Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
11.672
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Yustisia KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) DiH : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Widya Yuridika Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Magnum Opus YUSTISI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JURNAL MERCATORIA Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Transparansi Hukum Cepalo Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen Supremasi Hukum Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal Presumption of Law Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Keadilan Batulis Civil Law Review IBLAM Law Review Case Law International Journal of Humanities Education and Social Sciences Journal Evidence Of Law Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Journal of Innovative and Creativity Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora International Journal of Education, Vocational and Social Science SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law PESHUM Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum International Journal of Social Sciences and Humanities Journal of Health Education Law Information and Humanities Smash: Journal of Social Management Sains and Health Journal of Constitutional, Law and Human Rights
S Endang Prasetyawati
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 111 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 111 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy Abdul Muthalib Tahar; S. Endang Prasetyawati
Cepalo Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v2no1.1758

Abstract

Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) merupakan salah satu pilar dari dua pilar lainnya yang dihasilkan oleh KTT ASEAN pada Oktober 2003 di Bali. Pada KTT ASEAN ke-12 para pemimpin menguatkan komitmen untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 agar sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II,  dan sekaligus menandatangani Cebu Declaration on Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015. Untuk mewujudkan pembentukan KEA perlu menyusun suatu cetak biru (blueprint) atau disebut Deklarasi Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Terdapat empat karakteristik dalam Blueprint, di mana karakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu menciptakan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi di bidang ekonomi (Kawasan Ekonomi yang Kompetitif). Guna merealisasikan hal tersebut Cetak Biru menetapkan ketentuan tentang Kebijakan Persaingan Usaha yang pada tahun 2010 pedoman ini berhasil dirumuskan dan dinamakan Regional Guidelines on Competition Policy (Regional Guidelines). Dengan adanya Regional Guidelines ini maka Negara-negara anggota ASEAN harus menyesuaikan perundang-undangan persaingan nasionalnya. Dari tiga negara anggota ASEAN yang diteliti (Indonesia, Malaysia, dan Singapura) berdasarkan indikator dalam penyusunan undang-undang persaingan, untuk Indonesia masih ada enam indikator yang belum sesuai (harmonis), sedangkan untuk Malaysia dan Singapura masing-masing masih ada dua indikator yang belum sesuai(harmonis). Dalam penulisan ini digunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan studi komparasi. Penelitian ini menggunakan sumber data dari literatur, artikel dan situs-situs internet. 
TINJAUAN YURIDIS HUKUM KEPERDATAAN TERHADAP PERMOHONAN PENGANGKATAN WALI BAGI ANAK DALAM HAL UNTUK MEMENUHI SALAH SATU PERSYARATAN PENDAFTARAN MASUK TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Putusan Nomor: 17 Rizki Nesia Putri; S. Endang Prasetyawati; Indah Satria
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 8 No 2 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v8i2.2136

Abstract

Hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaaati oleh masyarakat itu. Tradisi hukum di daratan Eropa mengenal pembagian hukum menjadi dua yaitu hukum publik dan hukum privat, tetapi di sistem Anglo Saxon atau Common Law tidak ada pembagian seperti demikian. Suatu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar seluruh individu dalam masyarakat disebut Hukum Privat. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orangtua kepada anaknya. Pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam. Permasalahan penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap permohonan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berdasarkan hukum perdata dan faktor-faktor penghambat implementasi perubahan pengangkatan wali bagi anak dalam hal untuk memenuhi salah satu persyaratan masuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pada dasarnya yang berhak dan mempunyai tanggung jawab menjadi wali, pengasuhan serta pemeliharaan anak adalah kedua belah pihak, yaitu suami dan istri selama memiliki kecakapan untuk menjalankan tugasnya tersebut.
Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk Endang Prasetyawati; Indah Satria; Yosi Oktavia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1675

