Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.921

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Nusantara of Research : Jurnal Hasil-hasil penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri (e-journal) Journal of Nonformal Education JURNAL INTEGRASI PROSES JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus) Accounting Analysis Journal Educational Management The Journal of Educational Development Swabumi (Suara Wawasan Sukabumi) : Ilmu Komputer, Manajemen, dan Sosial Jurnal Pilar Nusa Mandiri SYUKUR (Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Masyarakat) BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Paedagoria : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan Jurnal al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan penelitian ke-Islaman Jurnal Geosains dan Teknologi Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Komputasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer dan Matematika Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Serambi Saintia : Jurnal Sains dan Aplikasi Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi (JKF) Jurnal Kesmas dan Gizi (JKG) Journal of Nonformal Education and Community Empowerment Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat JSAI (Journal Scientific and Applied Informatics) Indonesian Journal of Kidney and Hypertension JURNAL MUTIARA NERS Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman JUXTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga NURSING UPDATE JURNAL ILMIAH ILMU KEPERAWATAN Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Prima Medika Sains Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Infortech Jurnal Sistem Informasi JMPO CRJIM (Clinical and Research Journal in Internal Medicine) Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT) SPEED - Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi El-Ecosy : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Indonesian Collaboration Journal of Community Services (ICJCS) Jurnal Lex Suprema Jurnal Puruhita Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosial (JEMeS) Jurnal Riset Teknik Pertambangan Jurnal Yustitia Journal Research of Social Science, Economics, and Management Jurnal Pengmas Kestra (JPK) Jurnal Manajemen Retail Jurnal Penyakit Dalam Indonesia AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdimastek (Pengabdian Masyarakat Berbasis Teknologi) Jurnal Elektro Journal of Indonesia Vascular Access Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia Journal of Computer Science and Information Technology Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan Haga Journal of Public Health (HJPH) Journal of Geosciences and Applied Geology Deka in Medicine IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education Accounting Analysis Journal

ACHMAD RIFAI

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Universitas Negeri Semarang

Author-ID : 360773

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 107 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN SENGKETA KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA HIBAH DI ANTARA ORANG ISLAM (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp) Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 18, No 1 (2017): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Ketentuan tersebut guna membedakan dan memberikan kewenangan secara absolut kepada Lembaga Peradilan Agama terhadap Lembaga Peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri. Kendati Pengadilan Negeri juga berwenang mengadili sengketa sejenis tersebut, namun khusus para pihak yang bersengketa dengan menganut agama non Islam. Tetapi Pengadilan Negeri Sumenep selaku Peradilan Umum dalam perkara Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp telah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa hibah di antara orang-orang Islam. Sehingga dapat ditarik rumusan masalah, sudah tepatkah Pengadilan Negeri Sumenep dalam menerima, memeriksa dan mengadili sengketa hibah diantara orang-orang Islam. Setelah dikaji dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah melampaui kewenangannya. Sebab baik berdasarkan teori kewenangan mengadili peradilan agama, teori kewenangan mengadili peradilan umum dan adagium iuscurianovit,[1]sifat pemeriksaan sengketa hibah di antara orang-orang oleh Pengadilan Negeri Sumenep tersebut telah melanggar hukum.1MertokusumoSudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2010. hlm.9

PENENTUAN PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TANAH SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 20, No 1 (2019): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Pembangunan manusia di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya tidak dapat melepaskan ketergantungan terhadap tanah.Tanah dalam pembangunan di bidang pendidikan menjadi sarana dan prasarana, karenanya tanah menjadi kebutuhan sentral, sehingga tanah kerap menjadi rebutan danacapkaliterjadi sengketa di antara sesamanya. Untuk itulah diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah guna menentukan pemilik hak atas tanah. Sehubungan dengan hal tersebut permasalahan yang disajikan dalam tulisan ini adalah menentukan pihak yang paling berhak terhadap tanah yang menjadi obyek fasilitas pendidikan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, maka penentuan pihak yang paling berhak atas tanah adalah terpenuhinya data fisik dan data yuridis sebagai syarat mutlak.

