Claim Missing Document
Check
Articles

DALAM PERJANJIAN TIDAK BERNAMA (INNOMINAAT): STUDI KASUS PERJANJIAN WARALABA PUTUSAN NOMOR 321/PDT/2021/PT.DKI Malinda, Maltha; Nabila, Shira Bier; Arvrian, Addyne Aulyfah; Chatrine, Chatrine; Natalia, Desy; Iqbal, Muhammad; Prabangkara, Ghani; Sede, Alfa Immanuel; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i3.8363

Abstract

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian waralaba, penerapan asas pacta sunt servanda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan untuk memahami implikasi hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian waralaba antara penggugat dan tergugat ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya syarat objektif Mengenai pendaftaran kekayaan intelektual dan kepatuhan terhadap aturan hukum waralaba. Asas pacta sunt servanda dianggap sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, namun gugatan penggugat ditolak karena kurangnya bukti yang kuat tentang adanya cacat kesengajaan atau penipuan. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam perjanjian waralaba untuk mencegah sengketa di masa yang akan datang This article discusses the settlement of a franchise agreement dispute in Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. The purpose of this research is to analyze the validity of the franchise agreement, the application of the principle of pacta sunt servanda according to the Civil Code (KUHPer) and to understand the legal implications of the decision. The research method used is normative legal research with a deductive approach. The results showed that the franchise agreement between the plaintiff and the defendant was rejected by the judge because it did not meet the legal requirements of the agreement, especially the objective requirements regarding intellectual property registration and compliance with the rules of franchise law. The principle of pacta sunt servanda is considered very important to maintain legal certainty, but the plaintiff's claim was rejected due to the lack of strong evidence of intentional defects or fraud. This research emphasizes the importance of compliance with legal provisions in franchise agreements to prevent future disputes.
Civil Liability by the National Land Agency (BPN) in the Protection of Personal Data on Electronic Certificates Azzahra, Natasya Fhadyah; Rizkianti, Wardani
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i4.42345

Abstract

This research aims to examine, study and explore the legal position of electronic certificate services (e-certificate) and personal data protection within the scope of legal arrangements. In addition, the author wants to encourage the responsiveness and responsibility of the National Land Agency (BPN) in organizing regulations and policies that are fair, certain and beneficial to land rights holders who are legal subjects, as mandated by the 1945 Constitution Article 28D Paragraph 1, Article 28G Paragraph 1 and Article 28H Paragraph 4. The policy of electronic land registration and issuance of electronic certificates organized by BPN is a step to improve land services in Indonesia through digital transformation which aims to provide a sense of security, justice and legal certainty for holders of land rights. However, many of these policies have created pros and cons in the community because the electronic system in Indonesia as a whole is still very vulnerable to cyber threats. Therefore, the importance of BPN's responsibility in providing legal certainty to land rights holders is regulated by legislation because until now the regulation does not exist so the author suggests the establishment of new regulations that contain the form and mechanism of responsibilities that must be carried out by BPN. This research uses an approach that has been used by other researchers, namely normative juridical with a statute approach and conceptual approach through literature studies analyzed descriptively qualitative. The problems to be answered regarding the regulation or legal basis of the implementation of the electronic land certificate policy and the limits of the responsibility of the BPN in providing legal certainty and justice to land rights holders.
Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1530 K/Pdt.G/2003) Syakuran, Khaidar Abdan; Pitaloka, Putri Galuh; Hadi, Rival Mahesa Fauzan; Yuliandra, Stefie; Syakirah, Davina; Andira, Ilham; Rusdiananto, Gavra Fiko; Syaihputra, Brian Maulana Muhammad; Haryadi, Raina Ardelia; Sapitri, Irena; Lagut, Veronica Sekar Wela; Rizkianti, Wardani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14448173

