Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.899
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EGALITA Jurnal Hukum Novelty Law and Justice Varia Justicia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Sociological Jurisprudence Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Tourism Scientific Journal Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan Jurnal Justiciabelen Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal Justiciabelen (JJ) Jurnal Abdimas Bina Bangsa Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Semarang Law Review Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Tematik Realism: Law Review Jurnal Jurisprudence Justice Law Review
Izziyana, Wafda Vivid
Universitas Semarang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penguatan Literasi Hak Asasi Manusia (HAM) guna Mewujudkan Generasi Sadar Hukum bagi Pelajar SMA Negeri 1 Boja Aryaputra, Muhammad Iftar; Septiandani, Dian; Izziyana, Wafda Vivid
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11765

Abstract

1st Boja Senior High School is one of the schools that declares itself to be “sekolah ramah anak”. With "ramah anak" status, 1st Boja Senior High School aims to create a safe, comfortable, and conducive environment for teaching and learning activities. Respect for other people's human rights contributes to forming an academic climate in schools that is friendly to children. Based on a survey conducted previously, there are still many practices occurring in 1st Boja Senior High School, human rights violations committed by students, in the form of bullying, especially verbal bullying. This legal counseling correlates and is a form of support for schools that have the status of "sekolah ramah anak.". It is hoped that providing human rights literacy can provide students with an understanding of the importance of respecting human rights so that they can eliminate forms of bullying in their environment. The method used is carried out in three stages, namely pre-activity, activity, and post-activity. After giving a lecture on human rights, the students increasingly understood the importance of respect for other people. Students already understand the concept of respecting other people's rights. Still, with this counseling, students will better understand human rights law, where it is very important to respect other people's rights.   Keywords: Literacy; Human Rights; Law Awareness;  
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 123/Pid.Sus/2022/PN Pya Ilham, Muhamad; Juita, Subaidah Ratna; Izziyana, Wafda Vivid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7723

Abstract

Penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan calon pekerja migran menjadi korban dengan janji kemudahan untuk bekerja diluar negeri, termasuk melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah. Salah satu kasusnya terjadi di Lombok dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Praya. Banyak oknum tidak bertanggungjawab ikut campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia  secara ilegal karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pengiriman PMI ilegal ini. Penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatan pekerja migran Indonesia ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia Ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, majelis hakim memperhatikan unsur yang tekandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pasal 55 KUHP, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti, juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Alsyanda, Feyza Adha; Izziyana, Wafda Vivid; Surayda, Helen Intania
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9437

Abstract

Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Insurers’ Legal Liability in Rejecting Life Insurance Claims: An Analysis of the Medan High Court’s Decision No. 47/PDT/2025/PT MDN Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Astanti; Wafda vivid izziyana; Eva Dwi
Jurnal Jurisprudence Vol. 15, No. 1, June 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v15i1.9996

Abstract

ABSTRACT Purpose of the Study: This research aims to analyze the legal responsibility of insurers in rejecting life insurance claims based on policyholders’ non-material information. This study analyzes the Decision of the Medan High Court No. 47/PDT/2025/PT MDN and compares it with legal practices in Malaysia. Methodology: This research applied the normative juridical method with an analysis of legal regulations, legal doctrines, and court decisions. It also employed the legal comparison method between the legal systems in Indonesia and Malaysia. Results: Results of this research found that the rejection of claims by insurance companies due to non-material or administrative information is invalid according to the law. The judicial assembly emphasizes the principle of contractual justice and the protection towards the insured. Thus, they declare that only information with material characteristics can be used as a valid basis to reject claims. Applications of this Study: Results of this research can be used to strengthen the legal protection for policyholders in the life insurance practice. Apart from that, this study may be used as a reference for formulating policies and reforming the insurance industry both at the national and regional levels. Novelty/Originality of this Study: The novelty of this research lies in its comparative approach to the materiality principle in life insurance contracts. This research shows a difference between the normative approach in Indonesia and the factual evidence-based approach in Malaysia, enriching insight into legal protection in the life insurance industry as well as the urgency of renewing practical norms to make them more just and transparent. Keywords: Life Insurance, Claims, Substantial Justice, Insurers’ Responsibility.   ABSTRAK Tujuan Penelitian:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dalam menolak klaim asuransi jiwa berdasarkan informasi non-material pemegang polis. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 47/PDT/2025/PT MDN dan membandingkannya dengan praktik hukum di Malaysia. Metodologi:Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum antara sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Hasil: Hasil penelitian ini menemukan bahwa penolakan klaim oleh perusahaan asuransi karena informasi non-material atau administratif tidak sah menurut hukum. Majelis Hakim menekankan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan terhadap tertanggung. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa hanya informasi yang bersifat material yang dapat digunakan sebagai dasar yang sah untuk menolak klaim. Aplikasi Penelitian Ini: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam praktik asuransi jiwa. Selain itu, studi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan dan mereformasi industri asuransi, baik di tingkat nasional maupun regional. Kebaruan/Keaslian Studi Ini: Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya terhadap prinsip materialitas dalam kontrak asuransi jiwa. Penelitian ini menunjukkan perbedaan antara pendekatan normatif di Indonesia dan pendekatan berbasis bukti faktual di Malaysia, yang memperkaya wawasan tentang perlindungan hukum dalam industri asuransi jiwa serta urgensi pembaruan norma-norma praktis agar lebih adil dan transparan. Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Klaim, Keadilan Substansial, Tanggung Jawab Penanggung
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk Khaidar Alifika El Ula; Amri Panahatan Sihotang; Wafda Vivid Izziyana; Efi Yulistyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/7yc5v726