PENAFSIRAN HUKUM SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA (Studi Kasus Perkara Perdata No.: 12/Pidt.G/2019/PN.Pmk) Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 21, No 1 (2020): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Sistem pembuktian dalam perkara perdata diatur dalam pasal 163 HIR yang pada pokoknya menentukan “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu”. Ketentuan hukum tersebut cukup jelas untuk diterapkan dalam suatu perkara perdata, sehingga hakim selaku pihak yang berwenang mengadili perkara dimaksud dapat secara tepat membebankan pembuktian kepada para pihak yang bersengketa. Penggugat merupakan pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa dalam suatu gugatannya, dalam sistem beban pembuktian perkara perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan segala hal yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil gugatan dimaksud, baik berbentuk mengakui suatu hak atau menyatakan suatu peristiwa. Sistem beban pembuktian demikian juga berlaku sama terhadap Tergugat yang telah mengemukakan dalil, baik bersifat menolak suatu hak ataupun menolak suatu peristiwa. Sistem beban pembuktian dalam perkara tersebut akan menjadi hal yang berbeda jika Penggugat ansichtidak dapat membuktikan dalil gugatannya, namun dapat dibuktikan oleh pihak lainnya yaitu Turut Tergugat. Sehingga dengan peran Turut Tergugat dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan. Keadaan posisi hukum dalam pembuktian dalil gugatan demikian menjadi tidak sesuai dengan ketentuan sistem beban pembuktian yang diatur dalam pasal 163 HIR.

KEKUATAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS PENGIKATAN KEMBALI OBJEK JAMINAN DENGAN HAK GADAI TANAH Achmad Rifai & Sapto Wahyono
Jurnal Yustitia Vol 22, No 1 (2021): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Kebutuhan akan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang tidak lepas dari transaksi perbankan dengan jalan dilaksanakannya perjanjian kredit antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana yaitu perbankan. Pihak yang membutuhkan dana berkedudukan sebagai debitor dan pihak perbankan selaku penyedia dana berkedudukan sebagai kreditor. Dalam perjanjian kredit tersebut perbankan selaku menerapkan prinsip kehatiihatian terhadap dana yang dipinjamkan kepada debitor dengan cara mengikat objek jaminan kredit khusus yang berupa tanah dengan Hak Tanggungan. Namun dalam praktiknya tidak jarang tanah yang telah dijadikan objek jaminan kredit dan diikat dengan Hak Tanggungan dijaminkan kembali kepada orang lain, mengingat tanah yang telah dijaminkan pada perbankan tersebut masih dapat dibebani dengan hak garap pada pihak lain yaitu dengan cara digadaikan secara adat.

IMPLEMENTASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN CIREBON Urip Giyono, Nur Rahman& Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 23, No 1 (2022): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi telah digunakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia yang merupakan negara heterogen .Keberanian pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa depan.Tidak seperti yang diidealkan atau dimiliki oleh rakyat bahwa pemilu harus mampu menghasilkan wakil yang berkualitas.Hal ini menarik untuk diteliti di masjid khususnya yang berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan pemilihh terhadap calon DPRD Kabupaten Cirebon pada pemilihan legislatif 2019 di Desa Gempol Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

PENENTUAN PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TANAH SEBAGAI FASILITAS PENDIDIKAN Achmad Rifai
Jurnal Yustitia Vol 19, No 2 (2018): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

KEKUATAN HUKUM LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK KEBENDAAN Achmad Rifai & Gatot Subroto
Jurnal Yustitia Vol 21, No 2 (2020): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Perjanjian pembebanan obyek jaminan dengan Fidusia antara kreditor dengan debitor melahirkan hak yang bersifat zakelijk (hak kebendaan) bagi kreditor atas perjanjian hutang piutang yang telah disepakati sebelumnya. Pembebanan Fidusia atas obyek jaminan melahirkan konsekuensi droit de suiteyaitu Kreditor berhak mengambil barang jaminan yang hak kepemilikannya telah diserahkan kepada Kreditor oleh Debitor dari pihak manapun. Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 yang di ucapkan pada sidang pleno tanggal 6 Januari 2020 sifat Hak kebendaan yang melekat pada Lembaga Jaminan Fidusia hapus. Sehinggadapatditarikrumusanmasalah,bagaimana kekuatan mengikat Fidusia sebagai lembaga jaminana yang bersifat kebendaan?.Setelah dikaji denganmenggunakanmetodeyuridisnormatifyakni denganmenggunakandata sekunderyangberupabahanhukum primer,makaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 tersebut telah menghilangkan sifat kebendaan yang melekat asas droit de suite.

IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA (SPPN)UNTUK PENILAIAN BERKELAKUAN BAIK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN mohammad, mohammad; Rifai, Achmad; Ismail, Mahsun; Sakinah, Asha
Jurnal Yustitia Vol 25, No 1 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i1.2309

AbstrakDi dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reserach) dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pegawai dilapas kelas IIA Pamekasan. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan sudah berjalan sesuai dengan tujuan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas pemasyarakatan, narapidana dan pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian. Dari setiap kegiatan yang dilakukan narapidana, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk narapidana. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif, nilai giat bekerja. Metode yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter adalah dengan melakukan pendekatan individual, pendekatan persuasif, keteladanan, pelatihan, praktik langsung dan pembiasaan. faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan yaitu: a) motivasi narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang; b) sarana prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil.

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk) Mustari, Zir Nuriyah; Rifai, Achmad; Wardani, Win Yuli; Nadir, Nadir
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2185

AbstrakPengadilan sebagai lembaga yang dibentuk negara untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan untuk menangani perkara yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Namun, seringkali para pihak yang bersengketa mengalami kekeliruan dalam mengajukan gugatan ke suatu pengadilan. Sehingga mengakibatkan gugatan yang cacat formil dan berkenaan dengan kewenangan mengadili suatu pengadilan. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana menentukan kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, bagaimana akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara. Guna menjawab permasalahan di atas, maka dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui kompetensi absolut pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara dan untuk mengetahui akibat hukum jika dalam suatu perkara perdata mengandung sengketa tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian kepustakaan dan studi literatur. Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat pada perkara putusan No.13/Pdt.G/2020/PN.Pmk, yang mana dalam gugatannya penggugat telah mendalilkan yaitu adanya perbuatan melawan hukum. Namun dalam petitum angka 3, terdapat bunyi gugatan yang mengandung objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara yang mana hal tersebut merupakan kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka dari itu akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI AKIBAT KECELAKAAN Pratama, M. Thoriq Maulidi; Pakendek, Adriana; Rifai, Achmad; Purwandi, Agustri
Jurnal Yustitia Vol 24, No 2 (2023): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v24i2.2181

AbstrakAdanya teknologi pada zaman sekarang banyak bisnis online berkembang pesat didukung dengan sarana jasa pengiriman barang (ekspedisi) yang membantu pengantaran barang sampai tujuan, namun sering terjadi kendala dalam proses pengiriman barang seperti contoh kecelakaan lalu lintas yang dialami truk pengangkut sehingga mengakibatkan kerugian materil ataupun immateril. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kecelakaan itu dapat atau tidak dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa oleh pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat peristiwa tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji dari Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kecelakaan dapat dijadikan alasan sebagai keadaan memaksa (force majeure) karena terpenuhinya unsur-unsur yang memenuhi selama tidak ada itikad buruk dari debitur. Tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen apabila terbukti ada unsur kelalaian/kesalahan dari debitur, namun bisa jadi debitur bebas dari pertanggungjawaban itu oleh sebab keadaan memaksa (force majeure) jika bisa membuktikan adanya peristiwa tak terduga tersebut.

