p-Index From 2021 - 2026
10.571
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL TRANSPARENCY Arena Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Sriwijaya Law Review Abdimas Talenta : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Notarius Jurnal HAM JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JURNAL ILMIAH ADVOKASI AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Jurnal Suara Hukum Randwick International of Social Science Journal Jurnal Scientia NOMOI Law Review Jurnal Al-Hikmah Zaaken: Journal of Civil and Business Law International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal Equity of Law and Governance Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Notary Journal Jurnal Hukum Sehasen Locus Journal of Academic Literature Review Syiah Kuala Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pencerah Bangsa Engineering and Technology International Journal (EATIJ) Journal Publicuho Recht Studiosum Law Review Mahadi : Indonesia Journal of Law Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Media Akademik (JMA) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Multidisiplin Indonesia INSPIRING LAW JOURNAL Jurnal Intelek Insan Cendikia SASI Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues ULJLS
Claim Missing Document
Check
Articles

Legal Protection For Bank Customers In The Use Of E-Kyc In Opening New Accounts Online As A Form Of Digital Financial Innovation (Study At The Jakarta Head Office Of The State Savings Bank) Hutabarat, Jenrico Louis; Sunarmi, Sunarmi; Sukarja, Detania; Andriati, Syarifah Lisa
Jurnal Hukum Replik Vol 12, No 2 (2024): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v12i2.13717

Abstract

This research examines the function of E-KYC in Indonesian banking, the responsibility of banks to protect customers' personal data, and the form of data protection at BTN Jakarta Head Office, using analytical descriptive normative legal methods with a statutory approach. POJK Number 23/POJK.01/2019 allows customer verification through electronic means to replace direct meetings, where E-KYC is implemented as Customer Due Diligence which includes electronic identification, verification, and monitoring. The E-KYC organizing bank is required to meet the aspects of security, interconnectivity, system compatibility, technical support, and guarantee of service sustainability to be registered as a PSE, with sanctions from warnings to license revocation if negligent, as has been applied by BTN Mobile, which is registered as a domestic private PSE with international standard security technology to bridge the principle of knowing the customer and the right to privacy.
Analisis Hukum Penyesuaian Harga (Eskalasi) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pelaksanaan Multi Years Sihombing, Harafuddin; Ginting, Budiman; Siregar, Mahmul; Sukarja, Detania
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i1.141

Abstract

Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah selalu disertai dengan kontrak pengadaan baik kontrak tahun tunggal maupun kontrak pengadaan tahun jamak (multi years). Pada kontrak tahun jamak dapat dibarengi dengan klausul tentang eskalasi (penyesuaian harga) yang telah diatur secara hukum. Kadangkala ketika terjadi eskalasi harga, pihak pemerintah tidak langsung memenuhi permintaan dari pihak perusahaan penyedia. Sehingga tidak jarang kontraktor terpaksa melakukan gugatan ke Pengadilan untuk meminta haknya, untuk itu telah ada beberapa putusan pengadilan yang dihasilkan terkait eskalasi harga. Oleh karenanya terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini diantaranya tentang aspek hukum penyesuaian harga (eskalasi) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pelaksanaan multi years. Kemudian tanggungjawab hukum terhadap resiko cost overrun (pembengkakan/eskalasi) dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Akhirnya menganalisa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan terkait perkara eskalasi harga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan/studi dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aspek hukum penyesuaian harga (eskalasi) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan pelaksanaan multi yearsawalnya didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (8) Kepres Nomor 80 Tahun 2003, selanjutnya berdasarkan ketentuan terbaru eskalasi harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah mengikuti ketentuan Pasal 25 huruf d, Pasal 37 dan Pasal 52 ayat (1) huruf f Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Kemudian tanggungjawab hukum terhadap resiko cost overrun (pembengkakan/eskalasi) dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, apabila pemerintah dalam hal ini sebagai pengguna anggaran tidak memenuhi kekurangan biaya yang dialami penyedia akibat eskalasi maka pemerintah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan tanggungjawab pemenuhan kewajiban dan ganti kerugian, selain daripada itu juga dapat dikenakan sanksi administratif. Akhirnya didapati analisa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan-putusan pengadilan terkait perkara eskalasi harga yaitu walaupun sejatinya hakim memutus dengan menyatakan pemerintah daerah kabupaten/kota telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak melakukan pembayaran kekurangan biaya akibat terjadinya eskalasi harga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan multi years, namun terdapat kekeliruan pada pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Jambi yang tidak mengikutsertakan ganti kerugian berupa bunga yang dapat dibebankan kepada Pemerintah Daerah, karena ganti kerugian juga meliputi bunga maupun kompensasi
Legal Consequences of Making a Notary's Cover Note in the Implementation of Notary's Duties Lubis, Ikhsan; Murwadji, Tarsisius; Sunarmi, Sunarmi; Sukarja, Detania
SASI Volume 29 Issue 3, September 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i3.1292

