Claim Missing Document
Check
Articles

Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya dan Dampak Bullying di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus Izziyana, Wafda Vivid; Rimbawan, Andhika Yuli; Hardian, Hardian; Sari, Rika Maya; Budiwati, Septrina
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8560

Abstract

Bullying merupakan masalah serius yang harus segera diselesaikan karena memberikan dampak negatif dan trauma berkepanjangan dalam kehidupan seseorang. Kasus bullying di sekolah banyak ditemukan di Indonesia maupun internasional, pengabdian ini dilakukan di MA Nurul Firdaus dengan menggunakan metode penyuluhan hukum terkait fenomena bullying dampak bullying, pengertian dan ruang lingkup traditional bullying dan cyberbullying, persamaan traditional bullying dan cyberbullying, dan tindakan prevensi dan intervensi terhadap bullying. Hasil program pengabdian ini memberikan pengetahuan kepada siswa di terkait bahaya dan dampak dari bullying.
Penyuluhan Hukum tentang Penggunaan Media Sosial yang Bijak Berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Izziyana, Wafda Vivid; Riana, Rati; Dewi Rosaria, Stefani
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10945

Abstract

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, kekurangbijakan dalam bermedia sosial seringkali berujung pada pelanggaran hukum, khususnya terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi penyuluhan hukum bermedia sosial bijak berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan yaitu dengan pemberian materi dan diskusi pentingnya penggunaan media sosial sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Hasil dari program pengabidan pengabdian ini peningkatan kesadaran masyarakat akan implikasi hukum dari aktivitas online, yang dapat mengurangi angka pelanggaran UU ITE. Selain itu, juga adanya perubahan perilaku positif dalam menggunakan media sosial, yang lebih mengedepankan etika dan kepatuhan terhadap hukum.
Penataan dan Pengembangan Strategi Promosi Pariwisata Melalui Sosial Media di Gunung Telomoyo Hartanu, Devira Aprillia; Paninggiran, Herman Novry Kristiansen; Izziyana, Wafda Vivid
Tourism Scientific Journal Vol. 9 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : STIEPAR YAPARI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32659/tsj.v9i2.316

Abstract

This study aims to assess and analyze the structuring and development of tourism promotion strategies through social media in Mount Telomoyo. The management of Mount Telomoyo tourism has an important role in sustainable development and management of natural and cultural resources. the reason for structuring tourism is for Economic Development. Tourism can be one of the significant sectors of the economy. With a good arrangement, tourism can create jobs, increase community income, and contribute to the economic growth of a region. The methods used in this study are qualitative, data collection, and analysis techniques conducted through observation, interviews, and literature. The research results show that the strategy and promotion aspects of Mount Telomoyo tourism through social media are very important in providing information to tourists to make decisions to visit Mount Telomoyo.
REFORMULASI KEDUDUKAN JANDA CERAI MATI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK PERSPEKTIF GENDER Sihotang, Amri Panahatan; Izziyana, Wafda Vivid
EGALITA Vol 18, No 2 (2023): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v18i2.25408

Abstract

The Toba Batak Community's customary law is one of the customary laws that is still alive with a kinship system that follows the father's lineage (patrilineal) which differentiates the position of sons and daughters. This research uses empirical methods. The results of the research explain that the position of widows and daughters in the Toba Batak tribe according to customary law is not as heirs, but based on the Supreme Court decision no. 179K/Sip/1961 Dated 23-10-1961 based on a sense of humanity and general justice, as well as on the nature of equal rights between women and men, the equal position between men and women can be seen in Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. The Position of Divorced Widows in Batak Customary Inheritance Law. Gender Perspective. In the patrilineal kinship system adopted by Batak society, men are placed in a higher position. Societies that adhere to a partial kinship system of women have a very low position, so it is necessary to reformulate the position of women in the field of customary law, by establishing a national customary law of inheritance that is bilateral in nature
Reformulasi Kebijakan Terhadap Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Bagi Korporasi Dalam KUHP Sihotang, Amri Panahatan; Izziyana, Wafda Vivid; Aldi Saputra , Muhammad; Iftar Aryaputra , Muhammad
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 26 No. 02 (2023): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v26i02.6258

