Articles
<![CDATA[Aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional ]]>
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>;
<![CDATA[Nurwati Nurwati]]>;
<![CDATA[Andika Yuli Rimbawan]]>;
<![CDATA[Lailatul Fitri]]>
<![CDATA[ Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/8650
<![CDATA[Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta dapat mengurangi kemiskinan. Yang mana pariwisata di Indonesia berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB. Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional diimplementasikan melalui wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi Kebijakan Hukum dalam Pengembangan Kepariwisataan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aktualisasi kebijakan hukum dalam pengembangan kepariwisataan nasional dapat dilihat melalui kebijakan pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan nasional dalam penataan ruang. Faktor ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Kegiatan pengembangan pariwisata juga didukung oleh ketersediaan resources, diantaranya SDM, sumber keuangan dan sumber materi atau fisik.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya dan Dampak Bullying di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus ]]>
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>;
<![CDATA[Rimbawan, Andhika Yuli]]>;
<![CDATA[Hardian, Hardian]]>;
<![CDATA[Sari, Rika Maya]]>;
<![CDATA[Budiwati, Septrina]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8560
<![CDATA[Bullying merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan karena memberikan dampak negatif dan trauma berkepanjangan dalam kehidupan seseorang. Kasus bullying di sekolah banyak ditemukan di Indonesia maupun internasional, pengabdian ini dilakukan di MA Nurul Firdaus dengan menggunakan metode penyuluhan hukum terkait fenomena bullying dampak bullying, pengertian dan ruang lingkup traditional bullying dan cyberbullying, persamaan traditional bullying dan cyberbullying, dan tindakan prevensi dan intervensi terhadap bullying. Hasil program pengabdian ini memberikan pengetahuan kepada siswa di terkait bahaya dan dampak dari bullying.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum tentang Penggunaan Media Sosial yang Bijak Berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ]]>
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>;
<![CDATA[Riana, Rati]]>;
<![CDATA[Dewi Rosaria, Stefani]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10945
<![CDATA[Penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, kekurangbijakan dalam bermedia sosial seringkali berujung pada pelanggaran hukum, khususnya terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi penyuluhan hukum bermedia sosial bijak berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan yaitu dengan pemberian materi dan diskusi pentingnya penggunaan media sosial sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Hasil dari program pengabidan pengabdian ini peningkatan kesadaran masyarakat akan implikasi hukum dari aktivitas online, yang dapat mengurangi angka pelanggaran UU ITE. Selain itu, juga adanya perubahan perilaku positif dalam menggunakan media sosial, yang lebih mengedepankan etika dan kepatuhan terhadap hukum.]]>
<![CDATA[INKONSISTENSI BENTUK PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>;
<![CDATA[Hutomo, Irfan Rizky]]>
<![CDATA[ JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61689/jpehi.v4i2.512
<![CDATA[ABSTRAKInkonsistensi bentuk perjanjian perdagangan internasional berkenaan dengan kedudukannya yang disamakan atau tidaknya dengan Undang-Undang dan Peraturan Presiden pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, hasil penelitian ini menjelaskan Kedudukan instrumen ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional akan bermuara pada kewenangan badan Peradilan seperti halnya Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 sejatinya tidak menyebutkan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam Undang-Undang dan masalah mana yang seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Presiden ditetapkan untuk menentukan policy rules atau regels sesuai dengan prinsip freies ermessen dalam rangka menjalankan Undang-Undang. instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional belum memiliki kedudukan yang jelas dalam hierarki dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangannya. Permasalahan yang ada saat ini sering kali berkaitan dengan permasalahan kedudukan instrumen hukum ratifikasi Perjanjian Internasional. Terlebih lagi, jika berbicara mengenai Perjanjian Perdagangan Internasional, sejatinya Perjanjian tersebut memiliki kaitan yang erat dengan akses pasar yang berarti akan berdampak besar bagi kepentingan nasional dan hak masing-masing individu dalam masyarakat. Kata kunci : inkonsistensi, perjanjian, perdagangan, internasional]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Soko Kidul dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Izziyana, wafda vivid]]>;
<![CDATA[Juita, Subaidah Ratna]]>
<![CDATA[ TEMATIK Vol 4, No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/tmt.v4i1.8394
<![CDATA[Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). undang-undang tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kec. Kebonagung telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan KDRT yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan anggota PKK melalui peningkatan pemahaman secara Komprehensif]]>
<![CDATA[Penataan dan Pengembangan Strategi Promosi Pariwisata Melalui Sosial Media di Gunung Telomoyo ]]>
<![CDATA[Hartanu, Devira Aprillia]]>;
<![CDATA[Paninggiran, Herman Novry Kristiansen]]>;
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>
<![CDATA[ Tourism Scientific Journal Vol. 9 No. 2 (2024): Juni 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[STIEPAR YAPARI Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32659/tsj.v9i2.316