Abstract

Buying and selling is a process of exchanging goods or assets based on an agreement, as regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). However, the implementation of such transactions often faces challenges due to breaches of agreement, leading to disputes, as exemplified in Decision No. 1530 K/Pdt/2003. This article aims to analyze the resolution of land sale and purchase disputes when one party fails to fulfill the agreement and examine the impact of the sale and purchase deed (AJB) as evidence in disputes that result in the blocking of land certificates. The study also seeks to provide insights into the importance of strengthening regulations and dispute resolution mechanisms in land sale and purchase transactions to ensure legal certainty and protect the rights of the parties involved.
Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum Rizkianti, Wardani; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah; Nugroho, Andriyanti Adhi; Firdaus, Muhammad Bintang; Latri, Akhdan Adityo
Notaire Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i1.67806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penerapan Cyber Notary di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas notaris, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama termasuk kepastian hukum, legalitas sistem, dan ketidaksesuaian regulasi yang ada. Meskipun beberapa aktivitas kenotariatan sudah dapat dilakukan secara elektronik, pembuatan akta otentik secara elektronik masih memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif. Disarankan agar dilakukan pembaruan pada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi penggunaan teknologi elektronik, pengembangan infrastruktur hukum yang mendukung transaksi elektronik, serta peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada notaris. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional juga penting untuk memastikan penerapan Cyber Notary di Indonesia diakui secara global.
Penyuluhan Pada Sdit Alhamidiyah Mengenai Menjadi Orang Tua Cerdas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Wardani Rizkianti; Muthia Sakti; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i24
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup manusia, yang tidak hanya bergantung pada faktor medis, tetapi juga pada asupan makanan yang bergizi. Di sisi lain, kemasan produk makanan yang menarik dan informatif berperan penting dalam melindungi konsumen dan menarik minat mereka. Sayangnya, peredaran jajanan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya, terutama di sekitar sekolah, dapat mengancam kesehatan anak-anak. Jajanan anak sekolah sering kali mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks yang berpotensi menyebabkan keracunan pangan atau masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, perlindungan konsumen, khususnya terkait keamanan pangan, menjadi sangat penting, mengingat rendahnya pengetahuan konsumen dan kesadaran akan bahaya bahan tambahan pangan yang berlebihan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama orang tua siswa, mengenai perlindungan konsumen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SDIT Alhamidiyah melalui penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya memilih jajanan yang aman dan bergizi untuk anak-anak. Penyuluhan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan pangan, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang tua siswa dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepedulian orang tua terhadap pemilihan makanan yang sehat untuk anak-anak mereka. Penyuluhan ini juga sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, SDG 3, dan SDG 16 yang bertujuan untuk memastikan akses pangan yang aman, menjaga kesehatan, dan memperkuat institusi yang berperan dalam perlindungan konsumen.
Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan: Studi Kasus Putusan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 725/Pdt/2019/Pt Dki) Rizkian, Masagus Hexal; Afif, Muhammad; Putri, Keshia Annisa; Putri, Keisha Rafilah; Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa; Azz Zahra, Devyta Ardiyaning; Angelina, Ranti; Rizkianti, Wardani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks putusan tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 725/PDT/2019/PT DKI, kasus wanprestasi yang terdapat pada kasus ini adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji pada perjanjian sewa menyewa antara pemilik gedung yaitu PT. UOB Plaza selaku Penggugat dan PT. Millenium Penata Futures selaku Tergugat serta PT. Starpeak Equity Futures selaku Turut Tergugat. Sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berupa tindakan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji dalam penunggakan biaya sewa dan penunggakan biaya layanan yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat. Pada sengketa ini, Penggugat selaku pemilik hak atas biaya sewa dan biaya layanan telah melayangkan peringatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada itikad baik yang ditunjukkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Putusan Pengadilan yaitu Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 725/PDT/2019/PT DKI yang menjadi Putusan terkait dengan sengketa ini berfokus pada pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terkait dengan suatu perjanjian secara tepat waktu.
Legal Position of Selling - Buying Confisced Land in the Framework of Implementing the Public Housing Program Arifia, Cikal; Rizkianti, Wardani
Law Development Journal Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.2.196-211