Abstract

Introduction: One of the legal goods provided by a notary is a cover note, which is a statement in the management of a deed or a notarial document stating that the deed is in progress and can be finished within the time set by the cover note.Purposes of the Research:  A notary certificate is referred to as a cover note, as a substitute for the process of obtaining a certificate from a notary public, land title guarantees can be replaced temporarily depending on needs and developments. Notaries can make issue cover notes, which have legal consequences and make legal norms null and void. The legal basis for making and issuing cover notes is not yet known. This paper discusses two matters: What legal authority does a notary have to issue a cover note? What are the legal consequences of publishing a cover note by a notary? Methods of the Research: This is typical of legal writings that take a legal approach and examine legal concepts. In socio legal research, research begins with a hypothesis. After formulating the hypotheses, the hypotheses are tested. Data collection techniques in socio legal research are carried out through interviews, observation, questionnaires and document analysis.Results of the Research: However, notaries are allowed to issue and make cover notes because it is a form of agreement. This paper concludes that there is no legal basis for regulating cover notes. If the duties and authorities do not comply with the contents of the cover note, the law will result in a violation of Article 1366 of the Criminal Code.
Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan Harahap, Mhd Dicky Safii; `Saidin, OK.; Sukarja, Detania; Leviza, Jelly
Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.411

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, sebagai lembaga independen pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan, memiliki tugas penting untuk melindungi konsumen. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengaturan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam POJK tersebut dan mengaitkannya dengan sistem penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta data sekunder dari bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, ajudikasi, dan arbitrase oleh LAPS bersifat final dan mengikat (final and binding). LAPS berperan penting sebagai solusi non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme kelembagaan antara BPSK dan LAPS, keterbatasan infrastruktur hukum, kurangnya mediator dan arbiter, serta kendala dari para pihak yang bersengketa.
Establishment of BUMDes as a Strengthening of Sustainable Development Goals (SDGs) in Improving Village Economy during the Covid-19 Pandemic Sipayung, Parlin Dony; Murwadji, Tarsisius; Purba, Hasim; Sukarja, Detania
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 2 No. 1 (2024): Develompment of Legal Science
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v2i1.16655

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) as an instrument to drive the village-based economy has shown a significant role in achieving SDGs targets, which amounted to 74 percent before the Covid-19 pandemic hit the world. However, the situation changed during the Covid-19 pandemic, where the focus of the program was on the health and economic recovery process affected by the pandemic. This research was conducted with a descriptive-prescriptive approach that aims to get suggestions on what should be done to overcome the problems faced by BUMDes in the Covid-19 pandemic situation. From the results of this study, it is concluded that in the context of national economic recovery after the Covid-19 pandemic, the participation of all policy makers is needed to formulate the various needs needed to restore the economy at the village level which is also affected by the pandemic. The momentum of the Covid-19 pandemic can be used by the government to ensure the formation of BUMDes in villages while still paying attention to the potential and needs of the village, as well as optimizing the role and operations of BUMDes that have been formed.
Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Bisnis Kopi (Studi Bisnis Franchise di Kota Medan) Elise; Sukarja, Detania; Lubis, Tri Murti
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 2 No. 1 (2023): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v2i1.9828

