Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Notaire ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Borobudur Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Eduvest - Journal of Universal Studies Madani: Multidisciplinary Scientific Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Rizkianti, Wardani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris Rahman, Tiara Ananda; Rizkianti, Wardani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8801

Abstract

This research aims to compare child custody arrangements in Indonesian and English family law, as well as to analyze the prospects for joint custody in resolving child custody disputes in Indonesia. This research is motivated by the increasing number of divorce cases in Indonesia, as well as many children who are victims of problematic parenting and parental conflict. This research needs to be carried out because Indonesia does not have legislation that specifically and in detail regulates joint custody. This research can provide an understanding of the importance of child custody arrangements resulting from divorce. It can be a reference for changes or improvements to arrangements regarding child custody in Indonesia. This research examines child custody arrangements resulting from divorce in Indonesia and England, as well as the prospects for joint custody in Indonesia. This topic has not been explained comprehensively in previous research. This research uses normative legal research methods with a comparative approach and a statutory approach, as well as literature study data collection techniques. The results of this research show that there are differences regarding child custody arrangements in Indonesia and England. The similarity is that both countries, in deciding or determining matters relating to child care, prioritize the best interests of the child. Shared parenting is in line with the basic principles in Indonesian laws and regulations, namely the principle of the best interests of the child. Resolving child custody disputes can be done through mediation, where a divorced husband and wife agree to plan shared parenting for their children. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta menganalisis prospek hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus perceraian di Indonesia yang meningkat, serta banyak anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah dan konflik orang tua. Penelitian ini perlu dilakukan karena Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai hak asuh bersama. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, dan dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus mengkaji pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris, serta prospek hak asuh bersama di Indonesia. Hal mana topik ini belum dijelaskan secara komprehensif pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.
Pendampingan Sertifikasi Halal Berbasis SIHALAL bagi UMK Roti Rumahan Dapur Zya dengan Skema Self-Declare Sakti, Muthia; Rizkianti, Wardani; Sulastri; Ramadhani, Dwi Aryanti; Afifa, Erina Nur
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): SEPTEMBER-OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/smjq4339

Abstract

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Rendahnya literasi hukum dan keterbatasan akses terhadap teknologi informasi menyebabkan banyak UMK belum tersentuh proses sertifikasi halal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan mendampingi pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat halal melalui skema self-declare berbasis sistem SIHALAL yang dikembangkan oleh BPJPH. Pendampingan dilakukan secara intensif kepada pelaku usaha roti rumahan Dapur Zya yang memproduksi kue kering, mochi buah, dan camilan lainnya. Seluruh bahan yang digunakan telah memenuhi prinsip halal dan premium. Kegiatan meliputi sosialisasi regulasi, aktivasi akun SIHALAL, input data produk dan komposisi, serta pembimbingan unggah dokumen hingga pengajuan sertifikat. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan teknis, proses pendampingan berhasil menjembatani pelaku usaha dengan sistem digital dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas produk. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat diakses oleh UMK dengan dukungan pendampingan yang adaptif. Selain itu, program ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan transformasi digital layanan publik. Pendekatan ini dapat direplikasi secara luas untuk mempercepat sertifikasi halal di kalangan UMK.
Alasan Ditolaknya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb Damareka, Muhammad Darrell; Zein, Muhammad Alif Raihan; Ramadhani, Sinta; Sulaeman, Muhammad Dzikri; Pattiasina, Rizky Johan; Putro, Alberto Muhammad Gusti; Sitanggang, Daniella; Darmawan, Abqary Faraz; Rizkianti, Wardani
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji alasan ditolaknya gugatan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Psb di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya pemahaman mengenai dasar hukum dan elemen-elemen perbuatan melawan hukum yang sering kali menjadi alasan ditolaknya gugatan perdata di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis alasan-alasan yang menyebabkan gugatan perbuatan melawan hukum ditolak oleh pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengacu pada kajian dokumen dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan ditolak karena tergugat berhasil menunjukkan bukti yang lebih kuat terkait kepemilikan tanah, serta penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, permasalahan terkait kompetensi absolut pengadilan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan.
INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Rahmawati, Putri; Rizkianti, Wardani
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.6381

