p-Index From 2021 - 2026
12.807
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Islam Futura AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Kamaya: Jurnal Ilmu Agama KABILAH : Journal of Social Community Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman AL-MUQARANAH-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) At-Tafkir Unes Law Review Journal of Humanities and Social Studies MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Darma Agung Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL AND SOCIAL SCIENCE Edusoshum: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Humaniora Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Journal Of Human And Education (JAHE) Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Journal of Student Research Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa Jurnal Kajian dan Penelitian Umum Sufiya Journal Of Islamic Studies Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Student Research Journal Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurnal Sains Student Research IIJSE Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Aksioreligia : Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA Journal of Innovative and Creativity Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia Jurnal Budi Pekerti Agama Islam JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Tabayyun : Journal of Islamic Studies Tabayyanu : Journal of Islamic Law Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Fatih: Journal of Contemporary Research Mesada: Journal of Innovative Research Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam Jurnal Teologi Islam At-Tadris: Journal of Islamic Education Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Claim Missing Document
Check
Articles

Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi  Covid-19 di Kota Medan Prasetia, Adji; Hidayah, Erika Nurul; Hanan, Aulia Fahira; Pratama, Rudi; Firmansyah, Heri
At-Tadris: Journal of Islamic Education Vol. 2 No. 2 (2023): At-Tadris: Journal of Islamic Education
Publisher : Ikatan Dai Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56672/egjwg517

Abstract

Under the Ministry of Religion's aegis, the Office of Religious Affairs (KUA) serves Muslims by registering marriages and providing other services. In order to satisfy the community, KUA must always provide the best service possible as a service center. They were required to implement health protocols and maintain physical contact with prospective brides who wanted to register their marriage with the KUA during the Covid 19 pandemic. As a result, the issue that will be discussed in this article is the response that the general public gave to KUA services in Medan City during the Covid-19 pandemic. observation, interviews, and documentation are all methods of data collection. During the Covid 19 Pandemic, the results indicated that the community's response to services at the Medan City KUA was effective and favorable.
Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022 Diniyati, Diniyati; Firmansyah, Heri
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28901

Abstract

Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan, pandangan peserta tentang pentingnya program, faktor yang mendukung dan menghambat, serta langkah perbaikan yang realistis. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan pendaftaran dan administrasi sudah sesuai aturan, namun sejak 2024 pelaksanaan lebih banyak memakai metode mandiri berdurasi sekitar 30 menit dengan fokus latihan ijab qabul dan materi dasar, sementara metode tatap muka dan virtual belum berjalan; konten bimbingan tetap mengikuti lima materi pokok resmi. Persepsi peserta umumnya positif: 55% menilai program sangat penting dan 35% penting karena memberi bekal pengetahuan, kesiapan mental–spiritual, dan keterampilan praktis berumah tangga. Faktor pendukung utama adalah kompetensi narasumber, kejelasan modul nasional, dan komunikasi yang terarah; hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran dan sarana serta rendahnya kehadiran akibat benturan jam kerja. Rekomendasi mencakup mengaktifkan kembali sesi tatap muka, menambah opsi virtual/hybrid dengan jadwal fleksibel, meningkatkan kapasitas fasilitator, dan menerapkan monitoring–evaluasi sederhana berbasis umpan balik. Kontribusi penelitian adalah menawarkan paket langkah praktis yang dapat langsung diadopsi KUA, mendorong penguatan dukungan pendanaan dan kolaborasi lintas sektor, serta menyediakan rancangan penilaian operasional sederhana untuk memantau mutu layanan bimbingan perkawinan di lingkungan perkotaan. Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Calon Pengantin; KUA; Kepdirjen Bimas Islam 172/2022.
Analysis of Islamic Law and Positive Law on Marriage Due to Violation of Moral Norms Muhammad Sya’ban Siregar; Syafruddin Syam; Heri Firmansyah
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 8 No 2 (2025): Sharia Economics
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v8i2.6512

