p-Index From 2021 - 2026
11.398
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humanus: Jurnal ilmiah Ilmu-ilmu Humaniora TINGKAP Ilmu Administrasi Publik Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Professional : Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik jurnal niara Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Agregasi JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Public Policy Menara Ilmu Ensiklopedia Social Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Resolusi: Jurnal Sosial Politik JESS (Journal of Education on Social Science) CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU) SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya Publicness: Journal of Public Administration Studies Al-DYAS : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Media Birokrasi Innovative: Journal Of Social Science Research Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development TOFEDU: The Future of Education Journal International Journal of Islamic Studies Higher Education Journal of Economics and Management Scienties JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Innovative and Creativity J-TRAP (Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik) Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial IPSSJ Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Claim Missing Document
Check
Articles

PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI ERA KRISIS IKLIM Maggara, Tomi Satria; Putri, Nora Eka; Umar, Genius
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi problematika pelayanan publik dalam pengelolaan lingkungan di era krisis iklim, serta mencari solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini dilakukan melalui observasi dan studi kasus dari berita terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan mencakup kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat, dan isu kesehatan akibat pencemaran. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi juga menghambat efektivitas kebijakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian merekomendasikan beberapa solusi inovatif, termasuk pengembangan Program Kampung Iklim, pemanfaatan teknologi informasi, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Evaluasi berkala terhadap program pengelolaan lingkungan dan penciptaan insentif bagi masyarakat juga dianggap penting untuk mendorong partisipasi aktif. Dengan melibatkan semua pihak dalam pengelolaan lingkungan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI INA DIGITAL DALAM MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN INTEGRASI LAYANAN DI ERA DIGITAL Putri, Bella Kharisma; Putri, Nora Eka; Umar, Genius
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.40991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan solusi dalam optimalisasi pelayanan publik melalui platform INA Digital di Indonesia. Dalam era digital, pelayanan publik menghadapi berbagai permasalahan, seperti kurangnya standardisasi aplikasi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan isu keamanan siber. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi dan studi kasus dari berita terkini, dilaksanakan dari tanggal 2 hingga 5 Januari 2025.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi INA Digital mencakup kesulitan akses akibat banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Keterlibatan stakeholder dalam pengembangan platform ini juga masih terbatas, menghambat inovasi dan responsivitas layanan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian merekomendasikan beberapa solusi inovatif, termasuk pengembangan sistem single sign-on (INA Pass), integrasi data kependudukan digital, penggunaan teknologi AI untuk pelayanan otomatis, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif.Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan inovasi dan melibatkan masyarakat serta stakeholder lainnya adalah kunci keberhasilan optimalisasi pelayanan publik melalui INA Digital.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA MENGATASI MASALAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Winari, Sonda; Frinaldi, Aldri; Eka Putri, Nora
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i2.2024.686-692

Abstract

Penelitian ini didasarkan atas pengendalian yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah menyulitkan pemerintah daerah dalam mengimplementasikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan manajemen keuangan daerah dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur online. Triangulasi digunakan sebagai metode pengumpulan data, penalaran induktif digunakan dalam analisis data, dan makna daripada generalisasi lebih ditekankan dalam temuan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berbentuk pengungkapan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai bentuk penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang sinergis yang di gerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah kearah tertentu yang di kehendaki. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam upaya mengatasi masalah pengelolaan keuangan daerah dapat berupa penerapan komuniasi dengan baik, peningkatan sumber daya, dan stuktur birokrasi yang baik.
Analisis Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024: Kinerja Fiskal, Efektivitas Pengelolaan PAD, dan Tantangan Kemandirian Keuangan Daerah Y, Angye Mareta; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 11 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i11.4975

Abstract

This study analyzes the 2024 regional revenue performance of Tanah Datar Regency, focusing on the effectiveness of Local Own- Source Revenue (PAD) management, dependency on transfer revenues, and implications for fiscal independence. Data were obtained from the 2024 Regional Revenue Realization Report published by the local government and analyzed using a qualitative descriptive approach by comparing budget targets and realizations. The total revenue was budgeted at IDR 1.36 trillion, with a realization of IDR 1.33 trillion (97.3%), indicating high effectiveness. PAD achieved 99.14%, showing strong local revenue management, mainly from regional asset utilization and other legitimate sources. However, transfer revenues accounted for about 88%, reflecting high dependency on the central government. Despite effective fiscal performance, financial independence remains low. Strategic measures such as expanding the tax base, digitizing revenue collection, optimizing regional assets, and developing local potentials like tourism, agriculture, and creative industries are essential to strengthen fiscal capacity and achieve sustainable regional independence.
PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PARIAMAN Habibani, Rhaysya Admmi; Asnil, Asnil; Frinaldi, Aldri; Putri, Nora Eka
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v5i4.7823

