Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.052
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Humano: Research Journal Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurnal Penelitian Pendidikan IPA (JPPIPA) Phinisi Integration Review Jurnal Office JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL ILMIAH KESEHATAN SANDI HUSADA Musamus Journal of Public Administration Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik PINISI Discretion Review Prosiding Conference on Research and Community Services Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Pinisi Business Administration Review Indonesian Journal of Social and Educational Studies Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry Pinisi Journal of Community Service International Journal of Humanities, Education, and Social Sciences Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Jurnal Ad'ministrare: Jurnal Pemikirian Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Proceeding of The International Conference on Social Sciences and Humanities Innovation Journal of Innovation and Sustainable Services
Rifdan .
S-3 Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 89 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 89 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Interoperability and Public Value Creation in Digital Government: Rethinking Institutional Design for Integrated Service Delivery Fatmawati A Rahman; Jasruddin Daud; Rifdan Rifdan; Wahira Wahira
Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Humanities Innovation Vol. 2 No. 2 (2025): December : Proceeding of the International Conference on Social Sciences and Hu
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70062/icsshi.v2i2.74

Abstract

Interoperability has become a critical enabler of integrated service delivery in contemporary digital government. However, despite significant technological investments, many governments continue to experience fragmented service systems and limited public value outcomes. This study examines how institutional design shapes interoperability capacity and how interoperability contributes to public value creation within digital government frameworks. Employing a qualitative explanatory case study approach, data were collected through semi-structured interviews, document analysis, and institutional observations. The findings reveal that interoperability is not solely a technical function but an institutional capability embedded in governance structures, regulatory frameworks, data standards, and coordination mechanisms. While technical data exchange mechanisms exist, institutional fragmentation, regulatory ambiguity, and limited cross-agency collaboration constrain seamless integration. The study demonstrates that institutional design mediates the relationship between interoperability and public value creation by influencing the effectiveness of integrated service delivery. Public value gains are evident in operational efficiency and accessibility; however, improvements in legitimacy, trust, and service coherence remain incremental where institutional alignment is weak. The research contributes to digital governance literature by conceptualizing interoperability as an institutional construct and highlighting the necessity of governance reform for sustainable public value generation. The findings suggest that governments must prioritize institutional coherence, standardized data governance, and collaborative coordination frameworks to fully realize the transformative potential of digital government.
Studi Tentang Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Rusyda Al Karimah; Rifdan Rifdan; Bakhtiar Bakhtiar
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 3 (September 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i3.74568

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di UPTD SMP Negeri 1 Turikale dengan fukos pada aspek kompetensi pedagogic meliputi. Pertama, mengidentifikasi upaya untuk mendukung profesionalisme guru PPKn. Kedua, mengekplorasi faktor -faktor yang mendukung peningatan profesionalisme guru di SMP Negeri 1 Turikale. Ketiga, mengamati persepsi peserta didik terhadap profesionalisme guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Metode pengumpulan data melalui wawancara serta dokumentasi langsung dengan guru dan peserta didik. Penelitian ini di olah mengguanakan analisis data secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pelatihan dan forum musyawarah guru sangat berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi pedagogik  dan profesionalisme guru, baik pada guru yang telah sertifikasi maupun guru honorer. Guru yang aktif dalam diskusi dan berbagai pengalaman cenderung lebih siap mengahadapi tantangan dalam mengajar dan mampu menerapkan metode yang lebih efektif, menarik dan inovatif. Selain itu, Perspektif dari peserta didik menunjukkan bahwa mereka menghargai pengajaran yang interaktif dan penggunaan media yang variatif sehingga dapat berkontribusi terhadap pemahaman materi. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan profesionalisme guru PPKn di masa mendatang.
Implikasi Pesta Kematian (Rambu Solo’) Terhadap Kedisiplinan Anak Di Sekolah Thesya Girl Ramadan; Rifdan Rifdan; Ahmad Jamalong
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 4 (Desember 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i4.76885