Abstract

Permasalahan tindak kriminalitas seolah tidak pernah hilang dan tidak pernah tuntas terselesaikan. Hal ini juga berimbas pada meningkatnya jumlah  pelaku tindak kriminal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Saat ini, ditengarai jumlah anak-anak dibawah umur yang terlibat tindak kriminalitas semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan pola hidup sehari-hari dari anak- anak serta tekanan sosial.  Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya komisi perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan anak dibawah umur. Kegunaan penelitian ini juga diharapkan menambah referensi teoritis, praktis, dan analisis sebagai jalan keluar secara Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antaralain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya. Putusan hakim sangat menentukan dalam suatu perkara di persidangan, karena dalam putusan hakim menetukan nasib seseorang ditahan atau tidak, tentunya dalam menjatuhkan putusan hakim harus benar benar mempertimbangkan segala sesuatu yang di hadapkan di muka pengadilan, karena buakan hanya nasib terdakwa yang ditentukan oleh putusan hakim namun juga nasib dari keluarga seseorang terdakwa. Bapas dan Kpai Juga sangat menentukan dalam putusan karna saran dari bapas dan kpai juga menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, bapas dan kpai juga harus mendampingi anak dari penangkapan hingga putusan sesuai dengan undang – undang yang mengatur.
IMPLEMENTASI TUGAS SUB BAGIAN KOMISI DAN KEPANITIAN MELAKSANAKAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA KEGIATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2016 PASAL 17 AYAT (2) DI DPRD PROVINSI LAMPUNG S. Endang Prasetyawati; NAZIRHAN NAZIRHAN
KEADILAN PROGRESIF Vol 13, No 1 (2022): Volume 13 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Commission is a permanent organ of the DPRD and is formed by the DPRD at the beginning of the DPRD membership term. Every member of the DPRD except the leadership of the DPRD is obliged to become a member of one of the commissions. The Plenary Meeting of the DPR RI. And the committee carries out the affairs of providing DPRD facilities and the DPRD Secretariat, Administration, Personnel, Household and Finance. The research problem is how the implementation of the tasks of the sub-division of the commission and the committee in carrying out the preparation of the work program based on the Governor's Regulation Number 60 of 2016 Article 17 Paragraph (2) in the Lampung Provincial DPRD. The research methoduses a normative and empirical juridical approach. The data used are secondary data and primary data. The data analysis used is qualitative juridical analysis. The results of the research Implementation of the tasks of the sub-commissions and committees carrying out the preparation of activity work programs based on the governor's regulation number 60 of 2016 article 17 paragraph (2) in the Lampung provincial DPRD that the task of committee functions such as the General and Finance section, Administration section, Household section, section Finance, Sessions section, Meetings section, Minutes section, Budget Facilitation section and Legislative Oversight, Law -Invitation and Public Relations section, Legislative Studies section - Invitation, Publication section and Public Relations (HUMAS), Library and Documentation section as stipulated in the regulations governor number 60 of 2016 article 17 paragraph 2 so that it runs as it should.
OPTIMALISASI TUGAS SUB BAGIAN PROTOKOL DALAM MELAKUKAN PROGRAM KERJA KEGIATAN BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NO MOR 60 TAHUN 2016 PASAL 25 AYAT (2) HURUF A DI DPRD PROVINSI LAMPUNG Agusman Hari; Prasetyawati S. Endang
KEADILAN PROGRESIF Vol 13, No 1 (2022): Volume 13 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Protocol is regulated in Law No. 9 of 2010 concerning Protocol. By definition of law. The Minister reports that protocol is a series of activities related to provisions in state activities or formal activities which include place arrangements, ceremonial procedures, and honors as a form of respect for someone according to his position and/or role in the country, government, or citizens. State activity is an activity that is regulated and carried out by a centralized state committee, which visits are the President and/or Vice President, and State Officials and other invitees. Next, formal activities are activities that are regulated and carried out by the government or state institutions in carrying out certain tasks and purposes, those attending are state officials and/or government officials and other invitees. Then a very basic comparison between activities.state with activities. Formal government is the central government and regional government together can carry out formal activities but state activities can only be held by a state committee. State activities are regulated and carried out by the state committee, whereas formal activities are regulated by protocol officers who are part of government institutions. Problems How to Optimize Article 25 Paragraph (2) Letter A Regarding the Task of Performing Work Program Activities Sub-Section Protocol Governor Regulation Number 60 Year 2016 .The research method uses a normative and empirical juridical approach. The data used are secondary data and primary data. The data analysis used is qualitative juridical analysis. DiscussionOptimizing the duties and functions of the preparation of the protocol work program of the Regional People's Representative Council based on article 25 paragraph 2 regarding the task of carrying out the work program of the protocol sub-section activities according to the Lampung provincial governor regulation number 60 of 2016 that there is a need for two-way communication between the protocol and the work program drafting committee Lampung Provincial People's Representative Council in order to be more optimal.
Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk Di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PDT/2021/PT.TJK) Joyya Grace Sianturi; S. Endang Prasetyawati; Indah Satria
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi mayarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.
IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ANAK (Studi Putusan Nomor 31/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Tjk) Indah Satria; S Endang Prasetyawati; Qoonia Riyandini
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.97 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v6i1.189-199