Abstract

Mudahnya syarat permohonan pailit di Indonesia membuat kreditur maupun debitur beritikad tidak baik mudah mengajukan permohonan pailit. Selain itu, definisi pailit dan batas minimum jumlah utang belumlah jelas. Sampai saat ini, belum ada mekanisme untuk membuktikan ketidaksanggupan debitur dalam melunasi utangnya. Masalah ini berimplikasi pada mudahnya bangkrut secara hukum bagi debitur bahkan jika debitur tersebut masih solven dan beritikad baik. Hal inilah yang menjadikan kesehatan keuangan, jumlah aset, dan itikad baik debitur perlu dipertimbangkan melalui mekanisme Insolvency Test agar tidak merugikan debitur yang masih solven serta beritikad baik. Problematika yang dianalisis yaitu perlindungan hukum bagi debitur yang masih solven dan beritikad baik yang belum terakomodir secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi atau pembaharuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) dengan memasukkan metode Insolvency Test sebagai upaya pembuktian atas kesehatan keuangan dan itikad baik debitur. Hal tersebut memiliki urgensi untuk mewujudkan progresivitas, keadilan, serta kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi debitur, agar debitur solven dan beritikad baik dapat terselamatkan dari penjatuhan pailit.
Legal Protection for Landowners in Forest Areas Utilized for Plantation Activities (Case Study: Supreme Court Decision Number 2929 K/PDT/2017) Ameeralia, Nafisa Verlee; Rizkianti, Wardani
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i1.50134

Abstract

Land ownership that has been legally recognized is entitled to legal certainty and protection. However, there is an issue where landowners do not receive legal protection as reflected in Supreme Court Decision Number 2929 K/Pdt/2017. The purpose of this study is to examine the application of legal rules for landowners in forest areas and the legal protection afforded to landowners in forest areas used for plantations, based on the judicial considerations in Supreme Court Decision Number 2929 K/Pdt/2017. This article employs normative legal research methods with a statutory and case approach. The research questions addressed in this article are the application of legal rules for landowners in forest areas and the legal protection of landowners in forest areas used for plantations, based on the judicial considerations in Supreme Court Decision Number 2929 K/Pdt/2017. The study concludes that Presidential Regulation No. 88 of 2017 serves as a reference for the application of legal rules for landowners in forest areas. Furthermore, the case in Supreme Court Decision Number 2929 K/Pdt/2017 did not take into account the fact that the Respondent in Cassation conducted business activities without holding a Right to Cultivate (HGU), resulting in losses for the landowners. Landowners should be granted legal protection, as the Respondent in Cassation lacked an HGU, which clearly violates legal provisions.
KASUS WANPRESTASI INVESTASI BATU BARA YUSUF MANSUR: ANALISIS DAN PENERAPAN HUKUM PERIKATAN Anjani , Indira Emilia; Ramdhani, Nadia Marsya; Palureng, Dio Ramadhan; Kaban, Divany Harbina Emzilena; Rotty, Marchelino Rafael Bintang; Shary, Mutya Lubna; Irzaqie, Rafli Achmad; Fadillah, Rendra Hanam; Rizkianti, Wardani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39022

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk menjalani berbagai aktivitas sosial yang banyak melahirkan hubungan khusus seperti perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Akan tetapi, masih banyak ketimpangan akan pengetahuan dan kesadaran berkaitan dengan perikatan sekaligus penyelewengan dari pelaksanaan perikatan itu sendiri, salah satunya adalah kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur. Artikel jurnal ini membahas analisis tentang uraian kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur serta penyelesaiannya melalui putusan pengadilan dan bagaimana posisi kasus tersebut dalam Hukum Perikatan. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang menghubungkan kasus dengan aturan dan perundang-undangan dalam hukum perikatan serta undang-undang terkait/ Analisis ini menunjukkan bahwa Yusuf Mansur telah melakukan wanprestasi investasi batu bara dengan Zaini Mustofa. Kasus tersebut telah diselesaikan melalui Pengadilan hingga tingkat kasasi yang pada akhirnya membebaskan Yusuf Mansur dari gugatan yang diajukan oleh Zaini Mustofa. Analisis ini menyarankan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami apa saja yang terdapat dalam Hukum Perikatan serta pentingnya otoritas terkait untuk meningkatkan regulasi dan pengawasannya untuk menghindari pelanggaran suatu perjanjian di masa depan.
Kebijakan Pembelajaran Dalam Masa Pandemi Covid 19 (Edukasi Bagi Orang Tua, Guru Dan Pengelola Rumah Tahfiz Di Cinere, Depok) Rizkianti, Wardani; Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari; Hutabarat, Sylvana Murni Murni Debora
Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 21 No. 1 (2021)
Publisher : Center of Community Service (PPM), Institute for Research and Community Services (LP2M) UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jf.v21i1.20329