Abstract

Regional expenditure is one of the main fiscal instruments of local governments that plays a crucial role in driving economic development and improving public welfare. Through effective and efficient allocation of public budgets, local governments are expected to strengthen local economic capacity and enhance the performance of productive sectors. This study aims to analyze the effect of regional expenditure on economic growth in Pariaman City during the period 2015–2023. The study employs a quantitative approach using a simple linear regression method, in which the independent variable is total regional expenditure, and the dependent variable is economic growth measured by the growth rate of Gross Regional Domestic Product (GRDP) at constant prices. Data were obtained from the official publications of the Regional Financial Agency (BKD) and the Central Bureau of Statistics (BPS) of Pariaman City. The analysis results show that regional expenditure has a positive and significant influence on economic growth, with a regression coefficient value of 0.312 and a coefficient of determination (R²) of 0.61. This indicates that approximately 61% of the variation in economic growth can be explained by changes in regional expenditure. These findings support Keynesian economic theory, which posits that an increase in government spending can stimulate the expansion of economic activity through the multiplier effect mechanism. Nevertheless, the effectiveness of regional expenditure in Pariaman City remains influenced by the structure of budget allocation, which tends to be dominated by operational spending and delays in the realization of capital expenditures. Therefore, improving the quality of public spending is essential to ensure that every rupiah of the budget spent generates tangible impacts on economic growth and public welfare. This study recommends increasing the proportion of productive capital expenditures, implementing result-based budgeting, and strengthening fiscal accountability as key strategies to reinforce the linkage between local fiscal policy and economic performance in the future. ABSTRAKBelanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal utama pemerintah daerah yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui alokasi anggaran publik yang efektif dan efisien, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kapasitas ekonomi lokal dan meningkatkan kinerja sektor-sektor produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman selama periode 2015–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier sederhana, di mana variabel independen yang digunakan adalah total belanja daerah dan variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,312 dan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,61. Hal ini berarti bahwa sekitar 61% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh perubahan belanja daerah. Temuan ini mendukung teori ekonomi Keynesian yang menyatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong ekspansi aktivitas ekonomi melalui mekanisme multiplier effect. Meskipun demikian, efektivitas belanja daerah di Kota Pariaman masih dipengaruhi oleh struktur alokasi anggaran yang cenderung didominasi oleh belanja operasional dan keterlambatan realisasi belanja modal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas belanja publik menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan proporsi belanja modal produktif, perencanaan berbasis hasil (result-based budgeting), serta penguatan akuntabilitas fiskal sebagai strategi untuk memperkuat hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan kinerja ekonomi lokal di masa mendatang.
ANALISIS STRATEGI OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN Zarma Hanifah; Aldri Frinaldi; Nora Eka Putri; Asnil
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Terbit
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.35741

Abstract

Local Own Source Revenue (PAD) is a crucial component in assessing the level of fiscal independence and the ability of local governments to finance development autonomously. However, the contribution of PAD in Padang Pariaman Regency’s Revised Local Government Budget (APBD) for 2024 remains low less than ten percent of the total regional revenue indicating high fiscal dependency on central government transfers. This study aims to analyze the current condition of PAD in Padang Pariaman Regency, identify the key factors hindering its growth, and formulate relevant optimization strategies to strengthen local fiscal independence. The research employs a descriptive qualitative method through document analysis of local government regulations, Central Bureau of Statistics (BPS) reports, and recent academic literature. The findings reveal that the low PAD contribution is influenced by a narrow local tax base, low taxpayer compliance, limited capacity of financial management personnel, and unproductive asset utilization. Recommended strategies include tax and levy intensification and extensification, productive asset management, implementation of digital-based tax and levy systems, and enhancement of transparency and public participation. The consistent implementation of these strategies is expected to strengthen fiscal independence, expand fiscal space for development, and promote transparent, accountable, and sustainable local financial governance.
ANALISIS KEBIJAKAN ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 : DOMINASI BELANJA OPERASI DAN DAMPAKNYA PADA PEMBANGUNAN DAERAH Frinaldi, Aldri; Pratama, Teddy; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 4 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v5i4.8557