Abstract

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah Negara yang diakui. Karena penderitaan akibat pelanggaran norma, maka hukum ditegakkan untuk memelihara hubungan antar pribadi yang damai. Kriminalisasi perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak, bukanlah isu baru, namun merupakan isu yang terus berlangsung dan belum tuntas penyelesaiannya. Ini menjelaskan mengapa perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi komersial terus meningkat. Teknik Yuridis Normatif-Empiris yang diterapkan melalui telaah pustaka dan pengamatan langsung terhadap obyek digunakan dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi penjatuhan sanksi serta kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak.Kata Kunci : Hukum, Tindak Pidana, Perdagangan Anak
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal (Studi Putusan Nomor: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk) Lintje Anna Marpaung; Endang Prasetyawati; Muhammad Sapta Sanjaya
Case Law : Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v4i1.3071

Abstract

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (mens rea). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Faktor Penyebab Pelaku Meimiliki Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengenai tindak pidana atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual senjata api rakitan jenis revolver serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. kepemilikan senjata api secara ilegal digolongkan ke dalam tindak pidana yang meliputi penggunaan senjata api, peredaran, kepemilikan, penyerahan, penyimpanan, amunisi, atau bahan peledak lainnya yang dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pemiliknya berupa hukuman mati, penjara seumur hdup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya hingga 20 tahun. Senjata api ilegal yang sering diketahui dimiliki oleh masyarakat sipil yakni senjata api berjenis revolver.
Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK) Joyya Grace Sianturi; S. Endang Prasetyawati; Indah Satria
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi mayarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Murid Siswa Sekolah Pada SMA Negri 2 Bandar Lampung Agung Wiragama; Endang Prasetyawati; Indah Satria
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i1.25396

