Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.948
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Jurnal Daulat Hukum UIR LAW REVIEW Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) JOURNAL EQUITABLE Awang Long Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Law Research Review Quarterly Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Borneo Student Research (BSR) Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Jurnal Hukum Lex Generalis JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Lentera:Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Collegium Studiosum Journal Journal of Education Research Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Bacarita Law Journal Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Masyarakat Madani Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum JURNAL RETENTUM ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum J-CEKI Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Elviandri, Elviandri
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Legislasi di Era Transformasi Digital Elviandri, Elviandri; Putri, Ona Monisca; Azqmi, Ulul; Hayuningtyas, Wilda
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4870

Abstract

Pesatnya transformasi digital telah memunculkan pacing problem, yakni kondisi ketika perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum untuk beradaptasi. Fenomena ini berdampak signifikan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait mekanisme partisipasi publik yang semakin terdigitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas konstitusional partisipasi publik digital dalam proses legislasi serta urgensi pengembangan model legislasi adaptif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Fokus kajian diarahkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan pentingnya meaningful participation dalam pembentukan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik partisipasi publik berbasis digital yang saat ini diterapkan masih bersifat prosedural dan rentan terjebak pada fenomena click-activism, di mana keterlibatan publik hanya diukur dari kuantitas interaksi tanpa jaminan kualitas deliberasi. Ketiadaan mekanisme verifikasi identitas yang memadai serta tidak adanya kewajiban pemberian umpan balik dari pembentuk undang-undang menyebabkan hak publik untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang kaku turut menciptakan Collingridge Dilemma, yang menghambat kemampuan hukum untuk merespons inovasi teknologi secara tepat waktu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi proses legislasi tidak boleh berhenti pada aspek prosedural semata, melainkan harus diarahkan pada pemenuhan substansi demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pelembagaan konsep Regulatory Sandbox dalam sistem hukum nasional serta revisi ketentuan partisipasi publik agar mencakup mekanisme umpan balik terverifikasi yang bersifat wajib, guna memastikan hukum tetap adaptif, responsif, dan demokratis di era digital.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Peninjauan Kembali Pejabat Atau Badan Pengadilan Tata Usaha Negara Abdillah, Muhammad Adrian; Prasetyo, Bayu; Elviandri, Elviandri
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7020

Abstract

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 yang memberikan pembaruan hukum terhadap praktik beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta mengkaji implikasi tidak dibatasinya kewenangan Peninjauan Kembali (PK) oleh pejabat atau badan TUN terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Permasalahan muncul karena pejabat atau badan TUN tidak memiliki batasan kewenangan dalam mengajukan PK, yang menimbulkan ketimpangan kedudukan hukum, hilangnya asas kepastian hukum bagi pemohon, dan potensi penyalahgunaan instrumen hukum oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengoreksi Pasal 132 ayat (1) UU PTUN dengan menegaskan pejabat atau badan TUN tidak lagi berwenang mengajukan PK. Pembatasan ini memperkuat finalitas putusan, asas keadilan, serta mencegah penyalahgunaan PK untuk menunda eksekusi putusan inkracht.
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Pengidap Fetishistic Disorder Ferawati, Ayu; Elviandri, Elviandri; Prasetyo, Bayu
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6949

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelecehan seksual dengan gangguan fetisisme, dapat disimpulkan bahwa permasalahannya terletak pada penafsiran hukum dalam kasus kejahatan kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan gangguan fetisisme, yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Poin utama meliputi ketiadaan definisi komprehensif dalam hukum, pentingnya penafsiran hukum yang tepat oleh hakim untuk mencapai keadilan substantif, konsep hukum progresif yang menekankan adaptasi terhadap perkembangan masyarakat, serta tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum. Rekomendasi yang diajukan mencakup perlunya revisi hukum agar dapat lebih mengakomodasi kasus-kasus kompleks seperti ini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gangguan fetisisme, sebagaimana dijelaskan dalam DSM-5, menyoroti kompleksitas dalam menangani kasus kejahatan seksual yang melibatkan hasrat terhadap objek atau bagian tubuh yang umumnya tidak bersifat erotis. Rekomendasi untuk mengatasi ambiguitas hukum termasuk revisi KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu dengan gangguan fetisisme di Indonesia.
Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah Masyarakat Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Riduan, Riduan; Elviandri, Elviandri; Sunariyo, Sunariyo
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6906