Abstract

This study aims to analyze the expenditure allocation policy of Agam Regency in the Fiscal Year 2024, with a particular focus on the dominance of operational expenditure and its implications for regional development. The 2024 local government budget (APBD) of Agam Regency amounts to approximately IDR 1.67 trillion, of which operational expenditure accounts for IDR 1.30 trillion, or about 77 percent of total spending. Meanwhile, capital expenditure expected to play a strategic role in promoting infrastructure development and improving public services is allocated only IDR 165.78 billion, or around 9.8 percent. This imbalance illustrates the limited fiscal space faced by the regional government in making long-term, productivity-oriented investments essential for stimulating regional economic growth. This research employs a qualitative descriptive method using secondary data sourced from the APBD document of Agam Regency for the 2024 fiscal year. The findings reveal that the dominance of operational expenditure is primarily attributed to the high burden of personnel expenditure, goods and services expenditure, and grants, all of which absorb a substantial portion of fiscal resources. Consequently, this condition restricts the government’s flexibility in allocating funds for capital expenditure that directly supports the development of strategic infrastructure such as roads, irrigation networks, and public facilities. The dominance of operational expenditure has significant implications for regional development, including the slower pace of infrastructure expansion, limited improvement in the quality of public facilities, and reduced government capacity to stimulate productive economic sectors. These conditions highlight the need for a more efficiency-oriented budgeting policy and an increased allocation for capital expenditure. This study recommends strengthening fiscal capacity through the optimization of locally generated revenues (PAD), rationalizing less productive expenditures, and implementing performance-based budgeting to ensure that regional development progresses more effectively, sustainably, and with tangible benefits for public welfare. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan alokasi belanja daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 dengan menitikberatkan pada dominasi belanja operasi serta implikasinya terhadap pembangunan daerah. Struktur APBD menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Agam tahun 2024 mencapai Rp1,67 triliun, dengan porsi belanja operasi sebesar Rp1,30 triliun atau sekitar 77 persen dari total belanja. Sementara itu, belanja modal yang seharusnya berperan penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik hanya dialokasikan sebesar Rp165,78 miliar atau sekitar 9,8 persen. Ketimpangan alokasi ini menggambarkan keterbatasan ruang fiskal yang dialami pemerintah daerah dalam melakukan investasi jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder yang bersumber dari dokumen APBD Kabupaten Agam Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi belanja operasi terutama disebabkan oleh tingginya beban belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah, yang secara keseluruhan menyerap sebagian besar sumber daya anggaran. Kondisi ini mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja modal yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan, jaringan irigasi, dan gedung pelayanan publik. Dampak dominasi belanja operasi terlihat pada terhambatnya percepatan pembangunan daerah, terbatasnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana publik, serta rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong sektor-sektor ekonomi produktif. Situasi tersebut menunjukkan perlunya kebijakan penganggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi belanja serta peningkatan proporsi belanja modal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD, rasionalisasi belanja yang kurang produktif, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Regional Financial Management Policies and Their Implications for Regional Governance Arrazak, Muhammad Afdhal; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil; Putri, Nora Eka
The Future of Education Journal Vol 4 No 9 (2025): #1
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v4i9.1341

Abstract

This study aims to understand the role of regional financial management policies and their implications for regional governance. This study uses a literature review method by examining various scientific articles discussing regional financial policies, budget management, and governance practices. The results of the discussion indicate that regional financial management policies not only function as technical guidelines for budget management but also as an important instrument in building orderly and directed governance. The quality of budget planning, flexible yet controlled implementation, and effective oversight are key factors influencing the accountability and efficiency of regional financial management. Furthermore, consistent policy implementation encourages transparency and strengthens the institutional capacity of regional governments, despite the challenges of differences in resource capabilities and regional fiscal conditions. Overall, regional financial management policies play a strategic role in strengthening regional governance and supporting public interest-oriented governance.  
ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN APBD DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 Sendika, May; Asnil; Aldri Frinaldi; Nora Eka Putri
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 In Order
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.39875

Abstract

This study aims to analyze the regional development strategy of Bukittinggi City based on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for 2024 and its budget allocation changes. The main problem of the research is how APBD changes reflect development priorities and their implications for the regional economy. This study employs a quantitative descriptive method with financial ratio analysis and comparative evaluation between the budget before and after amendments. Secondary data was obtained from official documents of the Amended Regional Budget Regulation for Fiscal Year 2024 of Bukittinggi City. The research findings indicate an increase in regional revenue of IDR 17.42 billion (2.30%), primarily from intergovernmental transfers which increased by IDR 19.17 billion (56.90%). Capital expenditure experienced a significant increase of IDR 3.36 billion (5.00%), particularly in road, network, and irrigation spending which increased by 86.52%. These findings indicate that the Bukittinggi City Government prioritizes infrastructure development as the main strategy to enhance connectivity and regional economic growth, consistent with regional development theory emphasizing the importance of capital investment in stimulating long-term economic growth.
Problematika Pelayanan Publik Pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Khosyi Mudhoffar; Nora Eka Putri; Genius Umar
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.1454

