Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.853
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Notaire ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Borobudur Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal International Journal of Science and Society (IJSOC) Eduvest - Journal of Universal Studies Madani: Multidisciplinary Scientific Journal MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Rizkianti, Wardani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI ASAS REBUS SIC STANTIBUS PADA PERJANJIAN SAAT PANDEMI COVID-19 DAN TERHADAP BERLAKUNYA KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT DI INDONESIA Rafirio Putra; Wardani Rizkianti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.806 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i2.7783

Abstract

Pandemi Corona (COVID-19) membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat di Indonesia (PPKM). Yang langsung memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada aspek pekerjaan yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Perjanjian pada masa pandemi memerlukan peranan Asas Rebus Sic Stantibus agar berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan memberikan gambaran Bagaimana implementasi asas rebus sic stantibus pada perjanjian saat pandemic covid-19 dan Apakah penyebab asas rebus sic stantibus harus diterapkan pada perjanjian saat pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual tentang perjanjian, asas rebus sic stantibus serta pendekatan perundang-undangan serta mendeskripsikan suatu analisis (deskriptif analitis) dan didasarkan pada pengumpulan berita-berita online yang dipilih berdasarkan tema berita yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwasannya perorangan, badan hukum dan instansi mendapatkan arahan dalam melaksanakan perjanjian dengan memasukan peranan asas rebus sic stantibus dan memberikan penjelasan mengapa asas rebus sic stantibus harus diterapkan pada perjanjian nasional khususnya saat pandemi covid-19 ataupun PPKM ini. Kesimpulan penting dari kajian ini adalah perlunya implementasi asas rebus sic stantibus kedalam perjanjian nasional, sehingga penyelesaian permasalahan dalam perjanjian tersebut tidak batal melaikan adanya perundingan kembali renegosiasi antara masing-masing pihak dan mengharapkan pemerintah untuk memasukan asas rebus sic stantibus kedalam KUHPerdata sehingga bisa digunakan dengan baik disetiap perjanjian.
URGENSI PENERAPAN SISTEM CYBER NOTARY DITENGAH PANDEMI COVID 19 Tamara Dwi Rizki Amanda; Wardani Rizkianti
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v4i2.9299

Abstract

Indonesia has designated the Covid-19 pandemic as a disease that causes a public health emergency and the government has issued several regulations requiring people to work from home. This research covers two main problems  First, how is the validity of notary deeds made by the cyber notary system? Second, what is the urgency of implementing a cyber notary system amid the Covid-19 pandemic? This writing uses normative juridical research. Notary deeds made by cyber notary have the power of proof as underhand deeds. The importance of implementing cyber notary amid a pandemic is strengthened one of which is the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 and Government Regulation Number 21 of 2020 which requires closing the office sector and working from home to break the line of the spread of the coronavirus in Indonesia.
Supervision of financial planning companies in consumer protection efforts Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe; Wardani Rizkianti; Muthia Sakti
Borobudur Law Review Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.7776

Abstract

Buying and selling transactions, both services and goods, are growing rapidly along with technological developments. The profession of financial planning has been in great demand by the public in recent times, but this is inseparable from the existence of disputes which result in losses for consumers. Misappropriation of authority and violations committed by financial planning companies violate consumer rights. The Financial Services Authority has also yet to supervise because financial planners are not included in the financial sector. This research examined legal protection for financial planning consumers through supervision based on safety, certainty, and benefit principles. A statutory approach supports the normative juridical method and uses secondary data. The results of the study show that legal protection for consumers of financial planning companies is based on Article 10 letter c of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Articles 103 and Article 104 of Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, Article 28 of Law Number 19 of 2016 on ITE, Article 378 and Article 372 of the Criminal Code and Article 1365 of the Civil Code.
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENDAMPINGAN TENTANG PENGHITUNGAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH Rizkianti, Wardani; Hutabarat, Sylvana Deborah Murni
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 4 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i4.16234

