Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.53
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Daulat Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Ius Constituendum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Notaire ADIL : Jurnal Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Esensi Hukum Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Borobudur Law Review Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Law Development Journal Jurnal Interpretasi Hukum Eduvest - Journal of Universal Studies MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Media Hukum Indonesia (MHI) Rechtsvinding Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat
Rizkianti, Wardani
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI ASAS REBUS SIC STANTIBUS PADA PERJANJIAN SAAT PANDEMI COVID-19 DAN TERHADAP BERLAKUNYA KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT DI INDONESIA Rafirio Putra; Wardani Rizkianti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.806 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i2.7783

Abstract

Pandemi Corona (COVID-19) membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat di Indonesia (PPKM). Yang langsung memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada aspek pekerjaan yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Perjanjian pada masa pandemi memerlukan peranan Asas Rebus Sic Stantibus agar berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan memberikan gambaran Bagaimana implementasi asas rebus sic stantibus pada perjanjian saat pandemic covid-19 dan Apakah penyebab asas rebus sic stantibus harus diterapkan pada perjanjian saat pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual tentang perjanjian, asas rebus sic stantibus serta pendekatan perundang-undangan serta mendeskripsikan suatu analisis (deskriptif analitis) dan didasarkan pada pengumpulan berita-berita online yang dipilih berdasarkan tema berita yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwasannya perorangan, badan hukum dan instansi mendapatkan arahan dalam melaksanakan perjanjian dengan memasukan peranan asas rebus sic stantibus dan memberikan penjelasan mengapa asas rebus sic stantibus harus diterapkan pada perjanjian nasional khususnya saat pandemi covid-19 ataupun PPKM ini. Kesimpulan penting dari kajian ini adalah perlunya implementasi asas rebus sic stantibus kedalam perjanjian nasional, sehingga penyelesaian permasalahan dalam perjanjian tersebut tidak batal melaikan adanya perundingan kembali renegosiasi antara masing-masing pihak dan mengharapkan pemerintah untuk memasukan asas rebus sic stantibus kedalam KUHPerdata sehingga bisa digunakan dengan baik disetiap perjanjian.
URGENSI PENERAPAN SISTEM CYBER NOTARY DITENGAH PANDEMI COVID 19 Tamara Dwi Rizki Amanda; Wardani Rizkianti
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 4 No 2 (2021): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v4i2.9299

Abstract

Indonesia has designated the Covid-19 pandemic as a disease that causes a public health emergency and the government has issued several regulations requiring people to work from home. This research covers two main problems  First, how is the validity of notary deeds made by the cyber notary system? Second, what is the urgency of implementing a cyber notary system amid the Covid-19 pandemic? This writing uses normative juridical research. Notary deeds made by cyber notary have the power of proof as underhand deeds. The importance of implementing cyber notary amid a pandemic is strengthened one of which is the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 and Government Regulation Number 21 of 2020 which requires closing the office sector and working from home to break the line of the spread of the coronavirus in Indonesia.
Supervision of financial planning companies in consumer protection efforts Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe; Wardani Rizkianti; Muthia Sakti
Borobudur Law Review Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.7776

Abstract

Buying and selling transactions, both services and goods, are growing rapidly along with technological developments. The profession of financial planning has been in great demand by the public in recent times, but this is inseparable from the existence of disputes which result in losses for consumers. Misappropriation of authority and violations committed by financial planning companies violate consumer rights. The Financial Services Authority has also yet to supervise because financial planners are not included in the financial sector. This research examined legal protection for financial planning consumers through supervision based on safety, certainty, and benefit principles. A statutory approach supports the normative juridical method and uses secondary data. The results of the study show that legal protection for consumers of financial planning companies is based on Article 10 letter c of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, Articles 103 and Article 104 of Law Number 8 of 1995 on Capital Markets, Article 28 of Law Number 19 of 2016 on ITE, Article 378 and Article 372 of the Criminal Code and Article 1365 of the Civil Code.
PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN PENDAMPINGAN TENTANG PENGHITUNGAN PAJAK PERALIHAN HAK ATAS TANAH Rizkianti, Wardani; Hutabarat, Sylvana Deborah Murni
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 4 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i4.16234