Abstract

Utilization of confiscated land as a source of land for public housing development programs is a strategic solution in dealing with land limitations in urban and semi-urban areas. However, the legal status of confiscated land originating from the results of confiscation for criminal acts presents its own challenges in the process of buying and selling and land conversion. The urgency of this study is to analyze the legal position of confiscated land in the sale and purchase agreement and the mechanism of land conversion in the context of civil law and collaboration between ministries in the realization of the national housing program. The study utilizes a normative legal method with a statutory approach and case studies, examining the provisions of Law No. 5 of 1960, Law No. 2 of 2012, and their implementing regulations. The study findings show that the transfer of rights to confiscated land is only valid through an auction mechanism based on a court decision that has permanent legal force and is evidenced by auction minutes as an authentic deed. In addition, cooperation between agencies such as DJKN, ATR/BPN, and the Ministry of PUPR must be based on a valid agreement and carried out with the principles of legal certainty, accountability, and justice. The use of confiscated land for public housing needs to be equipped with clear administrative and regulatory mechanisms to prevent disputes and protect the rights of affected communities.
Alasan Ditolaknya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb Damareka, Muhammad Darrell; Zein, Muhammad Alif Raihan; Ramadhani, Sinta; Sulaeman, Muhammad Dzikri; Pattiasina, Rizky Johan; Putro, Alberto Muhammad Gusti; Sitanggang, Daniella; Darmawan, Abqary Faraz; Rizkianti, Wardani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji alasan ditolaknya gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman mengenai dasar hukum dan elemen-elemen perbuatan melawan hukum yang sering kali menjadi alasan ditolaknya gugatan perdata di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis alasan-alasan yang menyebabkan gugatan perbuatan melawan hukum ditolak oleh pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengacu pada kajian dokumen dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan ditolak karena tergugat berhasil menunjukkan bukti yang lebih kuat terkait kepemilikan tanah, serta penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, permasalahan terkait kompetensi absolut pengadilan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan.
KASUS WANPRESTASI INVESTASI BATU BARA YUSUF MANSUR: ANALISIS DAN PENERAPAN HUKUM PERIKATAN Anjani , Indira Emilia; Ramdhani, Nadia Marsya; Palureng, Dio Ramadhan; Kaban, Divany Harbina Emzilena; Rotty, Marchelino Rafael Bintang; Shary, Mutya Lubna; Irzaqie, Rafli Achmad; Fadillah, Rendra Hanam; Rizkianti, Wardani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39022

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk menjalani berbagai aktivitas sosial yang banyak melahirkan hubungan khusus seperti perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Akan tetapi, masih banyak ketimpangan akan pengetahuan dan kesadaran berkaitan dengan perikatan sekaligus penyelewengan dari pelaksanaan perikatan itu sendiri, salah satunya adalah kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur. Artikel jurnal ini membahas analisis tentang uraian kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur serta penyelesaiannya melalui putusan pengadilan dan bagaimana posisi kasus tersebut dalam Hukum Perikatan. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang menghubungkan kasus dengan aturan dan perundang-undangan dalam hukum perikatan serta undang-undang terkait/ Analisis ini menunjukkan bahwa Yusuf Mansur telah melakukan wanprestasi investasi batu bara dengan Zaini Mustofa. Kasus tersebut telah diselesaikan melalui Pengadilan hingga tingkat kasasi yang pada akhirnya membebaskan Yusuf Mansur dari gugatan yang diajukan oleh Zaini Mustofa. Analisis ini menyarankan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami apa saja yang terdapat dalam Hukum Perikatan serta pentingnya otoritas terkait untuk meningkatkan regulasi dan pengawasannya untuk menghindari pelanggaran suatu perjanjian di masa depan.
Kebijakan Pembelajaran Dalam Masa Pandemi Covid 19 (Edukasi Bagi Orang Tua, Guru Dan Pengelola Rumah Tahfiz Di Cinere, Depok) Rizkianti, Wardani; Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari; Hutabarat, Sylvana Murni Murni Debora
Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 21 No. 1 (2021)
Publisher : Center of Community Service (PPM), Institute for Research and Community Services (LP2M) UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jf.v21i1.20329