Abstract

Criminal acts related to the acceptance of new students at a school have often occurred. Generally, the perpetrators of these crimes are people who claim to be able to get students into the school they are aiming for by providing an imbalance. The perpetrators of crime will lure parents to pay a certain amount so that their children can be accepted at school because the high interest of new students who register makes it less likely that their children can be accepted at the school. Not a few parents believe in this action so that parents are willing to pay large fees in the hope that their children will be accepted but in reality the child is not accepted as a student. The approach taken in this research is normative and empirical juridical. The factor causing the criminal act of fraud committed by the Defendant was due to an opportunity where the victim was a personal student of the Defendant. The victim was not accepted to enter SMA Negeri 2 Bandar Lampung seeing this opportunity. The Defendant engineered that to be accepted as a student at SMA Negeri 2 Bandar Lampung, money was needed as a condition for the entrance fee for SMA Negeri 2 Bandar Lampung. The Panel of Judges before imposing a sentence on the Defendant took into account the facts presented at the trial court by looking at the evidence in the form of witness statements, statements of persecution, evidence and documentary evidence.   Abstrak   Tindak pidana terkait penerimaan murid baru di suatu sekolah sudah sering terjadi. Umumnya para pelaku kejahatan tersebut merupakan orang yang mengaku bisa memasukkan siswa ke sekolah yang dituju dengan memberikan sebuah imbalan. Para pelaku kejahatan akan mengiming-imngi para orang tua untuk mengeluarkan sejumlah biaya agar anaknya dapat diterima di sekolah dikarenakan banyaknya minat siswa baru yang mendaftar menjadikan peluang anaknya semakin kecil dapat diterima di sekolah tersebut. Tidak sedikit para orang tua percaya atas tindakan tersebut sehingga para orang tua rela mengeluarkan biaya yang besar dengan harapan anaknya dapat diterima namun pada kenyataanya anak tersebut tidak diterima menjadi siswa.  Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis  normatif dan empiris. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya kesempatan yang dilakukan dimana korban merupakan murid les private dari Terdakwa. Korban tidak diterima untuk masuk ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung melihat kesempatan tersebut Terdakwa membuat rekayasa bahwa untuk dapat diterima sebagai murid SMA Negeri 2 Bandar Lampung diperlukan uang sebagai syarat untuk biaya masuk sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan didalam persidangan dengan melihat alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat.
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Agung Saputra Agung Wiragama Agusman Hari Akbar As, Muhammad Zahien Akbar, Arizon Rahmanda Al Makki Ahmad Hartori Alfiyan, Angga Angelia, Ister Anggalana Anggini Milania Aranta Anindya D.S., Yolanda Anita, Okta Aprilia, Mega Lois Aprinisa Asia Bagus, Putri Khailla A`yun Amalia, Ifada Qurrata CAB, Gregorius Eka Januario Deni Kurniawan, Deni DESLAPANA DESLAPANA Destika , Nadya Desy Elsyani Dewi Karya Dista, John Dwi Tatak Subagiyo Ekky Faridha Sari Ellya Rosa Endang Sutrisno Erlina B Evandra, Amanda Putri Fajar Ramadan farhanihzamahendra Fernando, Avian Chrisna Firmansyah, M Grace Sianturi, Joyya Hamaminata, Gani Herlambang, Probojati Bayu Herpa, Wahyu Ramadhan Hufron Hufron Hufron Hufron, Hufron I Nyoman Nurjaya Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indah Satria Indradewi, Christi Oksar Heris Intan Nurina Seftiniara Irit Suseno Jeremia Rizky Sianipar John Dista Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kholis, Abd. Krisnadi Nasution Legawa, Gibran Dima Lintje Anna Marpaung Lucianus Budi Kagramanto Lukman Hakim Lukman Hakim Mangesti, Yovita Arie Maulana Falah Akbar Meidiansyah, Dera Miarsa, Fajar Rachmad Dwi Muhammad Arullah Aqil Muhammad fauzan Muhammad Ramadhan Muhammad Sapta Sanjaya Muhammad Yusuf Firmansyah Nababan, Kalfin Febrian NAZIRHAN NAZIRHAN Nita Yolanda Okta Ainita Okta Ainita Oktaria, Jayanti Otto Yudianto Permana, M Riski Pratama, Aldita Putra Bayu Pratama, Rona Jingga Putri Pratiwi, Galuh Pratiwi, Mila Oktavia Pratiwi, Wangga Reka Puspitorini, Lucky Putri Mawardita Puspitasari Putrri, Mira Silviana Sintia Qoonia Riyandini Ramadan, Suta Ramadhan, Yananda Putra Ratih Saryani Rifandy Ritonga Rifandy Ritonga Riqiey, Baharuddin Risti Dwi Ramasari Rizaldi, Rizki Rizka Dewi Aprillia Rizki Nesia Putri Rosa, Ratih Brity Rosmala Salsabila, Hanna Reda Fairuz Salsabila, Nur Sari, Ekky Faridha Septiyar, Monika Siti Fatimah Milawatul Rifka Slamet Suhartono Sosilo, Peter Sri Ayu Sekar Wangi Suseno, Irit Suta Ramadan Suta Ramadhan Syarafina Dyah Amalia Syofyan Hadi Taffarel Almeyda, Ivan Tami Rusli Tedjokusumo, Dave David Tomy Michael Trias Politica Daizy Trimulya Yosia Krisjanji Trisnawati, Mayshe Wawan Prasetyo, Wawan Widjanarko, Maulidina Elga Maharani Yandri Radhi Anadi Yaqub Cikusin Yenita Septiara Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yosia Krisjanji, Trimulya Yudari Risma Pertiwi Yusmita Yusmita Yusmita, Yusmita YUSUF, ALFIAN Zainab Ompu Jainah Zainudin Hasan