Co-Authors - STMIK Nusa Mandiri Jakarta, Rizki Aulianita - UBSI, Muizzu Muhaimin Abdul Rojak, Syaifur Rahmatullah Achmad Slamet Adi Gunawan, Adi Ahmad Nurkhin aida fitria Alfian Fatahillah, Izet Ali, Noor Faqih Udin Annisa Hidayatun Anton Irawan Ardyansyah, Faisal Arief Maulana Ariyanto, Rio Febri Asrori Asrori Ate, Keleng Atma Gunawan Azifa, Annisa Andra Azmi, Aulia Ulul Azzah Soniati, Diana A’ziiz Amali, Fajri Bangun, Sri Melda Br Bangun, Sri Melda Br. Baswara, Satsya Yoga Camelia, Noer Dini Caroline, Stefany Damanik, Derma Wani Delita Ayu, Mite Delita Br Panjaitan Dewi, Rani Sartika Dianita Nursiami Dwi CAS, Insana Melia Dwi Intani, Andini Dwi Ratnaningsih, Dwi Dwi Septiani Eflin Giawa Eka Daryanto Eko Budi Koendhori, Eko Budi Fachrizal Jodi, Faris Fajar Imaduddin Fakhruddin Fakhruddin Fakhruddin Fakhruddin Felix Kasim Fikarwin Zuska Folanida Ginting, Desideria Yosepha Hafifah, Nur Rizkiyani Haliza, Nazwa Nur Hanayanti, Citra Siwi Harahap, Fatma Sylvana Dewi Haryanto, Ahmad Farid Hasan Mayditia Hasibuan, Rizki Kurniaty Hery Widijanto Heryanti, Febrina Heryanto, Tanto Hita Pandita, Hita Ilham Fiqri, Muhammad Ima Widiyanah Imam Nawawi, Imam Indah Dwi Astorini Indriani, Restutri Irmawati Irmawati Isandarsyah, Teuku Yan Waliana Muda Islami, M. Irfan Ismail, Mahsun Jamal Maulana Hudin Jefri Pratama Susanto, Jefri Pratama Joko Sutarto Ketut Purwantoro Khoirul Umam Kudiantoro Widianto, Kudiantoro Kurnianingsih, Novi Liesmayani, Elvi Era Liliek Desmawati Lubis, Basyariah Lutfiadi, Lutfiadi Madina, Nura Safira Maman Rachman Marzuki, Mochammad Jalalul Mazen, Mazen Mintarsih Arbarini Mohammad Fahrur Rozi Mohammad Mohammad Muarifuddin Muarifuddin, Muarifuddin Mustari, Zir Nuriyah Nabella, Ratih Intania Nadir Nadir, Nadir Nana Sulaksana Narenda, Alfa Nauval, Radhiya Niam, Sufa’ah Hurumun Noviani, Lona Noviar Armanda Nurdin Nugroho, Pamuji Fitria Nur Samsu Nurhayati Nurhayati Nuri Aslami Nurlaely HS Pakendek, Adriana Pakpahan, Dosni Ana Ragita Pangestika, Isnaeni Parinduri, Anggi Isnani Pepy Dwi Endraswari, Pepy Dwi Pradnya Paramarta Raditya Rendra Pratama, M. Thoriq Maulidi Pratiwi, Mutiara Nur Purwandi, Agustri Putra, Citra Permana Putri, Youlinda Loviyani Rahma, Nisa Dian Rahman, Salsabila Lina Rahmi, Nur Silviyah Rambey, Harris Ratieh Widhiastuti Ray, Miza Fazlina Retno Muslinawati Ristiani, Riya Rayi Riyan Asviyanda Rizki Aulianita - STMIK Nusa Mandiri Jakarta Rony, Zahara Tussoleha S, Buenita Safa Putri Wulan Sari Sagala, Ida Meita Sakinah, Asha Salis, Abdul Rozaq Samsudi Samsudi Saragih, Julwansa Sari, Indry Purnama Satiti, Ika Ayu Dewi Sekar Anggayuh Laras Septian Dwi Nurwanto Septian, Akbar SETYA CHENDRA WIBAWA Setyabudhi, Verina Siregar, Rahmi Wahida Sita Anggraeni Sita Anggraeni, Sita SITI MAHMUDAH Siwi Hanayanti, Citra Sri Hartanto Suhaimi Suhaimi Sukmawati Anggraeni Putri, Sukmawati Anggraeni Sulastri, Murni Sulinantin, Sri Sungkowo Edy Mulyono Syaifur Rahmatullah, Syaifur Teguh Kurniawan Tidel, Caesar Totok Rochana Tri Joko Raharjo Tri Suminar Tyas Setiyorini Utsman Utsman, Utsman Victor Trismanjaya Hulu W, Suparta Wahyono, Sapto Wardani, Win Yuli Wasliati, Balqis Widiawati, Lenny Widyaningsih, Fadlilah Wijaya, R. A. E. Winarti Wulandari, Ayuni Putri Yanuar Ramadhan Yasin, Fahri Hananto Yosepha Ginting, Desideria Yuani Setiawati Yudha, Angga Tinova Yunia, Eva Anita Yuniati . Zebua, Arianus

Title Search

Found 12 Documents Search Journal : Jurnal Yustitia

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia