Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.149
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL) Journal of Indonesian Economy and Business JOIV : International Journal on Informatics Visualization Majalah Farmaseutik Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JSFK (Jurnal Sains Farmasi & Klinis) Hearty : Jurnal Kesehatan Masyarakat Arus Jurnal Sosial dan Humaniora DISKURSUS Jurnal Filsafat dan Teologi Jurnal Hukum dan Peradilan Linggau Journal of Elementary School Education LJLEL (Linggau Jurnal Language Education and Literature) Majalah Cendekia Mengabdi Jurnal Informatika Kesatuan Journal Economic Management and Business Jurnal Keamanan Nasional Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Indonesian Trust Nursing Journal
Annisa Fitria
Bogor Agricultural University
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukun Data Pribadi di Indonesia (Kasus Kebocoran Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan) Panggabean, Marshanda Vennesa; Fitria, Annisa
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1487

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa tantangan terhadap perlindungan data pribadi masyarakat. Kasus yang menjadi sorotan adalah kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan pada 2021 yang melibatkan lebih dari 279 juta data pribadi. Penelitian ini membahas mekanisme perlindungan hukum yang berlaku serta tanggung jawab BPJS Kesehatan dalam menjaga kerahasiaan data. Tujuan penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan analisa bentuk pertanggungjawaban hukum BPJS Kesehatan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil menunjukkan perlindungan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, namun pelaksanaannya belum efektif. BPJS Kesehatan sebagai pengendali sistem memiliki tanggung jawab hukum dan etis atas kebocoran data, namun belum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban karena masih dalam proses investigasi digital. Kesimpulannya, celah dalam pengawasan dan penerapan hukum perlu segera diperbaiki guna menjamin hak atas privasi masyarakat.
Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pakai Barang Milik Negara Hermawan, Deni; Kantikha, I Made; Judge, Zulfikar; Fitria, Annisa
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beredarnya sertipikat yang bertumpang tindih atau overlaping di tengah masyarakat sebagai bukti pembuatan sertipikat hak atas tanah kurang tertib. Kasus yang terjadi terhadap tumpang tindih sertipikat Hak Guna Bangunan oleh PT. Mustika Hadiasri (PT. MHA) dengan Sertipikat Hak Pakai UPBU Budiarto mengenai Pemegang sertipikat Hak Guna Bangunan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat HGB yang berada di atas tanah Hak Pakai Barang Milik Negara dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum sebagai pemegang Sertipikat HGB. Metode penelitian menggunakan metode analisis normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang Sertipikat HGB yang berada di atas tanah Hak Pakai Barang Milik Negara berada pada pihak PT. MHA dan UPBU Budiarto dilaporkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum pemegang Sertipikat HGB untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih Sertipikat di atas hak pakai Barang Milik Negara adalah dengan mengecek keabsahan kedua Sertipikat yang tumpang tindih ke Badan Pertanahan Nasional, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan kesepakatan tertulis dan disetujui oleh para pihak, penyegelan pada tanah sengketa, serta proses mediasi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Saran pada penelitian ini diharapkan pemerintah membuat kebijakan terkait mekanisme pendaftaran hak atas tanah yang jelas dan tegas, Kemudian setiap warga negara maupun badan hukum lebih berhati-hati dalam menjual belikan dengan landasan hukum yang jelas.
Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Debitur Take Over Kpr Akibat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Ppjb) di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/Pn.Bks) Samuel, Alexander; Zulfikar; Fitria, Annisa; Asri, Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengalihan rumah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara over credit (pengalihan kredit). Dalam hal ini fokus terhadap permasalahan megenai kedudukan hukum peralihan hak kepemilikan rumah melalui KPR berdasarkan proses jual beli di bawah tangan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan Perjanjian dan Jual Beli dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli kedua (take over) yang dilakukan melalui proses jual beli rumah KPR di bawah tangan. Permasalahan Take Over KPR ini diakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum yang ada terkait jual beli rumah KPR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses over credit di bawah tangan dapat merugikan pihak ketiga atau debitur pengganti. Kerugian itu diakibatkan pihak bank penyelenggara KPR menolak untuk menyerahkan sertifikat rumah KPR dan debitur pengganti tersebut tidak bisa melakukan proses mengganti kepemilikan sertifikat tanah atas rumah KPR yang dibelinya karena sertifikat tersebut masih tercatat atas nama pihak pertama. Maka dari itu, penyelesaian untuk kerugian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dengan putusan verstek yang telah berkekuatan hukum tetap tentang keabsahan jual beli rumah KPR di bawah tangan dan pihak ketiga diberi kewenangan dan kuasa untuk digunakan sebagimana mestinya.
Analisis Yuridis Subrogasi dan Perjanjian Buy Back dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi) Wibowo, Ari; judge, Zulfikar; Helvis; Fitria, Annisa; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa utang piutang sering kali menimbulkan persoalan hukum terkait pengalihan hak tagih melalui mekanisme subrogasi dan perjanjian buy back guarantee. Penelitian ini bertolak dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi yang memutus sengketa antara debitur, kreditur, dan penjamin yang telah melunasi utang debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum subrogasi dalam KUH Perdata serta menelaah kedudukan dan pelaksanaan perjanjian buy back dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan subrogasi dalam Pasal 1400–1403 KUH Perdata memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pengganti yang melunasi utang debitur. Dalam perkara tersebut, subrogasi dianggap sah karena didukung bukti pembayaran, akta subrogasi, dan perjanjian kredit. Perjanjian buy back tidak menghapus utang debitur, namun memperkuat hak regres penjamin. Kesimpulannya, subrogasi merupakan instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak kreditur dan mewujudkan keadilan. Disarankan agar klausul subrogasi dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian kredit
EVALUASI FILOSOFIS DAN ETIS SISTEM PEMASYARAKATAN PADA LAPAS PEREMPUAN & LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LKPA) TANGERANG Judge, Zulfikar; Subiyanto, Achmad Edi; Suprajogi, Agus; Nurhayani, Nurhayani; Siswanto, Ade Hari; Hikmawati, Elok; Aziz, Rizka Amelia; Widarto, Joko; Widiatno, Men Wih; Triningsih, Anna; Susetio, Wasis; Muliawan, Anatomi; Wiraguna, Sidi Ahyar; Feriza, Gousta; Juanda, Juanda; Thaher, Irmanjaya; Alfiana, Rita; Harahap, Pardamean; Kurniawan, I Gede Hartadi; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 5 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i5.9522

