Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.231
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies DE JURE Al-'Adalah Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam qolamuna : Jurnal studi islam Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Al-Akhbar JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Hikmah BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Al Tasyri'iyyah Kalosara: Family Law Review AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Venus Socius: Social Sciences Research Journal Anayasa International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Jurnal Cendekia Ilmiah Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Balance: Jurnal Ekonomi Lentera: Journal of Islamic Studies
Hamzah Hasan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Muis, Abdul Rinaldi; Hasan, Hamzah; Halimang, Halimang
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan, penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk pengawasan pemerintahan Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan hasil temuan yang diperoleh di lapangan dilakukan perbandingan data yang sebelumnya. Kerja sama dengan kepolisian, yaitu untuk mencegah dan memerangi maupun mendeteksi kejahatan merugikan negara maupun masyarakat. Adanya pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu pemerintah daerah dalam memerangi pelanggaran yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Sedangkan dalam siyasah syar’iyyah pengawasan terbagi atas dua, yaitu pengawasan oleh diri sendiri dan pengawasan oleh pemimpin. Faktor penghambat pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, Peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pembuatannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. faktor aparat penegak hukum, dalam melaksanakan hukum di lapangan terkadang melakukan pelanggaran, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan masyarakat bersifat apatis dalam penegakan hukum.Kata Kunci: Pemerintah; Penegak Hukum; Siyasah Syar’iyyah
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI DESA PARINDING KABUPATEN ENREKANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Oktapiana, Adelia; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the background of land conflicts and the authority of the Head of Parinding Village, Enrekang Regency, in resolving these conflicts and how siyasah syar'iyyah views land conflicts and their resolution mechanisms. The research method used is field research with syar'i, juridical, and sociological approaches, data sources in the form of primary data and secondary data. The results showed that one of the causes of land conflicts was the absence of evidence of ownership of land controlled by the citizens of the community and based only on oral messages from each heir. The mechanism for resolving conflicts that occur can be carried out through mediation by the village head as a mediator and the results are stated in the minutes signed by the conflicting party. The conflict resolution mechanism carried out by the village head is in accordance with the principles of conflict resolution in Islam, known as Ash shulhu, which is the resolution of conflicts by peaceful means through deliberation.
PUNGUTAN LIAR DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM Nofita Rukmawana, Andi; Hasan, Hamzah; Hamsir, Hamsir
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu praktik koruptif dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pungutan liar. Pemerintah telah merumuskan pelbagai kebijakan untuk meminimalisir praktik-praktik tersebut, tetapi faktanya, pungutan liar masih terus terjadi secara massif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pungutan liar, dengan mengangkat dua permasalahan, yaitu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pungutan liar dan bagaimana penerapan sanksi bagi pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menelusuri dalil-dalil dalam al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, pungutan liar dipersamakan dengan risywah, bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan ghulul atau al-maksu, khususnya jika pungutan tersebut bersifat memaksa dan dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan. Baik riyswah, ghulul maupun ­al-maksu ketiganya termasuk perbuatan haram yang sangat dilarang, bahkan Nabi Muhammad saw telah memastikan pelakunya akan masuk neraka. Pada prinsipnya, tidak ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi bagi pelaku pungutan liar, jenis dan berat-ringannya sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap pelaku risywah, ghulul atau al-maksu termasuk dalam kategori sanksi ta’zir yang kompetensinya diserahkan kepada pemerintah atau lembaga peradilan yang otoritatif.Kata Kunci: Hukum Islam; Pelayanan Publik; Pungutan Liar
HUBUNGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG ZAKAT DENGAN HUKUM ISLAM Mulasari, Mita; Hasan, Hamzah; Risal, M. Chaerul
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the relationship between Makassar City Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Zakat Management and Islamic law. This type of research is field qualitative with a sociological juridical approach and normative theology of syar'i. The decentralization system provides space for local governments to form regulations as one of the legal instruments, and the Makassar City Government has taken advantage of this authority by establishing Regional Regulation Number 5 of 2006 concerning Zakat Management as an effort to maximize the potential of zakat in reducing poverty, especially since the population of Makassar City is predominantly Muslim. Materially, the local regulations do not conflict with the obligations of charity ordered by the Qur'an, even their existence serves as a reinforcement of the obligations of charity for Muslims, and the formalization of religiosity values into positive law is not new, because previously various law-level regulations have been born such as the Marriage Law, the Zakat Management Law, and the Hajj Implementation Law, so that its existence can be ensured that it does not conflict with Islamic law and even has a very close relationship.