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan pesta Rambu Solo’ dalam kehidupan masyarakat Toraja, (2) Implikasi Pesta Rambu Solo’ Terhadap Kedisiplinan Anak Di Kelurahan Tadongkon Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari data penelitian yang telah dikumpulkan dan diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui pelaksanaan dan Implikasi Pesta Rambu Solo’ terhadap Kedisiplinan Anak Di Sekolah Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan pesta Rambu Solo’menyimpan nilai-nilai pendidikan karakter seperti gotong-royong, solidaritas sosial, penghormatan terhadap leluhur, serta keseimbangan spiritual dan alam yang tercermin dalam konsep. Namun seiring modernisasi dan dinamika sosial seperti gengsi budaya dan tekanan ekonomi makna asli tradisi ini mengalami pergeseran, yang terkadang menimbulkan beban terhadap keluarga terutama di masa persiapan upacara. (2) Implikasi Rambu Solo’ terhadap kedisiplinan anak di sekolah menunjukkan bahwa nilai pendidikan karakter dari tradisi Rambu Solo’ dapat meningkatkan kedisiplinan siswa dalam bentuk kerja sama, tanggung jawab sosial, dan saling menolong di sekolah, selama proses upacara dikelola secara komunal, tidak membebani keluarga secara berlebihan, dan melibatkan partisipasi komunitas luas. Namun, jika biaya dan ekspektasi sosial (misalnya jumlah hewan kurban) terlalu tinggi, dampaknya berupa menurunnya kedisiplinan anak ditandai dengan sering bolos, keterlambatan, dan menurunnya motivasi belajar.
PEMBENTUKAN KARAKTER NASIONALISME MELALUI PENANAMAN NILAI-NILAI MALAQBIQ PADA PESERTA DIDIK DI SMAN 1 TINAMBUNG Indah Permatasari; Rifdan Rifdan; Andi Aco Agus
Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 10 No. 2 (2024): Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to find out: (1) Civics teachers' efforts in the process of nationalism character building through the cultivation of malaqbiq values in students at SMAN 1 Tinambung. (2) The inhibiting factors in the process of nationalism character building through the cultivation of malaqbiq values in students at SMAN 1 Tinambung. This research is a qualitative research with descriptive qualitative approach, the type of data used in the research is the type of primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and documentation. Data analysis used is data reduction, data presentation and conclusion drawing.The results showed that (1) The efforts of Civics teachers in the process of building the character of nationalism through instilling malaqbiq values in students, consist of: (a) teacher example, (b) getting used to the application of malaqbiq values in the school environment, and (c) internalizing malaqbiq values in the learning process. (2) inhibiting factors consist of globalization and domicile of origin of students.
Pemenuhan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Haslinda Jumadi; Rifdan Rifdan; Mustaring Mustaring
Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59638/ash.v9i1.333

Abstract

Abstract: (1) The purpose of this research is to determine, in accordance with Article 55 of the Marriage Law Number 1 of 1974, the legal status of children born to multiple marriages. 2) Under the Marriage Law, rights to child custody and inheritance in multiple marriages. Researchers use methods like documentation, observation, and interviews to gather data for this purpose. Qualitative descriptive analysis is used to process the research results' data. According to article 55 of Law Number 1 of 1974, the legal position of children in serial marriages reveals that the serial marriages that occur in their field do not register their marriages, leaving the positive law of their children's legal position uncertain and their rights as children unrecognized. According to Islamic law, Siri marriage does not violate the pillars and conditions of the child being born legally but siri marriage caused by being pregnant outside of marriage has many differences of opinion, one of which is that the status of the child is legal if the child is born within 6 months or 180 days of the marriage contract of both parents while the child born in the provision is considered a child outside the marriage which is only to the mother. (2) According to Article 186 of the Compilation of Islamic Law, a child born without a marriage only has a relationship that is mutually inherited with his mother and her family. However, the proof of the legal relationship of the child resulting from the marriage did not cause him to be able to inherit from his biological father (although it is technologically provable). This opinion was also corroborated by a Fatwa from the Indonesian Ulema Council dated March 10, 2012 which stated that the child was only entitled to a mandatory will. (3) With regard to the custody of a child outside of marriage if the child is born before 6 months, the child is only related to his mother through marriage or kinship, whereas a child born after six months is considered a legal member of the father and mother's family.
Efektifitas Penerapan Sistem Poin Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Peserta Didik Di SMA Negeri Ahmad Ihsan; Rifdan Rifdan; Mustari Mustari
Jurnal Tomalebbi Volume 13, Nomor 1 (Maret 2026)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v13i1.80822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem poin dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik di SMA Negeri 1 Maros, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta mengetahui perubahan kedisiplinan peserta didik setelah penerapan sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru, serta peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem poin dilakukan secara terstruktur melalui penetapan aturan pelanggaran, pencatatan akumulasi poin, serta pembinaan melalui layanan konseling. Faktor pendukung meliputi kejelasan aturan, dukungan kepala sekolah, keterlibatan guru, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta komunikasi dengan orang tua. Adapun faktor penghambat antara lain intervensi pihak luar, rendahnya kesadaran sebagian peserta didik, dan inkonsistensi penerapan aturan. Penerapan sistem poin menunjukkan perubahan positif terhadap kedisiplinan peserta didik yang ditandai dengan menurunnya tingkat pelanggaran dan meningkatnya kepatuhan terhadap tata tertib sekolah. Selain itu, pembinaan melalui konseling turut mendorong terbentuknya kesadaran disiplin secara internal. Dengan demikian, sistem poin tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter disiplin peserta didik.
FUNGSI PENGAWASAN DALAM KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BUPATI KABUPATEN SOPPENG . HUSNAYAINI; ANDI ACO AGUS; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume V, Nomor 1, Maret 2018
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.156 KB) | DOI: 10.56680/jt.v0i1.6762