Abstract

Abstrak: Permasalahan mitra adalah terkait tanah yang belum bersertipikat dan tanah yang telah bersertipikat namun pada proses penyerahan dalam peralihannya tidak tuntas hingga proses balik nama bahkan terdapat pula Proses peralihan tanah yang tidak melalui akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan hasil survei dan wawancara hal tersebut diakibatkan kekhawatiran masyarakat terhadap pajak-pajak yang akan dikenakan dalam proses balik nama. Tujuan kegiatan ini, selain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga untuk meningkatkan pengetahuan warga masyarakat tentang Pertanahan sebagaimana yang selama ini sering menimbulkan permasalahan di lapangan. Mitra adalah masyarakat RW. 008, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Mitra yang terlibat berjumlah 20 (dua puluh) orang. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan kasus yang paling banyak terjadi adalah turun waris, jual beli dan hibah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pengetahuan mitra tentang pengetahuan pajak jual beli tanah meningkat sebesar 45%. Mengenai pengetahuan pajak tanah warisan, hasilnya meningkat sebesar 70%. Mengenai pengetahuan pajak hibah tanah, hasilnya meningkat sebesar 40%. Mengenai pengetahuan pajak jual beli tanah, hasilnya meningkat sebesar 30%. Selanjutnya, mengenai cara menghitung pajak hibah tanah, hasilnya meningkat sebesar 50%, terakhir mengenai pajak tanah warisan hasilnya meningkat sebesar 50%. Pentingnya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, mendorong peran serta Pemerintah khususnya berkaitan dengan sertipikat hak atas tanah beserta penghitungan pajak peralihan hak atas tanah.Abstract: The partner's problem is related to land that has not been certified and land that has been certified, but the handover process in the transfer is not complete until the process of transferring names is even the process of transferring land that is not through the deed of the Land Deed Making Officer (PPAT). Based on the results of surveys and interviews, this was caused by people's concerns about the taxes that would be imposed in the process of transferring names. The purpose of this activity, in addition to carrying out the Tri Dharma of Higher Education, is also to increase the knowledge of the community about land, which has so far often caused problems in the field. Partners are the RW community. 008, Gandul Village, Cinere District, Depok City. The partners involved are 20 (twenty) people. The results of community service show that the most common cases are inheritance, buying and selling and grants. Monitoring and evaluation is carried out in the form of a questionnaire. The results show that from all the material presented by the team, there is an increase in partners' knowledge about knowledge of land buying and selling tax which increases by 45%. Regarding knowledge of inherited land tax, the result increases by 70%. Regarding the land grant tax knowledge, the result increased by 40%. Regarding land sale and purchase tax knowledge, the result increases by 30%. Furthermore, regarding how to calculate land grant tax, the results increase by 50%, finally regarding inherited land tax the results increase by 50%. The importance of land cases that occur in the community encourages the participation of the Government, especially with regard to certificates of land rights along with the calculation of the tax on the transfer of land rights.
Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata Suprima; Rizkianti, Wardani; Khoirur Rizal Lutfi
Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.738 KB) | DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.12

Abstract

IMPLIKASI HUKUM PENUNJUKAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA (BW) RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis legalitas penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) dan, (2) mengkaji dan memberikan implikasi hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Secara normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research) Dalam klausul asuransi pihak tertanggung diberikan kebebasan untuk menunjuk ahli waris. Padahal dalam perspektif hukum waris perdata telah ditentukan golongan-golongan ahli waris dengan asas golongan sat menutup golongan dua, golongan dua menutup golongan tiga, golongan tiga dapat mewaris bersama golongan empat. Olehkarena itu dibutuhkan penelitian mengenai lealitas dan implikasi hukum penunjukan ahli waris b erdasarkan klausul perjanjian asuransi. Kata Kunci :klausul asuransi; penunjukan; wahli waris ; implikasi hukum.
Adjustment/Equalizing Seizure As A Solution To The Filing Of Security Seizure On Objects Encumbered With Mortgage Rights Zain, Muhammad Abyan; Rizkianti, Wardani
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22498