<![CDATA[This study aims to assess and analyze the structuring and development of tourism promotion strategies through social media in Mount Telomoyo. The management of Mount Telomoyo tourism has an important role in sustainable development and management of natural and cultural resources. the reason for structuring tourism is for Economic Development. Tourism can be one of the significant sectors of the economy. With a good arrangement, tourism can create jobs, increase community income, and contribute to the economic growth of a region. The methods used in this study are qualitative, data collection, and analysis techniques conducted through observation, interviews, and literature. The research results show that the strategy and promotion aspects of Mount Telomoyo tourism through social media are very important in providing information to tourists to make decisions to visit Mount Telomoyo.]]>
<![CDATA[REFORMULASI KEDUDUKAN JANDA CERAI MATI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>;
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>
<![CDATA[ EGALITA Vol 18, No 2 (2023): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18860/egalita.v18i2.25408
<![CDATA[The Toba Batak Community's customary law is one of the customary laws that is still alive with a kinship system that follows the father's lineage (patrilineal) which differentiates the position of sons and daughters. This research uses empirical methods. The results of the research explain that the position of widows and daughters in the Toba Batak tribe according to customary law is not as heirs, but based on the Supreme Court decision no. 179K/Sip/1961 Dated 23-10-1961 based on a sense of humanity and general justice, as well as on the nature of equal rights between women and men, the equal position between men and women can be seen in Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. The Position of Divorced Widows in Batak Customary Inheritance Law. Gender Perspective. In the patrilineal kinship system adopted by Batak society, men are placed in a higher position. Societies that adhere to a partial kinship system of women have a very low position, so it is necessary to reformulate the position of women in the field of customary law, by establishing a national customary law of inheritance that is bilateral in nature]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Pentingnya Kepemilikan Sertipikat Tanah Sebagai Bukti Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Supriyadi, Supriyadi]]>;
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>;
<![CDATA[Septiandani, Dian]]>
<![CDATA[ KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9648
<![CDATA[Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tentang pentingnya kepemilikan sertipikat tanah sebagai bukti hak atas tanah. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan prosedur pembuatan sertipikat tanah. Selain itu, diupayakan pula peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah untuk menghindari konflik dan masalah hukum di masa depan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah sebagai dokumen legal yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.]]>
<![CDATA[Reformulasi Kebijakan Terhadap Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Bagi Korporasi Dalam KUHP ]]>
<![CDATA[Sihotang, Amri Panahatan]]>;
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>
<![CDATA[ JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 26 No. 02 (2023): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24123/yustika.v26i02.6258
<![CDATA[Crime by corporations is increasingly diverse along with the Times. Corporate crime has a more massiveimpact than conventional crime. New provisions in the Criminal Code related to corporations, namelycorporations, have been made the subject of criminal law. It also regulates the main crime for corporations,namely fines, various types of additional crimes, one of which is the fulfillment of customary obligations.The problems in this study are related to the additional criminal formulation policy in the form of fulfillmentof local customs obligations for corporations in the Criminal Code and the ideal formulation policy relatedto the additional criminal form of fulfillment of local customs obligations for corporations in the CriminalCode. This study uses the method of normative analysis of research results to explain the policy formulationgiven in the draft law is part of the criminal law policy or criminal law politics. The additional criminalformulation policy in the form of fulfilling local customary obligations for corporations in the criminal codeis to realize legislation that can be used by law enforcement in handling cases involving corporations inaccordance with the provisions of Article 45 paragraph (1) of the Criminal Code and in imposing additionalcrimes judges can see the provisions of Article 120 of the Criminal Code. The ideal formulation policyrelating to additional crimes in the form of fulfilling customary obligations for corporations must formulatethe criminal fulfillment of customary obligations that apply to subjects of corporate law as well as theprovisions of Article 120 Paragraph (1) of the Criminal Code. In-depth research on Indigenous peoplesmust be carried out and must respect the decisions of the indigenous judiciary.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Klenteng Tay Kak Sie Sebagai Daya Tarik Wisata Religi di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Prasetyatama, Ari]]>;
<![CDATA[Hartanu, Devira Aprillia]]>;
<![CDATA[Paninggiran, Herman Novry Kristiansen]]>;
<![CDATA[Izziyana, Wafda Vivid]]>
<![CDATA[ Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 9 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas PGRI Madiun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25273/gulawentah.v9i1.21080
<![CDATA[Klenteng Tay Kak Sie, sebuah situs warisan bersejarah di Pecinan Semarang, menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung yang tertarik dengan kekayaan budaya dan spiritualitas Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi pariwisata di Klenteng Tay Kak Sie. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan dokumentasi, serta menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klenteng Tay Kak Sie menarik pengunjung dengan daya tarik budaya dan spiritual yang kental, serta berbagai upacara keagamaan yang menghidupkan tradisi Tionghoa. Namun, perlu diperhatikan bahwa fasilitas akomodasi dan aksesibilitas masih perlu ditingkatkan untuk mendukung daya tarik pada Klenteng Tay Kak Sie sebagai wisata religi di Kota Semarang]]>
