Claim Missing Document
Check
Articles

Aktualisasi Perlindungan Hukum atas Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perskeptif Hukum Positif di Indonesia Tamba, Tumanda; Izziyana, Wafda Vivid; Juita, Subaidah Ratna
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 13, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan adalah memberikan perlindungan hukum sekaligus mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan/terkena PHK sehingga akan memotivasi pekerja untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif  dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Perlindungan hukum atas jaminan kehilangan pekerjaan dapat diaktualisasikan jika pengusaha sudah  melakukan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja. Manfaat perlindungan hukum atas jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Hak atas manfaat jaminan kehilangan pekerjaan tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Jika terjadi sengketa Prosedur penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 melalui musyawarah, mediasi dan pengadilan negara.
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM Nuswanto, A Heru; Izziyana, Wafda Vivid
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v4i1.464

Abstract

Sistem pemilu menjadi penting dalam negara yang menganut demokrasi perwakilan karena memiliki konsekuensi terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu . Salah satu bentuk sengketa Pemilu adalah sengketa penghitungan suara,oleh karena itu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia dalam perspektif penegakan hukum. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena sangat berhubungan dengan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pemerintahan berjalan dengan efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan Penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018, peraturan ini memperkuat peran partai politik dalam perselisihan hasil pemilu. Indonesia pernah menggunakan dua skala sistem baik tertutup ataupun terbuka. Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD, sistem proporsional tertutup diganti dengan sistem proporsional terbuka dan tetap digunakan. Sistem proporsional Ada dua sistem yaitu sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup Sejak PMK No 2 Tahun 2018 dikeluarkan, penegakan hukum permasalahan PHPU status hukum calon anggota DPR dan DPRD perseorangan telah diberikan pada permasalahan PHPU.Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pemilu, Penegakan Hukum
LOCAL DEMOCRACY AND MEANINGFUL PARTICIPATION IN THE ROAD TO 2024 SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS Azizah, Naili; Rosita, Dian; Lestari, Inesa Rahma; Izziyana, Wafda Vivid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i2.10734

Abstract

The 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) must basically be able to guarantee and maintain public participation in various considerations for decision-making, campaigns, and public hearings, including in all processes leading up to the implementation of the Simultaneous Regional Elections. Public participation is not just the public giving their right to vote in the General Election/Pilkada, but more than that, Public Participation should ideally be meaningful participation in the planning, process and implementation of the Pilkada. The Research Method Using This research approach uses an analytical approach, namely analyzing cases that occurred in the preparation process for the 2024 Pilkada. The results of the study found that policy makers have not fully seen public participation as a necessity. This is illustrated by the sudden and seemingly rushed policy-making on the Revision of the Pilkada Law. In addition, many candidates offered from the elite are not from local communities who do have a role in development in the local area. This is homework to realize a local democracy that is advanced and considered.
Penguatan Pemahaman Warga Desa Manggarmas kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Gender Juita, Subaidah Ratna; santosa, Agung; Izziyana, Wafda Vivid
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11740

Abstract

The purpose of this community service is to provide an understanding of rights and duties, which are two essential concepts in social life, including in the context of citizenship. In Indonesia, the rights and duties of citizens are regulated in the 1945 Constitution and various other laws. Citizens' rights can be understood as all that a citizen is entitled to, either in the form of authority or power. Meanwhile, duties refer to things that must be done as members of society. In general, duties are actions that must be carried out in order to obtain our rights. As Indonesian citizens, we have rights that must be respected and fulfilled, as well as duties that must be carried out as a form of our responsibility to the state and society. Based on a situational analysis, an issue has been identified: the lack of understanding among the residents of Manggarmas Village, Godong District, Grobogan, Central Java, regarding the rights and duties of citizens from a gender perspective. To provide a solution to this issue, the Community Service Team from the Gender and Child Research Center at USM will offer counseling to the residents of Manggarmas Village, Godong District, Grobogan, Central Java, regarding the rights and duties of citizens from a gender perspective.
Penguatan Literasi Hak Asasi Manusia (HAM) guna Mewujudkan Generasi Sadar Hukum bagi Pelajar SMA Negeri 1 Boja Aryaputra, Muhammad Iftar; Septiandani, Dian; Izziyana, Wafda Vivid
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v6i1.11765