Abstract

The creditor holding a mortgage has a prioritized position as stated in Law No. 4 of 1996 about Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land. Issues may arise when the court grants a request for a security seizure on an object currently encumbered with a mortgage, as this could lead to overlapping rights over the same immovable property. Normative legal research is the method employed in this study, utilizing a statutory and case-based approach. The findings indicate that seizure cannot be applied to land rights encumbered with a mortgage; instead, only Adjustment/Equality Seizure can be imposed. Although a security seizure was initially requested on the mortgaged object, the court may automatically grant the request as an Adjustment/Equality Seizure. The creditor holding the mortgage retains a superior position compared to the holder of the Adjustment/Equality Seizure
EFEKTIVITAS MEKANISME PREVENTIF BERBASIS TEKNOLOGI IoT DAN SISTEM REPUTASI DALAM MENGURANGI SENGKETA SEWA MENYEWA MOBIL DALAM RANAH HUKUM PERIKATAN Christian Immanuel Situmorang; Rafhael Roberto Silitonga; Callista Anastasia Shallom Poerba; Thalia Salma Putri Kamilah; Wardani Rizkianti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i6.7542

Abstract

This article discusses the effectiveness of preventive mechanisms based on Internet of Things (IoT) technology and reputation assessment systems in reducing car rental disputes in the realm of binding law. The rapid growth of the car rental industry in Indonesia poses challenges in the form of potential defaults that are a major concern. Internet of Things (IoT) technology offers a solution by allowing vehicle owners to monitor the condition and location of the vehicle in real-time, this technology is also able to provide valid evidence if there is a breach of contract. The existence of a tenant rating system allows data-based assessment of the tenant's compliance history and contractual responsibilities so that this system can increase transparency and accountability, motivate tenants to act more responsibly, and make it easier for vehicle owners to assess the risk of prospective tenants. This research uses a normative juridical method with a literature study-based approach. This research found that the application of IoT technology can strengthen legal certainty and provide protection for rental owners against the risk of vehicle misuse. The combination of these two approaches is expected to build a safer, more effective, and sustainable car rental ecosystem. This research underscores the importance of detailed regulations and strict supervision to ensure the implementation of these technologies in the car rental industry.
ANALISA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 152/Pdt.G/2021/PN Bks Putri Kinanti; Rafi Rangga Saputra; Chris Matthew Tobing; Indah Kusuma Wardani; Muhammad Abdul Aziz Hasibuan; Alya Rahmawati; Mauladiana Qibtiya; Melisa Nurjaya; Wardani Rizkianti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7560

Abstract

A private land sale and purchase agreement is a written contract between two parties without the involvement of an authorized public official. Although legally, a private land sale and purchase agreement meets the requirements set out in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, which governs the legal validity of contracts, such an agreement carries significant consequences in terms of proof and may be subject to challenges regarding its validity. This study aims to examine, analyze, and address the validity of private land sale and purchase agreements under the provisions of named contracts as regulated in the Indonesian Civil Code, the legal protection afforded to the parties involved in such agreements, and the evidentiary mechanisms for resolving disputes arising from private land sale and purchase transactions. The findings of this research reveal that, while the sale is substantively valid, in terms of agrarian legal formalities, a private land sale and purchase agreement is not considered fully complete, as it is not executed through a Land Deed Official (PPAT) deed. Therefore, to protect the parties involved in a private land sale and purchase agreement, it is essential to strengthen the agreement through proper legal authorization.
SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS PENDIDIKAN Wardani Rizkianti; Imagrace Triamorita Tampubolon; Raniah Safira Azzahra; Chairunnisa Salsabila Putri; Ilham Raihan Permana; Calista Azarine Larissa; Frans Samuel Junero Butarbutar; Nugroho Dewo Dharmawan; Akmal Zaki; Fakhri Asshidiqy; Khadafi Alibya Hamka; Gregorius Aryo Bimo Parerung; Raudhan Nayyaka Syukrillah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7652