Abstract

Kebijakan Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) telah ditetapkan di Kota Depok. Salah satu yang diatur dalam kebijakan PSBB adalah pembatasan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan cara pembelajaran jarak jauh (PJJ). Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua dan anak pembelajaran jarak jauh (PJJ) Pembelajarn yang dilkukan di rumah memiliki potensi dampak negatif yang berkepanjangan. Dalam menghadapi dampak negatif tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang belum diketahui secara merata oleh guru maupun orang tua khusunya kebijakan pembelajaran di setiap zona dan syarat yang harus dipenuhi. Rumah tahfiz baik rumah tahfiz Al-Magfirah maupun rumah tahfiz Arrahman di Cinere, Depok merupakan lembaga yang melakukan proses pembelajaran saat pandemi, namun belum mengetahu secara rinci terkait kebijakan syarat kegiatan belajar mengajar di masa pandemi. Melalui pengabdian kepada masyarakat dilakukan penyuluhan dengan cara penyampaian materi dan dialog interaktif terkait prinsip-perinsip kebijakan di masa pandemi yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.
The Boundaries of the Force Majeure Defense in Civil Disputes: A Study of Decision Number 162/PDT/2021/PT DPS Mutiara, I Made Cinta; Akbar, Ferdi Raditya; Aini, Hanifah Qurrotu; Andriyanto, Fransisca Dealova; Gladys, Juniartha; Azhar, Muhamad Davindra; Alfarel, Muhammad Arkan; Azmina, Fayza; Rizkianti, Wardani
Rechtsvinding Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i2.1165

Abstract

A contract forms the legal relationship between parties that creates binding rights and obligations as regulated in Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPer). However, the performance of a contract may be hindered by events beyond human can control, known as force majeure. Under Articles 1244 and 1245 of the Civil Code, a party who fails to fulfill its obligations due to force majeure may be released from liability for damages. This study aims to analyze the limits of force majeure as a legal defense in civil disputes through a case study of Decision Number 162/PDT/2021/PT DPS between PT Royal Pacific Nusantara and PT Lorenz Marble. The research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches, using primary legal materials such as the Civil Code and court decisions, as well as secondary materials including legal books and scholarly journals related to force majeure. The results indicate that the court recognized the Covid-19 pandemic as a relative force majeure, which temporarily hinders the performance of contractual obligations but does not permanently extinguish them. The judges found that the defendant was not negligent, as they demonstrated good faith and efforts to fulfill obligations despite global disruptions. Thus, the boundaries of force majeure as a defense are determined by the causal relationship between extraordinary events and the inability to perform, along with the good faith of the party invoking the defense.
Construction of Sea Barriers in Tangerang Based on Agrarian Law Perspectives and Implementation Issues Muhammad Arasy Al Haq; Wardani Rizkianti
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 3 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i3.4581

Abstract

The issuance of hundreds of Building Use Rights certificates in the Tangerang sea area raises fundamental questions about the application of agrarian law in coastal areas, which should be public domain. This study analyze agrarian law aspects implementing problems sea wall construction in Tangerang, particularly regarding the legality of issuing HGB certificates in the sea area and their impact on the rights of coastal communities. The research method used is normative juridical. The results show that the issuance of 263 SHGB and 17 SHM in the sea area is contrary to UUPA Number 5 of 1960 because the sea area is not an object of land rights, thus containing juridical defects in terms of authority, procedure, and substance. The construction of the sea fence has violated the constitutional rights of coastal communities to work, a healthy environment, and fair legal certainty, causing significant economic losses in the form of increased operational costs for fishermen and the loss of traditional access to the sea. The problems in implementation reflect a failure of coordination between government agencies, a lack of synchronization of authority between the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN), the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), and the Investment Coordinating Board (BKPM) after the Job Creation Law, as well as construction without the mandatory Marine Spatial Utilization Conformity, which can be categorized as an unlawful act that violates the principle of state control for the prosperity of the people
THE LEGAL STANDING OF A LEASING AGREEMENT INVOLVING AN OBJECT ORIGINATING FROM A LEASE AGREEMENT Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon; Wardani Rizkianti
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 5 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i5.3298