Abstract

Waralaba menjadi model usaha yang banyak diterapkan pada bisnis terutama bisnis makanan dan minuman. Perjanjian waralaba bisnis kopi merupakan satu dari beberapa jenis waralaba di Indonesia dengan kategori waralaba minuman yang sedang menjadi tren pada masa kini. Perbedaan kepentingan antara penerima dan pemberi waralaba berpotensi mengakibatkan adanya sengketa sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian waralaba bisnis kopi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah pertama, perkembangan bisnis kopi terus mengalami peningkatan baik dari segi produksi, konsumsi, dan jumlah gerai kopi di Indonesia sehingga dibutuhkan ketentuan yang mengatur secara tegas tentang waralaba. Kedua, perjanjian waralaba seperti perjanjian lainnya mempunyai beberapa asas yang melandasinya, unsur-unsur serta hal-hal yang bersifat formal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
Analisis Yuridis atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Proses Pengalihan Saham Berdasarkan Hak Waris pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN) Lubis, Mayang Sary Br; Ginting, Budiman; Anwar, Tengku Keizrina Devi; Sukarja, Detania
Notary Journal Vol. 1 No. 2 (2021): October
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/nj.v1i2.4001

Abstract

The transfer of shares in a limited liability company (LLC) is conducted in several ways based on article 57 UU PT, one of which is through inheritance. According to article 57 ayat (2) UU PT, the devolution process does not have to meet requirements contained in article 57 ayat (1) UU PT. In regards to that, this research analyzes the transfer of shares based on the right of inheritance in limited liability companies, considerations and the decisions of judges in the settlement of the Disctrict Court No. 146/PDT/2018/PT BTN regarding the process of the transfer of shares and examines the legal certainty of the heirs who do not receive a portion of the share inheritance. The research method used is normative judical research. This research is analytical juridical. Data collection techniques are carried out through library research conducted with document studies. The data obtained are qualitatively analyzed and concluded deductively. Based on the juridical analysis of the transfer of shares that did not get of the other heirs in the Decision of the District Court No. 146/PDT/ 2018/PT BTN, the panel of judges contended that in the case, the process of transferring share has contained unlawful acts which may result in disadvantage to other heirs, in this case the Notary should provide a good legal counseling to the appearers and pay close attention to the required documents so that will not result in losses to other people in the futures.Bahasa Indonesia Abstrak: Pengalihan saham pada perseroan terbatas dilakukan dengan beberapa cara dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), salah satunya adalah melalui pewarisan. Sesuai dengan pasal 57 ayat (2) UU PT, proses pewarisan tidaklah harus memenuhi syarat yang ada pada pasal 57 ayat (1) UU PT. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menganalisis mengenai pengalihan saham berdasarkan hak waris pada perseroan terbatas, pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/PDT/2018/PT BTN berkenaan dengan bagaimana proses pengalihan saham tersebut serta membahas mengenai kepastian hukum terhadap para ahli waris yang tidak mendapatkan bagian terhadap harta warisan berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat yuridis analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research yang dilakukan dengan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan analisis yuridis pengalihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan para ahli waris lainnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 146/PDT/2018/PT BTN, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pengalihan saham yang ada pada kasus ini mengandung perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap ahli waris lainnya, seharusnya Notaris pada kasus ini haruslah memberikan penyuluhan hukum yang baik terhadap para penghadap dan memperhatikan dokumen yang diperlukan secara teliti agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain di kemudian hari.
Aturan Penetapan Status Tersangka Gratifikasi Kepada Pejabat Pemerintah yang Belum Diperiksa oleh KPK Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yeni Sandy Bangun, Yeni Sandy Bangun; Marlina; Detania Sukarja
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 2 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i2.6526

