p-Index From 2021 - 2026
25.848
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Aquacoastmarine Bestuur 'ADALAH Hunafa: Jurnal Studia Islamika Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hijri Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal ETTISAL Journal of Communication JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Creativity Student Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia Al-Risalah : Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Tarbiyatuna : Kajian Pendidikan Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Mimbar Agama Budaya Islamic Banking : Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal Hunafa: Jurnal Studia Islamika Indonesia Sport Journal MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir dan Perikanan Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies AQUACOASTMARINE: Journal of Aquatic & Fisheries Sciences Jurnal Hukum Islam Depik Jurnal Ilmu-Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan Mavisha: Law And Society Journal Al-Risalah Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Dame Journal of Law Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam Mizan: Journal of Islamic Law al Hairy | Journal of Islamic Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 140 Documents
Search
Journal : 'ADALAH

Calon Tunggal Sebagai Wujud Disfungsi Partai Politik Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 4 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1050.577 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i4.8216

Abstract

Fenomena calon tunggal pada pemilihan umum kepala daerah serentak mewarnai suhu politik di Indonesia. Hal ini bermula pada tahun 2015 dengan terdapatnya tiga daerah dan tahun 2017 terdapat sembilan daerah, dan kemungkinan masih tetap ada dalam pemilukada berikutnya. Munculnya fenomena ini disebabkan karena kurangnya partisipasi partai politik untuk mengajukan kader-kader terbaik dari masing-masing partai, sehingga berdampak pada terjadinya liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon saja. 
Saat Kotak Kosong Memenangkan Pilkada Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 7 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.325 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i7.8526

Abstract

Kekuatan rakyat ternyata memang masih memiliki peran besar dalam Pemilihan umum. Hal itu terlihat dari Pilkada yang terjadi di kota Makasar. Partai-partai Politik beramai-ramai hanya mengajukan satu calon pasangan,  berhadapan dengan lawan berupa kotak kosong. Hal yang tentunya diyakini oleh kalangan elit partai pasti akan menghasilkan kemenangan gemilang tanpa lawan. Tetapi kenyataan berkata lain, ternyata hasilnya malah berbuah sebaliknya. Masyarakat lebih banyak memilih kotak kosong ketimbang calon tunggal dukungan partai politik, sehingga secara otomatis pemenangnya adalah kotak kosong itu sendiri.  
Kepentingan Politik Itu Tak Abadi Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 3 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (880.493 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i3.8190

Abstract

Kehidupan masyarakat di alam demokrasi memang tak terlepas dari keikutsertaan dalam kontestasi poli-tik. Kekisruhan politik di pentas panggung demokrasi malah men-imbulkan pertikaian di kalangan masyarakat. permusuhan, teror, in-timidasi, bahkan pembunuhan kerap terjadi antar para pendukung. Padahal antar elit politik sendiri kerap bemesraan pasca perseteruan diantara mereka sendiri. Lagi-lagi korbannya adalah masyarakat bawah pada ranah akar rumput yang tidak memahami hakikat poli-tik itu sendiri. Mereka melupakan bahwa di balik politik yang diusung para elit politik ada kepentingan yang dijadikan sebagai pencapaian tujuan partai politik. Partai politik ada bukan karena mereka ingin me-wakili suara rakyat pendukungnya, tetapi karena adanya kepentingan mereka sendiri.
Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.18546

Abstract

Abstract:One of the important sources of regional income (APBD) to finance the implementation of regional government and development is local taxes. Regional Tax is a mandatory contribution owed by individual or corporate taxpayers to the region without direct compensation in balance. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study stated that the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy in terms of the Law on Regional Taxes and Levies was to adopt a self-assessment system; not adhere to the Government/Official assessment system. In addition, the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy has a smaller impact than the tax burden borne by the community. Therefore, the solution to this, the central government must continue to make major changes in the PDRD system.Keyword: Local Tax; APBD; PDRDAbstrak:Salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menganut sistem self asessment; bukan menganut sistem Government/Official assesment. Selain itu, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah memberikan dampak yang lebih kecil dari pada beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karenanya, solusi terhadap hal tersebut, pemerintah pusat harus terus melakukan perubahan besar dalam sistem PDRD.Kata Kunci: Pajak Daerah; APBD; PDRD 
Reformasi Radikal Konstitusi Negara Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.426 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.9004

