Claim Missing Document
Check
Articles

Penyuluhan Hukum tentang Penggunaan Media Sosial yang Bijak Berdasarkan UU ITE di Madrasah Aliyah Nurul Firdaus, Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Izziyana, Wafda Vivid; Riana, Rati; Dewi Rosaria, Stefani
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10945

Abstract

Penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, kekurangbijakan dalam bermedia sosial seringkali berujung pada pelanggaran hukum, khususnya terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan edukasi penyuluhan hukum bermedia sosial bijak berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan yaitu dengan pemberian materi dan diskusi pentingnya penggunaan media sosial sehingga tidak bertentangan dengan hukum. Hasil dari program pengabidan pengabdian ini peningkatan kesadaran masyarakat akan implikasi hukum dari aktivitas online, yang dapat mengurangi angka pelanggaran UU ITE. Selain itu, juga adanya perubahan perilaku positif dalam menggunakan media sosial, yang lebih mengedepankan etika dan kepatuhan terhadap hukum.
Peningkatan Pemahaman Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Soko Kidul dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Izziyana, wafda vivid; Juita, Subaidah Ratna
TEMATIK Vol. 4 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v4i1.8394

Abstract

Permasalahan  kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). undang-undang tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat. Disahkannya UU PKDRT tersebut, merupakan  suatu pemikiran  yang komprehensif dari negara dengan political will untuk  memperhatikan  dan  memberikan  perlindungan  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga. Kegiatan Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Kemitraan  Masyarakat (PKM), terlihat Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soko Kidul Kec. Kebonagung telah memahami dampak negatif KDRT, pencegahan dan upaya dalam penanganan KDRT  yang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan  anggota PKK melalui peningkatan pemahaman secara Komprehensif
Penataan dan Pengembangan Strategi Promosi Pariwisata Melalui Sosial Media di Gunung Telomoyo Hartanu, Devira Aprillia; Paninggiran, Herman Novry Kristiansen; Izziyana, Wafda Vivid
Tourism Scientific Journal Vol. 9 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : STIEPAR YAPARI Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32659/tsj.v9i2.316

Abstract

This study aims to assess and analyze the structuring and development of tourism promotion strategies through social media in Mount Telomoyo. The management of Mount Telomoyo tourism has an important role in sustainable development and management of natural and cultural resources. the reason for structuring tourism is for Economic Development. Tourism can be one of the significant sectors of the economy. With a good arrangement, tourism can create jobs, increase community income, and contribute to the economic growth of a region. The methods used in this study are qualitative, data collection, and analysis techniques conducted through observation, interviews, and literature. The research results show that the strategy and promotion aspects of Mount Telomoyo tourism through social media are very important in providing information to tourists to make decisions to visit Mount Telomoyo.
REFORMULASI KEDUDUKAN JANDA CERAI MATI DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK PERSPEKTIF GENDER Sihotang, Amri Panahatan; Izziyana, Wafda Vivid
EGALITA Vol 18, No 2 (2023): December
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v18i2.25408

Abstract

The Toba Batak Community's customary law is one of the customary laws that is still alive with a kinship system that follows the father's lineage (patrilineal) which differentiates the position of sons and daughters. This research uses empirical methods. The results of the research explain that the position of widows and daughters in the Toba Batak tribe according to customary law is not as heirs, but based on the Supreme Court decision no. 179K/Sip/1961 Dated 23-10-1961 based on a sense of humanity and general justice, as well as on the nature of equal rights between women and men, the equal position between men and women can be seen in Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. The Position of Divorced Widows in Batak Customary Inheritance Law. Gender Perspective. In the patrilineal kinship system adopted by Batak society, men are placed in a higher position. Societies that adhere to a partial kinship system of women have a very low position, so it is necessary to reformulate the position of women in the field of customary law, by establishing a national customary law of inheritance that is bilateral in nature
Peningkatan Pemahaman Pentingnya Kepemilikan Sertipikat Tanah Sebagai Bukti Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang Supriyadi, Supriyadi; Izziyana, Wafda Vivid; Septiandani, Dian
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i1.9648

