Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Notaire ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Borobudur Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Eduvest - Journal of Universal Studies Madani: Multidisciplinary Scientific Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Rizkianti, Wardani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA KUPANG NO. 18/PDT.G/2016/PN.KPG) Fitriyani, Auliya Nur; Alma, Hanifah; Ulfatun, Aiska Nur; Anshari, Muhammad Faqih Al; Darsono, Leandra Aurelrio Putra; Hutahayan, Samuel Alberto; Sinaga, Irene Cahyani; Sumadibrata, Moira Shafeeya; Shalsabilla, Dhillika; Nasution, Najwa Haniyah; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i2.8251

Abstract

Wanprestasi merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu menjalankan kesepakatan atau melanggar kewajiban yang telah disepakati, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk wanprestasi yang terdapat dalam Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama di Kota Kupang dengan Nomor Perkara 18/PDT.G/2016/PN.KPG, serta untuk menganalisis dampak hukum yang dikenakan kepada pihak yang gagal memenuhi kewajiban dalam kasus tersebut. Kasus ini melibatkan sengketa jual beli kios beserta isinya, di mana Tergugat gagal melunasi pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Keseluruhan dari penelitian ini dilakukan dengan secara spesifik, dengan fokus pada studi kepustakaan dan tinjauan yuridis terhadap egulasi atau ketentuan hukum yang terkait. Paper berikut berfokus secara spesifik pada studi kepustakaan dan analisis yuridis terhadap regulasi atau ketentuan hukum yang terkait. Poin dari paper ini, dilakukan pengkajian sangat mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang ada, dengan tujuan untuk memahami secara lebih rinci ketentuan-ketentuan yang berlaku dan implikasinya. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa terdapat dua poin penting. Pertama, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak memenuhi kewajiban kewajibannya sesuai dengan perjanjian, yakni dalam hal pembayaran sisa pembelian kios. Meskipun perjanjian tersebut dilaksanakan sebagian, namun tidak sepenuhnya berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai. Kedua, konsekuensi hukum terhadap pihak yang gagal memenuhi kewajiban dalam kasus ini adalah Tergugat diwajibkan untuk membayar sisa pembayaran kios kepada Penggugat senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Tergugat dikenai kewajiban agar membayar jumlah biaya terkait perkara Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Keputusan ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban yang tercantum dalam kesepakatan perjanjian serta memberikan garansi hukum terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak. Breach of contract, or "wanprestasi," occurs when a party fails to fulfill their obligations or defaults on an agreement, whether due to intentional actions or negligence. This research seeks to determine the various forms of contract breaches in the decision of the Kupang District Court No. 18/PDT.G/2016/PN.KPG and analyze the legal consequences for the party at fault. The case revolves around a dispute involving the sale of a kiosk and its contents, where the Defendant failed to make the agreed payment in full. Using a normative legal approach and library research, this study employs a descriptive-analytical method to examine the legal issues and connect them to relevant legal theories and practices. The results of the study highlight two key points: first, the breach of contract in this case was partial, as the Defendant fulfilled the agreement but not in the manner stipulated, particularly in regard to the payment of the remaining balance for the kiosk purchase. Second, the legal consequence of this breach was that the Defendant was required to pay the remaining Rp. 80,500,000 (eighty million five hundred thousand rupiahs) and cover the court fees of Rp. 571,000 (five hundred seventy-one thousand rupiahs). This ruling underscores the importance of fulfilling contractual obligations as agreed and provides legal protection for parties harmed by a breach of contract.
DALAM PERJANJIAN TIDAK BERNAMA (INNOMINAAT): STUDI KASUS PERJANJIAN WARALABA PUTUSAN NOMOR 321/PDT/2021/PT.DKI Malinda, Maltha; Nabila, Shira Bier; Arvrian, Addyne Aulyfah; Chatrine, Chatrine; Natalia, Desy; Iqbal, Muhammad; Prabangkara, Ghani; Sede, Alfa Immanuel; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i3.8363