Abstract

Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum memegang peranan penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk di Kecamatan Muara Bengkal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap regulasi yang berlaku dan kondisi riil di lapangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa secara umum, pelaksanaan pengadaan tanah telah mengikuti kerangka hukum yang ada, namun masih dijumpai sejumlah kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya, permasalahan administratif, dan keterlambatan dalam pemberian kompensasi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sinergi antar instansi terkait serta penyuluhan hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat guna menjamin pengadaan tanah berlangsung secara adil dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
Living Law, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum dalam KUHP 2023 di Indonesia Ario, Dion; Situngkir, Swandi Aliverchan; Situngkir, Fernandes; Elviandri
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 7 No 1 (2025): Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v7i1.13426

Abstract

The recognition of living law in Indonesia’s 2023 Criminal Code (KUHP 2023) has sparked significant debate regarding its compatibility with the principle of legality and human rights protection. Existing studies largely approach this issue descriptively, leaving a gap in normative analysis concerning the transformation of legality and its constitutional limits. This study critically examines the incorporation of living law in the KUHP 2023 by analyzing its implications for the shift from formal legality toward material legality and the resulting tension between legal certainty, human rights, and communal justice. Employing normative legal research, this study applies statutory, conceptual, and philosophical approaches, drawing on theories of material legality, legal pluralism, and constitutionalism. The analysis focuses on relevant provisions of the KUHP 2023, legal doctrines, and international human rights principles to assess the conditions and limits of applying living law within criminal law. The findings reveal that the recognition of living law represents a deliberate move toward a socially responsive criminal justice system. However, this shift also generates inherent human rights challenges, particularly concerning the foreseeability of criminal norms and the risk of arbitrary enforcement. This study argues that such tensions cannot be eliminated but must be managed through constitutional interpretation, judicial restraint, and human rights–based oversight. The study contributes a normative framework for balancing legality, human rights protection, and communal justice within Indonesia’s plural legal system, offering guidance for legislators, judges, and law enforcement authorities.
Willful Blindness sebagai Mens Rea Telaah Filsafat Hukum H.L.A. HART Husodo, Panggalih; Anggraini, Lisa; Amin, Nurul; Elviandri, Elviandri
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12130

Abstract

Perkembangan kejahatan modern menunjukkan meningkatnya praktek penghindaran pengetahuan (willful blindness) oleh pelaku untuk terlepas dari atribusi mens rea, sehingga menimbulkan tantangan bagi asas legalitas dan prinsip kesalahan (sculd) pada sistem hukum pidana. Persoalan utamanya adalah mens rea yang berbasis kesadaran hukum dapat dikonstruksikan pada kondisi, ketika pelaku secara sengaja memilih untuk tidak mengetahui fakta yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi normatif dan moral dari doktrin willful blindness dalam kerangka filsafat hukum H.L.A. Hart, dengan fokus pada hubungan antara kondisi epistemik pelaku, struktur pertanggungjawaban pidana, dan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan perbandingan hukum, serta mengkaji teori H.L.A. Hart mengenai internal point of view, kapasitas mengikuti aturan, dan struktur norma primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa willful blindness dapat dikualifikasi sebagai bentuk mens rea yang sah, jika memenuhi standar rasional mengenai kesadaran resiko tinggi, tindakan aktif menghindari pengetahuan, dan motivasi instrumental memperoleh manfaat atau menghindari hukum. Penerapan willful blindness konsisten dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang adil, karena pelaku tetap memiliki kapasitas deliberatif untuk menaati hukum, tetapi secara sadar menolak menggunakannya. Namun, penerapannya harus dibatasi oleh asas legalitas, rule of recognition, dan instrumen pembuktian yang ketat, agar tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap ketidaktahuan yang tidak bersalah. Dengan demikian, konstruksi willful blindness dalam perspektif H.L.A. Hart memberikan dasar positivistik dan moral yang simultan bagi pemidanaan kejahatan berstruktur tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi pelaku.
Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini : Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat Iskandar, Rachmat Ragil; Artari, Kintan; Setiawan, Ahmad Yogi; Rahmah, Mardiah Mastur; Elviandri, Elviandri
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 9 No 2 (2025)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v9i2.12225