Abstract

Rusia merupakan sebuah negara besar yang mengalami perubahan sistem ketatanegaraan yang unik. Sebelum tahun 1917 ia merupakan sebuah kekaisaran dipimpin seorang Tsar, namum akhirnya berubah dalam revolusi dipimpin Lenin menjadi sebuah Konfederasi Uni Soviet Sosialis Rusia yang berhaluan Komunisme. Namun akhirnya Konfederasi Uni Soviet mengalami kemunduran dan keruntuhan, khususnya pada saat pergulingan kekuasaan Mikhail Gorbachev oleh Gennady Yanayev. Sehingga pada masa Presiden Boris Yeltsin, Uni Soviet bubar dan berubah menjadi Federasi Rusia. Pada tahun 1993 dibentuklah Konstitusi baru sebagai perubahan bentuk negara Rusia menjadi negara Federasi. Tepatnya tanggal 12 Desember 1993 hasil suara perubahan dinyatakan bulat dan disahkan dalam Keputusan Presiden Rusia tertanggal 15 Oktober 1993 No. 1633. Suara perubahan itu merupakan suara dari pemegang suara populer dalam rancangan Konstitusi Federasi Rusia atau dikenal dengan istilah “The popular vote” dan bukan melalui referendum. Hal ini dilakukan guna menghindari kekacauan stabilitas negara. Padahal seharusnya dasar perubahannya harus mengacu pada peraturan undang-undang tentang Referendum dari RSFSR yang menyatakan bahwa Konstitusi hanya dapat diubah dengan suara mayoritas dari para pemilih negara, tetapi hal ini tidak dilakukan. Finalnya Konstitusi Federasi Rusia pada tahun 1993 mulai berlaku setelah melalui publikasi dalam “Rusia koran” pada tanggal 25 Desember 1993.
Kehancuran Komunisme Soviet dan Kebangkitan Demokrasi Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 7 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (945.248 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i7.9086

Abstract

Negara Rusia merupakan negara yang memiliki historis yang panjang. Bahkan ahli sejarah mengatakan bahwa Rusia merupakan bangsa yang berperadaban besar. Negara yang memiliki wilayah terluas di dunia ini secara garis besar pernah mengalami tiga kali pergantian model Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan, yaitu Negara Kesatuan-Monarki, Negara Konfederasi-Republik Sosialis, dan Negara Federasi-Republik Demokrasi. Hal ini tergambar jelas dalam nama negaranya, sebagaimana Indonesia yang mencantumkan Republik di awal nama negara. Rusia di masa awal menggunakan pola kerajaan, maka namanya dikenal dengan Kekaisaran Rusia. Periode kedua di masa kekuasaan Lenin, Rusia menjadi bagian terbesar Konfederasi Soviet dengan nama Uni Sosialis Soviet Rusia (USSR). Sedang pada periode ketiga berubah menjadi negara serikat atau federal dengan nama Federasi Rusia. Hal ini sesuai dengan Teori Bentuk Negara dan Teori Bentuk Pemerintahan dalam buku karya A Salman Maggalatung yang membagi bentuk negara menjadi tiga, yaitu; Unity State (Negara Kesatuan), Federal State (Negara Serikat), dan Confederation State (Negara Konfederasi). Sedang bentuk pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu; Monarki dan Republik (Maggalatung, 2013: 78-81). Berbeda halnya filsuf Rusia ternama, Nikolai Berdyaev (1874-1948) yang memberikan pandangan bahwa sistem pemerintahan Rusia terbagi atas 5 model, yaitu; Rus Kiev, Rus Tatar-Mongol, Rus Moskow, Rusia peter (Imperium Rusia), dan Rusia Soviet. Setiap perubahan bentuk pemerintahan yang dialami oleh Rusia menjadikan negara ini tetap bertahan dan menjadikan perubahan tersebut sebagai bentuk nilai-nilai tersendiri dan terinternalisasi di setiap warga negaranya. Menurutnya Rus’ Kiev (Kievan Rus) berdampak fundamen dalam sisi religiusitas warga negaranya dengan berbasis Kristen Timur (Orthodoks), yang sangat bertolak belakang dengan masa Rus Tatar-Mongol yang lebih dipengaruhi oleh budaya Asia dan Islam dalam sisi religiusitas warga negaranya. Sedang peralihan ke masa Rus Moskow ditandai dengan semangat nasionalisme dan ekspansionisme yang mempengaruhi berbagai segi pemerintahan Rusia, dan menghasilkan imperium Rusia dengan teritorial yang luas
Coattail Effect Pada Ajang Pemilihan Umum Presiden 2019 Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 8 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.562 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i8.8844

Abstract

Komposisi perhelatan akbar pemilihan umum presiden 2019 dipastikan akan sama dengan pemilu presiden tahun 2014 yaitu pertarungan sengit antara Kubu Jokowi melawan kubu Prabowo. Bedanya kubu Jokowi hanya didukung lima partai, sedang kubu Prabowo didukung oleh enam partai. Kelima partai pendukung Jokowi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (NASDEM), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), atau lebih dikenal dengan sebutan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sedang kubu Prabowo didukung enam partai politik yaitu Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang, dan Partai Golongan Karya (Golkar), atau dikenal dengan sebutan Koalisi Merah Putih (KMP). Sedang Partai Demokrat yang dinahkodai mantan Presiden SBY menjadi partai penyeimbang. 
Indonesia's Income Tax Regulatory dilemma RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.18591

