Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.992
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL) Journal of Indonesian Economy and Business JOIV : International Journal on Informatics Visualization Jurnal Surya Medika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Majalah Farmaseutik Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JSFK (Jurnal Sains Farmasi & Klinis) Hearty : Jurnal Kesehatan Masyarakat Awang Long Law Review International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES) JUSTISI Nusantara Hasana Journal Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics DISKURSUS Jurnal Filsafat dan Teologi Jurnal Hukum dan Peradilan Linggau Journal of Elementary School Education LJLEL (Linggau Jurnal Language Education and Literature) Majalah Cendekia Mengabdi Jurnal Informatika Kesatuan Ethics and Law Journal: Business and Notary Journal Economic Management and Business Jurnal Keamanan Nasional Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara ABDIANDAYA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen Indonesian Trust Nursing Journal
Annisa Fitria
Bogor Agricultural University
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
KEAMANAN SIBER DAN KEPERCAYAAN NASABAH: PERAN PENGATURAN HUKUM DALAM EKOSISTEM DIGITAL Fitria, Annisa; Sugeng, Sugeng
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10280

Abstract

AbstractThe digital transformation of the banking sector offers increased convenience but also amplifies cybersecurity risks. This study aims to analyze the relationship between cybersecurity and customer trust, while evaluating the role of legal regulation as a moderating variable within Indonesia’s digital banking ecosystem. Using a normative juridical approach and descriptive analysis through literature review and regulatory examination, the findings reveal substantial weaknesses in Indonesia’s legal system—ranging from regulatory substance and inter-agency coordination to law enforcement mechanisms. The 2023 ransomware attack on Bank Syariah Indonesia (BSI) illustrates the fragile legal accountability of financial institutions in protecting consumer data. Comparative analysis with Singapore and the European Union highlights the urgent need for Indonesia to adopt a more responsive, consumer-oriented, and technologically adaptive legal framework. The study recommends the enforcement of cybersecurity audits, mandatory incident disclosures, and the establishment of a dedicated supervisory body for cybersecurity in the financial sector.Keywords: cybersecurity, customer trust, digital banking regulation
PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KDRT, PEMAHAMAN E-SERTIPIKAT TANAH, SENGKETA TANAH, DAN HUKUM BISNIS UMKM & KOPERASI DISELENGGARAKAN DI KELURAHAN DURI KEPA Fitria, Annisa; Kanthika, I Made; Wiraguna, Sidi Ahyar; Harahap, Pardamean; Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Hikmawati, Elok; Irdanuraprida, Irdanuraprida; Darman, Melani
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i2.10390

Abstract

AbstrakKesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan berdaya. Namun, dalam praktiknya banyak warga yang masih menghadapi persoalan serius, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), konflik pertanahan, lemahnya tata kelola usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, hingga rendahnya literasi hukum digital. Kondisi ini mendorong Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat, pada 12 Agustus 2025. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam empat aspek krusial, yaitu pencegahan KDRT, pemahaman pendaftaran tanah dan e-Sertipikat untuk mencegah sengketa pertanahan, pemahaman hukum bisnis UMKM dan koperasi, serta perlindungan data pribadi di era digital. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, hak atas tanah yang sah, penyelesaian sengketa secara legal dan damai, serta tata kelola bisnis yang sesuai hukum. Selain itu, warga lebih memahami hak dan kewajiban terkait perlindungan data pribadi. Kegiatan ini memberikan manfaat strategis dalam memperkuat fondasi masyarakat yang sadar hukum, melindungi hak-haknya, serta mampu berdaya secara ekonomi di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.Kata Kunci: Kesadaran hukum, KDRT, e-Sertipikat, UMKM, koperasi, data pribadi AbstractLegal awareness is an important foundation for building an orderly, just, and empowered society. However, in practice, many citizens still face serious problems, ranging from domestic violence (DV), land conflicts, weak governance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and cooperatives, to low digital legal literacy. This condition prompted the Faculty of Law at Esa Unggul University to conduct community service activities in Duri Kepa Village, West Jakarta, on August 12, 2025. The purpose of the activity is to increase public legal awareness in four crucial aspects: preventing domestic violence, understanding land registration and e-certificates to prevent land disputes, understanding business law for MSMEs and cooperatives, and protecting personal data in the digital age. The methods used include counselling, interactive discussions, case studies, and simulations. The results of the activity show an increase in the community's understanding of the importance of legal awareness, legitimate land rights, legal and peaceful dispute resolution, and lawful business governance. Additionally, citizens have a better understanding of their rights and obligations regarding personal data protection. This activity provides strategic benefits in strengthening the foundation of a law-abiding society, protecting its rights, and enabling economic empowerment amidst increasingly complex social dynamics. Keywords: Legal awareness, domestic violence, e-certificates, MSMEs, cooperatives, personal data
Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025) Imelda, Fransiska; Judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; Fitria, Annisa; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.559