Abstract

Crime by corporations is increasingly diverse along with the Times. Corporate crime has a more massiveimpact than conventional crime. New provisions in the Criminal Code related to corporations, namelycorporations, have been made the subject of criminal law. It also regulates the main crime for corporations,namely fines, various types of additional crimes, one of which is the fulfillment of customary obligations.The problems in this study are related to the additional criminal formulation policy in the form of fulfillmentof local customs obligations for corporations in the Criminal Code and the ideal formulation policy relatedto the additional criminal form of fulfillment of local customs obligations for corporations in the CriminalCode. This study uses the method of normative analysis of research results to explain the policy formulationgiven in the draft law is part of the criminal law policy or criminal law politics. The additional criminalformulation policy in the form of fulfilling local customary obligations for corporations in the criminal codeis to realize legislation that can be used by law enforcement in handling cases involving corporations inaccordance with the provisions of Article 45 paragraph (1) of the Criminal Code and in imposing additionalcrimes judges can see the provisions of Article 120 of the Criminal Code. The ideal formulation policyrelating to additional crimes in the form of fulfilling customary obligations for corporations must formulatethe criminal fulfillment of customary obligations that apply to subjects of corporate law as well as theprovisions of Article 120 Paragraph (1) of the Criminal Code. In-depth research on Indigenous peoplesmust be carried out and must respect the decisions of the indigenous judiciary.
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Klenteng Tay Kak Sie Sebagai Daya Tarik Wisata Religi di Kota Semarang Prasetyatama, Ari; Hartanu, Devira Aprillia; Paninggiran, Herman Novry Kristiansen; Izziyana, Wafda Vivid
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v9i1.21080

Abstract

Klenteng Tay Kak Sie, sebuah situs warisan bersejarah di Pecinan Semarang, menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung yang tertarik dengan kekayaan budaya dan spiritualitas Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi pariwisata di Klenteng Tay Kak Sie. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan dokumentasi, serta menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klenteng Tay Kak Sie menarik pengunjung dengan daya tarik budaya dan spiritual yang kental, serta berbagai upacara keagamaan yang menghidupkan tradisi Tionghoa. Namun, perlu diperhatikan bahwa fasilitas akomodasi dan aksesibilitas masih perlu ditingkatkan untuk mendukung daya tarik pada Klenteng Tay Kak Sie sebagai wisata religi di Kota Semarang
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF ANALISIS YURIDIS Izziyana, Wafda Vivid
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3812

Abstract

ABSTRAKKeterlibatan daerah sebagai salah satu aktor dari pelaksanaan “diplomacy” sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan dan harapan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah yang melakukan Kerjasama luar negeri akan tetapi beban pertanggungjawaban tetap pada pemerintah pusat. Tujuan daerah melakukan Kerjasama luar negeri karena tertarik untuk melakukan investasi dan perolehan dana atau bantuan pembangunan. Kerjasama dapat diaktualisasikan pada negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan harus dalam kerangka negara kesatuan berdasarkan ketentuan yang berlaku; peran diplomat dan konsul dalam organisasi internasional menjadi kunci dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama global. Hukum diplomatik dan konsuler juga dapat berperan dalam menangani krisis kemanusiaan yang secara keseluruhan masih sangat relevan dalam hubungan internasional.ABSTRACTRegional involvement as one of the actors of the implementation of "diplomacy" is very important to realise Indonesia's national interests and expectations. This research uses normative juridical methods. The results of the study explain that although the local government conducts foreign cooperation, the burden of responsibility remains with the central government. The purpose of the region to conduct foreign cooperation because it is interested in investing and obtaining funds or development assistance. Cooperation can be actualised in countries that have diplomatic relations with Indonesia and must be within the framework of a unitary state based on applicable provisions; the role of diplomats and consuls in international organisations is key in promoting global peace and cooperation. Diplomatic and consular law can also play a role in dealing with humanitarian crises, which overall is still very relevant in international relations.
The Relevance of Recitals and Definitions in Preventing Ambiguity in International Contracts Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma; Wafda Vivid Izziyana
Justice Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Justice Law Review
Publisher : PT Justitia Legal Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64317/jlr.v1i2.22

