi dan bertukar pendapat dengan mereka agar bisa menemukan solusi permasalahan yang ada di masyarakat.
Pemenuhan Hak Asasi terhadap Permasalahan Sosial oleh Pemerintah Daerah dalam Konsep Rumah Singgah Ruslan, Ridwan Da’I Malarangeng; Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2023): April
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v1i9.914

Abstract

Indonesia merupakan negara terbesar dengan mengakomodir hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak asasi pada permasalahan sosial dalam konsep rumah singgah. Penyesuaian dalam pengaturan pemerintahan diperlukan untuk mengawasi, mengatur, dan melayani masyarakat secara adil. Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif untuk mengetahui keadaan umum di lingkungan rumah singgah. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Data akurat dapat diobservasi untuk dikelola dan dijadikan sebuah artikel. Cara survei langsung kepada para pihak terkait. Melalui otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan penyesuaian kondisi kota. Kota Bontang sebagai salah satu pemilik otonomi memegang peranan penting dalam segala aspek yang berkaitan dengan wilayahnya, terutama hak asasi manusia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia bagi para penyandang masalah sosial, khususnya bagi anak-anak, di kota ini. Hal ini juga merupakan penerapan isi pokok Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar diasuh oleh negara.
Kebijakan Lahan Pasca Tambang sebagai Investment of Ecotourism Mewujudkan Sustainable Development Goals Suryaningsi, Suryaningsi; Rosmini, Rosmini; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2884

Abstract

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi penghasil tambang terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan besar terkait dengan dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. pengumpulan data dengan wawancara dengan melakukan analisis SWOT. Temuan menunjukkan bahwa Lahan pasca tambang yang terdegradasi membutuhkan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan. Salah satu alternatif yang menjanjikan adalah pemanfaatan lahan pasca tambang untuk ekoturisme. Ekoturisme menawarkan peluang untuk mengonservasi alam sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Kebijakan sangat dibutuhkan dalam rangka pengelolaan lahan pasca tambang untuk ekoturisme di Kalimantan Timur, termasuk rehabilitasi lahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengawasan yang ketat. Implementasi kebijakan ini dapat mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperkuat sektor pariwisata di wilayah tersebut. Namun, tantangan terkait pendanaan, pengelolaan yang tepat, dan pengawasan tetap perlu dihadapi untuk mewujudkan potensi besar ekoturisme di Kalimantan Timur.
Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa tentang Dampak Lingkungan di Sektor Pertambangan Setiani, Intan Kumala; Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3088

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran PPKn meningkatkan kesadaran hukum siswa 9. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 6 Samarinda pada Februari - Maret 2025. Subjek penelitian mencakup guru, siswa, dan kepala sekolah, dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 SMAN 6 Samarinda tentang hukum lingkungan dan dampak pertambangan. Data diperoleh dari observasi, pretest dan posttest, LKPD, wawancara, serta kuesioner kepada siswa dan guru. Materi mengenai aturan lingkungan dan studi kasus pertambangan membuat siswa lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pendidikan hukum dalam PPKn bisa meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat materi hukum lingkungan dalam kurikulum PPKn dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif.
Mitigasi Bencana Akibat Penambangan Batubara Melalui Pendekatan Regulasi dan Perlindungan Masyarakat Lokal Maharani, Nurani; Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3089

Abstract

Penambangan batubara di Muara Badak seringkali menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memicu bencana yang berdampak buruk bagi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi upaya mitigasi bencana melalui regulasi yang ketat dan perlindungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. Alam Karya Gemilang telah menerapkan langkah-langkah mitigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti reklamasi lahan dan pengendalian polusi, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pengawasan yang optimal oleh pemerintah dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulannya, meskipun regulasi memberikan kerangka kerja yang solid untuk mitigasi bencana akibat penambangan batubara, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan di wilayah pertambangan. Koordinasi antar lembaga pemerintah serta transparansi dalam pemberian izin menjadi tantangan yang perlu diatasi agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan perusahaan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Pratama, Ali Gilang; Saputri, Alma Elvira; Rahayu, Ana; Pujianti, Titin; Puspitasari, Ratiani; Suryaningsi, Suryaningsi; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3123