Abstract

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian waralaba, penerapan asas pacta sunt servanda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan untuk memahami implikasi hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian waralaba antara penggugat dan tergugat ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya syarat objektif Mengenai pendaftaran kekayaan intelektual dan kepatuhan terhadap aturan hukum waralaba. Asas pacta sunt servanda dianggap sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, namun gugatan penggugat ditolak karena kurangnya bukti yang kuat tentang adanya cacat kesengajaan atau penipuan. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam perjanjian waralaba untuk mencegah sengketa di masa yang akan datang This article discusses the settlement of a franchise agreement dispute in Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. The purpose of this research is to analyze the validity of the franchise agreement, the application of the principle of pacta sunt servanda according to the Civil Code (KUHPer) and to understand the legal implications of the decision. The research method used is normative legal research with a deductive approach. The results showed that the franchise agreement between the plaintiff and the defendant was rejected by the judge because it did not meet the legal requirements of the agreement, especially the objective requirements regarding intellectual property registration and compliance with the rules of franchise law. The principle of pacta sunt servanda is considered very important to maintain legal certainty, but the plaintiff's claim was rejected due to the lack of strong evidence of intentional defects or fraud. This research emphasizes the importance of compliance with legal provisions in franchise agreements to prevent future disputes.
Civil Liability by the National Land Agency (BPN) in the Protection of Personal Data on Electronic Certificates Azzahra, Natasya Fhadyah; Rizkianti, Wardani
Jurnal Daulat Hukum Vol 7, No 4 (2024): December 2024
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v7i4.42345

Abstract

This research aims to examine, study and explore the legal position of electronic certificate services (e-certificate) and personal data protection within the scope of legal arrangements. In addition, the author wants to encourage the responsiveness and responsibility of the National Land Agency (BPN) in organizing regulations and policies that are fair, certain and beneficial to land rights holders who are legal subjects, as mandated by the 1945 Constitution Article 28D Paragraph 1, Article 28G Paragraph 1 and Article 28H Paragraph 4. The policy of electronic land registration and issuance of electronic certificates organized by BPN is a step to improve land services in Indonesia through digital transformation which aims to provide a sense of security, justice and legal certainty for holders of land rights. However, many of these policies have created pros and cons in the community because the electronic system in Indonesia as a whole is still very vulnerable to cyber threats. Therefore, the importance of BPN's responsibility in providing legal certainty to land rights holders is regulated by legislation because until now the regulation does not exist so the author suggests the establishment of new regulations that contain the form and mechanism of responsibilities that must be carried out by BPN. This research uses an approach that has been used by other researchers, namely normative juridical with a statute approach and conceptual approach through literature studies analyzed descriptively qualitative. The problems to be answered regarding the regulation or legal basis of the implementation of the electronic land certificate policy and the limits of the responsibility of the BPN in providing legal certainty and justice to land rights holders.
Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1530 K/Pdt.G/2003) Syakuran, Khaidar Abdan; Pitaloka, Putri Galuh; Hadi, Rival Mahesa Fauzan; Yuliandra, Stefie; Syakirah, Davina; Andira, Ilham; Rusdiananto, Gavra Fiko; Syaihputra, Brian Maulana Muhammad; Haryadi, Raina Ardelia; Sapitri, Irena; Lagut, Veronica Sekar Wela; Rizkianti, Wardani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14448173

Abstract

Buying and selling is a process of exchanging goods or assets based on an agreement, as regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). However, the implementation of such transactions often faces challenges due to breaches of agreement, leading to disputes, as exemplified in Decision No. 1530 K/Pdt/2003. This article aims to analyze the resolution of land sale and purchase disputes when one party fails to fulfill the agreement and examine the impact of the sale and purchase deed (AJB) as evidence in disputes that result in the blocking of land certificates. The study also seeks to provide insights into the importance of strengthening regulations and dispute resolution mechanisms in land sale and purchase transactions to ensure legal certainty and protect the rights of the parties involved.
Creditor's Responsibility for Forced Withdrawal of Fiduciary Objects After Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 Abyan, Nabil Luthfi; Rizkianti, Wardani
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8316