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan peralihan saham dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa penyetoran modal secara nyata oleh pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara Daftar Pemegang Saham secara formal dan keadaan materiil yang sebenarnya, yang berdampak pada keabsahan keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum peralihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apabila tidak disertai penyetoran modal, serta implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 terhadap kepastian hukum akta RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan saham tanpa penyetoran modal tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan saham. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta RUPS tetap sah secara formil, namun keputusan yang bersumber dari kepemilikan saham tidak sah kehilangan legitimasi hukum. Disarankan agar pengurus perseroan melakukan verifikasi ketat atas data kepemilikan saham sebelum penyelenggaraan RUPS.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Lestari, Budi; Markoni; Judge, Zulfikar; Fitria, Annisa; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.579

Abstract

Pemenuhan perlindungan hukum bagi kreditur dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi masalah penting dalam praktik penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia, terutama ketika rencana perdamaian yang telah dihomologasi tidak dijalankan oleh debitor sehingga memicu pengajuan pembatalan homologasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pencegahan kerugian kreditur akibat pembatalan homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Analisis dilakukan menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasilnya adalah pengaturan mengenai perlindungan kreditur dalam pembatalan homologasi telah tersedia dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif karena masih adanya celah normatif terkait standar penilaian hakim, kriteria pelanggaran material, dan mekanisme keberatan kreditur. Selain itu, mekanisme pencegahan kerugian kreditur melalui peran hakim, pengurus, kurator, serta klausul perjanjian perdamaian belum berjalan optimal akibat kurangnya pedoman teknis yang komprehensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum kreditur dalam pembatalan homologasi secara normatif telah tersedia tetapi belum ideal dalam implementasinya, sehingga diperlukan penguatan norma serta optimalisasi peran lembaga peradilan. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan hakim terhadap substansi perdamaian dan reformulasi norma untuk mempertegas jaminan perlindungan kreditur.
Optimalisasi Perlindungan Hukum Bagi Aktor dan Aktris Yunior dalam Kontrak Kerja di Industri Perfilman Indonesia Holidah, Indah Nur; Markoni; Asri, Dyah Permata Budi; Fitria, Annisa
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi tentang hak dan perlindungan melalui kontrak kerja bagi aktor dan aktris Yunior. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian, tori keadilan, teori perlindungan hukum. Yang berfokus pada analisis hak–hak individu yang dijamin oleh hukum dan bagaimana hak-hak tersebut dilindungi dan ditegakkan dalam konteks perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah nomatif–empiris dengan teknik pengolahan data kualitatif dengan analisis fenomenologi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah untuk melihat hak dan perlindungan hukum untuk aktor dan aktris yunior dalam kontrak kerja dan upaya penyelesaiannya apabila tidak mendapatkan hak nya. Kesimpulan nya adalah perlindungan hukum untuk Aktor dan Aktris Yunior (dewasa dan dibawah umur) selain didapat melalui kontrak kerja dengan rumah produksi film berdasarkan undang–undang, juga didapat dari Lembaga Pemerintah terkait perfilman dan asosiasi–asosiasi dalam industri perfilman. Saran dari penelitian ini adalah untuk aktor dan aktris yunior diharapkan agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sebelum menyetujui kontrak kerja tersebut. Serta menguasai cara bernegosiasi dalam kontrak kerja agar mendapatkan win-win solution dalam sebuah project film. Dan penulis juga berharap kepada Lembaga pemerintah dan semua asosiasi untuk lebih mengawasi, memperluas alternatif pengaduan atau penyelesaian sengketa dalam Industri Perfilman, menetapkan standarisasi kontrak kerja, dan menambah literatur hukum untuk aktor dan aktris
Potensi Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Publik Atas Keputusan Yang Dipengaruhi Output Kecerdasan Buatan (AI) Generatif Herawaty, Reny; Fitria, Annisa
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i12.62970