Abstract

Artikel ini mengkaji politik hukum dalam proses legislasi nasional di Indonesia dengan menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah, DPR, panitia kerja (panja), kelompok kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana inisiatif legislasi sering kali didominasi oleh pemerintah dan elite politik, sementara partisipasi masyarakat bersifat terbatas. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis grafis alur legislasi, hasil penelitian ini mengungkapkan ketidakseimbangan dalam proses pembentukan undang-undang yang memengaruhi kualitas dan legitimasi produk hukum. bahwa praktik prosedural yang tidak demokratis, marginalisasi partisipasi publik, dan dominasi kekuasaan elit politik kerap kali mengwarnai pembentukan undang-undang. Politik hukum digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan daripada mewujudkan keadilan hukum dan kepentingan rakyat. Hasil ini menekankan pentingnya masyarakat sipil dan lembaga pengawasan dalam menjaga integritas proses legislasi, dan pentingnya rekonstruksi politik hukum nasional yang lebih bertanggung jawab, terlibat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Model ideal politik hukum menjadi rekomendasi yang disesuaikan dengan transformasi sosial sambil tetap berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi.
Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga: Perspektif Gender dan Studi Kasus UPTD-PPA Wahyuni, Putri Sri; Suryaningsi, Suryaningsi; Wingkolatin, Wingkolatin; Hardoko, Aloysius; Marwiah, Marwiah; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3154

Abstract

Sanitasi lingkungan dan akses air bersih merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Masyarakat di wilayah padat seperti Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara belum sepenuhnya menikmati hak tersebut secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan hukum atas sanitasi dan air bersih serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi hukum dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas sanitasi bersifat formalistik. Akses terhadap air bersih masih terbatas, kondisi lingkungan tidak sehat, dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih rendah. Perubahan regulasi yang berlangsung cepat menyebabkan kesulitan dalam proses sosialisasi serta menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Program lingkungan seperti TPS 3R dan bank sampah dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan adanya inisiatif pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah, stabilisasi kebijakan, serta perluasan pendekatan sanitasi berbasis komunitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Tinjauan Hukum terhadap Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Persepsi Mahasiswa Kurniawan, Rio Agung; Suryaningsi, Suryaningsi; Handayani, Nur Fitri; Pardosi, Jawatir; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3156

Abstract

Penyebaran hoaks di era digital merupakan ancaman serius bagi integritas pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mulawarman terhadap peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mencegah penyebaran hoaks di lingkungan pendidikan tinggi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memahami pentingnya Undang-Undang tersebut sebagai instrumen hukum dalam mengatur ruang digital. Namun, implementasinya dinilai belum optimal akibat rendahnya literasi digital dan pemahaman terhadap aspek hukum di kalangan mahasiswa. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan pendidikan hukum dan pelatihan literasi digital secara berkelanjutan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memaksimalkan efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam memerangi penyebaran informasi palsu di lingkungan kampus.
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA MUHAMMADIYAH 2 SAMARINDA Sari, Dwi Vika; Marwiah, Marwiah; Suryaningsi, Suryaningsi; Jamil, M.
MADINASIKA Vol 6 No 2 (2025): MADINASIKA-APRIL (In Press)
Publisher : Pascasarjana Unviersitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/madinasika.v6i2.13977

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMA Muhammadiyah 2 Samarinda, Fokus penelitian ini meliputi: (1) bentuk impelemntasi penguatan pendidikan karakter di sekolah, (2) faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penguatn pendidikan karakter, (3) upaya atas kendala yang dihadapi, serta (4) evaluasi impelmentasi penguatan pendidikan karakter. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data model penelitian kualitatif versi Miles dan Huberman dengan kegiatan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan dan pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengutan pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 2 Samarinda dilakukan melalui integrasi dalam kegiatan intrakulikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nilai utama karakter yang ditekankan meliputi religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Faktor pendukung pelaksanaan penguatan pendidikan karakter adalah dukungan dari kepala sekolah, guru, serta adanya kegiatan keagamaan rutin. Sedangkan hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya partisipasi aktif sebagian siswa dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak sekolah melakukan pendekatan personal, serta optimalisasi peran guru sebagai teladan karakter.
Scouting as a Means of Fostering Discipline of SMP N 9 Samarinda Students Lestari, Indah Dwi; Suryaningsi, Suryaningsi; Asnar, Asnar; Majid, Novita
Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 8 No 3 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/cetta.v8i3.4576