Abstract

This research aims to examine the changing dynamics of fiduciary security execution after Indonesian Constitutional Court Decisions No. 18/PUU-XVII/2019. The focus of this research lies on the creditor's responsibility in the context of forced withdrawal of the fiduciary object after the debtor's failure. This research uses a normative juridical research method with a legal source approach and case analysis. Through in-depth analysis of legal sources such as the constitution, laws, and relevant court decisions, this research identifies significant changes in the practice of fiduciary security execution. The case approach is used to understand the implementation of legal decisions in concrete situations. The results show that, in the case of a default agreement, parate execution can be an acceptable alternative, providing flexibility in settlement. However, when there is no agreement, court intervention is required to ensure fairness. This research provides a deeper understanding of the changes in the practice of fiduciary security execution, as well as a new outlook on creditor responsibilities and the need for adjustments in legal practice. Therefore, the novelty of this research lies in the in-depth understanding of creditor responsibilities in situations of forced withdrawal of fiduciary objects, especially after recent legal changes. 
Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum Rizkianti, Wardani; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah; Nugroho, Andriyanti Adhi; Firdaus, Muhammad Bintang; Latri, Akhdan Adityo
Notaire Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i1.67806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hukum penerapan Cyber Notary di Indonesia dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary di Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas notaris, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama termasuk kepastian hukum, legalitas sistem, dan ketidaksesuaian regulasi yang ada. Meskipun beberapa aktivitas kenotariatan sudah dapat dilakukan secara elektronik, pembuatan akta otentik secara elektronik masih memerlukan rekonstruksi hukum yang lebih komprehensif. Disarankan agar dilakukan pembaruan pada Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi penggunaan teknologi elektronik, pengembangan infrastruktur hukum yang mendukung transaksi elektronik, serta peningkatan sosialisasi dan pelatihan kepada notaris. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi internasional juga penting untuk memastikan penerapan Cyber Notary di Indonesia diakui secara global.
Penyuluhan Pada Sdit Alhamidiyah Mengenai Menjadi Orang Tua Cerdas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Wardani Rizkianti; Muthia Sakti; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i24
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup manusia, yang tidak hanya bergantung pada faktor medis, tetapi juga pada asupan makanan yang bergizi. Di sisi lain, kemasan produk makanan yang menarik dan informatif berperan penting dalam melindungi konsumen dan menarik minat mereka. Sayangnya, peredaran jajanan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya, terutama di sekitar sekolah, dapat mengancam kesehatan anak-anak. Jajanan anak sekolah sering kali mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks yang berpotensi menyebabkan keracunan pangan atau masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, perlindungan konsumen, khususnya terkait keamanan pangan, menjadi sangat penting, mengingat rendahnya pengetahuan konsumen dan kesadaran akan bahaya bahan tambahan pangan yang berlebihan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama orang tua siswa, mengenai perlindungan konsumen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SDIT Alhamidiyah melalui penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya memilih jajanan yang aman dan bergizi untuk anak-anak. Penyuluhan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan pangan, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang tua siswa dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepedulian orang tua terhadap pemilihan makanan yang sehat untuk anak-anak mereka. Penyuluhan ini juga sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, SDG 3, dan SDG 16 yang bertujuan untuk memastikan akses pangan yang aman, menjaga kesehatan, dan memperkuat institusi yang berperan dalam perlindungan konsumen.
Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan: Studi Kasus Putusan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 725/Pdt/2019/Pt Dki) Rizkian, Masagus Hexal; Afif, Muhammad; Putri, Keshia Annisa; Putri, Keisha Rafilah; Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa; Azz Zahra, Devyta Ardiyaning; Angelina, Ranti; Rizkianti, Wardani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks putusan tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 725/PDT/2019/PT DKI, kasus wanprestasi yang terdapat pada kasus ini adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji pada perjanjian sewa menyewa antara pemilik gedung yaitu PT. UOB Plaza selaku Penggugat dan PT. Millenium Penata Futures selaku Tergugat serta PT. Starpeak Equity Futures selaku Turut Tergugat. Sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berupa tindakan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji dalam penunggakan biaya sewa dan penunggakan biaya layanan yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat. Pada sengketa ini, Penggugat selaku pemilik hak atas biaya sewa dan biaya layanan telah melayangkan peringatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada itikad baik yang ditunjukkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Putusan Pengadilan yaitu Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 725/PDT/2019/PT DKI yang menjadi Putusan terkait dengan sengketa ini berfokus pada pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terkait dengan suatu perjanjian secara tepat waktu.
Legal Position of Selling - Buying Confisced Land in the Framework of Implementing the Public Housing Program Arifia, Cikal; Rizkianti, Wardani
Law Development Journal Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.2.196-211

