Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.53
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Notaire ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Borobudur Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal Jurnal Interpretasi Hukum Eduvest - Journal of Universal Studies MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Rizkianti, Wardani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyuluhan Pada Sdit Alhamidiyah Mengenai Menjadi Orang Tua Cerdas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Wardani Rizkianti; Muthia Sakti; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i24
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup manusia, yang tidak hanya bergantung pada faktor medis, tetapi juga pada asupan makanan yang bergizi. Di sisi lain, kemasan produk makanan yang menarik dan informatif berperan penting dalam melindungi konsumen dan menarik minat mereka. Sayangnya, peredaran jajanan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya, terutama di sekitar sekolah, dapat mengancam kesehatan anak-anak. Jajanan anak sekolah sering kali mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks yang berpotensi menyebabkan keracunan pangan atau masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, perlindungan konsumen, khususnya terkait keamanan pangan, menjadi sangat penting, mengingat rendahnya pengetahuan konsumen dan kesadaran akan bahaya bahan tambahan pangan yang berlebihan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama orang tua siswa, mengenai perlindungan konsumen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SDIT Alhamidiyah melalui penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya memilih jajanan yang aman dan bergizi untuk anak-anak. Penyuluhan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan pangan, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang tua siswa dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepedulian orang tua terhadap pemilihan makanan yang sehat untuk anak-anak mereka. Penyuluhan ini juga sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, SDG 3, dan SDG 16 yang bertujuan untuk memastikan akses pangan yang aman, menjaga kesehatan, dan memperkuat institusi yang berperan dalam perlindungan konsumen.
Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan: Studi Kasus Putusan Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 725/Pdt/2019/Pt Dki) Rizkian, Masagus Hexal; Afif, Muhammad; Putri, Keshia Annisa; Putri, Keisha Rafilah; Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa; Azz Zahra, Devyta Ardiyaning; Angelina, Ranti; Rizkianti, Wardani
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.D (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks putusan tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 725/PDT/2019/PT DKI, kasus wanprestasi yang terdapat pada kasus ini adalah perbuatan wanprestasi atau ingkar janji pada perjanjian sewa menyewa antara pemilik gedung yaitu PT. UOB Plaza selaku Penggugat dan PT. Millenium Penata Futures selaku Tergugat serta PT. Starpeak Equity Futures selaku Turut Tergugat. Sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berupa tindakan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji dalam penunggakan biaya sewa dan penunggakan biaya layanan yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat. Pada sengketa ini, Penggugat selaku pemilik hak atas biaya sewa dan biaya layanan telah melayangkan peringatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat tetapi tidak ada itikad baik yang ditunjukkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat. Putusan Pengadilan yaitu Keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor 725/PDT/2019/PT DKI yang menjadi Putusan terkait dengan sengketa ini berfokus pada pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban terkait dengan suatu perjanjian secara tepat waktu.
Legal Position of Selling - Buying Confisced Land in the Framework of Implementing the Public Housing Program Arifia, Cikal; Rizkianti, Wardani
Law Development Journal Vol 7, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.7.2.196-211

Abstract

Utilization of confiscated land as a source of land for public housing development programs is a strategic solution in dealing with land limitations in urban and semi-urban areas. However, the legal status of confiscated land originating from the results of confiscation for criminal acts presents its own challenges in the process of buying and selling and land conversion. The urgency of this study is to analyze the legal position of confiscated land in the sale and purchase agreement and the mechanism of land conversion in the context of civil law and collaboration between ministries in the realization of the national housing program. The study utilizes a normative legal method with a statutory approach and case studies, examining the provisions of Law No. 5 of 1960, Law No. 2 of 2012, and their implementing regulations. The study findings show that the transfer of rights to confiscated land is only valid through an auction mechanism based on a court decision that has permanent legal force and is evidenced by auction minutes as an authentic deed. In addition, cooperation between agencies such as DJKN, ATR/BPN, and the Ministry of PUPR must be based on a valid agreement and carried out with the principles of legal certainty, accountability, and justice. The use of confiscated land for public housing needs to be equipped with clear administrative and regulatory mechanisms to prevent disputes and protect the rights of affected communities.
THE LEGAL STANDING OF A LEASING AGREEMENT INVOLVING AN OBJECT ORIGINATING FROM A LEASE AGREEMENT Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon; Wardani Rizkianti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3298

Abstract

The legal standing of leasing agreements involving objects derived from lease agreements continues to pose challenges in Indonesian legal practice, particularly when the party initiating the leasing agreement in Indonesian legal practice, particularly when the party initiating the leasing agreement is not the lawful owner of the object. This situation creates ambiguity regrading the legal status of the agreement and has the potential to harm good faith parties. This study adressees the issue of the legal position of leasing agreements involving objects not lawfully owned an lessor, moreover, the legal protection available to the lessee in such circumstances. The study is normative juridical study utilizing a qualitative analysis approach. Results of research indicate that leasing agreements involving objects not legally owned by the lessor are at conflict also principle ownership in civil law an may be subject to annulment. Legal protection for the leese can be granted through recognition as a good faith party, provided that it can be proven the leese was unaware of any defect in the owneship of the leased object. Outcomes of research is revealed needed strengthen regulations and apply the principle of due diligence in the execution of leasing agreements, particularly in verifying ownership of the leased object prior to the agreement being made.
ANALYSIS OF DAMAGES IN UNLAWFUL ACTS LAWSUITS: STUDY OF DECISION NO. 23/Pdt.G. S/2022/PN Mnd Sri Stevani Arumi; Wardani Rizkianti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3299

Abstract

This study analyzes the legal implications of business actors' administrative negligence in delivering vehicle registration documents (STNK), based on Decision No. 23/Pdt.GS/2022/PN Mnd. The delay caused both material and immaterial losses to the consumer, including financial burden and reputational damage. Using a normative juridical method with case and statute approaches, the study examines the applicability of Article 1365 of the Indonesian Civil Code and the Consumer Protection Law. The findings reveal a normative gap in determining immaterial compensation within small claim court mechanisms, where the judge partially granted the claim (IDR 20 million from the IDR 50 million demanded) without clear legal reasoning or proportional assessment. This suggests an absence of standardized legal parameters to measure non-material harm in consumer disputes. The study advocates for the establishment of normative guidelines and jurisprudence to assess immaterial damages fairly in simplified civil procedures. The research contributes to legal scholarship by offering a structured critique of compensation reasoning in civil litigation, highlighting the need for clearer standards in the enforcement of consumer protection.
Tindakan Hukum Konflik Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Debora, Agnes; Rizkianti, Wardani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7899

Abstract

The purpose of this study is to study the legal efforts to resolve the agraric conflict regarding land acquisition for the general interest by analyzing the case that occurred between the PT Farmers of Nusantara III with the Gurilla Society, New Village, Siantar Pematang. This research is needed to look at the fast-growing infrastructure development trends in Indonesia. Behind all of this, there are families who lose their homes and jobs with uneven costs and forms of damages. Therefore, it is felt necessary for the urgency to analyse the arrangements, rights and obligations, as well as the related laws in the case of land acquisition for the public interest. This paper uses a normative jurisprudential approach that is carried out by studying library material or secondary data as the basic material to be studied by conducting a search of the rules and literature related to the problem being studied. This study analyses the violations committed by PTPN III against the Gurilla community that have not been in previous studies. The results of this study show that there are different ways to resolve the dispute. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis upaya hukum penyelesaian konflik agraria mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan menganalisa kasus yang terjadi antar PT Perkebunan Nusantara III dengan masyarakat Gurilla, Kampung Baru, Pematang Siantar. Penelitian ini diperlukan melihat tren pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkembang pesat. Dibalik semua itu, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaanya dengan biaya dan bentuk ganti rugi yang tidak setimpal. Dirasakan perlu adanya urgensi untuk menganalisa tata cara, hak dan kewajiban, serta perundang-undangan terkait dalam kasus pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tulisan ini memakai pendekatan yuridis normatitif yang dilaksanakan dengan mempelajari bahan pustaka maupun data sekunder sebagai bahan dasar yang diteliti dengan melakukan pencarian terkait kaidah-kaidah dan literatur-literatur yang bersinggungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menganalisis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PTPN III terhadap masyarakat Gurilla yang belum dijabarkan dalam penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Rahman, Tiara Ananda; Rizkianti, Wardani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8801

