Claim Missing Document
Check
Articles

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL PERSPEKTIF ANALISIS YURIDIS Izziyana, Wafda Vivid
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 3, No 02 (2023): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v3i02.3812

Abstract

ABSTRAKKeterlibatan daerah sebagai salah satu aktor dari pelaksanaan “diplomacy” sangatlah penting untuk mewujudkan kepentingan dan harapan nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. hasil penelitian menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah yang melakukan Kerjasama luar negeri akan tetapi beban pertanggungjawaban tetap pada pemerintah pusat. Tujuan daerah melakukan Kerjasama luar negeri karena tertarik untuk melakukan investasi dan perolehan dana atau bantuan pembangunan. Kerjasama dapat diaktualisasikan pada negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan harus dalam kerangka negara kesatuan berdasarkan ketentuan yang berlaku; peran diplomat dan konsul dalam organisasi internasional menjadi kunci dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama global. Hukum diplomatik dan konsuler juga dapat berperan dalam menangani krisis kemanusiaan yang secara keseluruhan masih sangat relevan dalam hubungan internasional.ABSTRACTRegional involvement as one of the actors of the implementation of "diplomacy" is very important to realise Indonesia's national interests and expectations. This research uses normative juridical methods. The results of the study explain that although the local government conducts foreign cooperation, the burden of responsibility remains with the central government. The purpose of the region to conduct foreign cooperation because it is interested in investing and obtaining funds or development assistance. Cooperation can be actualised in countries that have diplomatic relations with Indonesia and must be within the framework of a unitary state based on applicable provisions; the role of diplomats and consuls in international organisations is key in promoting global peace and cooperation. Diplomatic and consular law can also play a role in dealing with humanitarian crises, which overall is still very relevant in international relations.
The Relevance of Recitals and Definitions in Preventing Ambiguity in International Contracts Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma; Wafda Vivid Izziyana
Justice Law Review Vol. 1 No. 2 (2025): Justice Law Review
Publisher : PT Justitia Legal Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64317/jlr.v1i2.22

Abstract

International contracts are essential legal instruments in facilitating global business transactions, yet they often create interpretive ambiguities that may lead to costly disputes between parties from different jurisdictions. This study examines the relevance of Recitals and Definitions as contractual components designed to prevent ambiguity in international agreements. Using a normative-juridical methodology that incorporates literature review, comparative analysis, and case analysis of international arbitral decisions, the research investigates how these elements contribute to legal certainty and consistent interpretation. Recitals provide background, objectives, and the underlying intention of the contracting parties, serving as a crucial interpretative tool when disputes arise. Meanwhile, Definitions establish precise meanings of technical terms, thereby reducing multiple interpretations of contractual language. The findings reveal that both Recitals and Definitions significantly reinforce the principles of good faith, fair dealing, and pacta sunt servanda during contract implementation. Furthermore, despite interpretive differences between common law and civil law systems, their practical application remains highly relevant in drafting effective international contracts. Decisions from international arbitration bodies, such as the ICC and ICSID, demonstrate that Recitals and Definitions are frequently employed to determine the true intention of the parties in cases of interpretive conflict. Therefore, these components are not merely formal or supplementary content but foundational mechanisms for mitigating legal uncertainty and preventing disputes. The study recommends that legal practitioners improve the precision and consistency of contractual drafting, particularly in Recitals and Definitions, to enhance the enforceability and stability of international commercial relationships.
Penguatan Pemahaman Warga Desa Manggarmas tentang Tanggung Jawab Hukum Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengurangan Sampah Suwandi, Dedy; Pujiastuti, Endah; Sukmadewi, Yudhitya Dyah; Izziyana, Wafda Vivid
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/52rrmt61

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan isu lingkungan yang masih menjadi tantangan serius di tingkat desa, termasuk di Desa Manggarmas, Kabupaten Grobogan. Rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai tanggung jawab pengelolaan sampah, baik oleh masyarakat maupun pemerintah desa, berdampak pada perilaku membuang sampah sembarangan dan minimnya partisipasi warga dalam program pengurangan sampah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman hukum warga Desa Manggarmas mengenai tanggung jawab hukum masyarakat dan pemerintah dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan diskusi interaktif dengan sasaran utama anggota Karang Taruna sebagai representasi generasi muda desa. Materi disampaikan melalui ceramah yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengaitkan norma hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah serta pentingnya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya perilaku pengelolaan sampah yang lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.   Kata kunci: Pengelolaan sampah, Kesadaran Hukum, Masyarakat Desa
Semarang City Development After Local Regulation No. 9 of 2014 on Investment Abib, Agus Saiful; Astanti, Dhian Indah; Izziyana, Wafda Vivid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i1.8433