Abstract

Kebijakan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) telah ditetapkan di Kota Depok. Salah satu yang diatur dalam kebijakan PSBB adalah pembatasan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan cara pembelajaran jarak jauh (PJJ). Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua dan anak pembelajaran jarak jauh (PJJ) Pembelajarn yang dilkukan di rumah memiliki potensi dampak negatif yang berkepanjangan. Dalam menghadapi dampak negatif tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang belum diketahui secara merata oleh guru maupun orang tua khusunya kebijakan pembelajaran di setiap zona dan syarat yang harus dipenuhi. Rumah tahfiz baik rumah tahfiz Al-Magfirah maupun rumah tahfiz Arrahman di Cinere, Depok merupakan lembaga yang melakukan proses pembelajaran saat pandemi, namun belum mengetahu secara rinci terkait kebijakan syarat kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Melalui pengabdian kepada masyarakat dilakukan penyuluhan dengan cara penyampaian materi dan dialog interaktif terkait prinsip-perinsip kebijakan di masa pandemi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.
Co-Authors Agnes Debora Aini, Hanifah Qurrotu Akbar, Ferdi Raditya Akmal Zaki Alfarel, Muhammad Arkan Alma, Hanifah Alya Rahmawati Andira, Ilham Andriyanto, Fransisca Dealova Angelina, Ranti Anisah Aprilia Anjani , Indira Emilia Annisa Bella Saffanah Anshari, Muhammad Faqih Al Ardiansyah, Aldizar Fikri Arifia, Cikal Ariq Fazari Arvrian, Addyne Aulyfah Azhar, Muhamad Davindra Azmina, Fayza Azz Zahra, Devyta Ardiyaning Azzahra, Natasya Fhadyah Baehaqi Calista Azarine Larissa Callista Anastasia Shallom Poerba Chairunnisa Salsabila Putri Chatrine, Chatrine Chris Matthew Tobing Christian Immanuel Situmorang Cut Aldila Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari Damareka, Muhammad Darrell Daniel Darmawan, Abqary Faraz Darsono, Leandra Aurelrio Putra Deswert, Daniel Justin Jeconia Desy Natalia Erina Nur Afifa Fadillah, Rendra Hanam Fahrozi, Muhammad Helmi Fakhri Asshidiqy Firdaus, Muhammad Bintang Fitriyani, Auliya Nur Frans Samuel Junero Butarbutar Ghefira Nur Fatimah Gladys, Juniartha Gregorius Aryo Bimo Parerung Hadi, Rival Mahesa Fauzan Haryadi, Raina Ardelia Heru Sugiyono Hutabarat, Sylvana Deborah Murni Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Murni Murni Debora Hutahayan, Samuel Alberto Ilham Raihan Permana Imagrace Triamorita Tampubolon Indah Kusuma Wardani Intan, Siti Nurul Irzaqie, Rafli Achmad Kaban, Divany Harbina Emzilena Kadafi, Alifio Khadafi Alibya Hamka Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa Lagut, Veronica Sekar Wela Latri, Akhdan Adityo Laurentina Manalu Lutfi, Khoirur Rizal Malinda, Maltha Mauladiana Qibtiya Melisa Nurjaya Muhammad Abdul Aziz Hasibuan Muhammad Afif Muhammad Arasy Al Haq Muthia Sakti Mutiara, I Made Cinta Nabil Luthfi Abyan Nabila, Shira Bier Nasution, Najwa Haniyah Novia Shinta Bella Nugroho Dewo Dharmawan Nugroho, Andriyanti Adhi Palureng, Dio Ramadhan Pattiasina, Rizky Johan Pitaloka, Putri Galuh Prabangkara, Ghani PramestiPramesti, Febrina Dwi Putri Kinanti Putri Rahmawati Putri, Keisha Rafilah Putri, Keshia Annisa Putro, Alberto Muhammad Gusti Rachel Amanda Salwa Rachma, Aqila Aulia Rafhael Roberto Silitonga Rafi Rangga Saputra Rafirio Putra Ramadhan, Farhan Daffa Ramadhani, Sinta Ramdhani, Nadia Marsya Rani Bilkis Raniah Safira Azzahra Raudhan Nayyaka Syukrillah Restia Delya Ayu Chandra Rizkian, Masagus Hexal Rotty, Marchelino Rafael Bintang Rusdiananto, Gavra Fiko Safa Aqila Ilzan Sambarana, Ilyasa Laits Santika, Syahirah Rafah Sapitri, Irena Sede, Alfa Immanuel Shalsabilla, Dhillika Shary, Mutya Lubna Silaban, Christian Joseph Sinaga, Irene Cahyani Sitanggang, Daniella Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Sri Stevani Arumi Suharno, Rayhan Algiffari Sulaeman, Muhammad Dzikri Sultan Athareza Sumadibrata, Moira Shafeeya Suprima Syaihputra, Brian Maulana Muhammad Syakirah, Davina Syakuran, Khaidar Abdan Sylvana Murni Deborah Hutabarat Sylvana Murni Deborah Hutabarat Tamara Dwi Rizki Amanda Thalia Salma Putri Kamilah Tiara Ananda Rahman Ulfatun, Aiska Nur Ummu Hani Sentosa Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon Yuliandra, Stefie Zein, Muhammad Alif Raihan