p-Index From 2021 - 2026
9.264
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Studi Pemerintahan Sosiohumaniora Insignia: Journal of International Relations Jurnal Ilmiah HUBUNGAN INTERNASIONAL Agrifor : Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Global Strategis Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Media Hukum Jurnal Hubungan Internasional Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs ARISTO Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Nation State : Journal of International Studies Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies Sospol : Jurnal Sosial Politik JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Pagaruyuang Law Journal Jurnal Yustitia BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's) Journal of Social Development Studies Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Indonesian Perspective Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesian Research Journal on Education JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Nanggroe: Journal of Scholarly Service Multifinance Journal of Islamic World and Politics Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi Journal of Mental Health and Social Rehabilitation Anayasa Toplama Indonesian Journal of Community Services Law Journal ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Studi Pemerintahan Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam JHIP
Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI ASSESSMENT RISK AND NEEDS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIB CIANJUR Maulana, Raihan Irsad; Muhammad, Ali; Anwar, Umar; Priyatmono, Budi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.313

Abstract

Abstrak Sistem Sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi tantangan residivisme dan kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia, salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Cianjur menghadapi tantangan internal yang signifikan, tercermin dari angka residivisme yang mencapai 11,2% dan disparitas partisipasi program, di mana hanya 52 dari 713 narapidana mengikuti program kemandirian. Fakta ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara program yang ditawarkan dengan kebutuhan riil narapidana untuk reintegrasi. Landasan untuk menjembatani kesenjangan ini adalah implementasi Assessment Risk and Needs (R/NA) yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam implementasi assement risk and needs dalam meningkatkan kualitas program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Cianjur, beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunalan Penelitian kualitatif berdesain studi kasus ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kepada petugas dan narapidana. Teori yang digunakan adalah Teori Kognitif Sosial dari Albert Bandura, menggunakan konsep efikasi diri (self-efficacy) untuk mengetahui mekanisme psikologis dari Prinsip Responsivitas dalam pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi assement risk and needs secara prosedural telah berjalan baik dan terbukti mampu meningkatkan efikasi diri narapidana, yang termanifestasi melalui penguatan motivasi untuk menguasai keterampilan teknis. Namun, program pembinaan tidak terealisasi maksimal akibat hambatan struktural seperti keterbatasan SDM, fasilitas, dan variasi program. Akibat adanya kehambatan SDM, fasilitas,dan variasi mengakibatkan program pembinaan kemandirian di lapas Cianjur tidak berjalan dengan optimal . Kesimpulannya implementasi assement risk and needs secara prosedural telah berjalan baik namun adanya hambatan seperti SDM, fasilitas, serta kurangnya variasi program pembinaan kemandirian mengakibatkan kurangnya kualitas program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIB Cianjur. Novelty dalam penulisan ini Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berhenti pada evaluasi prosedural, studi ini membuktikan bahwa meskipun assesment telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut tidak secara otomatis menjamin kualitas output pembinaan. Temuan utamanya adalah identifikasi "kesenjangan kapabilitas" antara hasil assesment dengan program pembinaan yang di berikan.Dengan mengaitkan kesenjangan ini secara langsung pada keterbatasan dalam proses R/NA dalam memetakan kebutuhan non-teknis narapidana, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal terhadap pemahaman mengapa program pembinaan seringkali gagal menghasilkan kemandirian yang berkelanjutan. Kata kunci: Implementasi, Assessment Risk and Needs, Pembinaan Kemandirian, Efikasi Diri, Lembaga Pemasyarakatan
Sosialisasi dan Penguatan Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan kepada Masyarakat melalui Program Kemandirian Barbershop dalam Kegiatan BAPAS Peduli (Studi : Balai Pemasyarakatan Bandung) Daulah, Krisna Asma Saeful; Ramadhan, Rafli Aldira; Senoputro, Rifqi Murtadho; Equatora, Muhammad Ali; Muhammad, Ali; Aulia, Qisthina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 2 (2025): Bulan November
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i2.682

Abstract

Naskah kebijakan ini mengkaji permasalahan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan pasca-pidana yang masih menghadapi stigma, penolakan, dan minimnya dukungan komunitas. Berdasarkan hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) Taruna Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tahun 2025 di Bapas Kelas I Bandung dan Yayasan Anugrah Insan Residivist, ditemukan bahwa pendekatan berbasis komunitas, seperti program pelatihan barbershop dan kegiatan Bapas Peduli di ruang publik, efektif membangun kepercayaan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan reintegrasi sosial menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan sosial dan psikologis yang dihadapi klien. Oleh karena itu, naskah ini menawarkan alternatif kebijakan yang mencakup: penguatan peran POKMAS LIPAS sebagai fasilitator komunitas, integrasi layanan sosial publik dengan program keterampilan klien, serta kolaborasi lintas sektor yang sistemik dan berkelanjutan. Rekomendasi diarahkan pada advokasi kebijakan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta replikasi model praktik baik ke wilayah lain dengan dukungan regulasi dan partisipasi publik yang lebih kuat.
DINAMIKA PROSES PEMBELAJARAN KRIMINAL ANAK DARI ORANG DEWASA: STUDI KASUS ANAK DI RUTAN KELAS I DEPOK DAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR Nur Saidi, Ahmad Ali; Muhammad, Ali; Anwar, Umar; Priyatmono, Budi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1680