Abstract

AbstractThis community service activity aimed to critically evaluate the implementation of legal philosophy and professional ethics principles in Indonesia's correctional system, focusing on vulnerable groups (women and children). The study was conducted through site visits to the Tangerang Class II A Women's Correctional Facility and the Special Development Institution for Children (LKPA) Tangerang. Using a combination of direct observation, semi-structured interviews, and document analysis, the study assessed how rehabilitation programs align with restorative justice values and the ethical standards expected of modern correctional institutions. These values include equality of capabilities, the non-degradation principle, and agency recognition. The institutions were evaluated for their gender-responsive and child-centered innovations, such as trauma-informed care, arts-based therapy, adaptive education programs, and family mediation initiatives. However, structural issues like overcrowding, insufficient staff-to-inmate ratios, and infrastructure limitations were found to be significant barriers that hinder the realization of human dignity restoration, as mandated by Article 3 of Law No. 12 of 1995. The paper proposes strategic solutions, including institutional collaborations, programmatic innovations, and systemic reforms, to bridge the gap between normative ideals and the current realities of the correctional system. Ultimately, the findings contribute academic insight to support the advancement of a humane, just, and rehabilitative correctional framework in Indonesia. Keywords: restorative justice, vulnerable groups, human dignity. AbstrakKegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis implementasi prinsip filsafat hukum dan etika profesi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan fokus pada kelompok rentan (perempuan dan anak). Studi dilakukan melalui kunjungan lapangan ke Lapas Perempuan Kelas II A Tangerang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) Tangerang. Dengan metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen, kegiatan ini menilai kesesuaian program pembinaan dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Evaluasi ini berfokus pada tiga pilar utama dalam etika pemasyarakatan modern, yaitu kesetaraan akses rehabilitasi, perlindungan integritas psikologis, dan pengakuan partisipasi aktif warga binaan. Temuan menunjukkan adanya inovasi yang responsif terhadap gender dan usia, termasuk program berbasis potensi lokal, kurikulum edukatif adaptif, serta mediasi keluarga sebagai bagian dari proses restoratif. Meski demikian, keterbatasan struktural seperti kepadatan penghuni, rasio petugas yang rendah, dan minimnya fasilitas fisik menjadi hambatan dalam pencapaian restorasi martabat manusia sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995. Rekomendasi strategis diajukan, antara lain kolaborasi lintas lembaga, pengembangan program non-residensial, serta integrasi pendekatan psikososial dalam pembinaan. Kegiatan ini memberikan kontribusi penting untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi di Indonesia. Kata kunci: keadilan restoratif, kelompok rentan, martabat manusia.
Analisa Yuridis Hak Asuh Anak dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa (Studi Kasus Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs) Fitria, Annisa; Azzahra , Nisa Kamila
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs yang memberikan hak asuh (hadhanah) kepada ayah terhadap anak yang belum mencapai usia mumayyiz, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, hak asuh terhadap anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya diberikan kepada ibu, kecuali terdapat alasan hukum yang sah yang menyebabkan ibu kehilangan hak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus dan teknik analisis isi terhadap dokumen putusan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan majelis hakim hanya dapat dibenarkan jika berdasarkan bukti sahih bahwa ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Pandangan para ulama fikih seperti Sayyid Sabiq, Wahbah az-Zuhaili, dan Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy juga menekankan bahwa hak hadhanah adalah hak anak, bukan hak mutlak orang tua, dan harus diberikan kepada pihak yang paling menjamin kemaslahatan anak. Oleh karena itu, pemberian hak asuh kepada ayah tanpa alasan yang kuat dan jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam.
Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak dalam Perceraian Suami dan Istri yang Berkewarganegaraan Campuran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 57/Pdt.G/2023/Pn Jkt.Utr) Devi, Luh Ari Kamala; Fitria, Annisa
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1414

Abstract

Fenomena perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya dalam hal perceraian dan hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak serta implikasi yuridis dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 57/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip the best interest of the child dalam menetapkan hak asuh anak kepada ibu (WNI), dengan tetap memberi akses komunikasi kepada ayah (WNA) dan menetapkan kewajiban finansial. Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif dalam hukum keluarga lintas negara dan memperlihatkan integrasi prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan lintas negara karena belum adanya kerangka hukum internasional yang memadai di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus dan ratifikasi Konvensi Den Haag 1996 untuk memperkuat perlindungan hukum anak dalam perkawinan campuran.
Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi Fitria, Annisa; Apipah , Nur
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1537

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang dibentuk berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025 dan PP No. 10 Tahun 2025. Sebagai superholding pengelola aset negara, Danantara memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun, status kekayaan yang dipisahkan dari keuangan negara dan ketiadaan status penyelenggara negara bagi pejabatnya menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya pengawasan. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perolehan studi ini mengindikasikan bahwasanya mekanisme pengawasan eksternal seperti BPK dan KPK masih terbatas, sehingga membuka celah korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, keterlibatan DPR, serta transparansi publik sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola Danantara berjalan akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.
Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Putri, Mela Antika; Fitria, Annisa; judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor telah membawa kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh kendaraan, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku yang bersifat sepihak dan merugikan. Klausula baku, khususnya klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, sering kali tidak diketahui secara rinci oleh pihak konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dalam penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan; dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kendaraan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini mengacu pada teori perjanjian serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya klausula eksonerasi, bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan regulasi ketat terhadap isi kontrak pembiayaan, serta edukasi hukum kepada konsumen. Saran yang diberikan meliputi perbaikan kebijakan pelaku usaha, peningkatan literasi hukum konsumen, dan peran aktif negara dalam menjamin keadilan kontraktual dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN Fitria, Annisa; Dharma, Agus Surya; Noorrahman, Moh. Fajar
Al Iidara Balad Vol. 7 No. 1 (2025): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.7.1.1317