Abstract

Seiring dengan perubahan sosial yang semakin kompleks, hukum dituntut berperan tidak hanya sebagai aturan, tetapi sebagai kekuatan yang mampu mendorong transformasi masyarakat secara adil dan terarah. Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana pembaruan sosial, namun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta potensi penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menilai relevansi hukum pembangunan dalam konteks kontemporer serta menawarkan kerangka evaluatif baru untuk mengukur keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan hukum pembangunan tidak cukup dinilai dari regulasi, tetapi harus dilihat melalui kualitas substansi hukum, efektivitas penegakan, penerimaan masyarakat, integritas kekuasaan, dan dampak sosial. Rumusan indikator ini menjadi kontribusi baru agar hukum pembangunan tetap relevan dan berkelanjutan.
Analisis Implementasi Hukum Kepemiluan dan Kepartaian dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas di Indonesia Taufiq, Muhammad; Suparno, Achmad; Elviandri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3560

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum kepemiluan dan kepartaian dalam upaya mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memastikan legitimasi kekuasaan, sehingga kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan keberadaan partai politik memegang peranan strategis. Kajian ini menelaah efektivitas regulasi seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta peraturan pelaksana dari KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis landasan hukum, praktik penyelenggaraan, serta berbagai putusan lembaga peradilan pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, potensi konflik kepentingan elite partai, dan praktik politik uang. Selain itu, kualitas pendidikan politik dan tata kelola partai turut mempengaruhi efektivitas hukum kepemiluan dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta reformasi internal partai untuk membangun pemilu yang benar-benar demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat.
Hegemoni Positivistik Dan Involusi Local Wisdom: Menata Pembangunan Hukum Di Indonesia Maulidha Eka Pratiwi; Reny Oktaviani Paturu; Tiya Manikam Sariayana; Elviandri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4134

Abstract

Pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma positivistik yang menempatkan hukum sebagai sistem norma tertutup, otonom, dan terlepas dari nilai moral serta realitas sosial masyarakat. Dominasi tersebut berdampak pada praktik penegakan hukum yang formalistik dan prosedural, sehingga sering kali gagal menghadirkan keadilan substantif dan menjauhkan hukum dari kebutuhan masyarakat yang majemuk. Selain itu, pendekatan positivistik turut memarginalkan living law dan local wisdom yang sejatinya merupakan bagian integral dari identitas budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan paradigma positivistik dalam pembangunan hukum nasional serta menawarkan kerangka konseptual pembangunan hukum keindonesiaan melalui perpaduan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis konseptual dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori hukum pembangunan memberikan dasar struktural bagi hukum sebagai sarana pembaruan sosial yang tertib dan terarah, sementara hukum progresif berfungsi sebagai koreksi etis dan humanistik untuk menjamin terwujudnya keadilan substantif. Dengan demikian, hukum keindonesiaan dapat dirumuskan sebagai sistem hukum nasional yang berbasis Pancasila serta mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kearifan lokal. Hukum keindonesiaan berfungsi sebagai sarana pembaruan sosial yang humanistik, kontekstual, dan berkeadaban, sehingga relevan untuk menjawab tantangan pembangunan hukum nasional dalam masyarakat Indonesia yang plural.
Local Wisdom and Justice Principles in Musyarakah Mutanaqisah Financing Law at Sharia Bankaltimtara Herman, Akhmad Sobyan; Yulianingrum, Aullia Vivi; Elviandri; Surahman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v7i2.8007