Abstract

This study aims to examine in depth the role of scouting activities in fostering student discipline at SMP Negeri 9 Samarinda. The background of this study is the low awareness of student discipline which can be seen from tardiness, incompleteness of attributes, and violation of rules even though school sanctions have been applied. Scouting was chosen as an informal media that is loaded with the values of discipline, responsibility, cooperation, and toughness, so that it is considered effective as a character building strategy. This research uses a qualitative descriptive method with direct observation techniques, interviews with coaches, schools, students, and documentation of activities such as attendance and competition reports. The results of the study show that activities such as routine exercises, marching, outbound, camps, and skill competitions are able to increase students' awareness of discipline, neatness, and compliance with rules. The habituation method through weekly exercises, ceremonies, educational sanctions, and awarding achievements has proven to be effective in instilling discipline in a sustainable manner. The pattern of positive and negative reinforcement forms the intrinsic motivation of students so that they obey not because of fear of punishment, but because of personal awareness. However, this study also found challenges such as the variability of coach commitment, limited facilities and funds, and the lack of systematic evaluation of student character. Therefore, it is recommended that schools increase the frequency and variety of scouting activities, establish cooperation with parents and external institutions, and train coaches in effective activity management and sanctioning.
Co-Authors Addriana Bulu Baan Aditiyawan, Haris Rizky Afriliani, Rhiska Ahmad, Fakhrul Mubarak Ainani, Ainani Al Faiq, Muhammad Fadhil Aldo Aditya Ramadhan Alfian Rokhmansyah Alfina, Alfina Ali Gilang Pratama, Ali Gilang Pratama Alias, Alima Tsusyaddya Aloysius Hardoko Andi Muhammad Andriawan, Muhammad Ferry Antonio, Christofher Dylan Anugrah Anugrah Aprily, Fanisa Ardiansyah, Hirwan Ardinawati, Ardinawati Ariyani, Alya Arsanda, Wiwid Asmal Asmara, Hidayah Nur Asmara Asnar Asnar Asnar Asnar, Asnar Astuti, Tina Sesarya Azizah, Imroatul Azyuyun, Azyuyun Bahzar , Moh. Bahzar, Moh. Bahzar, Mohammad Bhazar, Moh Carmela, Herlinda Ragil Feby Citra Ayu Deswina Maharani Darmalaksana, Dedy Darman, Siska Shafrianti Pratiwi Dernayun, Dernayun Dewi, Intan Fitria Dwi Vika Sari Edi Rahmad Eki, Lusia Elvira, Alma Endang Dwi Sulistyowati Erika H, Yulita Erika, Yulita Erwiantono Fadila, Nilda Fadillah, Ridha Khusnul Ghafur, Abd. Hafida, Khoirunisa Hamdawang, Hamdawang Handayani, Nur Fitri Hardoko , A. Hardoko , Aloysius Hardoko, A. Hatima, Siti Fahmatul Hautami Nadia Zahratul Afifah Henny Pagoray Herliah , Endang Herliah, Endang Herni Johan Ibrahim, Jihan Fhadillah Inarsia, Inarsia Indah Dwi Lestari Jaafar, Muhammad Sukar Jamil Jamil Jamil Jamil Jamil, M. Jawatir Pardosi Jody, Exca Sukas K., Iriyani Kalsela, Wanda Frisilia Khatimah, Kusnul Kurniawan, Rio Agung Latif, Angel Lusiana, Putri M Jamil, M M. Amir Masruhim Maharani, Nurani Majid , Novita Majid, Novita Marbun, Andreas Hari Susanto Marina Marina Marwiah Johansyah, Marwiah Marwiah Marwiah Marwiah, Marwiah Masaid, Femy Febriyanti Mauldya Nailya, Cut Muhammad Akmal Muhammad Luthfi Muhammad Rean Wahyudi Musdalifah Azis Mustangin Mustangin Ni Luh Suparni Asih Nila, Nila Nopianto, Eko Nulwelen, Maria Nur Fauzia Nur Yanti, Nur Oon Darmansyah Pajerih, Irwan Saputra Paran, Fransiskus Pardosi , Jawatir Pardosi, Jawatir Pardosi Pranaditya, Wahyu Dhira Pratama, Ali Gilang Pujianti, Titin Puspitasari, Ratiani Putri, Novita Amelia Putri, Rani Anggara RAHAYU, ANA Rahmi, Adelia Hidayatul Ramadani, Fivin Ramadhan, Widzar Alghifary Ramadhanita, Shavira Ramayanti, Livia Rosmini Rosmini Ruslan, Ridwan Da’I Malarangeng SAFITRI, SELVI Sainah, Saniah Saleh, Andi Muhammad Samdi, Abizar Kausar Saputri, Alma Elvira Saputri, Fadhila Dwi Saputri Saputri, Rizda Sandiva Sari, Dwi Vika Savitri, Pitaloka Alif Setiani, Intan Kumala Siti Rabbani Karimuna Solly Aryza Songli, Ariani Sri Muliani, Sri Sri YM, Feranda Surahman, Adi Syafira, Auliya Defi Tabina, Farrah Naila Tammu, Herlindar Taoha, Aurel Amelia Putri Taufik, Aliyyah Nisrina Umi Rahayu, Umi Utami, Faradhita Utsa, M. Nur Darussalam Venna Puspita Sari Wahyuni, Putri Sri Wardani, Indri Reva Warman , Warman Warman Warman Wibowo, Najwa Putri Pratama Widyaningsih, Tika Widyatmike Gede Mulawarman Wijaya, Nur Aida Fida Wingkolatin , Wingkolatin Wingkolatin, Wingkolatin Wirapuspita Wisnuwardani, Ratih Wulandari, Melda Nur Yulia Rahmawati, Yulia Yulianingrum, Aullia Vivi