Abstract

The determination of suspect status for alleged gratification to government officials who have not been examined by the KPK should be based on sufficient evidence and a fair legal process. Based on the description, the problems in this study are: How to identify gratification of government officials who have not been examined by the KPK according to criminal procedure law, how to apply the law on determining suspect status for gratification to government officials who have not been examined by the KPK in Indonesia, and what legal efforts are made by suspects of gratification status to government officials who have not been examined by the KPK. Identification of gratification of government officials who have not been examined by the KPK according to criminal procedure law should be guided by the mechanism for fulfilling valid evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code. Regarding the determination of suspects, it is regulated based on the Criminal Procedure Code which has then been refined with the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 21/PUU-XII/2014 dated April 28, 2015, in the decision it is explained that the determination of suspects must be based on at least 2 (two) pieces of evidence as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code and accompanied by the examination of the suspect candidate.
CIVIL LIABILITY OF BANKS FOR CUSTOMER LOSSES CAUSED BY UNLAWFUL ACTS COMMITTED BY BANK EMPLOYEES: A CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 2442 K/PDT/2017 Agustono Ariska, Jeffrey; Sukarja, Detania; Robert, Robert
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 4 No. 6 (2025)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v4i6.2787

Abstract

This study examines the civil liability of banks in Indonesia for customer losses caused by unlawful acts committed by bank employees. Specifically, it analyzes the application of the vicarious liability principle under Article 1367 of the Civil Code and explores the legal framework governing such liability, including the Banking Law and relevant consumer protection laws. Through the case study of Supreme Court Decision Number 2442 K/Pdt/2017, the study investigates how the bank is held accountable for its employees' unlawful actions, focusing on the criteria for unlawful acts, the scope of employment, and the principle of prudence. The case establishes an important precedent regarding the proportional liability of banks in customer losses, highlighting the importance of rigorous internal controls and employee oversight. This study emphasizes the need for banks to apply the prudential principle, ensuring secure transactions and preventing fraudulent activities. The findings suggest that banks must enhance their compliance measures, such as implementing strict verification systems for large transactions, improving employee training, and fostering a culture of responsibility. Strengthening these practices will safeguard customer interests, reduce legal risks, and improve public trust in the banking sector, contributing to its long-term stability and growth.
Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr) Perangin-angin, Donsisko; Sunarmi, Sunarmi; Sukarja, Detania; Harianto, Dedi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 4 (2025): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i4.518

