Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.231
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zahra : Journal for Islamic and Arabic Studies DE JURE Al-'Adalah Al-Ulum Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum AL-Daulah Jurnal Diskursus Islam Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam qolamuna : Jurnal studi islam Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Al-Akhbar JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Hikmah BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Mutawasith: Jurnal Hukum Islam Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah MADDIKA: Journal Of Islamic Family Law Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Jurnal Al Tasyri'iyyah Kalosara: Family Law Review AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Jurnal Venus Socius: Social Sciences Research Journal Anayasa International Journal of Islamic Studies Media Hukum Indonesia (MHI) HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Jurnal Cendekia Ilmiah Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, dan Pengkajian Islam Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Balance: Jurnal Ekonomi Lentera: Journal of Islamic Studies
Hamzah Hasan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 95 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 95 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Cadar di Era Kontemporer: Kajian Hukum Islam: The Veil in the Contemporary Era: a Study of Islamic Law Radhiah Tulhidayah; Hamzah Hasan; Muhammad Shuhufi
AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Vol. 3 No. 4 (2024): AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36701/qiblah.v3i4.1578

Abstract

The purpose of this research is to find out the view of Islamic law on the use of the veil in the contemporary era. This type of research is qualitative research in the form of literature (library research) with the approach used, namely the normative theological approach. The research data is obtained from various sources, such as the Qur'an, hadith, fiqh books and scientific journals. The research results of the discussion of the veil in the contemporary era, namely Islamic law guarantees individual rights to embrace and practice religious teachings, including wearing the veil for Muslim women without discrimination. The veil is a symbol of obedience and Muslim identity. However, it is often associated with discrimination and negative stigma. Veiled women must obey religious rules, maintain good manners, ethics in dressing according to sharia, and respect norms and culture, thus creating relevance between the wisdom and identity of Muslim women in the modern era. This research provides a new contribution in understanding the relevance of the veil in the contemporary era through the lens of Islamic law and its implications for women's rights and obligations. This research is expected to provide a more comprehensive and tolerant understanding of the veil issue for academics, legal practitioners, religious leaders, and society as a whole.
Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam Nugraha, Aliyyul Qayyuum; Hasan, Hamzah; Musyahid, Achmad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.13629

Abstract

Hukum Islam dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sangat tegas dan kejam. Hal ini tentunya untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina dan sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa. Pembaharuan hukum khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada jiwa nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan ada aturan baru di harap untuk mewujudkan suatu keadilan yang merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum. Berdasarakan permasalahan tersebut penulis mengkaji tiga pokok permasalahan, Yaitu: (1) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam hukum pidana Islam? (2) Bagaimana penetapan sanksi tindak pidana perzinahan dalam pasal 412 KUHP? (3) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang aturan tindak pidana perzinaan dalam pasal 412 KUHP? Berdasarkan kajian yang dilakukan diperoleh bahwa hukum pidana Islam aturan tentang perbuatan zina ada di dalam Al-Quran dan Alhadis. Dimana tujuan sanksinya untuk memberi efek jera untuk yang melakukan dan belum melakukan, kemudian pasal 412 aturan terkait tndak pidana perzinaan terbilang ringan tidak mampu memberikan efek jera dan bisa berdampak pelaku melakukan perbuatan yang serupa setelah bebas dari hukuman penjara
PERAN ADVOKAT ALUMNI FAKULTAS SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DIPERADILAN UMUM MAKASSAR Salam, Nur; Marillang, Marillang; Hasan, Hamzah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i1.12699

Abstract

Penelitian ini berjudul Peran Advokat Alumni Fakultas Syariah Dalam Menyelesaikan Perkara di Peradilan Umum Makassar. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana peran advokat alumni fakultas syariah dalam menyelesaikan perkara di peradilan umu Makassar?. Untuk menjawab terhadap permasalahan tersebut maka, penulis menggunakan empat metode pengumpulan data; observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Pada Field research penulis menguunakan instrument observasi dan wawancara. Pengolahan datanya secara kualitatif serta teknik analisis data yang penulis gunakan dale; Editing, koding, tabulasi data, analisis data dan interpretasi data. Adapun sampel dari penelitian ini adalah Advokat Alumni Fakultas Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat alumni fakultas syariah, tidak berbeda jauh dengan advokat lulusan hukum umum yang  mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat profesional, hal tersebut diliahat dari jumlah perkara yang diselesaikan oleh advokat alumni syariah di peradilan umum makassar. Proses menjadi advokat yang dilewati oleh alumni fakultas syariah memenuhi syarat sebagai advokat dan advokat yang alumni fakultas syariah sudah banyak dan tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Sikap masyarakat terhadap advokat alumni fakultas syariah menerima dan mngapresiasi atas kapasitas dan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara diperadilan umum, masyarakat beranggapan peran advokat alumni fakultas syariah sangat dirasakan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat khususnya di Makassar.
Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama dan Pemerintah Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Kabupaten Bone) Laura, Riska Islamia; Hasan, Hamzah; Kurniati, Kurniati
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 10 No 1 (2023): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v10i1.35327