Abstract

International contracts are essential legal instruments in facilitating global business transactions, yet they often create interpretive ambiguities that may lead to costly disputes between parties from different jurisdictions. This study examines the relevance of Recitals and Definitions as contractual components designed to prevent ambiguity in international agreements. Using a normative-juridical methodology that incorporates literature review, comparative analysis, and case analysis of international arbitral decisions, the research investigates how these elements contribute to legal certainty and consistent interpretation. Recitals provide background, objectives, and the underlying intention of the contracting parties, serving as a crucial interpretative tool when disputes arise. Meanwhile, Definitions establish precise meanings of technical terms, thereby reducing multiple interpretations of contractual language. The findings reveal that both Recitals and Definitions significantly reinforce the principles of good faith, fair dealing, and pacta sunt servanda during contract implementation. Furthermore, despite interpretive differences between common law and civil law systems, their practical application remains highly relevant in drafting effective international contracts. Decisions from international arbitration bodies, such as the ICC and ICSID, demonstrate that Recitals and Definitions are frequently employed to determine the true intention of the parties in cases of interpretive conflict. Therefore, these components are not merely formal or supplementary content but foundational mechanisms for mitigating legal uncertainty and preventing disputes. The study recommends that legal practitioners improve the precision and consistency of contractual drafting, particularly in Recitals and Definitions, to enhance the enforceability and stability of international commercial relationships.
Semarang City Development After Local Regulation No. 9 of 2014 on Investment Abib, Agus Saiful; Astanti, Dhian Indah; Izziyana, Wafda Vivid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i1.8433

Abstract

This study examines the effectiveness of Local Regulation No. 9 of 2014 in supporting investment in the development of Semarang City. Using an empirical juridical research method, the study integrates normative legal analysis with empirical data to assess how investment regulation operates in practice. Normatively, the research analyzes the regulation's alignment with Law No. 25 of 2007 on Investment and constitutional principles, particularly those related to economic democracy and social welfare. Empirically, the study relies on secondary data, including investment realization statistics, regional economic indicators, and official policy reports issued by relevant government institutions. The analysis is further strengthened by applying Friedman's legal system theory to evaluate the interaction between legal substance, legal structure, and legal culture in the implementation of investment regulation. The findings suggest that the regulation has contributed to improving the investment climate, enhancing investment realization, and promoting employment and regional economic growth. However, its effectiveness remains influenced by institutional capacity, regulatory consistency, and governance practices. The study concludes that continuous regulatory harmonization, institutional strengthening, and improvements in legal culture are essential to optimize the role of investment regulation in achieving sustainable regional development and public welfare.
Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Jual Beli Organ Tubuh Manusia yang Melanggar Hukum Nasional dan Hukum Islam Retnowati, Indra; Sejati, Hono; Hutomo, Irfan Rizky; Izziyana, Wafda Vivid
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v10i2.23024

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli organ tubuh manusia sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang bertentangan dengan hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia, serta merumuskan strategi penegakan hukum pidana yang efektif. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan donor resmi dan tingginya permintaan transplantasi organ mendorong berkembangnya pasar gelap yang dikelola sindikat terorganisir dengan modus penipuan, bujuk rayu, jeratan utang, penculikan, hingga pembunuhan. Korban mengalami kerugian materiil, penderitaan fisik dan psikis, bahkan kematian. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 36 Tahun 2009, implementasinya belum optimal akibat lemahnya koordinasi, pengawasan perbatasan, dan pembuktian perkara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya strategi penegakan hukum terpadu: preventif melalui penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum; represif dengan penerapan sanksi maksimal hingga pidana mati; serta protektif melalui restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan hak korban. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjamin perlindungan martabat.