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan model bisnis baru di sektor keuangan, yaitu Financial Technology (Fintech), salah satunya adalah layanan pinjaman online (pinjol). Di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul persoalan penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan pinjol, terutama yang beroperasi secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rezim hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks penggunaan data nasabah oleh pinjol, hak-hak hukum nasabah yang dirugikan, serta perlindungan hukum terhadap praktik penagihan yang melanggar hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur perlindungan data melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Namun, implementasi regulasi tersebut masih lemah, terbukti dari pelanggaran oleh PT Vega Data Indonesia terhadap ketentuan Pasal 26, yang mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan data pribadi hingga dimusnahkan. Diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin perlindungan data nasabah secara menyeluruh.
Co-Authors Affila Agusmidah Agusmidah Agustono Ariska, Jeffrey Ahmad, Akiruddin Ali Mulyo Utomo Alvi Syahrin Amala, Sri Rizky Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Ammanawwara, Ammanawwara Andjelina Panggabean, Lamsumihar Andy Isnanda Anwar, Tengku Keizrina Devi Atika Chyntya Aulia, Kevin Azhar Ismadi Azwar, Tengku Keizerina Devi Barran Hamzah Nasution BISMAR NASUTION Bismar Nasution Bridail, Bridail Budiman Ginting BUDIMAN GINTING Carl Augustinus Hothinca Soutihon Tampub Charles Anom Chelin Claudia Cindy Theresia Br Manurung Daniel Perananta Perananta Daulay, Harmona Dea Vony Nifili Zega Dedi Harianto Demak Aspian Devano Yohannes Dian Meinar Edgar, Devon Ekaputra, Mohammad Elise ELYSIA ZANETA Sinaga Emya Pratidina Sembiring Faisal Akbar Nasution Fitraeva Pane, Yos Fitri Yanni Dewi Siregar Gary Barus Hafizhah, Annisa Harahap, Mhd Dicky Safii Hari Wijaya Harmona Daulay Hasibuan, Rahmat Anshar HASIM PURBA Hasyim Purba Hendri Kurniawan Henry Sinaga Hutabarat, Jenrico Louis Ika Wahyuni Ikhsan Lubis Ikhsan Lubis Ikhsan Lubis Imastian Chairandy Siregar Jannah, Rizki Nurul Jelly Leviza Jeni JAudria Loviana Jesica Pasaribu Keizeirina Devi Keizerina Devi Keizerina Devi Azwar, T Keulana Erwin Kezerina Devi Khair, Azizan Khairunnisa Sembiring Kristania Felita Lisa Andriati, Syarifah Lubis, Ikhsan Lubis, Mayang Sary Br Lubis, Tri Murti Lydia Wirawan Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Malik Hamid Malik, Rahman Manik, Candoro Tua Marbun, Liza Dameria Maria Fitriani Lubis Mariane Magda Ketaren Marlina Marlina Marlina Marlina, Marlina Mayang Sary Br Lubis Mirza Nasution Mochtar Indra Efendi Siregar Muhammad Akbar Muhammad Hadi Muhammad Zhafran Nada Indah Fitrahhani Napitupulu, Bani Praseto Natcha, Natcha Naufal Hidayat NINGRUM NATASYA SIRAIT Ningrum Sirait OK. Saidin Parlin Dony Sipayung Perangin-angin, Donsisko Putri, Zelika Annisa Rahmat Anshar Hasibuan Rahmat Hasibuan Rahmi Handayani Rahmi Pambpha Patresia M Raymond Adytia Depari Rezki Arafah Rina Alamanda Nasution Ririn Aprillyani Ritonga, Syahdani Rizky Wardiman Rizki , Sauki Rizki Putra, Rahmat Rizkita, Cindy Robert Robert Robert Robert, Robert Rommy Hamzah Rosmalinda, Rosmalinda Rosnidar Sembiring Rudy Haposan Siahaan Rugun Maylinda Rumahorbo, Alberth Mangasi Ruth Siallagan Ryan Samuel Saidin Saidin Saidin, OK Saidin, OK. Salomo Kevin Samuel Midian Tarigan Sarah Indah Nilam Wulandari Sarah Pratiwi Siahaan, Josephine Clara Lamuli Sihombing, Adelina Mariani Sihombing, Harafuddin Sipahutar, Regina Lois Priscilla Siregar , Mahmul Situmorang, Patricia Catheleene Joty Star Parulian Steven Simanjuntak Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Syafrizal Helmi Situmorang Syarifah Lisa Andriati Sylvina Anggita T. Keizerina Devi A T. Keizerina Devi Azwar T. Keizerina Devi Azwar Tamiarisa Amanda Fasa Rambe Tarigan, Gita Gisela Andriani Br Tarigan, Klaudius Epikuri Loga Tarsisius Murwadji Tarsisius Murwadji Tarsius Murwadji Tengku Keizrina Devi Anwar Tony Adam Tri Murti Tri Murti Lubis Tri Murti Lubis Tumanggor, Deynisa Bella Upsa Vision Vanesia Murni Wahyudi, Ichsan Wessy Trisna Wilbert Wilbert Winda Ramadhani Windy Grace Yeni Sandy Bangun, Yeni Sandy Bangun Yesi Ansari Yessica Agnes Yulida, Devi Zhavira, Zhavira `Saidin, OK.