Abstract

This study discusses the maqāṣid al-syarī'ah perspective on the views of religious leaders and the government regarding the performance of transgender women in the public space of the Bone district which is already at the banal stage (considered normal, normalized). This type of research uses descriptive qualitative field research with two approaches, namely normative theology (syar'ī) and phenomenology. The main data source was obtained from interviews with religious leaders and the government of Bone district. Observation, interview, and document study techniques are the data collection techniques used. The research results obtained from the interview session found that there were two main factors causing the banality of transgender performance in the public spaces of Bone district. First, the human rights factor. Second, the existence of the Bissu culture (transgender) as part of the Bugis history of Bone which has long been accepted by society. Based on the analysis of maqāṣid al-syarī'ah, these two factors are contrary to sharia (Islamic law). The position of human rights is not higher than the position of Shari'a, this is based on the order of al-ḍarūriyāt al-khams where the order of hifz al-nafs (care of the soul) is in second place under hifz al-din (maintenance of religion). Furthermore, the reason that the acceptance of transgender women that has been taking place for a long time, like acceptance of Bissu, cannot be accepted based on maqāṣid al-syarī'ah. Because it is clear in the Shari'a that harm cannot be allowed to go unpunished even though it is considered to have happened for a long time by most people. As the law of fiqh rules الضَّرَرُلاَيَكُونُ قَدِ يمً. Keywords: Banality, Transgender, Maqāṣid Al-Syarī'ah
Siyāsah Shar'iyyah Insights into MUI Fatwa on Beggars' Exploitation in Public Spaces in South Sulawesi Province Hasan, Hamzah; Ridwan, Mir’atul Mar’ah; Anas, Muh Fauzi
Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review Vol. 2 No. 1 (2023): Parewa Saraq: Journal of Islamic Law and Fatwa Review
Publisher : MUI Sulawesi Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64016/parewasaraq.v2i1.16

Abstract

This study aims to describe the views of the Mui Fatwa Authority of South Sulawesi Province Number 1 of 2021 concerning the Exploitation and Activities of Beggars on the Streets to Public Spaces from the Siyāsah Shar'iyah Perspective. In answering this problem, the author uses a normative shar`i approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the research show that MUI Fatwa Number 1 of 2021 provides guidelines for Muslims regarding procedures for providing assistance to beggars that are more useful and encourage them to get out of the poverty cycle independently and with justice. Furthermore, the exploitation of street begging activities involving violations of laws is not recommended in Islam. From the perspective of Siyāsah Shar'iyah, the MUI fatwa regarding the prohibition of providing assistance to beggars on the streets can be seen from legal and political aspects. Basically, we as citizens who are good and obedient to religious rules should carry out the fatwa rules that have been issued by the Indonesian Ulema Council and should socialize more to the whole community so that the fatwas that have been issued are better understood and implemented in accordance with the regulations that have been made.
Tradisi Ziarah Makam Syekh Yusuf Pada Masyarakat Kontemporer Gowa Perspektif Hukum Islam Haeni Mukti; Abdul Rauf Muhammad Amin; Nur Taufiq; Hamzah Hasan; Andi Muhammad Akmal
El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): EL FAQIH
Publisher : Institut Agama Islam (IAI) Faqih Asy'ari Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58401/faqih.v11i1.1866