Abstract

1st Boja Senior High School is one of the schools that declares itself to be “sekolah ramah anak”. With "ramah anak" status, 1st Boja Senior High School aims to create a safe, comfortable, and conducive environment for teaching and learning activities. Respect for other people's human rights contributes to forming an academic climate in schools that is friendly to children. Based on a survey conducted previously, there are still many practices occurring in 1st Boja Senior High School, human rights violations committed by students, in the form of bullying, especially verbal bullying. This legal counseling correlates and is a form of support for schools that have the status of "sekolah ramah anak.". It is hoped that providing human rights literacy can provide students with an understanding of the importance of respecting human rights so that they can eliminate forms of bullying in their environment. The method used is carried out in three stages, namely pre-activity, activity, and post-activity. After giving a lecture on human rights, the students increasingly understood the importance of respect for other people. Students already understand the concept of respecting other people's rights. Still, with this counseling, students will better understand human rights law, where it is very important to respect other people's rights.   Keywords: Literacy; Human Rights; Law Awareness;  
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 123/Pid.Sus/2022/PN Pya Ilham, Muhamad; Juita, Subaidah Ratna; Izziyana, Wafda Vivid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v4i2.7723

Abstract

Penempatan pekerja migran di luar negeri, sering dimanfaatkan calo untuk menguntungkan diri sendiri dan mengakibatkan calon pekerja migran menjadi korban dengan janji kemudahan untuk bekerja diluar negeri, termasuk melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah. Salah satu kasusnya terjadi di Lombok dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Praya. Banyak oknum tidak bertanggungjawab ikut campur tangan dalam perekrutan calon pekerja migran Indonesia  secara ilegal karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pengiriman PMI ilegal ini. Penelitian ini mengkaji tentang pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatan pekerja migran Indonesia ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pemidanaan terhadap pelaku yang turut serta menempatkan pekerja migran Indonesia Ilegal dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya, didasari dengan pasal 81 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, majelis hakim memperhatikan unsur yang tekandung dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan pasal 55 KUHP, keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti, juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
ANALISIS YURIDIS GUGATAN UNI EROPA KEPADA WTO TERKAIT KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL Alsyanda, Feyza Adha; Izziyana, Wafda Vivid; Surayda, Helen Intania
Semarang Law Review (SLR) Vol. 5 No. 1 (2024): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v5i1.9437

Abstract

Indonesia is one of the world's largest suppliers of nickel materials. Indonesia's nickel production can reach 190 thousand tons per year. Along with the development of domestic mining activities, problems arise that occur in mining activities, especially nickel. So the government issued a policy, namely limiting the export of raw nickel ore abroad to increase domestic downstream. However, nickel export activities which are part of international trade activities have led to a lawsuit filed by the European Union to the Government of Indonesia because it is considered to violate Article XI of GATT. The method used in this study is the normative juridical method. The existence of a ban on nickel exports on the grounds of domestic downstream is considered to violate the rules and the European Union in its lawsuit is considered by the World Trade Organization (WTO) Panel to be declared victorious and Indonesia must comply with the ruling by removing the ban on nickel ore exports and making changes to existing regulations and laws. The Indonesian government in its policy to deal with a lawsuit by the European Union to the WTO will depend on the specific situation that led to the lawsuit by taking steps in accordance with applicable rules. The nickel downstream policy imposed by the Government of Indonesia is inseparable from the positive and negative impacts of the policy, it is solely for the welfare of its people.AbstrakNegara Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar bahan nikel dunia. Produksi Nikel Indonesia dapat mencapai 190 ribu ton per tahun. Seiring berkembangnya aktivitas pertambangan dalam negeri, timbul adanya permasalahan yang terjadi pada aktivitas pertambangan terutama nikel. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembatasan ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri guna meningkatkan hilirisasi dalam negeri. Namun, kegiatan ekspor nikel yang merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional ini menimbulkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa kepada Pemerintah Indonesia karena dianggap melanggar Pasal XI GATT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Adanya larangan ekspor nikel dengan alasan hilirisasi dalam negeri dianggap melanggar aturan dan Uni Eropa pada gugatannya dianggap oleh Panel World Trade Organization (WTO) dinyatakan menang dan Indonesia harus patuh pada putusan tersebut dengan langkah menghapus larangan ekspor bijih nikel dan dilakukan perubahan pada peraturan dan undang-undang yang telah ada. Pemerintah Indonesia dalam kebijakannya yang dilakukan untuk menghadapi adanya gugatan oleh Uni Eropa kepada WTO akan bergantung pada situasi spesifik yang menyebabkan adanya gugatan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hilirisasi nikel yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan tersebut hal itu semata-mata untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Insurers’ Legal Liability in Rejecting Life Insurance Claims: An Analysis of the Medan High Court’s Decision No. 47/PDT/2025/PT MDN Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Astanti; Wafda vivid izziyana; Eva Dwi
Jurnal Jurisprudence Vol. 15 No. 1 (2025): Vol. 15, No. 1, June 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v15i1.9996