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, anak yang terlibat dalam tindak kriminal sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika proses pembelajaran kriminal pada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya di Rutan Kelas I Depok dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran orang dewasa baik dari lingkungan keluarga ataupun teman sepergaulan anak memiliki peran dalam membentuk pembelajaran kriminal pada anak dan apa dampak yang terjadi dari adanya peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari informan yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, wali anak, petugas pemasyarakatan, tahanan anak, dan klien anak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Teori Peran - Biddle dan Thomas (1966) dan Teori Asosiasi Diferensial - Edwin H. Sutherland (1939). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika proses pembelajaran kriminal anak dari orang dewasa memiliki peran signifikan khususnya dari orang dewasa yang berasal dari lingkungan pergaulan anak. Sedangkan, peran orang dewasa dari lingkungan keluarga berusaha untuk memberikan pengaruh positif kepada anak. Sementara itu, peran orang dewasa tidak hanya sebagai pengarah dan pengawas, tetapi juga sebagai figur yang memberikan nilai-nilai moral dan sosial yang penting dalam proses perubahan perilaku anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak mendapat pengaruh signifikan dari orang dewasa di lingkungan pergaulannya dalam pembelajaran tindak kriminal, dan peran orang dewasa ini menjadikan figur otoritatif bagi anak sehingga anak terdorong dan termotivasi melakukan tindakan kriminal.
IOM's Efforts to Combat Human Trafficking in Thailand Through Transnational Advocacy Network (2020–2024) Putri, Falehah Devi Nismara; Muhammad, Ali
Journal of Islamic World and Politics Vol. 9 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Prodi Hubungan Internasional Program Magister Univ. Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jiwp.v9i2.185

Abstract

Human trafficking is an increasingly serious problem in Thailand, making it a country of origin, transit, and destination for many victims. This research aims to explore the role of the International Organization for Migration (IOM) in addressing the issue of human trafficking in Thailand. This research uses the conceptual framework of transnational advocacy networks introduced by Keck and Sikkink. The method used in this research is a descriptive qualitative approach, where the researcher has access to various relevant qualitative data collection techniques in obtaining textual data for study and analysis. This research found that, firstly, information politics is conducted by conveying information to raise public awareness through social media platforms. Secondly, symbolic politics involves symbols and campaigns to raise awareness of the dangers of human trafficking. When leveraging politics through surveillance, advocacy, and the implementation of international standards to pressure the Thai government. Finally, accountability politics focuses on turning government statements into policies that can regulate human trafficking in Thailand. Although IOM has implemented various programs and policies, the number of human trafficking cases continues to increase year after year. Key challenges include corruption at the law enforcement level as well as a lack of evaluation of existing programs. This article makes an important contribution in exploring IOM's role in addressing human rights violations in Thailand, particularly in prevention efforts, victim protection, and challenges faced in implementing policies related to human trafficking.
Community Development in the Prevention of Body Shaming in Students in Cisalak Village, Subang Equatora, Muhammad Ali; Anwar, Umar; Butar-Butar, Herry Fernades; Tando, Cahyoko Edi; Hamzah, Imaduddin; Priyatmono, Budi; Muhammad, Ali; Biafri, Vivi Sylviani; Aulia, Qhistina
Indonesian Journal of Community Services Vol. 4 No. 2 (2025): November
Publisher : CV. Literasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47540/ijcs.v4i2.2358

Abstract

This community service aims to prevent body-shaming behavior among students at SMA Plus Pagelaran, Cisalak Village, Subang, through a community development approach. Body shaming, the act of criticizing a person's physical appearance, hurts students' psychology and self-confidence. This program is implemented by providing education to students, teachers, and parents about the negative consequences of body shaming and the importance of respecting physical diversity.  The activities carried out include socialization, group discussions, and the formation of supportive communities that strengthen students' confidence. The method is a participatory approach that involves all stakeholders in the school environment to create social norms that reject body shaming. Data collected through observation and interviews indicated increased awareness and a shift toward more positive attitudes toward physical differences among students. The results of community service activities prove that community development-based interventions are effective in reducing body shaming and building an inclusive and supportive school environment. This program is expected to serve as a model for preventing body shaming in other rural schools by empowering the community and supporting students' mental well-being. Further implementation can strengthen the role of schools and communities in fostering a positive culture that respects diversity and promotes solidarity among students in Cisalak Village, Subang.
Identity construction and violence in Malay-Patani ethnonationalism in the dynamics of violations of international humanitarian law Fiya Ainur Rohmatika; Ali Muhammad
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.716