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang tentang pentingnya kepemilikan sertipikat tanah sebagai bukti hak atas tanah. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan prosedur pembuatan sertipikat tanah. Selain itu, diupayakan pula peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah untuk menghindari konflik dan masalah hukum di masa depan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah sebagai dokumen legal yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.
Reformulasi Kebijakan Terhadap Pidana Pemenuhan Kewajiban Adat Bagi Korporasi Dalam KUHP Sihotang, Amri Panahatan; Izziyana, Wafda Vivid
JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN Vol. 26 No. 02 (2023): Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24123/yustika.v26i02.6258

Abstract

Crime by corporations is increasingly diverse along with the Times. Corporate crime has a more massiveimpact than conventional crime. New provisions in the Criminal Code related to corporations, namelycorporations, have been made the subject of criminal law. It also regulates the main crime for corporations,namely fines, various types of additional crimes, one of which is the fulfillment of customary obligations.The problems in this study are related to the additional criminal formulation policy in the form of fulfillmentof local customs obligations for corporations in the Criminal Code and the ideal formulation policy relatedto the additional criminal form of fulfillment of local customs obligations for corporations in the CriminalCode. This study uses the method of normative analysis of research results to explain the policy formulationgiven in the draft law is part of the criminal law policy or criminal law politics. The additional criminalformulation policy in the form of fulfilling local customary obligations for corporations in the criminal codeis to realize legislation that can be used by law enforcement in handling cases involving corporations inaccordance with the provisions of Article 45 paragraph (1) of the Criminal Code and in imposing additionalcrimes judges can see the provisions of Article 120 of the Criminal Code. The ideal formulation policyrelating to additional crimes in the form of fulfilling customary obligations for corporations must formulatethe criminal fulfillment of customary obligations that apply to subjects of corporate law as well as theprovisions of Article 120 Paragraph (1) of the Criminal Code. In-depth research on Indigenous peoplesmust be carried out and must respect the decisions of the indigenous judiciary.
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Klenteng Tay Kak Sie Sebagai Daya Tarik Wisata Religi di Kota Semarang Prasetyatama, Ari; Hartanu, Devira Aprillia; Paninggiran, Herman Novry Kristiansen; Izziyana, Wafda Vivid
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v9i1.21080

Abstract

Klenteng Tay Kak Sie, sebuah situs warisan bersejarah di Pecinan Semarang, menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung yang tertarik dengan kekayaan budaya dan spiritualitas Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi pariwisata di Klenteng Tay Kak Sie. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan dokumentasi, serta menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klenteng Tay Kak Sie menarik pengunjung dengan daya tarik budaya dan spiritual yang kental, serta berbagai upacara keagamaan yang menghidupkan tradisi Tionghoa. Namun, perlu diperhatikan bahwa fasilitas akomodasi dan aksesibilitas masih perlu ditingkatkan untuk mendukung daya tarik pada Klenteng Tay Kak Sie sebagai wisata religi di Kota Semarang
Aktualisasi Perlindungan Hukum atas Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perskeptif Hukum Positif di Indonesia Tamba, Tumanda; Izziyana, Wafda Vivid; Juita, Subaidah Ratna
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan adalah memberikan perlindungan hukum sekaligus mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan/terkena PHK sehingga akan memotivasi pekerja untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif  dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Perlindungan hukum atas jaminan kehilangan pekerjaan dapat diaktualisasikan jika pengusaha sudah  melakukan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja. Manfaat perlindungan hukum atas jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Hak atas manfaat jaminan kehilangan pekerjaan tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Jika terjadi sengketa Prosedur penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 melalui musyawarah, mediasi dan pengadilan negara.
LOCAL DEMOCRACY AND MEANINGFUL PARTICIPATION IN THE ROAD TO 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS Azizah, Naili; Rosita, Dian; Lestari, Inesa Rahma; Izziyana, Wafda Vivid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10734