Abstract

Utilization of confiscated land as a source of land for public housing development programs is a strategic solution in dealing with land limitations in urban and semi-urban areas. However, the legal status of confiscated land originating from the results of confiscation for criminal acts presents its own challenges in the process of buying and selling and land conversion. The urgency of this study is to analyze the legal position of confiscated land in the sale and purchase agreement and the mechanism of land conversion in the context of civil law and collaboration between ministries in the realization of the national housing program. The study utilizes a normative legal method with a statutory approach and case studies, examining the provisions of Law No. 5 of 1960, Law No. 2 of 2012, and their implementing regulations. The study findings show that the transfer of rights to confiscated land is only valid through an auction mechanism based on a court decision that has permanent legal force and is evidenced by auction minutes as an authentic deed. In addition, cooperation between agencies such as DJKN, ATR/BPN, and the Ministry of PUPR must be based on a valid agreement and carried out with the principles of legal certainty, accountability, and justice. The use of confiscated land for public housing needs to be equipped with clear administrative and regulatory mechanisms to prevent disputes and protect the rights of affected communities.
Tindakan Hukum Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Debora, Agnes; Rizkianti, Wardani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7899

Abstract

The purpose of this study is to study the legal efforts to resolve the agraric conflict regarding land acquisition for the general interest by analyzing the case that occurred between the PT Farmers of Nusantara III with the Gurilla Society, New Village, Siantar Pematang. This research is needed to look at the fast-growing infrastructure development trends in Indonesia. Behind all of this, there are families who lose their homes and jobs with uneven costs and forms of damages. Therefore, it is felt necessary for the urgency to analyse the arrangements, rights and obligations, as well as the related laws in the case of land acquisition for the public interest. This paper uses a normative jurisprudential approach that is carried out by studying library material or secondary data as the basic material to be studied by conducting a search of the rules and literature related to the problem being studied. This study analyses the violations committed by PTPN III against the Gurilla community that have not been in previous studies. The results of this study show that there are different ways to resolve the dispute. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya hukum penyelesaian konflik agraria mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menganalisa kasus yang terjadi antar PT Perkebunan Nusantara III dengan masyarakat Gurilla, Kampung Baru, Pematang Siantar. Penelitian ini diperlukan melihat tren pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkembang pesat. Dibalik semua itu, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaanya dengan biaya dan bentuk ganti rugi yang tidak setimpal. Dirasakan perlu adanya urgensi untuk menganalisa tata cara, hak dan kewajiban, serta perundang-undangan terkait dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tulisan ini memakai pendekatan yuridis normatitif yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan pustaka maupun data sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti dengan melakukan pencarian terkait kaidah-kaidah dan literatur-literatur yang bersinggungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menganalisis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PTPN III terhadap masyarakat Gurilla yang belum dijabarkan dalam penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Co-Authors Abyan, Nabil Luthfi Afifa, Erina Nur Aini, Hanifah Qurrotu Akbar, Ferdi Raditya Akmal Zaki Alfarel, Muhammad Arkan Alma, Hanifah Alya Rahmawati Ameeralia, Nafisa Verlee Andira, Ilham Andriyanto, Fransisca Dealova Angelina, Ranti Anisah Aprilia Anjani , Indira Emilia Annisa Bella Saffanah Anshari, Muhammad Faqih Al Ardiansyah, Aldizar Fikri Arifia, Cikal Ariq Fazari Arvrian, Addyne Aulyfah Athareza, Sultan Azhar, Muhamad Davindra Azmina, Fayza Azz Zahra, Devyta Ardiyaning Azzahra, Natasya Fhadyah Baehaqi Calista Azarine Larissa Callista Anastasia Shallom Poerba Chairunnisa Salsabila Putri Chandra, Restia Delya Ayu Chatrine, Chatrine Chris Matthew Tobing Christian Immanuel Situmorang Cut Aldila Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari Damareka, Muhammad Darrell Daniel Darmawan, Abqary Faraz Darsono, Leandra Aurelrio Putra Debora, Agnes Deswert, Daniel Justin Jeconia Desy Natalia Erina Nur Afifa Fadillah, Rendra Hanam Fahrozi, Muhammad Helmi Fakhri Asshidiqy Farandy, Farrel Firdaus, Muhammad Bintang Fitriyani, Auliya Nur Frans Samuel Junero Butarbutar Ghefira Nur Fatimah Gladys, Juniartha Gregorius Aryo Bimo Parerung Hadi, Rival Mahesa Fauzan Haryadi, Raina Ardelia Heru Sugiyono Hutabarat, Sylvana Deborah Murni Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Murni Murni Debora Hutahayan, Samuel Alberto Ilham Raihan Permana Ilzan, Safa Aqila Imagrace Triamorita Tampubolon Indah Kusuma Wardani Intan, Siti Nurul Irzaqie, Rafli Achmad Kaban, Divany Harbina Emzilena Kadafi, Alifio Khadafi Alibya Hamka Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa Lagut, Veronica Sekar Wela Latri, Akhdan Adityo Laurentina Manalu Lutfi, Khoirur Rizal Malinda, Maltha Mauladiana Qibtiya Melisa Nurjaya Muhammad Abdul Aziz Hasibuan Muhammad Afif Muhammad Arasy Al Haq Muthia Sakti Mutiara, I Made Cinta Nabila, Shira Bier Nasution, Najwa Haniyah Novia Shinta Bella Nugroho Dewo Dharmawan Nugroho, Andriyanti Adhi Palureng, Dio Ramadhan Pattiasina, Rizky Johan Pitaloka, Putri Galuh Prabangkara, Ghani PramestiPramesti, Febrina Dwi Putri Kinanti Putri Rahmawati Putri, Keisha Rafilah Putri, Keshia Annisa Putro, Alberto Muhammad Gusti Rachma, Aqila Aulia Rafhael Roberto Silitonga Rafi Rangga Saputra Rafirio Putra Rahman, Tiara Ananda Ramadhan, Farhan Daffa Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, Sinta Ramdhani, Nadia Marsya Rani Bilkis Raniah Safira Azzahra Raudhan Nayyaka Syukrillah Rizkian, Masagus Hexal Rotty, Marchelino Rafael Bintang Rusdiananto, Gavra Fiko Salwa, Rachel Amanda Sambarana, Ilyasa Laits Santika, Syahirah Rafah Sapitri, Irena Sede, Alfa Immanuel Sentosa, Ummu Hani Shalsabilla, Dhillika Shary, Mutya Lubna Silaban, Christian Joseph Sinaga, Irene Cahyani Sitanggang, Daniella Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Sri Stevani Arumi Suharno, Rayhan Algiffari Sulaeman, Muhammad Dzikri SULASTRI Sumadibrata, Moira Shafeeya Suprima Syaihputra, Brian Maulana Muhammad Syakirah, Davina Syakuran, Khaidar Abdan Sylvana Murni Deborah Hutabarat Sylvana Murni Deborah Hutabarat Tamara Dwi Rizki Amanda Thalia Salma Putri Kamilah Ulfatun, Aiska Nur Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon Yuliandra, Stefie Zain, Muhammad Abyan Zein, Muhammad Alif Raihan