Abstract

Violations of moral norms often have significant social impacts, one of which is marriage which is carried out as a form of resolving moral conflicts in society. This article aims to analyze marriage due to violations of moral norms in Pematang Siantar City based on the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. In Islamic law, marriage is often considered a solution to normalize social relations after the occurrence of a violation, although there are requirements and principles that must be met. Meanwhile, positive law in Indonesia emphasizes the formal legality aspect and does not explicitly regulate the obligation to marry in such situations. This study also discusses various social implications that arise as a result of this phenomenon, such as social pressure on the individuals involved, as well as its impact on household stability. Using a normative-juridical approach, this article reviews how the two legal systems view this phenomenon, as well as providing an overview of the integration efforts between religious, legal, and cultural values in resolving this problem. The results of the analysis show that a comprehensive approach is needed to handle marriage cases due to violations of moral norms, in order to ensure justice for all parties involved.
PRAKTIK PERKAWINAN SAH SINTUA-TUA PADA MASYRAKAT MUSLIM KARO PERSPEKTIF ULAMA KABUPATEN DAIRI Ahmad Yasir Sinulingga; Ibnu Radwan Siddik Turnip; Heri Firmansyah
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p04

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan sah sintua-tua pada masyarakat Muslim Karo di Desa Palding Jaya Sumbul, faktor-faktor yang melatarbelakangi keberlanjutannya, serta perspektif ulama Kabupaten Dairi terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Muslim Karo, pelaku perkawinan adat, dan ulama setempat, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah fenomena sosial yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim Karo masih mempraktikkan perkawinan sah sintua-tua sebagai bagian dari tradisi adat. Praktik ini pada dasarnya diperbolehkan bila dilakukan antar sesama Muslim setelah akad nikah secara Islam, kemudian dilanjutkan prosesi adat. Dalam konteks ini, perkawinan adat dipandang sebagai ‘urf yang mubah, karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Namun, permasalahan muncul ketika praktik tersebut dilakukan dengan pasangan berbeda agama. Masyarakat beranggapan bahwa adat tidak melarang pernikahan beda agama, sehingga tetap melaksanakannya meski bertentangan dengan hukum Islam. Faktor pendorongnya antara lain kehamilan di luar nikah, hubungan cinta beda agama, serta pernikahan di bawah umur. Menurut ulama Kabupaten Dairi, jika perkawinan sintua-tua melibatkan perbedaan agama, maka ia tergolong ‘urf fasid dan hukumnya haram. Selain itu, dari perspektif hukum positif, perkawinan adat ini tidak memiliki legalitas karena tidak tercatat di instansi berwenang. Dari sudut maqashid syari’ah, praktik ini bertentangan dengan hifz ad-din (menjaga agama) dan hifz al-nasl (menjaga keturunan), sehingga dinilai tidak efektif dan merugikan masyarakat Muslim Karo. This paper explores the practice of sah sintua-tua marriage within the Karo Muslim community in Palding Jaya Sumbul Village, the reasons for its persistence, and the perspectives of Islamic scholars in Dairi Regency. Using an empirical juridical method with a sociological approach to law, the study draws on primary data from interviews with community members, traditional marriage practitioners, and local religious scholars, while secondary data are obtained from legislation, the Compilation of Islamic Law, and relevant literature. Data analysis was conducted qualitatively by examining social phenomena in the community. The findings indicate that some Karo Muslims continue to practice sah sintua-tua marriage as part of their cultural identity. When conducted between fellow Muslims, after a valid Islamic marriage contract and followed by customary rituals, the practice is viewed as mubah ’urf because it does not conflict with Islamic law. Problems arise, however, when it involves interfaith couples. Many community members believe adat does not forbid such unions, leading them to disregard Islamic prohibitions. Factors sustaining this practice include premarital pregnancy, strong emotional attachment between partners of different faiths, and underage marriage. According to scholars in Dairi Regency, interfaith sintua-tua marriages are categorized as ’urf fasid (corrupt custom) and are therefore prohibited. From the perspective of positive law, these marriages lack legal validity since they are not officially registered. Within the framework of maqashid al-shari‘ah, interfaith sintua-tua marriages undermine hifz al-din (protection of religion) and hifz al-nasl (protection of lineage), making them both socially and religiously detrimental.
Penalaran Hukum (Istinbāṭ) Walimatul ‘Ursy dalam Fikih Syafi’iyah dan Relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Mukhlis Tri Mulya Marpaung; Heri Firmansyah
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 2 No. 02 (2025)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Walīmat al-ʿurs constitutes an important socio-religious practice in Islamic marriage, particularly within Muslim societies that adhere to the Shāfiʿī school of law. This article examines the legal reasoning (istinbāṭ) employed by Shāfiʿī jurists in determining the legal status of walīmat al-ʿurs and analyzes its relevance to Indonesia’s Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). Employing a normative legal research method with conceptual and comparative approaches, this study analyzes classical Shāfiʿī legal texts alongside statutory Islamic family law in Indonesia. The findings demonstrate that Shāfiʿī jurists derive the ruling of walīmat al-ʿurs through an integrative mode of legal reasoning that combines textual commands of the Prophet, contextual indicators (qarāʾin), and functional considerations of marriage publicity (iʿlān al-nikāḥ), resulting in its classification as sunnah muʾakkadah. Meanwhile, the absence of explicit regulation on walīmat al-ʿurs in the KHI reflects a legislative choice to prioritize administrative and juridical aspects of marriage over ritual-social practices. This study argues that walīmat al-ʿurs remains epistemologically, normatively, and functionally relevant to the KHI as a form of living Islamic law that complements codified legal norms. The article contributes to Islamic legal scholarship by highlighting the continued relevance of classical Shāfiʿī legal reasoning in understanding and evaluating contemporary Islamic family law in Indonesia.
Problematika Tawkil Wali Dalam Perkawinan Kontemporer Tara, Nurmalia; Firmansyah, Heri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3392