Abstract

Abstrak: Permasalahan mitra adalah terkait tanah yang belum bersertipikat dan tanah yang telah bersertipikat namun pada proses penyerahan dalam peralihannya tidak tuntas hingga proses balik nama bahkan terdapat pula Proses peralihan tanah yang tidak melalui akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan hasil survei dan wawancara hal tersebut diakibatkan kekhawatiran masyarakat terhadap pajak-pajak yang akan dikenakan dalam proses balik nama. Tujuan kegiatan ini, selain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi juga untuk meningkatkan pengetahuan warga masyarakat tentang Pertanahan sebagaimana yang selama ini sering menimbulkan permasalahan di lapangan. Mitra adalah masyarakat RW. 008, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Mitra yang terlibat berjumlah 20 (dua puluh) orang. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan kasus yang paling banyak terjadi adalah turun waris, jual beli dan hibah. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk angket. Hasil menunjukkan bahwa dari semua materi yang disampaikan oleh tim terdapat peningkatan pengetahuan mitra tentang pengetahuan pajak jual beli tanah meningkat sebesar 45%. Mengenai pengetahuan pajak tanah warisan, hasilnya meningkat sebesar 70%. Mengenai pengetahuan pajak hibah tanah, hasilnya meningkat sebesar 40%. Mengenai pengetahuan pajak jual beli tanah, hasilnya meningkat sebesar 30%. Selanjutnya, mengenai cara menghitung pajak hibah tanah, hasilnya meningkat sebesar 50%, terakhir mengenai pajak tanah warisan hasilnya meningkat sebesar 50%. Pentingnya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, mendorong peran serta Pemerintah khususnya berkaitan dengan sertipikat hak atas tanah beserta penghitungan pajak peralihan hak atas tanah.Abstract: The partner's problem is related to land that has not been certified and land that has been certified, but the handover process in the transfer is not complete until the process of transferring names is even the process of transferring land that is not through the deed of the Land Deed Making Officer (PPAT). Based on the results of surveys and interviews, this was caused by people's concerns about the taxes that would be imposed in the process of transferring names. The purpose of this activity, in addition to carrying out the Tri Dharma of Higher Education, is also to increase the knowledge of the community about land, which has so far often caused problems in the field. Partners are the RW community. 008, Gandul Village, Cinere District, Depok City. The partners involved are 20 (twenty) people. The results of community service show that the most common cases are inheritance, buying and selling and grants. Monitoring and evaluation is carried out in the form of a questionnaire. The results show that from all the material presented by the team, there is an increase in partners' knowledge about knowledge of land buying and selling tax which increases by 45%. Regarding knowledge of inherited land tax, the result increases by 70%. Regarding the land grant tax knowledge, the result increased by 40%. Regarding land sale and purchase tax knowledge, the result increases by 30%. Furthermore, regarding how to calculate land grant tax, the results increase by 50%, finally regarding inherited land tax the results increase by 50%. The importance of land cases that occur in the community encourages the participation of the Government, especially with regard to certificates of land rights along with the calculation of the tax on the transfer of land rights.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Bekas Erfpacht dalam Hal Terjadi Tumpang Tindih Sertipikat (Studi Kasus Putusan Nomor 793K/Pdt/2022) Ariq Fazari; Wardani Rizkianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8295.487-495

Abstract

Berlakunya UUPA mengakibatkan tanah yang berstatus hukum barat atau hukum adat diberlakukan konversi tanah sesuai ketentuan UUPA, akan tetapi masih terjadi kasus persengketaan tanah konversi yang mana terjadi tumpang tindih sertipikat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status kedudukan hukum antara sertipikat/pemegang hak milik dengan sertipikat/pemegang hak guna usaha pada tanah bekas status erfpacht serta upaya perlindungan hukum atas pemilik hak milik yakni petani di Desa Tegalrejo atas terbitnya sertipikat hak guna usaha atas nama PTPN XII diatas tanah milik petani tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni melalui pengkajian perundang-undangan dengan didukung bahan sekunder. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan perolehan data melalui studi kepustakaan kemudian data yang telah diperoleh dianalisa dengan metode deksriptif analisis yang diinterpretasikan sehingga memperoleh jawaban permasalahan Hasil penelitian ditemukan sertipikat hak milik petani di Desa Tegalrejo yang diberikan atas redistribusi tanah bekas hak erfpacht dapat dicabut berdasarkan Pasal 18 UUPA untuk kepentingan negara, yang dalam hal ini untuk keperluan lahan PTPN XII dengan diterbitkannya sertipikat hak guna usaha. Petani di Desa Tegalrejo dapat melindungi hak milik atas tanah mereka melalui pengajuan gugatan ke pengadilan umum dan/atau TUN. Disamping itu, petani di Desa Tegalrejo berhak mendapatkan ganti rugi sebanding dengan tanahnya yang dicabut haknya
Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Franchise Indomaret Laurentina Manalu; Wardani Rizkianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8406.760-767