Abstract

Syekh Yusuf al-Makassari, also known as Syekh Yusuf Abu MahasinHadiyatullah Ta al-Khalawati al-Makassari or simply Tuanta Salamaka ri Gowa (meaning "Our Great Teacher from Gowa"), was a prominent Islamic scholar,Sufi, and national hero of Indonesia. His tomb, located in Gowa, South Sulawesi,attracts people from both within and outside the region, who visit for variouspurposes, including fulfilling vows, making offerings, or simply praying for blessings and safety in this world and the hereafter. This research is an empirical legal study with a descriptive qualitative method. The research uses theological and anthropological approaches. The research findings show that, from the perspective of Islamic law, visiting graves is allowed as long as it meets the conditions and requirements according to the teachings of the Prophet Muhammad and does not deviate from these teachings. However, in the view of scholars, the tradition of visiting the Tomb of Syekh Yusuf, which is frequently practiced by the community, such as making vows, holding ceremonies, and asking for blessings, has varying opinions among scholars. Some permit it, while others prohibit it. It is advisable that when making a vow or asking for something, the community should fulfill it by holding a thanksgiving event or fasting as a form of gratitude to Allah SWT for the fulfillment of their vow.
Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota Berdasarkan Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 (Telaah Ketatanegaraan Islam) Halil, Abdul; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Timbulnya sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Agung dan Mendagri atas wewenang untuk membatalkan Perda membuat penulis berusaha untuk memahami konsep kewenangan dalam ketatanegaraan Islam dan untuk mengetahui pandangan ketatanegaraan Islam terhadap kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda Kabupaten/kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan syar‟i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Konsep kewenangan dalam ketatanegaraan Islam juga memberikan batasan batasan atau ruang lingkup terhadap lembaga-lembaga negara baik itu eksekutif, legislative dan yudikatif, 2) Terhadap kewenangan menteri dalam negeri membatalkan perda berdasarkan konsep pemerintahan yang baik adalah hal yang bertentangan dikarenakan dalam ketatanegaraan Islam juga menerapkan hirarki dalam peraturannya, sehingga peraturan yang dibuat oleh lembaga legislative tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadis. Namun apabila melihat dari konsep maslahah mursalah hal tersebut bisa saja dilakukan apabila berkaitan dengan asas kemanfaatan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan adanya check and balance antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kepada lembaga eksekutif dan legislative dalam proses menciptakan hukum, haruslah tetap berpegang pada konstitusi yang merupakan Perundang-undangan tertinggi. Sama halnya dalam ketatanegaraan Islam yang menjadikan Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai pegangan dalam menciptakan hukum yang baru.
TINJAUAN NORMATIF ETIKA SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Syariful, Muh. Gazali; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengkaji konsep umum insting seksual yang dimiliki manusia dan mengetahui batasan-batasan interaksi manusia melalui etika seksual serta membahas urgenaitas etika seksual dalam mengurangi seks bebas. Dalam menjawab permasalahan tersebut maka penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika seksual merupakan etika yang paling integral dalam kehidupan manusia karena memberikan pengaruh besar dalam mengurangi tindakan seks pranikah.Islam telah memberikan kejelasan lewat aturan sebagai pedoman bagi manusia.Sebab, pola interaksi manusia diatur dengan sedemikian ketat untuk menghasilkan relasi yang terjaga, penataan atas kenderungan seksual sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengimplementasikan kecenderungan dengan memahami dan mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam etika seksual dalam Islam. Etika seksual adalah kebiasaan personal, norma sosial, dan pola-pola perilaku yang secara langsung berhubungan dengan insting atau naluri seksual manusia. Etika seksual sangat prinsip sebab akan menghadirkan pola interaksi yang seimbang, masyarakat harus mampu untuk mengadopsi dan menerapkan etika ini dalam pergaulannya serta hukum Islam harus senantiasa dikembangkan dengan menyelaraskan perilaku manusia modern agar mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah.Kata Kunci : Tinjauan Normatif; Etika seksual; Hukum IslamAbstractThis study aims to examine the general concepts of sexual instincts possessed by humans and determine the limits of human interaction through sexual ethics and discuss the urgency of sexual ethics in reducing free sex. In answering these problems, the writing of this thesis uses data collection methods in the form of library research. The results showed that sexual ethics is the most integral ethics in human life because it provides a major influence in reducing premarital sex acts. Islam has provided clarity through rules as a guide for humans. Because, the pattern of human interaction is regulated in such a strict way to produce a relationship that is maintained, structuring of sexual tendencies as a form of caution in implementing tendencies by understanding and adopting existing rules in sexual ethics in Islam. Sexual ethics are personal habits, social norms, and patterns of behavior that are directly related to human sexual instincts or instincts. Sexual ethics is a principle because it will present a balanced pattern of interaction, the community must be able to adopt and apply this ethic in their relationships and Islamic law must always be developed by harmonizing the behavior of modern humans in order to be able to face the challenges of the ever changing times.Keywords: Normative Review; Sexual ethics; Islamic law
PUNGUTAN LIAR DI DESA BATUGANDA KABUPATEN KOLAKA UTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Pratiwi, Ratih; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara, dan bagaimana padangan hukum Islam terhadap praktik Pungli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pungli yang terjadi di Desa Batuganda merupakan kasus pertama di Kabupaten Kolaka Utara, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa Batuganda dengan memungut biaya atas pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap warga Desa Batuganda sebesar Rp. 300.000 pada Tahun 2018; 2) Bupati Kolaka Utara telah melakukan upaya penanggulangan Pungli dengan membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 700/28 Tahun 2018; 3) Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungli, diantaranya sifat tamak, malas, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan, kebiasaan masyarakat yang suka memberi suap, dan kurangnya pengawasan; 4) Ajaran Islam secara tegas melarang praktik Pungli, bahkan termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur kezaliman.Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Pungli; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah
TINJAUAN SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI Nurekasari, Nurekasari; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga legislatif memegang peran dan fungsi yang sangat strategis dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dimiliki merupakan instrumen check and balances dalam sebuah negara demokarsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi lembaga legislatif sebelum dan sesudah reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Eksistensi lembaga legislatif sebelum reformasi dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan dan penganggaran. Pada masa Orde baru muncul stigma lembaga legislatif hanya sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan preside. Jika kondisi lembaga legislatif tersebut dihubungkan dengan fungsi ahl al-hall wa al-‘aqd, maka keberadaan lembaga legislatif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara kondisi lembaga legislatif setelah reformasi jauh lebih baik dan berfungsi bila dibandingkan sebelum reformasi. Legislatif memiliki kedudukan yang sejajar dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, prinsip check and balances antar cabang kekuasaan berjalan dengan baik, meskipun akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Tetapi paling tidak, “perselingkuhan” antar cabang kekuasaan tidak separah sebelum reformasi.Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Legislatif; Reformasi; Siyasah Syar’iyyah
Co-Authors Abd Halim Talli Abd. Qadir Gassing Abdul Rauf Muhammad Amin Abdul Wahid Haddade Abdullah, Fahri Achmad Musyahid Idrus Achmad, Almi Achmad, Muhammad Thamrin Thamrin Adil, Syafaat Muhammad Wildan Amal, Amalia Sururiah Amin, Astrid Amanda Putri Amin, Muhammadiyyah Anas, Muh Fauzi Andi Muhammad Akmal Andi Muhammad Akmal Andi Takdir Djufri Arni Arsyik Arsyik Ashari, Hardianti ASNI Astari, Alfira Nurfasihah Asti, Mulham Jaki Bakri, Muammar Muhammad D, Dliyauddin Dalle, Jumarni Darussalam Darussalam Fatmawati Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Fatra, Meyhira Fatrizia Fhara, Fhara Fitri, Nurul Amalia H, Herianti Haeni Mukti Halil, Abdul Halim, Patimah Hamsir Hamsir Hasanuddin, Hasriah Heriana, Heriana Herman, Muhammad Akbar HM, Muhajir I Ketut Suada Idharulhaq Idharulhaq indah Irwan Jufri Juhasdi Susono Kasjim Salenda Kurniati Kurniati La Ode Ismail Ahmad La Ode Ismail Ahmad, La Ode Ismail Larissa, Dea Laura, Riska Islamia Lomba Sultan Marilang Marillang, Marillang Muammar Bakri Muh. Jamal Jamil Muh. NurTaslim Saleh Muh. Yusuf Muhammad Akbar Herman Muhammad Daud Muhammad Imam Maghudi Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shadiqul Mushaddiq Muhammad Shuhufi Muhammad, Mar'i Muis, Abdul Rinaldi Mukhtar Lutfi Mulasari, Mita Munir, Misbahul Munir Mursyid Fikri Musdalifah Musdalifah Musfikah Ilyas Mustafa, Zulhasari Mustafa, Zulhas’ari Mustaufiq, Mustaufiq Musyfikah Ilyas Mutmainna Najib, Muh Nasrah Hasmiati Attas Natzir, Firman Nofita Rukmawana, Andi Nugraha, Aliyyul Qayyuum Nur Aisyah Nur Julia Ningsi Nur Salam Nur Taufiq Nurekasari, Nurekasari Oktapiana, Adelia Patimah Putri Anisa R, Randy Raden Mohamad Herdian Bhakti Radhiah Tulhidayah Radhiah Tulhidayah Rahma Amir, Rahma Rahman, Nurfadillah Ratih Pratiwi Reskiani, Anugrah Ridwan, Mir’atul Mar’ah Rifdah Nur Amalina Risal, M. Chaerul RizaL, M. Chaerul Rohman, Baitur S, Samsidar Sabri Samin Saharuddin, Sri Rahayu Sakka, Abdul Rahman Sakti, Salwa Nurfauziyah selfiah febriani Shesa, Laras Siti Rahmawati Mega Tompunu Sitti Musdalifah Sohrah Soleh, Muhammad Ikhsan St Habibah St Halimang Suhaebatul Khaerah Supardin Suriyadi, Suriyadi Syahida Asia Syahrul Rizal Syahrul Syahrul Syamsuddin, Darussalam Syariful, Muh. Gazali Tahir Maloko Tantri, Tantri Indar Pratiwi Tarmizi Taudiyah, Nasya Tisfa Umar Laila Uswatunnisah Wahyuding Wahyuding Watowiti, Ardiansyah S. Widianti, Anyta Widya wati Wijaya, Febri Ainul Wulan Febriyanti Putri Suyanto Zulfahmi Zulfahmi Alwi