Abstract

This research aims to compare child custody arrangements in Indonesian and English family law, as well as to analyze the prospects for joint custody in resolving child custody disputes in Indonesia. This research is motivated by the increasing number of divorce cases in Indonesia, as well as many children who are victims of problematic parenting and parental conflict. This research needs to be carried out because Indonesia does not have legislation that specifically and in detail regulates joint custody. This research can provide an understanding of the importance of child custody arrangements resulting from divorce. It can be a reference for changes or improvements to arrangements regarding child custody in Indonesia. This research examines child custody arrangements resulting from divorce in Indonesia and England, as well as the prospects for joint custody in Indonesia. This topic has not been explained comprehensively in previous research. This research uses normative legal research methods with a comparative approach and a statutory approach, as well as literature study data collection techniques. The results of this research show that there are differences regarding child custody arrangements in Indonesia and England. The similarity is that both countries, in deciding or determining matters relating to child care, prioritize the best interests of the child. Shared parenting is in line with the basic principles in Indonesian laws and regulations, namely the principle of the best interests of the child. Resolving child custody disputes can be done through mediation, where a divorced husband and wife agree to plan shared parenting for their children. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta menganalisis prospek hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus perceraian di Indonesia yang meningkat, serta banyak anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah dan konflik orang tua. Penelitian ini perlu dilakukan karena Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai hak asuh bersama. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, dan dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus mengkaji pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris, serta prospek hak asuh bersama di Indonesia. Hal mana topik ini belum dijelaskan secara komprehensif pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.
Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis SIHALAL bagi UMK Roti Rumahan Dapur Zya dengan Skema Self-Declare Sakti, Muthia; Rizkianti, Wardani; Sulastri; Ramadhani, Dwi Aryanti; Afifa, Erina Nur
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/smjq4339

Abstract

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses terhadap teknologi informasi menyebabkan banyak UMK belum tersentuh proses sertifikasi halal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan mendampingi pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal melalui skema self-declare berbasis sistem SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH. Pendampingan dilakukan secara intensif kepada pelaku usaha roti rumahan Dapur Zya yang memproduksi kue kering, mochi buah, dan camilan lainnya. Seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi prinsip halal dan premium. Kegiatan meliputi sosialisasi regulasi, aktivasi akun SIHALAL, input data produk dan komposisi, serta pembimbingan unggah dokumen hingga pengajuan sertifikat. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan teknis, proses pendampingan berhasil menjembatani pelaku usaha dengan sistem digital dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas produk. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat diakses oleh UMK dengan dukungan pendampingan yang adaptif. Selain itu, program ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan transformasi digital layanan publik. Pendekatan ini dapat direplikasi secara luas untuk mempercepat sertifikasi halal di kalangan UMK.
Alasan Ditolaknya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb Damareka, Muhammad Darrell; Zein, Muhammad Alif Raihan; Ramadhani, Sinta; Sulaeman, Muhammad Dzikri; Pattiasina, Rizky Johan; Putro, Alberto Muhammad Gusti; Sitanggang, Daniella; Darmawan, Abqary Faraz; Rizkianti, Wardani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji alasan ditolaknya gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman mengenai dasar hukum dan elemen-elemen perbuatan melawan hukum yang sering kali menjadi alasan ditolaknya gugatan perdata di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis alasan-alasan yang menyebabkan gugatan perbuatan melawan hukum ditolak oleh pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengacu pada kajian dokumen dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan ditolak karena tergugat berhasil menunjukkan bukti yang lebih kuat terkait kepemilikan tanah, serta penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, permasalahan terkait kompetensi absolut pengadilan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan.
INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Rahmawati, Putri; Rizkianti, Wardani
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.6381