Abstract

Sertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (pre-test), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (post-test). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar. Kata kunci: Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi.
Judicial Considerations of the Kota Bharu High Court of Malaysia in Acquitting an Indonesian Migrant Worker’s Death Penalty izziyana, Wafda vivid; Sukimin; Endah Puji Astuti; Eva Dwi
Jurnal Jurisprudence Vol. 14, No. 2, December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v14i2.6506

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to provide an in-depth analysis of the judges' considerations in case number HC-42KB-7-04/2014 at the High Court of Kota Bharu, Malaysia. This paper specifically aims to explore the philosophical, historical, psychological, and sociological aspects that influenced the decision to release an Indonesian migrant worker from a death penalty charge. The considerations of Malaysian judges were guided by the applicable law, facts of the case, principles of justice, legal precedents; social considerations and due process of law. Methodology: This was socio-legal research with a comparative legal approach that examined how the law functions and is applied in society, taking into account the social, cultural and economic contexts that influence it. Results: The analysis of the judges' reasoning in Wilfrida Soik's case (HC-42KB-7-04/2014) by the Kota Bharu High Court highlights the importance of a holistic approach to law enforcement. The court emphasized substantive justice by integrating written law with the human condition, particularly the mental state of the accused. This decision reflects the influence of the diplomatic relations between Indonesia and Malaysia, respect for sovereignty, and international conventions. Psychologically, the defendant's mental state was disturbed, showcasing the justice system's attention to individual well-being. Sociologically, the judgment underscored the interplay of social and cultural factors, promoting rehabilitation alongside punishment. This multidimensional approach reinforces fairness and social justice in legal decisions. Applications of this study: The results of this research may inspire judicial institutions to make decisions based on considerations of inconsistency of evidence; lack of murderous intent; humanitarian consideration; criminal policy; and parole consideration. This is because many factors must be considered when making a decision, especially in the case of a death row. Novelty/Originality of this study: The analysis of Wilfrida Soik's case underscores a holistic approach to law enforcement, emphasizing substantive justice, mental health, and sociocultural factors. This novel research reveals how these considerations led to the decision to spare the accused from the death penalty, highlighting fairness and social justice. Keywords: Judicial considerations, Indonesian migrant workers, death penalty.   ABSTRAK  Tujuan penelitian: Makalah ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang pertimbangan hakim dalam perkara nomor HC-42KB-7-04/2014 di Pengadilan Tinggi Kota Bharu, Malaysia. Makalah ini secara khusus bertujuan untuk mengeksplorasi aspek filosofis, historis, psikologis, dan sosiologis yang memengaruhi keputusan untuk membebaskan seorang pekerja migran Indonesia dari dakwaan hukuman mati. Pertimbangan hakim Malaysia dipandu oleh hukum yang berlaku, fakta-fakta kasus, prinsip-prinsip keadilan, preseden hukum; pertimbangan sosial dan proses hukum yang wajar. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian sosio-hukum dengan pendekatan hukum komparatif yang mengkaji bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhinya. Hasil: Analisis penalaran hakim dalam perkara Wilfrida Soik (HC-42KB-7-04/2014) oleh Pengadilan Tinggi Kota Bharu menyoroti pentingnya pendekatan holistik terhadap penegakan hukum. Pengadilan menekankan keadilan substantif dengan memadukan hukum tertulis dengan kondisi manusia, khususnya kondisi mental terdakwa. Putusan ini mencerminkan pengaruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, penghormatan terhadap kedaulatan, dan konvensi internasional. Secara psikologis, kondisi mental terdakwa terganggu, yang menunjukkan perhatian sistem peradilan terhadap kesejahteraan individu. Secara sosiologis, putusan tersebut menggarisbawahi interaksi faktor sosial dan budaya, yang mendorong rehabilitasi di samping hukuman. Pendekatan multidimensi ini memperkuat keadilan dan keadilan sosial dalam keputusan hukum.   Aplikasi penelitian ini: Hasil penelitian ini dapat menginspirasi lembaga peradilan untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan ketidakkonsistenan bukti; kurangnya niat membunuh; pertimbangan kemanusiaan; kebijakan kriminal; dan pertimbangan pembebasan bersyarat. Hal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan saat membuat keputusan, terutama dalam kasus hukuman mati.   Kebaruan/Keaslian penelitian ini: Analisis kasus Wilfrida Soik menggarisbawahi pendekatan holistik terhadap penegakan hukum, yang menekankan keadilan substantif, kesehatan mental, dan faktor sosial budaya. Penelitian baru ini mengungkap bagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut berujung pada keputusan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman mati, dengan menonjolkan keadilan dan keadilan sosial.  Kata kunci: Pertimbangan hukum, pekerja migran Indonesia, hukuman mati.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF ANALISIS YURIDIS Izziyana, Wafda Vivid
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3812