Abstract

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam administrasi publik di Indonesia semakin pesat seiring digitalisasi layanan pemerintahan, seperti penyaluran bantuan sosial, perizinan usaha berbasis OSS-RBA, dan integrasi data melalui Satu Data Indonesia (OECD, 2019). Meskipun memberikan efisiensi, AI juga membawa risiko kesalahan keluaran yang dapat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan menimbulkan tanggung jawab hukum pejabat publik, seperti Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) (Hadjon, 2011; Busuioc, 2021; Calo & Citron, 2021). Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kesalahan keluaran AI dapat melanggar AUPB dan menyebabkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 17 UU No. 30/2014 dan Pasal 1365 KUHPerdata (Ridwan, 2018; Indroharto, 2014). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan data empiris dari laporan Ombudsman RI mengenai maladministrasi bantuan sosial (Ombudsman RI, 2022; 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan AI berpotensi melanggar asas kecermatan, kepastian hukum, kesetaraan, dan larangan penyalahgunaan wewenang (Yuliandri, 2017; Ridwan, 2018). Penggunaan AI tanpa pengawasan manusia bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, sementara kelalaian pengawasan AI berpotensi menjadi kelalaian administratif dalam OOD (Basah, 2012; Indroharto, 2014). Penelitian ini merumuskan model AI Due Process for Public Administration (AIDP-PA), yang mencakup klasifikasi risiko, audit algoritmik, pengawasan manusia, dan hak koreksi warga (Rudin, 2019; Alon-Barkat & Busuioc, 2024). Model ini diharapkan dapat memperkuat regulasi AI di Indonesia.
LEGAL JURISDICTION AND PLACE OF OCCURENCE IN TRANSNATIONAL CYBERCRIME: A NORMATIVE ANALYSIS OF GLOBAL LAW AND INDONESIAN TELECOMMUNICATIONS REGULATIONS Tobing, Agustinus Nicholas L; Fitria, Annisa
Awang Long Law Review Vol. 8 No. 2 (2026): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v8i2.1894

Abstract

This study investigates the establishment of legal authority and the site of the offense in international cyber offenses via a normative legal method, emphasizing global legal viewpoints such as the Budapest Convention, UN Convention against Cybercrime 2024, and Tallinn Manual 2.0, along with Indonesia’s domestic information technology laws including Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE) with its revisions, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UU PDP). The foundation stems from the rising worldwide cyber risks that transcend borders, with BSSN records noting over 5,000 occurrences in Indonesia in 2025, while the issue formulation encompasses the layered definition of the site of the offense and cross-country investigative authority based on global concepts and examples like cyber assaults on Taiwan (2024-2025), INTERPOL reports on African cyber offenses (June 2025), and INTERPOL financial activities (September 2025). The research approach includes gathering secondary materials such as legal texts and official documents, employing statutory, comparative, and case evaluations to yield practical suggestions like ratifying international conventions, developing judicial guidelines, and establishing a national task force. The outcomes highlight the adjustment of authority theories for intangible cyber spaces, including three site of offense concepts (locus actus, effectus, instrumentum), and advocate for alignment to address regulatory voids, provide assurance, and safeguard state interests in the digital age.
The Use of Intellectual Property Rights as Collateral for Debt: Legal Regulations and Valuation Analysis Fitria, Annisa; Rita Alfiana; Mira Kartika Dewi Djunaedi; Zummiyanuran Habibi; Alyana Marsyanda
JUSTISI Vol. 12 No. 1 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i1.4680