Abstract

Tawkil wali merupakan salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan akad nikah yang memungkinkan wali untuk mewakilkan kewenangannya kepada orang lain. Dalam konteks perkawinan kontemporer, praktik tawkil wali menghadapi berbagai problematika, baik dari aspek syar'i maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika tawkil wali dalam perkawinan kontemporer, kedudukan hukumnya dalam perspektif fiqh dan hukum positif Indonesia, serta solusi yang dapat ditawarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika tawkil wali meliputi: ketidakpahaman masyarakat tentang syarat dan rukun tawkil, penyalahgunaan wewenang oleh wakil wali, ketidakjelasan status wali dalam kondisi tertentu, dan benturan antara hukum adat dengan hukum Islam. Solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan edukasi hukum perkawinan Islam, penguatan peran KUA, dan harmonisasi hukum positif dengan syariat Islam.
Konsep Nafkah Dan Hak Istri Atas Pendapatan Suami Dalam Hukum Keluarga Islam Meifiani Ritonga; Heri firmansyah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7122

Abstract

Konsep nafkah dan hak istri atas pendapatan suami merupakan isu fundamental dalam hukum keluarga Islam yang terus mengalami dinamika seiring perubahan struktur sosial dan ekonomi keluarga Muslim. Dalam fikih klasik, nafkah diposisikan sebagai kewajiban mutlak suami sebagai konsekuensi akad nikah, sementara pendapatan suami dipandang sebagai harta milik pribadi yang dibatasi oleh kewajiban syar‘i. Namun, perkembangan masyarakat kontemporer, termasuk meningkatnya partisipasi ekonomi istri, menimbulkan persoalan baru mengenai batasan hak istri atas pendapatan suami serta relevansi konsep nafkah dalam relasi keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nafkah dan kedudukan hak istri atas pendapatan suami dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, melalui kajian terhadap Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih klasik, serta regulasi dan pemikiran hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Islam, hak istri atas pendapatan suami tidak dimaknai sebagai hak kepemilikan absolut, melainkan sebagai hak nafkah yang wajib dipenuhi secara adil dan layak. Perspektif kontemporer menegaskan pentingnya penafsiran kontekstual terhadap konsep nafkah tanpa menghilangkan prinsip dasar kewajiban suami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif antara fikih klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer diperlukan untuk menjaga relevansi konsep nafkah serta mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam relasi suami istri di tengah dinamika sosial modern.
Konsep Nafkah Dan Hak Istri Atas Pendapatan Suami Dalam Hukum Keluarga Islam Meifiani Ritonga; Heri firmansyah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7920