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) must basically be able to guarantee and maintain public participation in various considerations for decision-making, campaigns, and public hearings, including in all processes leading up to the implementation of the Simultaneous Regional Elections. Public participation is not just the public giving their right to vote in the General Election/Pilkada, but more than that, Public Participation should ideally be meaningful participation in the planning, process and implementation of the Pilkada. The Research Method Using This research approach uses an analytical approach, namely analyzing cases that occurred in the preparation process for the 2024 Pilkada. The results of the study found that policy makers have not fully seen public participation as a necessity. This is illustrated by the sudden and seemingly rushed policy-making on the Revision of the Pilkada Law. In addition, many candidates offered from the elite are not from local communities who do have a role in development in the local area. This is homework to realize a local democracy that is advanced and considered.
Penguatan Pemahaman Warga Desa Manggarmas kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Gender Juita, Subaidah Ratna; santosa, Agung; Izziyana, Wafda Vivid
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11740

Abstract

The purpose of this community service is to provide an understanding of rights and duties, which are two essential concepts in social life, including in the context of citizenship. In Indonesia, the rights and duties of citizens are regulated in the 1945 Constitution and various other laws. Citizens' rights can be understood as all that a citizen is entitled to, either in the form of authority or power. Meanwhile, duties refer to things that must be done as members of society. In general, duties are actions that must be carried out in order to obtain our rights. As Indonesian citizens, we have rights that must be respected and fulfilled, as well as duties that must be carried out as a form of our responsibility to the state and society. Based on a situational analysis, an issue has been identified: the lack of understanding among the residents of Manggarmas Village, Godong District, Grobogan, Central Java, regarding the rights and duties of citizens from a gender perspective. To provide a solution to this issue, the Community Service Team from the Gender and Child Research Center at USM will offer counseling to the residents of Manggarmas Village, Godong District, Grobogan, Central Java, regarding the rights and duties of citizens from a gender perspective.
Co-Authors A Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Absori Absori Alfalachu Indiantoro alma juliana Alsyanda, Feyza Adha Amri Panahatan Sihotang Andhika Yuli Rimbawan Andhika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan angga subianto Arief Budiono Aunuh, Nu'man Budiwati, Septrina Daniel Happy Putra Dewi Rosaria, Stefani Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Astanti Dian Kristiana Efi Yulistyowati Eka Destriyanto Ayuningtyas Endah Puji Astuti Endah Pujiastuti Eva Dwi Fajrin, Yaris Adhial hanif salmanudin Hardian Hardian Hartanu, Devira Aprillia Harun Harun Herman Novry Kristiansen Paninggiran Heru Santoso Wahito Nugroho Hono Sejati, Hono Ida Yeni Rahmawati Idul Hanzah Alid Inayah Inayah Irfan Rizky Hutomo Kelik Wardiono Khaidar Alifika El Ula Khudzaifah Dimyati Lailasari Ekaningsih lailatul fitri Lestari, Inesa Rahma Moh. Indra Bangsawan Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Naili Azizah Naylil Mawadda R Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nurwati Nuswardani Nuswardani Nuswardhani Nuswardhani Osgar Sahim Matompo Pebriana, Lila Afrida Prasetyatama, Ari Rahayu, Sudi Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma Ratri Novita Erdianti Retnowati, Indra Riana, Rati rifqi fatkhul arifin Rika Maya Rika Maya Sari Rika Maya Sari Rimbawan, Andhika Yuli Rizka Said Noor Prasetyo Santosa, Agung Septarina Budiawati Septarina Budiwati Septiandani, Dian Siti Syahida Nurani Sri Andayani Subaidah Ratna Juita Sukimin Sukmadewi, Yudhitya Dyah Sulardi Sulardi Supriyadi Supriyadi surayda, helen intania Surisman Surisman Suwandi, Dedy Syaifuddin Zuhdi Tamba, Tumanda Tongat Tongat Wahyuni Safitri Winarsih, Laras