Abstract

Permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan adalah Pengetahuan pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi yang masih rendah, rendahnya inisiatif kerja pegawai pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, rendahnya keterampilan pegawai, penyelesaian pekerjaan yang tidak pada waktu, rendahnya semangat kerja pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan dan besar pengaruhnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data angket, observasi dan dokumentasi, dan menggunakan teknik total sampling untuk penentuan sampel yang berjumlah 35 responden, metode analisis data meliputi Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis yang kemudian dibantu dengan aplikasi pengolah data statistik yakni IBM SPSS 26.0 Statistik For Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi dan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Balangan. Bukti kuat dari temuan ini terlihat pada nilai Thitung = 10,472, yang lebih besar dari Ttabel = 2,034, dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, menegaskan bahwa pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai memang signifikan. Selain itu, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2 = 0,769) memberikan indikasi bahwa kompetensi menyumbang sebesar 76,9% terhadap kinerja pegawai. Ini berarti bahwa sebagian besar (76,9%) dari variasi dalam kinerja pegawai dapat dijelaskan oleh kompetensi, sementara sisa 23,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini, seperti aspek lingkungan kerja, kebijakan organisasi, atau faktor eksternal lainnya. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kompetensi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Balangan.
Co-Authors Aang Munawar Achmad Edi Subiyanto ACHMAD FAUZAN Ade Hari Siswanto Adi Nur Rohman , Adi Nur Rohman Adriana, Hannura Ahmad, Ahluddin Saiful Alfiana, Rita Ali Rakhman Hakim Aminulloh, Ali Anatomi Muliawan Anna Triningsih, Anna Antara, Nyoman Putra Apipah , Nur Arba Pramundita Ramadani Ari Wibowo Aulia Rahmah Aziz, Rizka Amelia Azzahra , Nisa Kamila Bariklana, Muhammad Bastomi, Selam Binastya Anggara Sekti Budi Asri, Dyah Permata Damayanti, Siska Dwi Darman, Melani Deni Hermawan Devi, Luh Ari Kamala Dharma, Agus Surya Dior Manta Tambunan DWI SURYANTO Ecica, Ecica Elawati, Tuti Endang Ruswanti Fairana, Vinanti Aesca Fariani Syahrul Feriza, Gousta Fitriani, Hannie Freddy Harris, Freddy Ganjar Fadillah, Ganjar Ginting, Henndy Hakim, Sherina Nabila Putri Hapsari, Nia Puspita Harahap, Pardamean Hariyanto, Ario Yudo Helvis Hikmawati, Elok I Gede Hartadi Kurniawan Isnatin Miladiyah Jr., Andre Cardenas Juanda Juanda Jumaryatno, Pinus Juwita, Silvia Ratna Kantikha, I Made Lee, Bonita Lisasih, Nin Yasmine Muhammad Firdaus Murti, Sri Mustaqimah Mustaqimah Nixon Erzed Noorrahman, Moh. Fajar Nurhayani nurhayani Panggabean, Marshanda Vennesa Pratama, Pebi Paisal Putri, Mela Antika Rahmahani, Adhining Prabawati Rahman, Agenia Rina Saputri Rohman, Adi Nur Rojak Samsudin, Agus Samuel, Alexander Satinem Sugeng Sugeng Suprajogi, Agus Thaher, Irmanjaya Wahyudi, Endik Wardhani, Kristy Tri Wasahua, Idris Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Yandi Syukri Yustian, Alifira Adhany Zulfikar Zulfikar Judge