Abstract

Franchise indomaret sebagai pelopor pertama minimarket di indonesia yang menjadi bisnis favorit para passive income di Indonesia. Franchisor dan franchisee melakukan pengikatan dengan perjanjian franchise indomaret sesuai pasal 1320 Kuhperdata namun, faktanya dilapangan perjanjian franchise dibuat secara sepihak oleh franchisor dimana setiap klausula dituangkan dalam klausula baku sehingga posisi franchisee lemah hanya mempunyai pilihan untuk menerima dan menolak. Hal ini bertentangan dengan teori pelaksanaan perjanjian dalam hukum perdata yaitu perjanjian sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan asas proporsionalitas menekankan bahwa posisi pihak-pihak yang bernegosiasi harus seimbang. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam pembentukan klausula perjanjian franchise indomaret. Metode penelitian menggunakan hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan analisis data deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan bahan utama yaitu perjanjian franchise indomaret. Hasil penelitian memperlihatkan asas kebebasan berkontrak telah diterapkan dengan baik dalam perjanjian franchise Indomaret, kecuali dalam hal penentuan klausula perjanjian karena seluruh perjanjian ditentukan franchisor. Selain itu, dalam penerapan asas proporsionalitas ditemukan terdapat klausula eksonerasi dalam klausula baku perjanjian franchise Indomaret.
Eksekusi Hipotek Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Pada Perbankan Daniel; Wardani Rizkianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8455.856-869

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan seputar eksekusi hipotek atas kapal dan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur (bank) apabila menggunakan kapal sebagai jaminan pelunasan utang. Dokumen aktual yang menjamin tagihan hutang disertai dengan hipotek kapal yang tercatat atau terdaftar, yang merupakan hak substansial atas sebuah kapal. Meskipun kapal secara teknis dianggap sebagai benda tidak bergerak dalam jaminan hipotek, namun dalam praktiknya lebih seperti benda bergerak yang sewaktu-waktu dapat dipindahkan. Hal ini menimbulkan masalah karena hipotek atas kapal tidak mungkin dialihkan. Pelaksanaan Eksekusi Hipotek Kapal dapat terhambat oleh dua asas, yaitu Asas Rijdende Beslag dan Asas Kebebasan Menguasai dan Menggunakan Kapal. Sesuai dengan asas Rijdende Beslag, debitur diperbolehkan untuk menyimpan kapal beserta fasilitasnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan tergugat maupun operasional kapal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menerapkan kedua prinsip ini membuat pelaksanaan penjualan lelang menjadi sangat menantang. Metode penelitian yang dipakai ialah jenis yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif yang didukung bahan hukum primer berupa UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, KUHD, KUHPerdata, dan HIR/RBG/Rv. Bahan sekunder berupa buku teks, kamus hukum dan jurnal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak persoalan yang sedang berlangsung terkait eksekusi hipotek atas kapal yang digunakan sebagai jaminan pembayaran utang bank. Selain itu, kerangka hukum yang ada saat ini tidak secara komprehensif melindungi kreditor dengan menjamin kepastian dan keamanan yang mereka perlukan dalam menagih piutang dari para pihak terutang secara finansial.
KEDUDUKAN BEZITER TERHADAP TANAH AKIBAT DALUARSA Ramadhan, Farhan Daffa; Rizkianti, Wardani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i04.p14