Abstract

Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum.
Wakil Rakyat Jangan Anti-kritik Rakyat Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.314 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8227

Abstract

Melindungi lembaga atau personal anggota lembaga tidak mesti harus menggunakan tameng besi berduri yang dapat membinasakan orang lain. Apalagi ternyata orang yang dianggap berbahaya tersebut malah menjadi pemilik kedaulatan utama dari sang pemegang tameng. Sedang yang berupaya melindungi diri menyadari dirinya hanyalah meminjam kedaulatan dan dicap sebagai “wakil” belaka. Bak drama perang kolosal, perlindungan dengan menggunakan tameng dengan senjata pedang yang bisa saja menebas penyerangnya. Tentu saja penyerang dalam drama kolosal ini dianggap sebagai penjahat yang harus dihancurkan. Tetapi drama kolosal ini akan berubah menjadi drama komedi bila ternyata yang dianggap penyerang ternyata adalah majikan yang harus dilindungi dan dilayani.  
Hak Untuk Mendapatkan Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Dalam Ranah Hak Asasi Manusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 11 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.464 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i11.8516

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia yang bersifat universal. hak ini tidak dapat dihapuskan walaupun banyak melakukan pelanggaran terhadapnya.
Co-Authors A Salman Maggalatung, A Salman Abbas Sofwan Matlail Fajar abd rahman dahlan Abdurahman Abdurrahman Abdurrauf Abdurrauf Abu Tamrin Achmad Irwan Hamzani Afidah Wahyuni, Afidah Afrinal Afrinal Agustin, Suciati Ahmad Mukri Aji Al-Fatih, Solahudin Aliyeva Patimat Shapiulayevna Andri Gunawan Andri Gunawan Anggraeni, RR Dewi Anggraeni, RR. Dewi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Aravik, Havis Arif Mohamad Azhar Annas Arrois, Syaiful Makhi Ula Asep Syarifuddin Hidayat, Asep Syarifuddin Atep Abdurofiq, Atep Azizah Azizah Bambang Ali Kusumo Dianna Primadianti Dien Noviany Rahmatika Disemadi, Hari Sutra Dwi Putri Cahyawati, Dwi Putri Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati Dwi Sulastyawati, Dwi Eleven Saputra Faiqatul Husna Fajar, Abbas Sofwan Matlail Fathinuddin Fathinuddin Fifik Wiryani Fitria Esfandiari Fitriyani Zein Fitriyani Zein Frida Aprillia Wahjudi Gilang Rizki Aji Putra Hamlan Andi Baso Malla Harahap, Putri Ramadayanti Harefa, Meilinda Suriani Harisah, Harisah Havis Arafik Helvis, Helvis Herlina, Ratna Hikmatiar, Erwin Husna, Faiqatul Ida Susilowati Ika Ika Atikah Imam Fachruddin Indithohiroh, Rosa Intana Sari, Tiara Irfan Hielmy Irwan Irwan Karmawan karmawan karmawan Khaeruddin Yusuf Kusniawati, Kusniawati Latipah Nasution Latipah Nasution Lubis, Rahmad Mahmudi, Abdul Halim Malla, Hamlan Andi Baso Mara Sutan Rambe Mardhotillah, Ananda Mery Noviyanti Mesraini Mesraini Muhamad Soleh Muhammad Ali Hanafiah Selian Muhammad Ishar Helmi, Muhammad Ishar Muhammad Nasser Muhammad Sholeh MUHAMMAD SHOLEH Muhammad Sholeh Mukhlas, Umlina Mukhlas, Umlina Muttaqin, Ahmad Izza Najih, Mokhammad Nasution, Latipah Noor Prasetyo, Said Novi Rizka Amalia Nur Oktaviana, Ulfah Nur Putri Hidayah Nurul Ummah Permata Mei Kartika Pramuja, Imam Purnama, Desi Putra, Gilang Rizki Aji Raihani, Fina Refly Setiawan Rezki, Annissa Rohmah, Siti Ngainnur Rosdiana Rosdiana Rulia Feriera Saptaning Ruju Paminto Setiawan, Refly Shapiulayevna, Aliyeva Patimat Shapiulayyevna, Aliyeva Patimat Sholahuddin Al-Fatih SIAGIAN, AMRIZAL Siregar, Kamaluddin Sitanggang, Jonatan Pardamean Siti Marwiyah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Nurhalimah Siti Romlah Siti Romlah Siti Romlah Suhendar Suhendar Suhendar Suhendar, Suhendar Surya Anoraga Syarifah Gustiawati Mukri Taryono Taryono Taryono Taryono Tavia Yuga Ayutia Trini Diyani Trini Diyani Waluyo, St Budi Wicaksono, Galih Wasis Yan Kahnovich Yunasril Ali Yusman Yusman Yusman, Yusman Yusuf, Khaeruddin Zahrotunnimah Zahrotunnimah Zein, Fitriyani