Abstract

Karena lahan terbatas, pemerintah berusaha mencari berbagai cara untuk mendapatkan tanah guna mendukung pembangunan, salah satunya dengan melakukan tukar-menukar tanah. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, hal ini dapat menyebabkan sengketa dan membatalkan tukar-menukar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penyebab sengketa dalam tukar-menukar tanah dan cara penyelesaiannya, khususnya dalam pembangunan fasilitas pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang.Sengketa terjadi akibat kelalaian pemerintah Kota Semarang, khususnya Kelurahan Desa Mangunsari, dalam peralihan hak tanah. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi antara kedua pihak. Oleh karena itu, pemerintah disarankan lebih cermat dan aktif dalam menjalankan tugasnya.
TINJAUAN YURIDIS: PENERAPAN KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) DALAM PEMUTUSAN KONTRAK KERJA AKIBAT COVID-19 Silaban, Christian Joseph; Sambarana, Ilyasa Laits; Santika, Syahirah Rafah; Suharno, Rayhan Algiffari; Deswert, Daniel Justin Jeconia; Ardiansyah, Aldizar Fikri; PramestiPramesti, Febrina Dwi; Kadafi, Alifio; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i10.7796

Abstract

The COVID-19 pandemic has introduced new challenges in various aspects, including employment relations. One significant issue is the use of force majeure clauses by companies in the termination of employment contracts. This study aims to analyze the legal implications of applying force majeure in employment contract terminations triggered by the COVID-19 pandemic, as well as its impact on workers’ rights. In this context, companies often argue that the pandemic constitutes an uncontrollable event that qualifies as force majeure, thus legitimizing contract terminations. However, the application of force majeure raises legal questions regarding the protection of workers’ rights, including compensation and other benefits. The study finds that the use of force majeure in cases of employment termination due to COVID-19 requires careful legal interpretation, as not all terminations during the pandemic can be classified under force majeure. These findings highlight the importance of clear legal guidelines and balanced protection between corporate interests and workers’ rights in times of crisis. Therefore, the results of this study are expected to contribute to a more comprehensive legal understanding of force majeure in the context of employment contract terminations due to extraordinary circumstances. Pandemi COVID-19 telah memunculkan tantangan baru dalam berbagai aspek, termasuk hubungan kerja. Salah satu isu yang signifikan adalah penggunaan klausul force majeure oleh perusahaan dalam pemutusan kontrak kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penerapan force majeure dalam pemutusan kontrak kerja yang dipicu oleh pandemi COVID-19, serta dampaknya terhadap hak-hak pekerja. Dalam konteks ini, perusahaan seringkali berargumen bahwa pandemi merupakan peristiwa di luar kendali yang memenuhi syarat force majeure, sehingga pemutusan kontrak kerja dianggap sah. Namun, penerapan force majeure ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait perlindungan hak-hak pekerja, termasuk hak atas kompensasi dan tunjangan lainnya. Studi ini menemukan bahwa penerapan force majeure dalam kasus pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19 memerlukan interpretasi hukum yang hati-hati, karena tidak semua kasus pemutusan kontrak kerja selama pandemi dapat dikategorikan sebagai force majeure. Temuan ini menyoroti pentingnya adanya pedoman hukum yang jelas dan perlindungan yang seimbang antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pekerja dalam situasi krisis seperti pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum yang lebih komprehensif mengenai force majeure dalam konteks pemutusan kontrak kerja akibat kondisi luar biasa.