Abstract

ABSTRAKKeterlibatan daerah sebagai salah satu aktor dari pelaksanaan “diplomacy” sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan dan harapan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah yang melakukan Kerjasama luar negeri akan tetapi beban pertanggungjawaban tetap pada pemerintah pusat. Tujuan daerah melakukan Kerjasama luar negeri karena tertarik untuk melakukan investasi dan perolehan dana atau bantuan pembangunan. Kerjasama dapat diaktualisasikan pada negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan harus dalam kerangka negara kesatuan berdasarkan ketentuan yang berlaku; peran diplomat dan konsul dalam organisasi internasional menjadi kunci dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama global. Hukum diplomatik dan konsuler juga dapat berperan dalam menangani krisis kemanusiaan yang secara keseluruhan masih sangat relevan dalam hubungan internasional.ABSTRACTRegional involvement as one of the actors of the implementation of "diplomacy" is very important to realise Indonesia's national interests and expectations. This research uses normative juridical methods. The results of the study explain that although the local government conducts foreign cooperation, the burden of responsibility remains with the central government. The purpose of the region to conduct foreign cooperation because it is interested in investing and obtaining funds or development assistance. Cooperation can be actualised in countries that have diplomatic relations with Indonesia and must be within the framework of a unitary state based on applicable provisions; the role of diplomats and consuls in international organisations is key in promoting global peace and cooperation. Diplomatic and consular law can also play a role in dealing with humanitarian crises, which overall is still very relevant in international relations.
The Relevance of Recitals and Definitions in Preventing Ambiguity in International Contracts Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma; Wafda Vivid Izziyana
Justice Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Justice Law Review
Publisher : PT Justitia Legal Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64317/jlr.v1i2.22

Abstract

International contracts are essential legal instruments in facilitating global business transactions, yet they often create interpretive ambiguities that may lead to costly disputes between parties from different jurisdictions. This study examines the relevance of Recitals and Definitions as contractual components designed to prevent ambiguity in international agreements. Using a normative-juridical methodology that incorporates literature review, comparative analysis, and case analysis of international arbitral decisions, the research investigates how these elements contribute to legal certainty and consistent interpretation. Recitals provide background, objectives, and the underlying intention of the contracting parties, serving as a crucial interpretative tool when disputes arise. Meanwhile, Definitions establish precise meanings of technical terms, thereby reducing multiple interpretations of contractual language. The findings reveal that both Recitals and Definitions significantly reinforce the principles of good faith, fair dealing, and pacta sunt servanda during contract implementation. Furthermore, despite interpretive differences between common law and civil law systems, their practical application remains highly relevant in drafting effective international contracts. Decisions from international arbitration bodies, such as the ICC and ICSID, demonstrate that Recitals and Definitions are frequently employed to determine the true intention of the parties in cases of interpretive conflict. Therefore, these components are not merely formal or supplementary content but foundational mechanisms for mitigating legal uncertainty and preventing disputes. The study recommends that legal practitioners improve the precision and consistency of contractual drafting, particularly in Recitals and Definitions, to enhance the enforceability and stability of international commercial relationships.
Penguatan Pemahaman Warga Desa Manggarmas tentang Tanggung Jawab Hukum Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengurangan Sampah Suwandi, Dedy; Pujiastuti, Endah; Sukmadewi, Yudhitya Dyah; Izziyana, Wafda Vivid
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/52rrmt61