Abstract

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak pada aspek medis dan sosial ekonomi penderita. Meskipun pengobatan TB disediakan secara gratis oleh pemerintah, pasien tetap menanggung biaya langsung non-medis dan biaya tidak langsung selama proses pengobatan. Di Kota Kupang, tingginya proporsi pekerja sektor informal serta penduduk dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) diduga berkontribusi terhadap beban ekonomi yang dialami penderita TB. Menganalisis beban ekonomi penderita tuberkulosis berdasarkan status pekerjaan dan tingkat pendapatan di Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional. Sampel terdiri dari 90 penderita TB yang telah menjalani pengobatan minimal satu bulan dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner survei pembiayaan pasien TB yang mencakup biaya langsung non-medis dan biaya tidak langsung. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Mann-Whitney. Median total beban ekonomi penderita TB berdasarkan status pekerjaan adalah Rp50.000,00 dengan rentang Rp5.000,00 hingga Rp5.020.000,00. Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna antara kelompok pekerjaan formal dan informal (p = 0,358). Median total beban ekonomi berdasarkan tingkat pendapatan adalah Rp64.000,00 dengan rentang yang sama, dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara kelompok pendapatan di bawah UMR dan ≥UMR (p = 0,208). Analisis bivariat terhadap biaya langsung non-medis dan biaya tidak langsung juga menunjukkan tidak adanya perbedaan bermakna baik berdasarkan status pekerjaan maupun tingkat pendapatan (p > 0,05). Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara beban ekonomi penderita tuberkulosis berdasarkan status pekerjaan dan tingkat pendapatan di Kota Kupang.
IMPLICATIONS OF TRANSGENDER ON MARITAL STATUS FROM THE PERSPECTIVE OF MEDAN CITY SCHOLARS Rambe, Rachmat Husein; Syam, Syafruddin; Firmansyah, Heri
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i1.1302

Abstract

The phenomenon of gender reassignment (transgender) presents complex legal issues, particularly concerning marital status from an Islamic legal perspective. This research examines the Islamic view on gender reassignment, the validity of marriage post-reassignment, and the implications on marital status according to scholars in Medan City. Using a qualitative method with a normative-sociological approach, data was gathered through a literature review and interviews with scholars from the Indonesian Ulema Council (MUI), Muhammadiyah, and Al-Washliyah. The findings show that Islamic law views intentional sex reassignment, without medical reasons, as contrary to human nature and impermissible. While the marriage contract remains valid, gender reassignment disrupts the marital essence, rendering the marriage unsustainable. Medan scholars believe that gender reassignment does not invalidate the marriage but provides a strong basis for ending it through Islamic legal mechanisms, with fasakh being the most just solution. This research contributes to Islamic family law studies, emphasizing the Sharia-oriented approach in addressing transgender issues.
Relevansi Qawā‘id Fiqhiyyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Islam di Era Modern: Studi Pendekatan Normatif terhadap Isu Sosial dan Teknologi Muhammad Iqbal Hanafi Nasution; Muhammad Amar Adly; Heri Firmansyah
Tabayyun : Journal Of Islamic Studies Vol. 3 No. 02 (2025)
Publisher : Yayasan Dar Arrisyah Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66174/r463zv55