Abstract

This study examines the effectiveness of Local Regulation No. 9 of 2014 in supporting investment in the development of Semarang City. Using an empirical juridical research method, the study integrates normative legal analysis with empirical data to assess how investment regulation operates in practice. Normatively, the research analyzes the regulation's alignment with Law No. 25 of 2007 on Investment and constitutional principles, particularly those related to economic democracy and social welfare. Empirically, the study relies on secondary data, including investment realization statistics, regional economic indicators, and official policy reports issued by relevant government institutions. The analysis is further strengthened by applying Friedman's legal system theory to evaluate the interaction between legal substance, legal structure, and legal culture in the implementation of investment regulation. The findings suggest that the regulation has contributed to improving the investment climate, enhancing investment realization, and promoting employment and regional economic growth. However, its effectiveness remains influenced by institutional capacity, regulatory consistency, and governance practices. The study concludes that continuous regulatory harmonization, institutional strengthening, and improvements in legal culture are essential to optimize the role of investment regulation in achieving sustainable regional development and public welfare.
Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Jual Beli Organ Tubuh Manusia yang Melanggar Hukum Nasional dan Hukum Islam Retnowati, Indra; Sejati, Hono; Hutomo, Irfan Rizky; Izziyana, Wafda Vivid
Gulawentah:Jurnal Studi Sosial Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25273/gulawentah.v10i2.23024

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli organ tubuh manusia sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang bertentangan dengan hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia, serta merumuskan strategi penegakan hukum pidana yang efektif. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, dan studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan donor resmi dan tingginya permintaan transplantasi organ mendorong berkembangnya pasar gelap yang dikelola sindikat terorganisir dengan modus penipuan, bujuk rayu, jeratan utang, penculikan, hingga pembunuhan. Korban mengalami kerugian materiil, penderitaan fisik dan psikis, bahkan kematian. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum seperti UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 35 Tahun 2014, dan UU No. 36 Tahun 2009, implementasinya belum optimal akibat lemahnya koordinasi, pengawasan perbatasan, dan pembuktian perkara. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya strategi penegakan hukum terpadu: preventif melalui penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum; represif dengan penerapan sanksi maksimal hingga pidana mati; serta protektif melalui restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan hak korban. Pendekatan komprehensif ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menjamin perlindungan martabat.
Effectiveness Of Criminal Enforcement Against Kreak In Juvenile Justice System Semarang Regency Winarsih, Laras; Ekaningsih, Lailasari; Alid, Idul Hanzah; Izziyana, Wafda Vivid
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8143

Abstract

This study examines the effectiveness of criminal law enforcement against street children associated with the "Kreak" phenomenon in Semarang Regency within the framework of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The research is grounded in the identified gap between Indonesia's child-centered juvenile justice norms, particularly diversion and restorative justice, and their inconsistent implementation in practice. Using a normative juridical method, this study analyzes primary legal materials, including Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, supported by relevant legal literature. The findings indicate that law enforcement effectiveness remains limited due to inconsistent diversion practices, weak inter-agency coordination, insufficient rehabilitation and reintegration facilities, and a limited understanding of restorative justice among law enforcement officials. Social stigma and the complex socio-economic background of children further hinder reintegration efforts. This study emphasizes that effectiveness should be measured through rehabilitative outcomes rather than punitive indicators and recommends strengthening restorative justice training, harmonizing SPPA implementation with the Criminal Code, enhancing institutional coordination, and expanding community-based prevention and reintegration programs to ensure child protection and sustainable public safety.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Absori Absori Alfalachu Indiantoro alma juliana Alsyanda, Feyza Adha Amri Panahatan Sihotang Andhika Yuli Rimbawan Andhika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan Andika Yuli Rimbawan angga subianto Arief Budiono Aunuh, Nu'man Budiwati, Septrina Daniel Happy Putra Dewi Rosaria, Stefani Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Astanti Dian Kristiana Efi Yulistyowati Eka Destriyanto Ayuningtyas Endah Puji Astuti Endah Pujiastuti Eva Dwi Fajrin, Yaris Adhial hanif salmanudin Hardian Hardian Hartanu, Devira Aprillia Harun Harun Herman Novry Kristiansen Paninggiran Heru Santoso Wahito Nugroho Hono Sejati, Hono Ida Yeni Rahmawati Idul Hanzah Alid Inayah Inayah Irfan Rizky Hutomo Kelik Wardiono Khaidar Alifika El Ula Khudzaifah Dimyati Lailasari Ekaningsih lailatul fitri Lestari, Inesa Rahma Moh. Indra Bangsawan Muhammad Iftar Aryaputra, Muhammad Iftar Naili Azizah Naylil Mawadda R Ngestiningrum, Ayesha Hendriana Nurwati Nuswanto, A Heru Nuswardani Nuswardani Nuswardhani Nuswardhani Osgar Sahim Matompo Pebriana, Lila Afrida Prasetyatama, Ari Rahayu, Sudi Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma Ratri Novita Erdianti Retnowati, Indra Riana, Rati rifqi fatkhul arifin Rika Maya Rika Maya Sari Rika Maya Sari Rimbawan, Andhika Yuli Rizka Rizka Said Noor Prasetyo Santosa, Agung Septarina Budiawati Septarina Budiwati Septiandani, Dian Siti Syahida Nurani Sri Andayani Subaidah Ratna Juita Sukimin Sukmadewi, Yudhitya Dyah Sulardi Sulardi Supriyadi Supriyadi surayda, helen intania Surisman Surisman Suwandi, Dedy Syaifuddin Zuhdi Tamba, Tumanda Tongat Tongat Wahyuni Safitri Wahyuni Safitri Winarsih, Laras