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang masih menjadi tantangan serius di tingkat desa, termasuk di Desa Manggarmas, Kabupaten Grobogan. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah, baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa, berdampak pada perilaku membuang sampah sembarangan dan minimnya partisipasi warga dalam program pengurangan sampah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum warga Desa Manggarmas mengenai tanggung jawab hukum masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan diskusi interaktif dengan sasaran utama anggota Karang Taruna sebagai representasi generasi muda desa. Materi disampaikan melalui ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengaitkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah serta pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan sampah yang lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.   Kata kunci: Pengelolaan sampah, Kesadaran Hukum, Masyarakat Desa
Semarang City Development After Local Regulation No. 9 of 2014 on Investment Abib, Agus Saiful; Astanti, Dhian Indah; Izziyana, Wafda Vivid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i1.8433

Abstract

This study examines the effectiveness of Local Regulation No. 9 of 2014 in supporting investment in the development of Semarang City. Using an empirical juridical research method, the study integrates normative legal analysis with empirical data to assess how investment regulation operates in practice. Normatively, the research analyzes the regulation's alignment with Law No. 25 of 2007 on Investment and constitutional principles, particularly those related to economic democracy and social welfare. Empirically, the study relies on secondary data, including investment realization statistics, regional economic indicators, and official policy reports issued by relevant government institutions. The analysis is further strengthened by applying Friedman's legal system theory to evaluate the interaction between legal substance, legal structure, and legal culture in the implementation of investment regulation. The findings suggest that the regulation has contributed to improving the investment climate, enhancing investment realization, and promoting employment and regional economic growth. However, its effectiveness remains influenced by institutional capacity, regulatory consistency, and governance practices. The study concludes that continuous regulatory harmonization, institutional strengthening, and improvements in legal culture are essential to optimize the role of investment regulation in achieving sustainable regional development and public welfare.
Co-Authors A Heru Nuswanto Abib, Agus Saiful Absori Absori Alfalachu Indiantoro alma juliana Alsyanda, Feyza Adha Amri Panahatan Sihotang Andhika Yuli Rimbawan Andhika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan angga subianto Arief Budiono Aunuh, Nu'man Budiwati, Septrina Daniel Happy Putra Dewi Rosaria, Stefani Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Astanti Dian Kristiana Efi Yulistyowati Eka Destriyanto Ayuningtyas Endah Puji Astuti Endah Pujiastuti Eva Dwi Fajrin, Yaris Adhial hanif salmanudin Hardian Hardian Hartanu, Devira Aprillia Harun Harun Herman Novry Kristiansen Paninggiran Heru Santoso Wahito Nugroho Hono Sejati, Hono Ida Yeni Rahmawati Idul Hanzah Alid Inayah Inayah Irfan Rizky Hutomo Kelik Wardiono Khaidar Alifika El Ula Khudzaifah Dimyati Lailasari Ekaningsih lailatul fitri Lestari, Inesa Rahma Moh. Indra Bangsawan Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Naili Azizah Naylil Mawadda R Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nurwati Nuswardani Nuswardani Nuswardhani Nuswardhani Osgar Sahim Matompo Pebriana, Lila Afrida Prasetyatama, Ari Rahayu, Sudi Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma Ratri Novita Erdianti Retnowati, Indra Riana, Rati rifqi fatkhul arifin Rika Maya Rika Maya Sari Rika Maya Sari Rimbawan, Andhika Yuli Rizka Said Noor Prasetyo Santosa, Agung Septarina Budiawati Septarina Budiwati Septiandani, Dian Siti Syahida Nurani Sri Andayani Subaidah Ratna Juita Sukimin Sukmadewi, Yudhitya Dyah Sulardi Sulardi Supriyadi Supriyadi surayda, helen intania Surisman Surisman Suwandi, Dedy Syaifuddin Zuhdi Tamba, Tumanda Tongat Tongat Wahyuni Safitri Winarsih, Laras