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan yaitu: (1) untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (2) untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng, (3) untuk mengetahui hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dioleh dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil informan yaitu 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan dan 2 orang Pegawai Inspektorat Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan secara intern dilaksanakan oleh pimpinan langsung Bagian Keuangan dan secara ekstern dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan langsung meliputi pengawasan kedisiplinan, etika dan loyalitas kerja pegawai, sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng mencakup pengawasan atau pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, (2) Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu adanya faktor internal yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung meliputi keterbatasan waktu, pegawai yang tidak disiplin karena pemberian sanksi yang kurang, selain itu, terdapat pula faktor eksternal yang berkaitan erat dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi dari luar Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu inspektorat daerah Kabupaten Soppeng meliputi adanya ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja, terdapat kekurangan pada pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat daerah serta kurangnya kerjasama antara Inspektorat Daerah dengan BPKP Kabupaten Soppeng dalam hal pengawasan laporan keuangan, (3) Hasil pengawasan di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan oleh inspektorat daerah Kabupaten Soppeng dituangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang akan direview terlebih dahulu oleh inspektorat didampingi oleh BPKP kemudian diserahkan kepada BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan LKPD, sedangkan hasil pengawasan oleh kepala bagian keuangan kantor Bupati Kabupaten Soppeng Bagian Keuangan yaitu masih ditemukan beberapa yang sering mangkir dari kewajibannya, maka konsekuensinya akan mendapat teguran lisan maupun teguran tertulis. Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja Pegawai  ABSTRACT: This research aims to: (1) to find out the implementation of supervision carried out in the District Office of Soppeng District, (2) to find out the inhibiting factors in the implementation of supervision in the Soppeng District Regent's Office, (3) to find out the results of the implementation of supervision carried out in the Office Soppeng District Regent. The data obtained from the research results were obtained by using qualitative descriptive analysis by taking informants, namely 11 civil servants (PNS) at the Soppeng District Regent's Office, Finance Department and 2 Soppeng District Inspectorate Staff. The results showed that: (1) The supervision of the Soppeng District Head Office of the Finance Department internally was carried out by the direct leadership of the Finance Department and externally carried out by the Soppeng District regional inspectorate. Supervision carried out by direct leaders includes disciplinary supervision, ethics and employee work loyalty, while supervision carried out by the Soppeng District regional inspectorate covers supervision or examination of regional financial reports carried out 4 (four) times a year, (2) inhibiting factors Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the existence of internal factors that are closely related to the implementation of supervision carried out by direct leaders including time constraints, employees who are not disciplined because of the lack of sanctions, in addition, there are also external factors that are closely related to the supervision carried out by agencies from outside the Soppeng District Regent's Office of Finance, namely the Soppeng Regency regional inspectorate, includes an imbalance between the number of apparatus and workloads, there is a lack of supervision by the regional inspectorate and lack of work and between the Regional Inspectorate and the Soppeng District BPKP in terms of overseeing the financial statements, (3) The results of supervision at the Soppeng District Regent's Office The Finance Section of the Soppeng District inspectorate was set forth in an Oversight Report (LHP) which contained regional government financial reports to be reviewed first. formerly the inspectorate accompanied by BPKP was then handed over to the Republic of Indonesia Representative Office of the Republic of South Sulawesi to conduct LKPD inspections, while the results of supervision by the head of the finance division of the Soppeng District Regent's Office of Finance were that there were still some who were often absent from their obligations. written warning. Keywords: Supervision, Employee Performance
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAKALAR ) ABDUL HARIS; . RIFDAN
Jurnal Tomalebbi Volume IV, Nomor 2, Juni 2017
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v0i2.3724