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis status seorang bezitter tanah dalam putusan No 2778/KPdt/2013 untuk mendapatkan hak atas kebendaan yang telah atau sedang didudukinya dengan cara daluwarsa serta mengidentifikasi upaya perlindungan hukum bezitter tersebut terhadap tanah yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni melalui pengkajian perundang-undangan dengan didukung bahan sekunder Hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu cara untuk memperoleh pengakuan atas perolehan hak milik tersebut adalah melalui acquisitive verjaring. Cara ini memungkinkan seseorang mendapatkan hak atas tanah dengan itikad baik karena daluwarsa Dalam pasal 1963 Kuhper daluwarsa sebagai suatu cara dalam memperoleh sesuatu yaitu, “Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tigapuluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya.” Dalam putusan No 2778/K/PDT/2013 seharusnya tergugat dapat mendapatkan haknya karena telah menguasai tanah yang selanjutnya disebut tanah sengketa selama 38 (tiga puluh delapan tahun) dan dengan itikad baik yang mana telah sesuai dengan cara mendapatkan tanah melalui daluwarsa. The purpose of this study is to analyze the status of a land bezitter in Decision No. 2778/KPdt/2013 to obtain property rights that have been or are being occupied by way of expiration and efforts to protect the bezitter's legal protection of the land hereinafter referred to as disputed land. The method in this research is normative juridical, namely through the study of legislation supported by secondary materials. The results of the study found that one way to obtain recognition of the acquisition of property rights is through acquisitive verjaring. This method allows a person to obtain land rights in good faith due to expiration In article 1963 Kuhper expiration as a way of acquiring something, namely, "Who in good faith, and based on a valid basis, acquires an immovable object, an interest, or another receivable that does not have to be paid on appointment, acquires property rights over it, by way of expiration, with a twenty-year possession. Whoever in good faith controls it for thirty years, acquires the right of ownership, without being forced to show the basis of the right." In Decision No. 2778/K/PDT/2013, the defendant should have been able to obtain his rights because he had controlled the land hereinafter referred to as the disputed land for 38 (thirty-eight years) and in good faith, which was in accordance with the method of obtaining land through expiration.
Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata Suprima; Rizkianti, Wardani; Khoirur Rizal Lutfi
Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.738 KB) | DOI: 10.35586/esensihukum.v1i1.12

Abstract

IMPLIKASI HUKUM PENUNJUKAN AHLI WARIS BERDASARKAN KLAUSUL PERJANJIAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS PERDATA (BW) RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis legalitas penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) dan, (2) mengkaji dan memberikan implikasi hukum penunjukan ahli waris berdasarkan klausul asuransi dalam perspektif hukum perdata (BW) Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Secara normatif, penelitian ini mengacu kepada norma-norma serta asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, Menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan yang relevan dengan fenomena hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (library research) Dalam klausul asuransi pihak tertanggung diberikan kebebasan untuk menunjuk ahli waris. Padahal dalam perspektif hukum waris perdata telah ditentukan golongan-golongan ahli waris dengan asas golongan sat menutup golongan dua, golongan dua menutup golongan tiga, golongan tiga dapat mewaris bersama golongan empat. Olehkarena itu dibutuhkan penelitian mengenai lealitas dan implikasi hukum penunjukan ahli waris b erdasarkan klausul perjanjian asuransi. Kata Kunci :klausul asuransi; penunjukan; wahli waris ; implikasi hukum.
Adjustment/Equalizing Seizure As A Solution To The Filing Of Security Seizure On Objects Encumbered With Mortgage Rights Zain, Muhammad Abyan; Rizkianti, Wardani
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v10i1.22498