Abstract

This study discusses the implementation of Qawā‘id Fiqhiyyah (Islamic legal maxims) in addressing and resolving increasingly complex contemporary issues in line with the advancement of time, particularly in the social, economic, and technological domains. Qawā‘id Fiqhiyyah serve as foundational principles in Islamic law that are universal and flexible, enabling them to be applied in response to new problems not explicitly regulated in the scriptural sources (nash). Maxims such as al-‘ādah muḥakkamah (custom is authoritative), al-maṣlaḥah al-mursalah (unrestricted public interest), al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated), and al-mashaqqah tajlib al-taysīr (hardship begets ease) form essential foundations for formulating contextual and beneficial Islamic legal solutions. This research is normative juridical in nature, using a statute approach. Data were obtained from primary legal sources such as the Qur’an, Hadith, and classical texts on uṣūl al-fiqh and qawā‘id fiqhiyyah, supported by secondary and tertiary legal materials. The data analysis technique used is qualitative, with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that Qawā‘id Fiqhiyyah are capable of serving as adaptive guidelines in establishing Islamic legal rulings on modern phenomena such as digital transactions, sharia-compliant fintech, and contemporary social issues. These maxims provide both theoretical and practical foundations for scholars and academics to perform legal ijtihad, ensuring that Islamic law remains relevant and solution-oriented across eras
Co-Authors Adly , M Amar Adly , M. Amar Adly , Mhd Amar Adly, Amar Adly, M. Amar Adly, Mhd Amar Adly, Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Agung Taufik Wahyuda Agus Salim Boang Manalu Ahmad Fathan Aniq Ahmad Yasir Sinulingga Ahmad Zaky Nauval Amar Adly Amar Adly Amar Adly, Muhammad Amar Adly, Muhammad Anna Muwaffika Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah ARDIANSYAH ARDIANSYAH Ayu Permata Sar Sari Azwani Lubis Bagus Wahyuda Utama Dahanum, Wani Dalimunthe, Said Hasan Al-Khindawi Delvira, Shania Diki Ardian Saputra Diniyati Diniyati, Diniyati Faisar Ananda Arfa Faishal Faishal Fathurrahman, M. FATIMAH FATIMAH Fauziah Hanum Ghafar, Taufik Haidir, Haidir Hamid, Ikmal hamsah hudafi Hanan, Aulia Fahira Harapan Simamora Hasibuan, Ahmad Ridoan Heriamsyah Simanjuntak Heriandi Hidayah, Erika Nurul Ibnu Radwan Siddik Turnip Imam Yazid Indah Amani Lubis Irham Dongoran Isman Nuddin Ritonga Jumita Riska Juni Arnisa Napitupulu Kasanova, Aldi Khairatun Nisa Kumala, Wati Laila Suhada Laila Syuhada MA , Dr. M. Amar Adly Mardina Ratna Sari Ritonga Masniari Munthe Meifiani Ritonga Mhd Amar Adly Mhd. Amar Adly Milhan Milhan MUHAMMAD ABIDIN Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly Muhammad Amar Adly, Muhammad Amar Muhammad Arif Muhammad Fadli Nasution Muhammad Hajatoleslam Siregar Muhammad Hizbullah Muhammad Ichwan Zulfadly Muhammad Iqbal Hanafi Nasution Muhammad Muhazzir Muhammad Saputra Muhammad Sya’ban Siregar Mukhlis Tri Mulya Marpaung Munthe, Masniari Nas, Zulkifli Nasution, Saphira Husna Nazlyany Hasibuan Nur Asrima NUR FATIMAH Nur Suci Alawiyah Nurcahaya Nurcahaya Nurmala Dewi Lubis Pagar, Pagar Prasetia, Adji Rachmat Husein Rambe Rahmad Fauzi Rahmad Hidayat Rahmadhani Simatupang Rahmadhani Simatupang Rahmadi, Fuji Rahmah Aulia Ramadhan, M. Khairi Rambe, Rachmat Husein Rasyid Siddiq Reza, Muhammad Fahmi Rima Rahmayani Tanjung Rizka, Jamilah Rizki Syahputra Nasution Rudi Pratama Salsa Selfiani Nasution Saphira Husna Nasution Sarah Aulia Br. Ginting Simanjuntak, Heriamsyah Simatupang, Rahmadhani Sinulingga, Achmad Yasir Sinulingga, Achmad Yazid Siti Khodijah Sofwan Atsauri Sukiati Sukiati Sulastri Daulay Syafruddin Syam Syafruddin Syam Syahputra, Akmaluddin Syahril Efendi Tara, Nurmalia Taufik Ghafar Taufikh Umar Umar Umar Umar Uswatun Hasanah Wahyuni Syahfitri Wike Sundari Wike Sundari Willy Zulfan Wiranto, Wiranto Yansyah, Muhammad Syafri Yenni Samri Juliati Nasution Yosi Syahfitri Siahaan Z, M Yakub Zainul Aziz Nasution Zikri, Muhammad