HAK BURUH UMKM PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI KABUPATEN PINRANG Amin, Astrid Amanda Putri; Hasan, Hamzah; Larissa, Dea
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of female workers in the MSME industry is a form of empowering women in the world of work but does not rule out the possibility of discrimination in the work environment. This study aims to determine the implementation of women's MSME labor rights based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in Pinrang Regency. The type of research conducted is field qualitative research with juridical approaches. The results of the study show that female MSME workers in Pinrang Regency have obtained their rights in accordance with statutory provisions, and the government has monitored every business actor, to minimize the gap between women workers.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TERHADAP PENERTIBAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Astari, Alfira Nurfasihah; Hasan, Hamzah; Suriyadi, Suriyadi
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional government affairs are organized using the principle of autonomy. Regional governments have roles and strategies in fostering and supervising their regions, especially in the preparation and implementation of regional regulations. This study aims to find out how the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2017 Article 18 Paragraph 2 regarding the Control of Livestock. This type of research uses a qualitative field research method with an empirical juridical and normative syar'i approach. The results of this study indicate that the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2017 Article 18 Paragraph 2 on the Control of Livestock has not been running effectively and efficiently. As for several factors of the ineffectiveness of Regional Regulation No. 6 of 2017 include the lack of socialization provided by the government, lack of legal awareness, lack of firmness from law enforcement, and the absence of availability of land owned by breeders.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG PEMELIHARAAN TERNAK DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Wijaya, Febri Ainul; Hasan, Hamzah; Sohrah, Sohrah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of wild animals in Selayar Islands Regency reaps various polemics, ranging from disturbances of order, public comfort, destruction of agricultural land and destruction of public facilities. This study aims to determine how effective Regional Regulation Number 20 of 2009 concerning Livestock Rearing in Selayar Island Islamic Law Perspective. The type of research used is descriptive qualitative, with normative juridical and syar'i approaches. The results showed that Regional Regulation Number 20 of 2009 has not been implemented optimally in carrying out supervision and control of wild livestock due to lack of public awareness and government indecision in implementing sanctions for livestock owners. Islam allows keeping livestock for the purpose of obtaining benefits, but it is also expressly stipulated that every farmer is obliged to keep and care for his pets to prevent damage (inconvenience) caused by pets.
EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA PANCIRO KECAMATAN BAJENG KABUTAEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYARÍYAH Soleh, Muhammad Ikhsan; Hasan, Hamzah; Fatmawati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good governance can be seen from aspects, oneofthem is measuring the maturity of government institutions in carriying out their functions and rules, from the lowest level to the highest in the government sysrem. Indonesia is known as a coutry that implments a decentralized system, which makes local governments run their own government, in the case at the village government level also gets is own authority in regulating its government, therefore, to provide a balance in running the govermentin the village, the village head neads partners in running the government, so a legislative body is formed, known as the village consultative body (BPD), one of the duties and functions of the BPD is to provide supervision over the performance of the village head in carrying out his duties as head of government at the village level. Departing from this background, the author takes two main problems, namely the from of BPD panciro’s supervision of the village head, and the view of Islamic law on the supervisory function carried out by the BPD against the village head. In this study the author uses a qualitative field research method. As for the research result obtained from the research location, firstly, the panciro’s BPD in carrying out its supervisior function is carried out in a complrkx and family manner, for example in a work program, the BPD involves itself starting from program planning, to the realization stage, so that it can provide supervision as well as performance appraisel fillage head. Secondly, in Islamic low or in this case siyasah syaríah known al-Hisbah which means calling for good and keeping away from evil, seeing the from of supervision carried out by the panciro BPD, then this concept is indirectly developing in government where the BPD as much as possible prevents irregularities deviations that can harm society.
KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI Indah; Hasan, Hamzah; Aisyah, Nur
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to describe the caliphate government system in the view of Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani and the relationship between religion and the caliphate state in the view of Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani. And the ideal state form according to Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani. In answering the problem, the author uses the fiqh siyasah approach as for the method of collecting secondary data in the form of primary material, secondary is done by reading literature, scientific works, research results, documents or books related to research. The results of the research show that the Islamic government system in the view of Sheikh Taqiyuddin An-Nabhani consists of four pillars, namely sovereignty in the hands of syara', power belonging to the people, appointing a caliph whose law is obligatory for all Muslims, only the caliph has the right to do tabbani (adoption) against syara law '. The relationship between religion and the state according to Sheikh Taqiyuddin An-Nabhani is to preserve religion, organize community affairs, protect the country and the people, spread the message of Islam, eliminate opposition and disagreements between communities. The ideal form of government according to Sheikh Taqiyuddin An-Nabhani from the aspect of the form that describes the existence of the country, as well as the things that make it completely different from the form of government that exists in the world. Includes non-monarchical Islamic governments, non-republican Islamic governments, non-imperial Islamic governments, and non-federal Islamic governments.