Co-Authors Abyan, Nabil Luthfi Afifa, Erina Nur Aini, Hanifah Qurrotu Akbar, Ferdi Raditya Akmal Zaki Alfarel, Muhammad Arkan Alma, Hanifah Alya Rahmawati Ameeralia, Nafisa Verlee Andira, Ilham Andriyanto, Fransisca Dealova Angelina, Ranti Anisah Aprilia Anjani , Indira Emilia Annisa Bella Saffanah Anshari, Muhammad Faqih Al Ardiansyah, Aldizar Fikri Arifia, Cikal Ariq Fazari Arvrian, Addyne Aulyfah Athareza, Sultan Azhar, Muhamad Davindra Azmina, Fayza Azz Zahra, Devyta Ardiyaning Azzahra, Natasya Fhadyah Baehaqi Calista Azarine Larissa Callista Anastasia Shallom Poerba Chairunnisa Salsabila Putri Chandra, Restia Delya Ayu Chatrine, Chatrine Chris Matthew Tobing Christian Immanuel Situmorang Cut Aldila Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari Damareka, Muhammad Darrell Daniel Darmawan, Abqary Faraz Darsono, Leandra Aurelrio Putra Debora, Agnes Deswert, Daniel Justin Jeconia Desy Natalia Erina Nur Afifa Fadillah, Rendra Hanam Fahrozi, Muhammad Helmi Fakhri Asshidiqy Farandy, Farrel Firdaus, Muhammad Bintang Fitriyani, Auliya Nur Frans Samuel Junero Butarbutar Ghefira Nur Fatimah Gladys, Juniartha Gregorius Aryo Bimo Parerung Hadi, Rival Mahesa Fauzan Haryadi, Raina Ardelia Heru Sugiyono Hutabarat, Sylvana Deborah Murni Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Murni Murni Debora Hutahayan, Samuel Alberto Ilham Raihan Permana Ilzan, Safa Aqila Imagrace Triamorita Tampubolon Indah Kusuma Wardani Intan, Siti Nurul Irzaqie, Rafli Achmad Kaban, Divany Harbina Emzilena Kadafi, Alifio Khadafi Alibya Hamka Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa Lagut, Veronica Sekar Wela Latri, Akhdan Adityo Laurentina Manalu Lutfi, Khoirur Rizal Malinda, Maltha Mauladiana Qibtiya Melisa Nurjaya Muhammad Abdul Aziz Hasibuan Muhammad Afif Muhammad Arasy Al Haq Muthia Sakti Mutiara, I Made Cinta Nabila, Shira Bier Nasution, Najwa Haniyah Novia Shinta Bella Nugroho Dewo Dharmawan Nugroho, Andriyanti Adhi Palureng, Dio Ramadhan Pattiasina, Rizky Johan Pitaloka, Putri Galuh Prabangkara, Ghani PramestiPramesti, Febrina Dwi Putri Kinanti Putri Rahmawati Putri, Keisha Rafilah Putri, Keshia Annisa Putro, Alberto Muhammad Gusti Rachma, Aqila Aulia Rafhael Roberto Silitonga Rafi Rangga Saputra Rafirio Putra Rahman, Tiara Ananda Ramadhan, Farhan Daffa Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, Sinta Ramdhani, Nadia Marsya Rani Bilkis Raniah Safira Azzahra Raudhan Nayyaka Syukrillah Rizkian, Masagus Hexal Rotty, Marchelino Rafael Bintang Rusdiananto, Gavra Fiko Salwa, Rachel Amanda Sambarana, Ilyasa Laits Santika, Syahirah Rafah Sapitri, Irena Sede, Alfa Immanuel Sentosa, Ummu Hani Shalsabilla, Dhillika Shary, Mutya Lubna Silaban, Christian Joseph Sinaga, Irene Cahyani Sitanggang, Daniella Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Sri Stevani Arumi Suharno, Rayhan Algiffari Sulaeman, Muhammad Dzikri SULASTRI Sumadibrata, Moira Shafeeya Suprima Syaihputra, Brian Maulana Muhammad Syakirah, Davina Syakuran, Khaidar Abdan Sylvana Murni Deborah Hutabarat Sylvana Murni Deborah Hutabarat Tamara Dwi Rizki Amanda Thalia Salma Putri Kamilah Ulfatun, Aiska Nur Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon Yuliandra, Stefie Zain, Muhammad Abyan Zein, Muhammad Alif Raihan