Abstract

The legal standing of leasing agreements involving objects derived from lease agreements continues to pose challenges in Indonesian legal practice, particularly when the party initiating the leasing agreement in Indonesian legal practice, particularly when the party initiating the leasing agreement is not the lawful owner of the object. This situation creates ambiguity regrading the legal status of the agreement and has the potential to harm good faith parties. This study adressees the issue of the legal position of leasing agreements involving objects not lawfully owned an lessor, moreover, the legal protection available to the lessee in such circumstances. The study is normative juridical study utilizing a qualitative analysis approach. Results of research indicate that leasing agreements involving objects not legally owned by the lessor are at conflict also principle ownership in civil law an may be subject to annulment. Legal protection for the leese can be granted through recognition as a good faith party, provided that it can be proven the leese was unaware of any defect in the owneship of the leased object. Outcomes of research is revealed needed strengthen regulations and apply the principle of due diligence in the execution of leasing agreements, particularly in verifying ownership of the leased object prior to the agreement being made.
Co-Authors Abyan, Nabil Luthfi Afifa, Erina Nur Aini, Hanifah Qurrotu Akbar, Ferdi Raditya Akmal Zaki Alfarel, Muhammad Arkan Alma, Hanifah Alya Rahmawati Ameeralia, Nafisa Verlee Andira, Ilham Andriyanto, Fransisca Dealova Angelina, Ranti Anisah Aprilia Anjani , Indira Emilia Annisa Bella Saffanah Anshari, Muhammad Faqih Al Ardiansyah, Aldizar Fikri Arifia, Cikal Ariq Fazari Arvrian, Addyne Aulyfah Athareza, Sultan Azhar, Muhamad Davindra Azmina, Fayza Azz Zahra, Devyta Ardiyaning Azzahra, Natasya Fhadyah Baehaqi Calista Azarine Larissa Callista Anastasia Shallom Poerba Chairunnisa Salsabila Putri Chandra, Restia Delya Ayu Chatrine, Chatrine Chris Matthew Tobing Christian Immanuel Situmorang Cut Aldila Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari Damareka, Muhammad Darrell Daniel Darmawan, Abqary Faraz Darsono, Leandra Aurelrio Putra Debora, Agnes Deswert, Daniel Justin Jeconia Desy Natalia Erina Nur Afifa Fadillah, Rendra Hanam Fahrozi, Muhammad Helmi Fakhri Asshidiqy Farandy, Farrel Firdaus, Muhammad Bintang Fitriyani, Auliya Nur Frans Samuel Junero Butarbutar Ghefira Nur Fatimah Gladys, Juniartha Gregorius Aryo Bimo Parerung Hadi, Rival Mahesa Fauzan Haryadi, Raina Ardelia Heru Sugiyono Hutabarat, Sylvana Deborah Murni Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Murni Murni Debora Hutahayan, Samuel Alberto Ilham Raihan Permana Ilzan, Safa Aqila Imagrace Triamorita Tampubolon Indah Kusuma Wardani Intan, Siti Nurul Irzaqie, Rafli Achmad Kaban, Divany Harbina Emzilena Kadafi, Alifio Khadafi Alibya Hamka Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa Lagut, Veronica Sekar Wela Latri, Akhdan Adityo Laurentina Manalu Lutfi, Khoirur Rizal Malinda, Maltha Mauladiana Qibtiya Melisa Nurjaya Muhammad Abdul Aziz Hasibuan Muhammad Afif Muhammad Arasy Al Haq Muthia Sakti Mutiara, I Made Cinta Nabila, Shira Bier Nasution, Najwa Haniyah Novia Shinta Bella Nugroho Dewo Dharmawan Nugroho, Andriyanti Adhi Palureng, Dio Ramadhan Pattiasina, Rizky Johan Pitaloka, Putri Galuh Prabangkara, Ghani PramestiPramesti, Febrina Dwi Putri Kinanti Putri Rahmawati Putri, Keisha Rafilah Putri, Keshia Annisa Putro, Alberto Muhammad Gusti Rachma, Aqila Aulia Rafhael Roberto Silitonga Rafi Rangga Saputra Rafirio Putra Rahman, Tiara Ananda Ramadhan, Farhan Daffa Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, Sinta Ramdhani, Nadia Marsya Rani Bilkis Raniah Safira Azzahra Raudhan Nayyaka Syukrillah Rizkian, Masagus Hexal Rotty, Marchelino Rafael Bintang Rusdiananto, Gavra Fiko Salwa, Rachel Amanda Sambarana, Ilyasa Laits Santika, Syahirah Rafah Sapitri, Irena Sede, Alfa Immanuel Sentosa, Ummu Hani Shalsabilla, Dhillika Shary, Mutya Lubna Silaban, Christian Joseph Sinaga, Irene Cahyani Sitanggang, Daniella Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Sri Stevani Arumi Suharno, Rayhan Algiffari Sulaeman, Muhammad Dzikri SULASTRI Sumadibrata, Moira Shafeeya Suprima Syaihputra, Brian Maulana Muhammad Syakirah, Davina Syakuran, Khaidar Abdan Sylvana Murni Deborah Hutabarat Sylvana Murni Deborah Hutabarat Tamara Dwi Rizki Amanda Thalia Salma Putri Kamilah Ulfatun, Aiska Nur Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon Yuliandra, Stefie Zain, Muhammad Abyan Zein, Muhammad Alif Raihan