Abstract

The Malay-Patani ethnonationalism conflict in Southern Thailand reflects the complex dynamics between identity construction, violence, and the violation of International Humanitarian Law (IHL). The background to the conflict is rooted in the political, cultural, and religious marginalization of the Malay-Muslim community by a Thai state that emphasizes the homogeneity of the Thai-Buddhist national identity. The suppression of the Malay language, religious institutions, and collective historical memory led to armed resistance and escalation of violence in the region. This research aims to analyze in depth how the construction of the Malay-Patani identity contributes to violence and forms of violation of the basic principles of IHL, such as distinction, proportionality, and necessity. This study used a descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through literature studies, reports from international organizations (International Committee of the Red Cross, Amnesty International, Human Rights Watch), and critical discourse analysis of identity narratives and violence. The results show that the construction of identity suppressed by state policy results in the legitimization of violence by separatist groups, while the state also responds with repressive actions that violate international humanitarian norms. Both state and non-state actors have been involved in systematic violations of IHL, including attacks on civilians, torture, and the use of banned weapons.
Multilevel Governance and Indonesia’s Strategy for Climate Change Mitigation and Adaptation Muhammad, Ali; Rizky, Lucitania; Sahide, Ahmad; Candra, Ilham Agustian; Prasetyo, Satria Iman
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 13 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jhi.v13i2.20999

Abstract

This article critically examined Indonesia’s policies to mitigate and adapt to climate change within the global climate regime and local political dynamics. A qualitative method and a multilevel governance approach were utilized, emphasizing the dispersion of power both vertically among various levels of governance and horizontally among different quasi-governmental and non-governmental organizations and actors. The analysis unveiled that Indonesia’s climate change policies have involved supranational governance facilitated by global-level regimes and institutions. The government has played a strategic role in aligning itself with these global environmental regimes by implementing laws and policy measures to limit greenhouse gas emissions, control deforestation rates, and address forest degradation. Achieving these governance tasks involved active participation from local governments, municipalities, and non-state actors such as businesses and the community.
The Obstacles of Serbia in Obtaining the European Union Membership Status Firmansyah, Firmansyah; Muhammad, Ali
POLITEA Vol 3, No 2 (2020): Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam
Publisher : State Islamic Institute of Kudus (IAIN Kudus)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/politea.v3i2.8875

Abstract

The European Union (EU) is an intergovernmental and supranational organization enlarging its membership since its formation. Due to the benefits, neighboring European countries are volunteering to join the EU. One of the EU candidate member countries is Serbia. In the process of gaining the status of EU candidate country, Serbia has faced many challenges and yet to fulfill the Copenhagen criteria as the conditions of membership by transforming and strengthening democracy. In the economic field, it is struggling to develop free markets and the rule of law. Serbia has collaborated with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) to process the war criminals in the past. Serbia succeeded in obtaining the status of candidate membership of the EU on March 1, 2012, which then became its new chapter.  
Sierra Leone Diplomacy as a Non-Permanent Member of the UN Security Council, Requesting Two Permanent Seats for Africa 2024-2026 Turay, Abu Bakarr S; Surwandono, Surwandono; Muhammad, Ali
Journal of Islamic World and Politics Vol. 10 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Prodi Hubungan Internasional Program Magister Univ. Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jiwp.v10i1.196