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, (2) Faktor Pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah  melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, (3) Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar untuk mengatasi penghambat/kendala-kendala dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, sumber data primer yang menjadi informannya adalah Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan, Staf Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan dan masyarakat yang pernah melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan kabupaten Takalar meliputi tahap: (1) Pra-mediasi yang meliputi: pengaduan permasalahan tanah oleh masyarakat, (2) Proses mediasi penyelesaian sengketa tanah (3) Kegiatan akhir mediasi,  sedangkan penghambat atau kendala yang dihadapi dalam menyelesaiakan sengketa tanah melalui mediasi adalah: (1) Pemerintah setempat tidak datang bersaksi, (2) Pemahaman atau pendidikan masyarakat yang kurang, (3) Tidak ada iktikad baik dari para pihak yang bersengketa yaitu memberikan bukti atau keterangan yang cacat hukum, Dengan hambatan atau kendala tersebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar mengupayakan: (1) pelaksanaan mediasinya ditunda agar pemerintah dan para pihak bisa hadir atau dengan cara para pihak tersebut dipersilahkan untuk didampingi pihak  yang dipercaya  atau ahli yang terkait dengan Sengketa dan Konflik, (2)  memberi saran-saran yang baik, menyampaikan agar pihak yang bersengketa memberikan keterangan atau bukti yang benar, (3) Tim penyelesaian sengketa bekerjasama dengan tim Survei, pengukuran dan pemetaan tanah serta tim Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengkajian di lapangan/Tanah sengketa untuk mengetahui kesusaian data pelapor atau terlapor dengan kondisi di lapangan Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanah, Mediasi  ABSTRACT: This study aims to determine: (1) Land dispute resolution process through mediation conducted by the Land Office of Takalar Regency, (2) Supporting Factors and inhibiting the settlement of land disputes through mediation at the Land Affairs Office of Takalar Regency, (3) Efforts made by Land Office of Takalar Regency to overcome obstacles / constraints in solving land dispute cases. this research is a descriptive research and field research with qualitative approach, primary data source which become informant is Section Head of Dispute, Conflict and land affairs, Head of Dispute and Conflict of Land Affairs Section, Section of Dispute and Conflict Staff of Land and society ever through a mediation process at the Land Affairs Office of Takalar Regency. Data collection used is interview, observation and documentation. While the data analysis used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the settlement of land disputes through mediation at the Land Affairs Office of Takalar district covers the following stages: (1) Pre-mediation which includes: complaints of land issues by the community, (2) mediation process of land dispute settlement (3) Mediation end activities, or obstacles encountered in resolving land disputes through mediation are: (1) Local government does not come forward to testify, (2) Understanding or lack of public education, (3) No good intentions from the parties to the conflict is providing evidence or description of the defect law, With such obstacles or constraints the Land Affairs Office of Takalar Regency seeks to: (1) the implementation of its mediation be postponed so that the government and parties may be present or in the manner that such parties are welcome to be accompanied by a trusted party or expert related to the Dispute and Conflict (2) ) give good suggestions, convey to the parties (3) Dispute resolution team in collaboration with survey team, land measurement and mapping as well as Land Registration team to conduct field survey / Land dispute to know the reporter's complaint or reported to the condition in the field Keywords: Settlement, Land Dispute, Mediation
Analisis Implementasi Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Pondok Riyadlul Ba’diah Alfadli, Veri; Rifdan, Rifdan; Wahyudi Gani, Andika
Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025)
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56680/jt.v12i1.71978