OTORITAS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG UANG PANAI’ TELAAH SIYASAH SYAR’IYYAH DI KOTA MAKASSSAR Rahman, Nurfadillah; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out how the Fatwa Authority of the Indonesian Ulema Council regarding Panai Money has studied Siyasah Syar'iyyah in Makasssar City. The main problem is divided into several sub-problems, namely: What are the legal rules for the Indonesian MUI fatwa regarding Panai money and how to implement the MUI fatwa regarding Panai money? Study the Siyasah Syariyyah. The research method used is qualitative research with data collection methods in the form of observation, interviews, documentation and reference tracking. The results of this research show that the MUI Fatwa Legal Rules regarding Uang Panai' are that the MUI Fatwa Legal Rules state that panai money is fine but does not make it difficult for men to get involved in it. Even though there is no Uang Panai elsewhere, the MUI respects the Uang Panai tradition in South Sulawesi. MUI does not prohibit, reject, or continue to tolerate this tradition so that it has become the custom of the Makassar Bugis community. MUI emphasized that many young people end up choosing not to get married not because of this tradition, but because it is difficult and requires more money than men can afford. The Bugis in society accept the validity of panai money and anticipate that the money will be changed according to the talents of the prospective bride and groom. (The man who wants to ask questions). Implementation of the MUI Fatwa regarding Uang Panai, which states that because Uang Panai has the power to issue infaq, it is preferred if it is a custom in Bugis marriages. In addition, it is very important that Uang Panai is resolved peacefully to prevent the development of tabzir, israf (waste) and hedonistic styles. For the legal requirements of panai money, the custom was basically accepted during that time. Basically, these practices are legal as long as they comply with sharia standards. Therefore, Uang Panai is subject to Sharia law, including allowing marriage and not oppressing men. Respect women, be trustworthy, and avoid subsequent manipulative behavior.
Co-Authors Abd Halim Talli Abd. Qadir Gassing Abdul Rauf Muhammad Amin Abdul Wahid Haddade Abdullah, Fahri Achmad Musyahid Idrus Achmad, Almi Achmad, Muhammad Thamrin Thamrin Adil, Syafaat Muhammad Wildan Amal, Amalia Sururiah Amin, Astrid Amanda Putri Amin, Muhammadiyyah Anas, Muh Fauzi Andi Muhammad Akmal Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Djufri Arni Arsyik Arsyik Ashari, Hardianti ASNI Astari, Alfira Nurfasihah Asti, Mulham Jaki Bakri, Muammar Muhammad D, Dliyauddin Dalle, Jumarni Darussalam Darussalam Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fatra, Meyhira Fatrizia Fhara, Fhara Fitri, Nurul Amalia H, Herianti Haeni Mukti Halil, Abdul Halim, Patimah Hamsir Hamsir Hasanuddin, Hasriah Heriana, Heriana Herman, Muhammad Akbar HM, Muhajir I Ketut Suada Idharulhaq Idharulhaq indah Irwan Jufri Juhasdi Susono Kasjim Salenda Kurniati Kurniati La Ode Ismail Ahmad La Ode Ismail Ahmad, La Ode Ismail Larissa, Dea Laura, Riska Islamia Lomba Sultan Marilang Marillang, Marillang Muammar Bakri Muh. Jamal Jamil Muh. NurTaslim Saleh Muh. Yusuf Muhammad Akbar Herman Muhammad Daud Muhammad Imam Maghudi Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shadiqul Mushaddiq Muhammad Shuhufi Muhammad, Mar'i Muis, Abdul Rinaldi Mukhtar Lutfi Mulasari, Mita Munir, Misbahul Munir Mursyid Fikri Musdalifah Musdalifah Musfikah Ilyas Mustafa, Zulhasari Mustafa, Zulhas’ari Mustaufiq, Mustaufiq Musyfikah Ilyas Mutmainna Najib, Muh Nasrah Hasmiati Attas Natzir, Firman Nofita Rukmawana, Andi Nugraha, Aliyyul Qayyuum Nur Aisyah Nur Julia Ningsi Nur Salam Nur Taufiq Nurekasari, Nurekasari Oktapiana, Adelia Patimah Putri Anisa R, Randy Raden Mohamad Herdian Bhakti Radhiah Tulhidayah Radhiah Tulhidayah Rahma Amir, Rahma Rahman, Nurfadillah Ratih Pratiwi Reskiani, Anugrah Ridwan, Mir’atul Mar’ah Rifdah Nur Amalina Risal, M. Chaerul RizaL, M. Chaerul Rohman, Baitur S, Samsidar Sabri Samin Saharuddin, Sri Rahayu Sakka, Abdul Rahman Sakti, Salwa Nurfauziyah selfiah febriani Shesa, Laras Siti Rahmawati Mega Tompunu Sitti Musdalifah Sohrah Soleh, Muhammad Ikhsan St Habibah St Halimang Suhaebatul Khaerah Supardin Suriyadi, Suriyadi Syahida Asia Syahrul Rizal Syahrul Syahrul Syamsuddin, Darussalam Syariful, Muh. Gazali Tahir Maloko Tantri, Tantri Indar Pratiwi Tarmizi Taudiyah, Nasya Tisfa Umar Laila Uswatunnisah Wahyuding Wahyuding Watowiti, Ardiansyah S. Widianti, Anyta Widya wati Wijaya, Febri Ainul Wulan Febriyanti Putri Suyanto Zulfahmi Zulfahmi Alwi