Abstract

The United Nations (UN) aims to uphold international peace and security. The Security Council (SC), the UN's principal body, is tasked with upholding peace and security stability, taking appropriate measures, and mediating disputes following the UN Charter's provisions. As a member of the UN mission, Sierra Leone is dedicated to preserving international peace. Sierra Leone refers to the UN Charter, the 1945 Constitution that granted veto power to the P5, and requests that two African countries be granted permanent membership with the same veto power. This research used qualitative methods with interpretive content analysis to analyze secondary data from official reports, journals, mass media, etc., using the interactive model and NVivo 12 Plus software to examine the dynamics of Sierra Leone's Security Council membership in dealing with global issues. The results prove that Sierra Leone's policies have sought to fight against the neocolonial structure of the UN Security Council’s membership.
The Role of World Trade Organization (WTO) in the European Union – Indonesia Biodiesel Trade Dispute in 2023 Rohmatika, Fiya Ainur; Muhammad, Ali; Ridho, Zainur
Jurnal Hubungan Internasional Peradaban Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Hubungan Internasional Peradaban
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan yang semakin erat antara perdagangan global dan kebijakan lingkungan telah menyebabkan peningkatan sengketa perdagangan, terutama mempengaruhi negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas. Salah satu kasus paling menonjol adalah sengketa perdagangan biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) pada tahun 2023, yang dipicu oleh Renewable Energy Directive II (RED II) UE dan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang mengkategorikan minyak sawit sebagai komoditas berisiko tinggi. Langkah-langkah ini secara signifikan membatasi ekspor biodiesel Indonesia ke pasar UE. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran World Trade Organization (WTO) dalam menangani sengketa ini dan mengkajinya melalui lensa teori rezim. Studi ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis dokumen yang mengacu pada laporan panel WTO, peraturan UE, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan bahwa WTO mendukung klaim Indonesia, dengan putusan bahwa tindakan UE bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip WTO, terutama yang berkaitan dengan non-diskriminasi dan perlakuan yang sama dalam perdagangan. Studi ini menyimpulkan bahwa WTO memainkan peran krusial dalam menjaga koherensi normatif dalam sistem perdagangan multilateral. Namun, studi ini juga menyoroti keterbatasan institusi tersebut dalam menyelesaikan ketegangan mendalam antara tujuan lingkungan dan kepentingan ekonomi negara-negara berkembang, sehingga menekankan perlunya reformasi struktural.
Co-Authors A, Muhammad Zahniar Abadi, Fany Anggun Adhansyach, Naufal Adie Hendrawan, Richardus Batista Ahmad Sahide Ahmad Sahide Ahmad, A Aliyah Alfiqri, Syahrun Alfredha Shinta Putri Alimuddin, Sitti Zarina Andini, Leniawati Rika Angraini, Yulita Anshori, Hafizh Anwar, Umar Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan Ariasmara, Sunu Arzethy, Putri Laura Audi Izzat Muttaqien Aulia, Qhistina Aulia, Qisthina Azhar, Satria Eldia Aziza, Annisa Nur Biafri, Vivi Silvyani Biafri, Vivi Sylviani Butar-Butar, Herry F. Butar-Butar, Herry Fernades Cahyoko Edi Tando Candra, Ilham Agustian Chomah, Isti Cynthia Shafira Hartati Damodaran, Yadu K Daulah, Krisna Asma Saeful DEWI SARTIKA Dian Azmawati Dwijayani, Rista Herjani Enumbi, Yuprilia Rama Ria Fabira, Dwie Shafa Fahmi Hidayat Febriana, Nabilah Salma Firdaus, Muhtadin Firmansyah Firmansyah Fiya Ainur Rohmatika Gittha Larasathy Gumay, Feby Kurnia Rapanca Hadidah Sallimi Hamzah, Imaduddin Hastira, Muhammad Fajhriyadi Hidayati, Mega Hulir, Tresia Rita Husnul Khatimah Hutami, Amalia Nurul Ida Ayu Putu Sri Widnyani Ikram , Aprialdi Muharrami Fahrial Khairul Munzilin Ladiqi, Suyatno Laode Muhammad Fathun, Laode Lucitania Rizky, Lucitania Luh Putu Ratna Sundari Maemonah, Maemonah Maharani, Jesica Triyana Mani, Kannan a/I Maretha Syawallin Umarach Maulana, Raihan Irsad Moh. Talabul Amal Muhammad Ali Equatora Muhammad F. Athifi Muhlis Madani, Muhlis Mukhtar, Dimas Mutia Hariati Hussin Nugraha, Fajar Iman Nur Saidi, Ahmad Ali Pangestu, Muhammad Aji Dimas Pradipta, Tri Yoga Prasetyo, Satria Iman Pratiwi, Ayu Inka Priyatmono, Budi Putri, Falehah Devi Nismara Rahman, Ade Awliya Rajagukguk, Binsar Parulian Ramadan, Novan Rizky Ramadhan, Rafli Aldira Rista Herjani Dwijayani Riupassa, Goerge Rudolf Jacob A. Rohmatika, Fiya Ainur Rumbruren, Abdul Munir Saleem, Muhammad Saad Saragih, Alexandro Junior Senoputro, Rifqi Murtadho Sidiq Kurniawan Sinambela, Stivani Ismawira Sipahutar, Daniel Lukman Sopacua, Hendro Micha Yabes Soraya, Ninda Sugeng Riyanto Sugito, Sugito Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Surwandono Takdir Ali Mukti, Takdir Ali Tulus Warsito Tulus Warsito Tulus Warsito Turay, Abu Bakarr S Ulung Pribadi, Ulung Vyolicha, Pani Yaser, Muhamad Yenis Contesa Yoyo Yulianto, Rama Fatahillah Zahira Rahman, Fariya Zainur Ridho Zaynudin, Alan