Abstract

The creditor holding a mortgage has a prioritized position as stated in Law No. 4 of 1996 about Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land. Issues may arise when the court grants a request for a security seizure on an object currently encumbered with a mortgage, as this could lead to overlapping rights over the same immovable property. Normative legal research is the method employed in this study, utilizing a statutory and case-based approach. The findings indicate that seizure cannot be applied to land rights encumbered with a mortgage; instead, only Adjustment/Equality Seizure can be imposed. Although a security seizure was initially requested on the mortgaged object, the court may automatically grant the request as an Adjustment/Equality Seizure. The creditor holding the mortgage retains a superior position compared to the holder of the Adjustment/Equality Seizure
Co-Authors Abyan, Nabil Luthfi Afifa, Erina Nur Aini, Hanifah Qurrotu Akbar, Ferdi Raditya Akmal Zaki Alfarel, Muhammad Arkan Alma, Hanifah Alya Rahmawati Ameeralia, Nafisa Verlee Andira, Ilham Andriyanto, Fransisca Dealova Angelina, Ranti Anisah Aprilia Anjani , Indira Emilia Annisa Bella Saffanah Anshari, Muhammad Faqih Al Ardiansyah, Aldizar Fikri Arifia, Cikal Ariq Fazari Arvrian, Addyne Aulyfah Azhar, Muhamad Davindra Azmina, Fayza Azz Zahra, Devyta Ardiyaning Azzahra, Natasya Fhadyah Calista Azarine Larissa Callista Anastasia Shallom Poerba Chairunnisa Salsabila Putri Chatrine, Chatrine Chris Matthew Tobing Christian Immanuel Situmorang Cut Aldila Dalimunthe, Siti Nurul Intan Sari Damareka, Muhammad Darrell Daniel Darmawan, Abqary Faraz Darsono, Leandra Aurelrio Putra Debora, Agnes Deswert, Daniel Justin Jeconia Desy Natalia Erina Nur Afifa Fadillah, Rendra Hanam Fahrozi, Muhammad Helmi Fakhri Asshidiqy Firdaus, Muhammad Bintang Fitriyani, Auliya Nur Frans Samuel Junero Butarbutar Gladys, Juniartha Gregorius Aryo Bimo Parerung Hadi, Rival Mahesa Fauzan Haryadi, Raina Ardelia Heru Sugiyono Hutabarat, Sylvana Deborah Murni Hutabarat, Sylvana Murni Deborah Hutabarat, Sylvana Murni Murni Debora Hutahayan, Samuel Alberto Ilham Raihan Permana Imagrace Triamorita Tampubolon Indah Kusuma Wardani Intan, Siti Nurul Irzaqie, Rafli Achmad Kaban, Divany Harbina Emzilena Kadafi, Alifio Khadafi Alibya Hamka Koesnaedy, Shabiya Zahra Alifa Lagut, Veronica Sekar Wela Latri, Akhdan Adityo Laurentina Manalu Lutfi, Khoirur Rizal Malinda, Maltha Mauladiana Qibtiya Melisa Nurjaya Muhammad Abdul Aziz Hasibuan Muhammad Afif Muhammad Arasy Al Haq Muhammad Iqbal Muthia Sakti Mutiara, I Made Cinta Nabila, Shira Bier Nasution, Najwa Haniyah Novia Shinta Bella Nugroho Dewo Dharmawan Nugroho, Andriyanti Adhi Palureng, Dio Ramadhan Pattiasina, Rizky Johan Pitaloka, Putri Galuh Prabangkara, Ghani PramestiPramesti, Febrina Dwi Putri Kinanti Putri Rahmawati Putri, Keisha Rafilah Putri, Keshia Annisa Putro, Alberto Muhammad Gusti Rafhael Roberto Silitonga Rafi Rangga Saputra Rafirio Putra Rahman, Tiara Ananda Ramadhan, Farhan Daffa Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, Sinta Ramdhani, Nadia Marsya Rani Bilkis Raniah Safira Azzahra Raudhan Nayyaka Syukrillah Rizkian, Masagus Hexal Rotty, Marchelino Rafael Bintang Rusdiananto, Gavra Fiko Sambarana, Ilyasa Laits Santika, Syahirah Rafah Sapitri, Irena Sede, Alfa Immanuel Shalsabilla, Dhillika Shary, Mutya Lubna Silaban, Christian Joseph Sinaga, Irene Cahyani Sitanggang, Daniella Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe Sri Stevani Arumi Suharno, Rayhan Algiffari Sulaeman, Muhammad Dzikri SULASTRI Sumadibrata, Moira Shafeeya Suprima Syaihputra, Brian Maulana Muhammad Syakirah, Davina Syakuran, Khaidar Abdan Sylvana Murni Deborah Hutabarat Sylvana Murni Deborah Hutabarat Tamara Dwi Rizki Amanda Thalia Salma Putri Kamilah Ulfatun, Aiska Nur Vernandito Sudharta Raftua Tampubolon Wafiy Ahmad Ardhika Yuliandra, Stefie Zain, Muhammad Abyan Zein, Muhammad Alif Raihan