Abstract

Mudahnya syarat permohonan pailit di Indonesia membuat kreditur maupun debitur beritikad tidak baik mudah mengajukan permohonan pailit. Selain itu, definisi pailit dan batas minimum jumlah utang belumlah jelas. Sampai saat ini, belum ada mekanisme untuk membuktikan ketidaksanggupan debitur dalam melunasi utangnya. Masalah ini berimplikasi pada mudahnya bangkrut secara hukum bagi debitur bahkan jika debitur tersebut masih solven dan beritikad baik. Hal inilah yang menjadikan kesehatan keuangan, jumlah aset, dan itikad baik debitur perlu dipertimbangkan melalui mekanisme Insolvency Test agar tidak merugikan debitur yang masih solven serta beritikad baik. Problematika yang dianalisis yaitu perlindungan hukum bagi debitur yang masih solven dan beritikad baik yang belum terakomodir secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi atau pembaharuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) dengan memasukkan metode Insolvency Test sebagai upaya pembuktian atas kesehatan keuangan dan itikad baik debitur. Hal tersebut memiliki urgensi untuk mewujudkan progresivitas, keadilan, serta kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi debitur, agar debitur solven dan beritikad baik dapat terselamatkan dari penjatuhan pailit.
Co-Authors Abyan, Nabil Luthfi Afifa, Erina Nur Aini, Hanifah Qurrotu Akbar, Ferdi Raditya Akmal Zaki Alfarel, Muhammad Arkan Alma, Hanifah Alya Rahmawati Ameeralia, Nafisa Verlee Andira, Ilham Andriyanto, Fransisca Dealova Angelina, Ranti Anisah Aprilia Anjani , Indira Emilia Annisa Bella Saffanah Anshari, Muhammad Faqih Al Ardiansyah, Aldizar Fikri Arifia, Cikal Ariq Fazari Arvrian, Addyne Aulyfah Azhar, Muhamad Davindra Azmina, Fayza Azz Zahra, Devyta Ardiyaning Azzahra, Natasya Fhadyah Calista Azarine Larissa Callista Anastasia Shallom Poerba Chairunnisa Salsabila Putri Chatrine, Chatrine Chris Matthew Tobing Christian Immanuel Situmorang Cut Aldila Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari Damareka, Muhammad Darrell Daniel Darmawan, Abqary Faraz Darsono, Leandra Aurelrio Putra Debora, Agnes Deswert, Daniel Justin Jeconia Desy Natalia Erina Nur Afifa Fadillah, Rendra Hanam Fahrozi, Muhammad Helmi Fakhri Asshidiqy Firdaus, Muhammad Bintang Fitriyani, Auliya Nur Frans Samuel Junero Butarbutar Gladys, Juniartha Gregorius Aryo Bimo Parerung Hadi, Rival Mahesa Fauzan Haryadi, Raina Ardelia Heru Sugiyono Hutabarat, Sylvana Deborah Murni Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Murni Murni Debora Hutahayan, Samuel Alberto Ilham Raihan Permana Imagrace Triamorita Tampubolon Indah Kusuma Wardani Intan, Siti Nurul Irzaqie, Rafli Achmad Kaban, Divany Harbina Emzilena Kadafi, Alifio Khadafi Alibya Hamka Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa Lagut, Veronica Sekar Wela Latri, Akhdan Adityo Laurentina Manalu Lutfi, Khoirur Rizal Malinda, Maltha Mauladiana Qibtiya Melisa Nurjaya Muhammad Abdul Aziz Hasibuan Muhammad Afif Muhammad Arasy Al Haq Muhammad Iqbal Muthia Sakti Mutiara, I Made Cinta Nabila, Shira Bier Nasution, Najwa Haniyah Novia Shinta Bella Nugroho Dewo Dharmawan Nugroho, Andriyanti Adhi Palureng, Dio Ramadhan Pattiasina, Rizky Johan Pitaloka, Putri Galuh Prabangkara, Ghani PramestiPramesti, Febrina Dwi Putri Kinanti Putri Rahmawati Putri, Keisha Rafilah Putri, Keshia Annisa Putro, Alberto Muhammad Gusti Rafhael Roberto Silitonga Rafi Rangga Saputra Rafirio Putra Rahman, Tiara Ananda Ramadhan, Farhan Daffa Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, Sinta Ramdhani, Nadia Marsya Rani Bilkis Raniah Safira Azzahra Raudhan Nayyaka Syukrillah Rizkian, Masagus Hexal Rotty, Marchelino Rafael Bintang Rusdiananto, Gavra Fiko Sambarana, Ilyasa Laits Santika, Syahirah Rafah Sapitri, Irena Sede, Alfa Immanuel Shalsabilla, Dhillika Shary, Mutya Lubna Silaban, Christian Joseph Sinaga, Irene Cahyani Sitanggang, Daniella Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Sri Stevani Arumi Suharno, Rayhan Algiffari Sulaeman, Muhammad Dzikri SULASTRI Sumadibrata, Moira Shafeeya Suprima Syaihputra, Brian Maulana Muhammad Syakirah, Davina Syakuran, Khaidar Abdan Sylvana Murni Deborah Hutabarat Sylvana Murni Deborah Hutabarat Tamara Dwi Rizki Amanda Thalia Salma Putri Kamilah Ulfatun, Aiska Nur Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon Wafiy Ahmad Ardhika Yuliandra, Stefie Zain, Muhammad Abyan Zein, Muhammad Alif Raihan