Abstract

ABSTRACT Purpose of the Study: This research aims to analyze the legal responsibility of insurers in rejecting life insurance claims based on policyholders’ non-material information. This study analyzes the Decision of the Medan High Court No. 47/PDT/2025/PT MDN and compares it with legal practices in Malaysia. Methodology: This research applied the normative juridical method with an analysis of legal regulations, legal doctrines, and court decisions. It also employed the legal comparison method between the legal systems in Indonesia and Malaysia. Results: Results of this research found that the rejection of claims by insurance companies due to non-material or administrative information is invalid according to the law. The judicial assembly emphasizes the principle of contractual justice and the protection towards the insured. Thus, they declare that only information with material characteristics can be used as a valid basis to reject claims. Applications of this Study: Results of this research can be used to strengthen the legal protection for policyholders in the life insurance practice. Apart from that, this study may be used as a reference for formulating policies and reforming the insurance industry both at the national and regional levels. Novelty/Originality of this Study: The novelty of this research lies in its comparative approach to the materiality principle in life insurance contracts. This research shows a difference between the normative approach in Indonesia and the factual evidence-based approach in Malaysia, enriching insight into legal protection in the life insurance industry as well as the urgency of renewing practical norms to make them more just and transparent. Keywords: Life Insurance, Claims, Substantial Justice, Insurers’ Responsibility.   ABSTRAK Tujuan Penelitian:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi dalam menolak klaim asuransi jiwa berdasarkan informasi non-material pemegang polis. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 47/PDT/2025/PT MDN dan membandingkannya dengan praktik hukum di Malaysia. Metodologi:Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum antara sistem hukum di Indonesia dan Malaysia. Hasil: Hasil penelitian ini menemukan bahwa penolakan klaim oleh perusahaan asuransi karena informasi non-material atau administratif tidak sah menurut hukum. Majelis Hakim menekankan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan terhadap tertanggung. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa hanya informasi yang bersifat material yang dapat digunakan sebagai dasar yang sah untuk menolak klaim. Aplikasi Penelitian Ini: Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam praktik asuransi jiwa. Selain itu, studi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan dan mereformasi industri asuransi, baik di tingkat nasional maupun regional. Kebaruan/Keaslian Studi Ini: Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya terhadap prinsip materialitas dalam kontrak asuransi jiwa. Penelitian ini menunjukkan perbedaan antara pendekatan normatif di Indonesia dan pendekatan berbasis bukti faktual di Malaysia, yang memperkaya wawasan tentang perlindungan hukum dalam industri asuransi jiwa serta urgensi pembaruan norma-norma praktis agar lebih adil dan transparan. Kata Kunci: Asuransi Jiwa, Klaim, Keadilan Substansial, Tanggung Jawab Penanggung
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Trimulyo Genuk Khaidar Alifika El Ula; Amri Panahatan Sihotang; Wafda Vivid Izziyana; Efi Yulistyowati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember (in progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/7yc5v726

Abstract

Sertifikat halal pada produk merupakan instrumen penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman batin konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Tanpa sertifikat halal resmi yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suatu produk berisiko kehilangan kepercayaan pasar. Namun, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat sah, serta belum melengkapi legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini juga ditemukan di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang memerlukan intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan hukum. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diikuti 28 pelaku UMKM, dilaksanakan pada 7 Juli 2025 di aula kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi pengisian kuesioner awal (pre-test), penyampaian materi tentang legalitas usaha dan prosedur sertifikasi halal, sesi tanya jawab, serta pengisian kuesioner akhir (post-test). Materi disampaikan dengan pendekatan partisipatif melalui studi kasus dan diskusi interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta, dari 43% sebelum kegiatan menjadi 91% setelah kegiatan, atau meningkat sebesar 48%. Peserta memberikan respons positif, menilai kegiatan ini relevan dan bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Secara keseluruhan, PkM ini dinilai berhasil mencapai tujuan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya kepemilikan legalitas usaha dan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan daya saing di pasar. Kata kunci: Legalitas; Sertifikasi Halal; Sosialisasi.