Abstract

Artikel ini membahas problematika pelayanan publik yang terjadi pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber sekunder berupa jurnal, buku, laporan kinerja pemerintah, dan dokumen kebijakan terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelayanan publik di DPMPTSP Padang Panjang masih menghadapi berbagai persoalan yang bersifat prosedural, kelembagaan, teknologis, dan partisipatif. Kendala utama meliputi ketidakefisienan birokrasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya penerapan sistem digital perizinan. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan turut memperburuk kualitas pelayanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi pelayanan publik di tingkat daerah masih belum terimplementasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan. Artikel ini memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan menyoroti tantangan aktual yang dihadapi pemerintah daerah dalam era desentralisasi dan digitalisasi
Co-Authors Abdul Husen, Muhammad Adil Mubarak Adil Mubarok Adinda, Bunga Puja Afni Wulandari Afriva Khaidir Afzal Rahman Akbar, Wahyu Saputra Al Habsy, M Hafiz Aldri Frinaldi Alviorita, Regina Amalia, Syafa Hanni Andika, Safri Andina Zaler Andra Fahmi Andra, Aman Arrazak, Muhammad Afdhal Asdaliani Asdaliani asdaliani asdaliani Asdaliani, Asdaliani Asnil Asnil Asnil Asnil Asnil Asnil Aufial Hidayat Ayu, Wahyu Putri Arifah Azfirmawarman, Dony Azirahmah, Havenda Aziza Bila Boni Saputra Delfiro, Rio Deswinda Eka Putri Devika Putri Dinda Aprilia Putri Edward, Aurelia Valentin Efendi, Tifani Elfirar, Indah ERIZONA, WAWAN Fadhilah, Jihan Rizky Fajria, Rahmah Febri Nola Distra Febrian Arga Wahyudi Fenni Hasanah Fitri, Nur Aisyah Adelia Fitri, Sintya Fitria, Helen Fitriani Amallia Frinaldi, Aldi Fristiza Dwi Tami Genius Umar Gilang Ramadhan Gilang Ramadhan HABIBANI, RHAYSYA ADMMI Handraini, Helti Hayati, Najma Helmi Helmi Helmi Helmi Huzaifa Katarudin Ideal Putra Indah, Sentia Iqbal Arief Pratama Jayanti Jayanti Julianti Julianti, Julianti Jumiati Kamilia, Nada Kardina, Mutia Khosyi Mudhoffar Kris Ridha Wahyuni Kurnia Putri, Windi Lathifah, Hilma Latifa, Asma Lestari*, Novindia Ayu Lidya Ryan Utarie Lince Magriasti Lince Magriasti M. Fachri Adnan Maggara, Tomi Satria Marantika, Jerry Melani, Rani Melinda Noer Miftah Urrahmi Mudhoffar, Khosyi Muhamad Ali Embi Muhammad Abdul Husen Muhammad Fadlan Muhammad Ilham Muhammad Ilham Muthia Claudia Ulfa Nada Kamilia Naek Hamonangan situmorang Najma Hayati Natasya Vadella Nilam satma Nira Elsa Ramadhani Nofranita, Willy Nora, Desri Nurlatifa, Siti Padrison Padrison Pratama, Teddy Puja Arifti Hanifah Purnama Putra, Hendri Puti Meilia, Wike Putra, Bintang Pratama putri dwi febria Putri, Adella Sintyana Putri, Bella Kharisma Putri, Restia Rahma Dilla Raudatuljannah, Sitti Reza, Amallia Okta Rizky, Fadhlan Safitri, Melya Saputra*, Tio Sarjayadi, Sarjayadi satma, Nilam Sendika, May shalma, Shalma Husnila Putri Silvia Sukma Sari Sintya Mery Siti Fatimah Sitti Raudatuljannah situmorang, Naek Hamonangan Sri Wahyuni Srisaparmi, Srisaparmi Suriadi, Hari Suriadi, Hari Suriadi Sutanto, Satrio Hadi Syabran Jabar Syafril, Rizki Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir ULFA, SANTI NOFRIA Umar, Genius ummah, kuntum khaira Wahyuni, Yulia Septi Wardana, Rian Ismi Winari, Sonda Windi Wulandari Y, Angye Mareta Yasril Yunus Yoga Pratama Yolla Aliffia Yossi Lusiana Yossyafra Yossyafra Yulhendri Yulhendri Yulia Andani, Giska Zarma Hanifah