Abstract

This study aims to determine: (1) how the understanding of the ranks of educators of the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school in North Luwu is regarding the law on child protection (2) how the implementation of the law on child protection in the rules of the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school in North Luwu. This type of research is a qualitative approach with a field study method involving interviews with the boarding school administrators and teachers or educators at the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school in North Luwu. Data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions related to the results of the study. The results of the study indicate that: (1) The understanding of the ranks of educators regarding the law on child protection (UU PA) at the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school is still limited and requires improvement. This limited understanding is caused by the lack of training, resources and government support. (2) in the rules of the Riyadlul Ba'diah Islamic boarding school, it does not meet the standards of child protection, with only 50% of the principles of child protection listed andonly a few educators understanding the rules. This study has implications in emphasizing the importance of understanding and implementing child protection laws in Islamic boarding schools.
Co-Authors . HUSNAYAINI . NURDALIA . SAMSIDAR ., Haerul Abdul Haris Abdul Muin Hafied Abdullah, Asmilah Aco Agus, Andi Adam Junitra Agustang, Andi Ahmad Ihsan Ahmad jamalong Ahyar, M Ahnaf Nadewa Biyangsa Alfadli, Veri ANDI ACO AGUS Andi Aco Agus Andi Alamsyah Rivai Andi Jusriadi Andi Kasmawati Andi Muhammad Idhan Andi Muhammad Idkhan Andi Taufik Annisa F, Nurul Arief, Muhammad Makka Arnika, Mita Arpin, Arpin Arsyad, Ernawati Aslinda, Andi Asmiana Saputri Ilyas Asrina Basri Aswan Usman AYU ASTUTI Baharsa, Pratiwi Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Bakhtiar Chairuddin, Andy Chairuddin, M Awal Daming, Mustabir DERMAWAN DWI PUTRA Dr. Mustari, M.Hum Dr. Mustaring, M.Hum Edyanto EKA RUSNAENI Fatmawati A Rahman Febrilia Ade Putri FIRMAN UMAR Fitri, Silviana Fuji Astuti Gani, Hamsu Abdul Haedar Akib Haedar Akib Haedar Akib Haerul Haerul Haerul Haerul Haerul, Haerul HAJAR AFIA Hajar, Andi Baso Halid, A Abd waris Hamsu Abdul Gani Hamsu Abdul Gani Haslinda Jumadi Hasnawi Haris Hasnawi Haris HASNAWI HARIS, HASNAWI Hasrini, Sry Hasruddin HERI TAHIR Herling Herling Herman H, Herman Hermawan, Adi Husain Syam Husain Syam Imam Suyitno Imam Suyitno Imam Suyitno Imam Suyitno Indah Permatasari Indra Irmawati . Irsyad Dhahri Samad Ismanto Ismanto Jasruddin Daud Jayawarsa, A.A. Ketut Kamardy Anugrah Lande, Natan Tanduk LUKMAN ILHAM Lukman Lukman M. Awal Chairuddin Mahendra, Ragus Manan Sailan Manan Sailan Maya Kasmita Megawati Masali Milyan, Milyan Mizan Abdul Wahid Yabuno Mudassir Mudassir Muh Iqbal Jufri Muh. Adirudini Muhammad Agus MUHAMMAD AKBAL Muhammad Akbal Muhammad Ardiansyah Makmur Muhammad Ardiansyah Makmur Muhammad Ardiansyah Makmur Muhammad Guntur Muhammad Idkhan, Andi Muhammad Syukran Muhammad Yusuf MUHAMMAD ZUL AHMADI Muis Muis Mustari Mustari Mustari, Sahdan Mustaring Mustaring Mustika, Viki Najamuddin Najamuddin, Najamuddin Nasruddin Nasruddin Nopriawan Mahriadi Novita Novita Nur Hadriyanti Zainal Nur, Andi Cudai Nurdiana Nurdiana Nurul Uliah Onasis, Andi Rahmadani, Nanang Rahman, Fatmawati A Rahman, Hasan Sas Rahmaniar . Retno Astuti Dwi Anjani Muhajir Ridho Tul Mubaraq Risma Niswaty Rizaputra, Rizaputra Rusyda Al Karimah Sahabuddin Sahabuddin Sahade Samad, Ansyaruddin Sarfan Tabo Sari, Futri Siti Aminah Siti Syarifah Wafiqah Wardah Sitti Hardiyanti Arhas Sopyan Sopyan Suciawati, Heni Sugeng Santoso Sulmiah, Sulmiah Suprapto Suprapto Suprianto Suprianto Suradi Tahmir, Suradi Syaharuddin Syam, Husain Thesya Girl Ramadan Toto Imam Santoso Triono Triono Umar Sugeng Hariyono Wahira Wahira Wahyudi Gani, Andika Yulianto, Arfah Zainatun Zainatun ZUL FIRMAN .H Zulfikar, Muh. Ihsan