Abstract

This study aims to examine the legal regulations governing IPR as collateral for debt, and how to determine the valuation of IPR used as collateral. The study method used is normative law with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through a literature study of primary and secondary legal materials. The novelty of this study lies in its focus on the legal vacuum and implementation constraints in the field in making IPR, particularly copyright, an object of fiduciary collateral, especially in terms of economic valuation and ownership validity. The results of the study show that although Indonesian fiduciary law has normatively recognized the possibility of using IPR as collateral, in practice financial institutions still face various obstacles. This is partly due to the absence of standard assessment criteria, issues of proof of ownership, and a declarative IPR registration system. The conclusion of this study is that IPR has economic potential and a legal basis as collateral for debt, but it still requires specific derivative regulations and a clear economic value assessment mechanism in order to be widely accepted by financial institutions. The development of this policy is important to support the sustainable financing of the creative economy sector.
Co-Authors Aang Munawar Achmad Edi Subiyanto ACHMAD FAUZAN Ade Hari Siswanto Adi Nur Rohman , Adi Nur Rohman Adriana, Hannura Ahmad, Ahluddin Saiful Akbar, Resti Alfiana, Rita Ali Rakhman Hakim Almasuri, Indah Alyana Marsyanda Ambya, Ambya Amelia Fitri Aminulloh, Ali Anatomi Muliawan Anifah, Siti Anissa, mutiara Anna Triningsih Antara, Nyoman Putra Apipah , Nur Arba Pramundita Ramadani Ari Wibowo Aulia Rahmah Ayatika, Aqhila Fadilla Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Azzahra , Nisa Kamila Baehaqi Bariklana, Muhammad Bastomi, Selam Binastya Anggara Sekti Budi Asri, Dyah Permata Budi Lestari Damayanti, Siska Dwi Darman, Melani Deni Hermawan Devi, Luh Ari Kamala Dharma, Agus Surya Dior Manta Tambunan DWI SURYANTO Ecica, Ecica Elawati, Tuti Endang Ruswanti Fairana, Vinanti Aesca Fariani Syahrul Fauzan, Rizky Feriza, Gousta Fitriani, Hannie Freddy Harris, Freddy Ganjar Fadillah, Ganjar Ginting, Henndy H Z, M Robith Hakim, Sherina Nabila Putri Hapsari, Nia Puspita Hariyanto, Ario Yudo Helvis, Helvis Herawaty, Reny Hikmawati, Elok Holidah, Indah Nur I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Imelda, Fransiska Irdanuraprida, Irdanuraprida Irmanjaya Thaher Isnatin Miladiyah Jr., Andre Cardenas Juanda Juanda Jumaryatno, Pinus Juwita, Silvia Ratna Kantikha, I Made Khantika, I Made Kurniawati, Darini Lee, Bonita Lisasih, Nin Yasmine Mahaludin, Agus Wafa Malemna Sura Anabertha Sembiring Mari’ah, Siti Indriani Markoni MASITA DWI MANDINI MANESSA, MASITA DWI MANDINI Maulana, Faid Mira Kartika Dewi Djunaedi Muhammad Firdaus Murti, Sri Musayadah, Binti Mustaqimah Mustaqimah Nazah, Farida Nurun Nixon Erzed Noorrahman, Moh. Fajar Noorsy, Muhammad Ichsanudin Nurhayani nurhayani Nurida, Luthfiyah Shofi Panggabean, Marshanda Vennesa Pardamean Harahap Pratama, Pebi Paisal Puapitasari, Ruliana Putri, Mela Antika Rahma, Syifa Zakia Rahmahani, Adhining Prabawati Rahman, Agenia Rina Saputri Rita Alfiana Rohman, Adi Nur Rojak Samsudin, Agus Samuel, Alexander Satinem Sibarani, Paulus Ramotan Siti Zulaikha Sugeng Sugeng Sukma, Putri Patrina SULISTIOWATI Suprajogi, Agus Syaifudin, Ramadhan Syahril Tambunan, Rudy Parluhutan Tobing, Agustinus Nicholas L Trapsilo, Alex Wahyudi, Endik Wardhani, Kristy Tri Wasahua, Idris Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Widiawati Widiawati, Widiawati Wiraguna, Sidi Ahyar Yandi Syukri Yustian, Alifira Adhany Zulfikar Judge Zummiyanuran Habibi