Abstract

This study aims to analyze the integration of local wisdom and the principle of substantive justice in the financing practice of Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) in Bankaltimtara Syariah, East Kalimantan. The central problem is the empirical-normative gap between formal sharia compliance (Sharia Compliance) and the effectiveness of integrating local wisdom (deliberation, cooperation) as an instrument of social law. Using a socio-legal approach (sociological jurisprudence with a descriptive qualitative method), this study is supported by the triangulation of data from in-depth interviews, observations, and document studies. The theoretical significance confirms that Islamic banking practices operate within a legal pluralist framework, demonstrating that the integration of local wisdom serves as a social mechanism of compliance, thereby strengthening the legitimacy of Islamic law. Results show that the integration of local values has been proven to strengthen customer compliance and realize distributive justice through proportional risk sharing and contract transparency. Substantive justice is achieved through dialogue-based dispute resolution and flexible payment options. Effective MMQ governance requires an adaptive and contextual model that prioritizes the principles of raḥmah and adl, ensuring the well-being of customers (hifz al-nafs and hifz al-māl) and the sustainability of partnerships, going beyond formal compliance.
Co-Authors Abdillah, Muhammad Adrian Absori Absori Adelya, Eka Aidil Aidil Ainul, Siti Hawa Aksar Aksar Aksar Aldi Pebrian Andayani, Ana Andi Fratiwi Andi Wibowo Andrean, Fisaka Wahyu Aprilyani Ikra, Putri ARDIANSYAH ARDIANSYAH Arif Pratama, Rio Ario, Dion Artari, Kintan Asrizal Saiin Aswin Zulfahmi Audina, Anita Ayu Ferawati, Ayu Azqmi, Ulul Bayu Prasetyo Bayu Prasetyo, Bayu Dana, Robin Demitha selvira amellia Desi Sommaliagustina Devi Mustika Dwi Edisam, Kuswandi Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani Farkhani, Farkhani Fiqri Abdillah Firdaus, Andi Gilvina Grace B.A. Gunawan, Predy Gustiawan, Putra Chusnul Hafied Zen Hasmiati, Ayu Hayuningtyas, Wilda Herman, Akhmad Sobyan Husodo, Panggalih Indah Ratnanun Indra Perdana Iranda Nadya Febianty Iskandar, Rachmat Ragil Juono, Agustinus Arif Khairunnisa Zain Dzakiyah Kholik, Sadam Khudzaifah Dimyati Kusumastuti, Binarida Larassati, Aura Dara Lisa Anggraini LUKMAN, LUKMAN Maharani, Citra Ayu Deswina Marjan, Marjan Maulidha Eka Pratiwi Melinda Melinda Muh Zuhri Muhammad Amin Muhammad Darlis Pattalongi Muhammad Hanafi Muhammad Kholil Muhammad Miftah, Muhammad Muhammad Nurcholis Alhadi Muhammad Taufiq Munir Anshory Nazrin, Mohamad Ningsih, Linda Setia Noor, Andreyan Norrafika Safitri Nugroho, Sigit Sapto Nurcholis, Muhammad Nurul amin, Nurul Octaviani, Simalango Juita Odelia, Marsha Oktareza, Dwi Pattalongi, Muhammad Darlis Putri, Merin Ananda Putri, Ona Monisca Rahayuningsih, Uut Rahmah, Mardiah Mastur Rahmatullah Ayu Hasmiati Rahmatullah Ayu Hasmiati Raihana Raihana Raihana Raihana Raja Desril Ramadhani, Dina Reny Oktaviani Paturu Ricky Indrawan safutra Riduan Riduan, Riduan Rifki Hidayat Rio Arif Pratama Riza, Wahyu Friyonanda Salas, Jevi Sanda, Aditya Nur Tio Saputra, Erlyando Setiawan, Ahmad Yogi Setyo, Oki Sadewo Shaleh, Ali Ismail Sigit Sapto Nugroho Situngkir, Fernandes Situngkir, Swandi Aliverchan Suhadi, Nainuri Sukma, Ayu Mega Sulistafando, Ravidan Maheer Sunariyo, Sunariyo Suparno, Achmad Surahman Surahman Surahman Surahman Surahman Suswadi Sutag Harsie Syarief Hidayatullah Taufik Taufik Taufik Tiya Manikam Sariayana Tri Wahyuni Lestari Triwahyuni Lestari Turnip Mega Marta Wijoseno, Taufik Yulianingrum, Aullia Vivi Zahrah Khan